
Jakarta – Penguatan industri alat kesehatan dalam negeri menjadi salah satu langkah penting dalam membangun ketahanan sistem kesehatan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Talkshow “Strategi Industri Alkes Menghadapi Pengajuan Izin Produksi maupun Izin Edar Produk”, pada Selasa (17/11), dalam rangkaian Pameran Hai Fest memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Gedung Balai Kartini, Jakarta.
Talkshow ini membahas berbagai aspek penting terkait regulasi, strategi, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan industri alat kesehatan dalam memenuhi persyaratan perizinan produksi dan izin edar. Kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antara pemerintah dan pelaku industri mengenai tantangan serta peluang dalam meningkatkan kemudahan proses perizinan alat kesehatan di Indonesia.
Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Dwi Puspasari, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa alat kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung upaya skrining, diagnosis, hingga pengobatan penyakit. Oleh karena itu, setiap produk alat kesehatan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi ketentuan perizinan untuk menjamin keamanan dan kualitasnya.
Dwi menjelaskan bahwa industri alat kesehatan perlu memahami dua aspek perizinan utama, yaitu izin produksi dan izin edar. Ia juga menyoroti bahwa proses perizinan yang sebelumnya kerap dipersepsikan panjang dan melibatkan banyak tahapan kini terus mengalami perubahan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem digital.
Talkshow yang dipandu oleh Helsy Pahlemy, Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Ketahanan Farmasi Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan ini menghadirkan dua narasumber dari industri alat kesehatan, yaitu Mimi Yosiani, Head of Operation PT Forsta Kalmedic Global, serta Mekawati Gusrini. Keduanya berbagi pengalaman mengenai proses pemenuhan regulasi dan perizinan sebagai bagian dari pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri.
Dalam pemaparannya, Mimi Yosiani menjelaskan bahwa industri alat kesehatan merupakan sektor dengan regulasi yang ketat (highly regulated), karena proses perizinannya dapat melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga sesuai dengan karakteristik produk. Pengalaman PT Forsta Kalmedic Global menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi, terutama untuk produk berteknologi tinggi seperti CT Scan dan Mobile X-Ray.
Menurut Mimi, salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan kementerian serta lembaga terkait. Melalui forum diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), berbagai pihak dapat duduk bersama untuk menyamakan pemahaman mengenai persyaratan dan proses pemeriksaan.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi tersebut memberikan manfaat nyata, khususnya dalam pelaksanaan inspeksi yang dapat dilakukan secara bersamaan oleh beberapa instansi sehingga proses menjadi lebih efektif.

Mimi juga menjelaskan bahwa kesiapan industri dalam mengurus perizinan perlu didukung pemahaman terhadap klasifikasi risiko produk, kesesuaian fasilitas produksi, serta pemenuhan dokumen teknis. Selain itu, pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) dinilai membantu integrasi proses perizinan antarinstansi, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis, seperti gangguan sistem.
Sementara itu, Mekawati Gusrini, RA Manager PT. Forsta Kalmedic Global menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap aspek regulasi sebelum industri mengajukan perizinan. Menurutnya, perusahaan perlu melakukan analisis kesenjangan (gap assessment) antara kemampuan fasilitas yang dimiliki dengan persyaratan yang ditetapkan regulator.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan tenaga khusus yang menangani urusan regulasi atau Regulatory Affairs (RA). Tenaga tersebut berperan menjembatani kebutuhan perusahaan dengan ketentuan dan standar yang harus dipenuhi dalam proses perizinan.
Selain itu, perusahaan perlu aktif mengikuti pelatihan, asistensi, dan coaching clinic yang diselenggarakan pemerintah, serta menjalin komunikasi dengan asosiasi industri dan regulator melalui forum diskusi. Langkah ini diperlukan agar pelaku industri memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai persyaratan dan tahapan perizinan sebelum mengajukan permohonan.
Dalam sesi diskusi, para narasumber juga menyampaikan sejumlah masukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan. Salah satunya adalah perlunya penyelarasan pelaksanaan audit lintas kementerian dan lembaga, sehingga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat saling diakui dan tidak perlu mengulang proses yang sama.
Melalui talkshow ini, BKPK berharap terbangun pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku industri mengenai proses perizinan alat kesehatan. Sinergi, komunikasi, serta penyelarasan regulasi menjadi faktor penting untuk mendorong tumbuhnya industri alat kesehatan dalam negeri yang berdaya saing, sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan sistem kesehatan nasional.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi BKPK dalam rangkaian HKN ke-62 melalui diseminasi informasi dan dialog kebijakan yang menghubungkan regulator dengan pelaku industri, sehingga kebijakan pembangunan kesehatan dapat terus didorong agar responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan sektor kesehatan. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI)








