Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berkomitmen mendukung program kesehatan nasional. Salah satunya dengan memperkuat kajian kesehatan berbasis data yang mendukung perumusan kebijakan kesehatan nasional. Melalui forum Sosialisasi Roadmap Riset Implementasi Kemenkes pada Jumat (27/2), BKPK menekankan integrasi hasil riset ke dalam rekomendasi kebijakan yang berdampak pada perbaikan program dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi, menyamakan pemahaman, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan akademisi dalam penyelarasan agenda penelitian dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun komitmen bersama agar riset yang dilaksanakan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu program kesehatan di Indonesia.
Kepala BKPK, Asnawi Abdullah mengatakan roadmap riset implementasi ini dibangun berdasarkan enam pilar transformasi sistem kesehatan, yaitu: penguatan layanan primer, layanan sekunder, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Lebih lanjut, Asnawi mengatakan bahwa manfaat dari riset implementatif ini akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong setiap kebijakan kesehatan berdasarkan evidence-based policy, dan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Harapannya dengan semakin memperkuat riset-riset implementasi, kita bisa mengkaji dampak berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, BKPK turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan dan pemanfaatan riset implementasi, terutama pada akademisi dan peneliti. Sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan bahwa institusi pendidikan di bidang kesehatan selain riset akademik juga melakukan riset implementasi program prioritas pemerintah antara lain penguatan layanan transformasi SDM kesehatan, CKG, pembiayaan kesehatan, beban penyakit prioritas dan lain sebagainya.
Melalui sosialisasi ini, Kemenkes mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi tinggi, tetapi juga agar hasil kajian yang dilakukan dapat diadopsi menjadi kebijakan pembangunan kesehatan Indonesia. Harapannya, roadmap riset implementasi dapat dikembangkan dan memberikan masukan pada roadmap penelitian yang ada di perguruan tinggi. Kemenkes terbuka untuk menerima rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
Senada dengan hal itu, Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ana Kurniati, menyampaikan dukungannya terhadap roadmap tersebut. Ia menekankan bahwa riset yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di lingkungan pendidikan kesehatan perlu diarahkan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan program kesehatan.
“Peran kunci dari riset implementasi untuk memastikan kebijakan dan program prioritas kesehatan yang sudah diusung Kementerian Kesehatan ini akan kita lihat sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan menghasilkan policy brief yang berbasis bukti,” ujar Ana.
Ia juga berharap sinergi antara BKPK dan institusi pendidikan kesehatan dapat semakin diperkuat, sehingga penelitian yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, namun juga membantu pemerintah atau Kemenkes dalam mengambil kebijakan berdasarkan permasalahan langsung di lapangan.
“Harapan kami ke depan sinergi seperti ini akan terus kita perkuat. Kemudian juga mulai dari pelaksanaan penelitian maupun diseminasi dan pemanfaatan hasil risetnya agar tidak hanya berakhir sebagai artikel yang harus dipublikasikan, tetapi justru hasil dari riset itu nanti bisa diimplementasikan sehingga dampaknya tidak hanya untuk para dosen sebagai peneliti tetapi justru kepada masyarakat secara luas,” ucapnya.
Dengan demikian, Ana berharap roadmap implementasi ini bisa dijadikan acuan bersama agar riset yang dihasilkan nanti lebih berfokus memberikan dampak positif maupun juga selaras dengan apa yang menjadi kebijakan dan program prioritas Kementerian Kesehatan.
(Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor Timker HDI dan Timker MIK)
