Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar Workshop Analisis Bibliometrik untuk Kebijakan: Insight dan Strategy pada Senin (9/3) di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan analisis bibliometrik sebagai instrumen strategis untuk perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti.
Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati dalam sambutannya mengatakan pentingnya data ilmiah yang komprehensif, mutakhir, dan terstruktur dalam menghadapi kompleksitas masalah kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global.
Menurutnya, BKPK memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada berbagai unit teknis di Kementerian Kesehatan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat.
“Seperti halnya minyak mentah di bawah tanah, data (hasil riset, publikasi, statistik kesehatan) adalah aset yang sangat berharga namun tidak bisa langsung digunakan. Ia harus “ditambang” dan “disuling” terlebih dahulu. Minyak mentah baru berguna jika sudah diolah menjadi bensin, dll. Demikian halnya dengan data, harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu agar menghasilkan insight atau rekomendasi yang nyata bagi pengambilan kebijakan,” ujar Etik.
Ia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan publikasi ilmiah setiap tahun. Kondisi tersebut menuntut kemampuan untuk memilah dan menganalisis informasi yang valid agar dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis bibliometrik, yaitu pendekatan statistik terhadap literatur ilmiah untuk mengidentifikasi pola dan tren penelitian hingga celah riset yang belum terjawab yang tidak selalu terlihat melalui pembacaan manual.
Melalui metode tersebut, pembuat kebijakan dapat memetakan jejaring kolaborasi penelitian, mengidentifikasi aktor kunci mitra strategis, untuk memperkuat ekosistem kebijakan, serta menemukan peluang pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Dalam workshop tersebut, Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prakoso Bhairawa Putera, memaparkan perkembangan penggunaan bibliometrik dalam riset kebijakan.
Menurutnya bibliometrik kini berkembang menjadi instrumen penting dalam memahami lanskap pengetahuan untuk mendukung kebijakan publik. Ia menyebutkan bahwa sejak 1983 hingga 2025 terdapat sekitar 3.509 dokumen ilmiah yang membahas penggunaan bibliometrik dan berbagai tinjauan literatur dalam riset kebijakan.
“Bibliometrik tidak lagi hanya menjadi alat akademik bagi peneliti dan analis. Saat ini metode ini juga digunakan untuk memahami berbagai isu publik, mulai dari iklim kesehatan hingga perkembangan kecerdasan buatan,” kata Prakoso.
Lebih lanjut Prakoso menjelaskan bahwa bibliometrik dan tinjauan literatur lainnya itu sudah menjadi semacam Policy Intelligence untuk memetakan lanskap pengetahuan yang akan digunakan dalam perumusan kebijakan. Meski demikian, ia menekankan bahwa analisis bibliometrik tidak dapat berdiri sendiri dalam proses penyusunan kebijakan.
“Bibliometrik membantu memetakan landscape pengetahuan, tetapi tetap perlu dipadukan dengan masukan pakar/ahli dan sumber data lainnya,” jelasnya.
Dalam workshop ini peserta juga mempelajari metode pengumpulan data, teknik analisis menggunakan perangkat seperti Scopus dan VOSviewer, serta praktik pemetaan tren penelitian dan identifikasi pemangku kepentingan dalam bidang kebijakan kesehatan.
Melalui workshop ini, diharapkan para peserta mampu memanfaatkan analisis bibliometrik sebagai alat navigasi untuk mengolah data ilmiah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan berbasis bukti. (Penulis: Nisa Fitriyani, Editor: Timker HDI)
