Dari Umur Panjang Menuju Umur Sehat: Roundtable Policy Dialogue Dorong Healthy Life Expectancy (HALE) Jadi Pijakan Kebijakan Kesehatan Nasional

29

Jakarta – Berapa lama kita hidup, dan yang lebih penting, berapa lama kita bisa menikmati hidup dalam kondisi sehat? Pertanyaan mendasar inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan Roundtable Policy Dialogue: Healthy Life Expectancy (HALE) Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa (17/11) di Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung secara hibrida dengan dukungan Aceso Global dan Reconstra ini dihadiri oleh 74 peserta luring serta menjangkau total 298 undangan yang terdiri atas pejabat kementerian/lembaga, direktur politeknik kesehatan, dekan fakultas kesehatan masyarakat, dinas kesehatan daerah, pakar kesehatan global, hingga perwakilan WHO Indonesia. Forum ini bertujuan membangun kesepahaman lintas sektor agar HALE dapat menjadi pijakan utama dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

Data estimasi nasional tahun 2025 menunjukkan temuan yang menggugah: Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia telah mencapai 74,46 tahun (BPS), sementara analisis Tim Perhitungan AHHS menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup Sehat (HALE) berada di angka 65,12 tahun. Artinya, terdapat selisih atau health gap sekitar 9,34 tahun di mana rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan hampir satu dekade terakhir hidupnya dalam kondisi sakit atau mengalami disabilitas.

Kepala BKPK Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa kesenjangan tersebut merupakan “pekerjaan rumah” bersama yang harus dikejar. Jika UHH hanya mengukur kuantitas panjang usia berdasarkan data kematian, HALE hadir melengkapinya dengan mengukur kualitas usia yang memperhitungkan beban kesakitan serta disabilitas.

“Kita bukan sekadar hidup, tetapi hidup sehat yang bisa kita nikmati. Bukan hanya menambah tahun dalam hidup, tetapi memastikan adanya kondisi yang sehat pada setiap tahun yang dijalani,” tegas Prof. Asnawi.

Baca Juga  Optimalisasi Pembiayaan JKN Menuju FKTP Berkualitas

Dengan semangat tersebut, HALE diharapkan tidak berhenti sebagai angka statistik di atas kertas, melainkan menjadi kompas pembangunan agar setiap tambahan usia masyarakat diisi dengan hari-hari yang sehat, aktif, dan penuh makna.

Pergeseran Paradigma Layanan dan Beban Penyakit Kronis

Analisis dekomposisi tabel kehidupan 2025 mengungkap bahwa penurunan fungsi kesehatan penduduk Indonesia mulai terjadi secara tajam pada titik balik epidemiologis di usia paruh baya (40 – 44 tahun), di mana prevalensi status sehat turun dari di atas 97 persen (usia 0 -39 tahun) menjadi 96,0 persen, lalu merosot drastis ke 76,8 persen saat memasuki usia 60 – 64 tahun. Sebesar 74,7 persen dari beban health gap nasional terkonsentrasi pada penduduk berusia 60 tahun ke atas, yang dipicu oleh empat kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM) utama: penyakit kardiovaskular dan stroke, gangguan muskuloskeletal, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronik, serta gangguan kesehatan jiwa, neurologis, dan demensia.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menyampaikan bahwa transformasi kesehatan pascapandemi kini diarahkan secara kuat pada upaya pencegahan dan deteksi dini sepanjang siklus hidup. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi pintu masuk utama untuk menjaring faktor risiko penyakit sejak dini, meski ia juga mencatat masih adanya sejumlah kebutuhan alat bantu fungsional seperti implan koklea dan alas kaki khusus—yang belum tercakup dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Solusi Jalan Tengah: Konsensus Data dan Tindak Lanjut Klinis

Dari sisi penyediaan statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa perhitungan HALE dengan metode Sullivan standar WHO membutuhkan data mortalitas, morbiditas dan disabilitas yang dari data survei nasional memerlukan kualitas dan ketersediaan yang kontinyu. Ketersediaan data untuk tingkat kabupaten/kota pun masih terbatas dengan mempertimbangkan tingkat Relative Standard Error (RSE), padahal disparitas harapan hidup antarprovinsi tergolong cukup lebar.

Baca Juga  <strong>Pemerintah Daerah Berperan Penting Sukseskan Program Kementerian Kesehatan</strong>

Menanggapi tantangan ketersediaan data tersebut, para akademisi dan pakar menawarkan solusi jalan tengah. Guru Besar FKM Universitas Indonesia sekaligus peneliti Reconstra Iwan Ariawan mengusulkan pemanfaatan serta integrasi data rutin layanan kesehatan, seperti data e-klaim BPJS Kesehatan dan platform SATUSEHAT, untuk melengkapi survei nasional. Berdasarkan analisis data klaim rumah sakit JKN 2025, kelompok dewasa dan lansia mendominasi 86 persen klaim dan 91 persen kematian di rumah sakit, dengan tingkat kematian rawat inap (Case Fatality Rate) lansia mencapai 8,2 persen. Ia pun mengingatkan bahwa skrining kesehatan hanyalah syarat perlu (necessary condition), bukan syarat cukup (sufficient condition), karena tata laksana tindak lanjut tetap menentukan hasil akhir kesehatan pasien. Senada dengan hal itu, pakar kesehatan global dari Aceso Global Mukesh Chawla  menekankan pentingnya membangun konsensus Satu Data. Langkah pertama yang krusial adalah menyepakati definisi operasional “sehat” secara baku di antara Kemenkes, BPS, dan Bappenas, lalu memadukan survei berkala dengan data rutin serta pemodelan.

“Kesempurnaan data jangan sampai menjadi penghalang bagi pemanfaatan data yang sudah cukup baik untuk segera mengambil keputusan kebijakan,” ujarnya.

Integrasi Perencanaan Lintas Sektor dan Usulan Konkret Daerah

Pada tataran perencanaan pembangunan, HALE sejatinya telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta ditetapkan Kemenkes sebagai indikator tujuan pembangunan kesehatan 2025 – 2029, namun belum masuk ke dalam RPJMN 2025 – 2029 karena pertimbangan kesiapan data. Dalam dialog ini, Bappenas membuka peluang besar bagi indikator HALE untuk masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 atau 2028.

Baca Juga  Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Layanan Kesehatan Yang Baik 

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat turut memperkaya perspektif diskusi dengan menyoroti dimensi sosial-ekonomi: penyakit kronis dan disabilitas di usia lanjut berisiko tinggi mendorong keluarga ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, HALE sangat layak dibaca bukan sekadar indikator sektor kesehatan, melainkan juga indikator kesejahteraan sosial yang membutuhkan intervensi lintas kementerian/lembaga.

Diskusi ditutup dengan sejumlah usulan konkret dari perwakilan pemerintah daerah dan WHO Indonesia, antara lain:

  • Hale dapat digunakan sebagai indikator kesehatan, melihat gap kesehatan, sumber masalah utama, dan dasar pergeseran kebijakan ke pencegahan.
  • Menggeser orientasi indikator kinerja layanan primer dan program CKG di daerah dari sekadar mengejar angka cakupan skrining menjadi rasio pengendalian klinis (seperti proporsi pasien hipertensi dan diabetes yang benar-benar terkendali).
  • Memperkuat layanan lansia berbasis komunitas, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang (long-term care), seperti praktik baik program Pasukan Putih di Provinsi DKI Jakarta.
  • Sebagai penutup, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Dwi Puspasari selaku moderator, merangkum lima isu strategis utama yang disepakati dalam forum, yakni makna dan kegunaan HALE, metodologi perhitungan, penguatan sumber data, strategi intervensi untuk memperkecil kesenjangan, serta pembagian peran setiap institusi. Seluruh hasil dialog ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut bersama lintas sektor guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berumur panjang sekaligus sehat dan berdaya. (Penulis: Eva Sulistiowati, Editor: Timker HDI)