Merujuk data Global Tuberculosis Report (WHO 2023), Indonesia merupakan negara penyumbang beban penyakit Tuberkulosis (TB) terbesar kedua di dunia setelah India. Pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 144.000 kematian karena TB dan sebanyak 969.000 temuan kasus TB baru di Indonesia 25 persennya tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan. Sementara dari 75 persen kasus yang ditemukan 24 persennya tidak tuntas berobat.
Dalam upaya mengatasinya, pemerintah menginisiasi suatu inovasi melalui skema pembiayaan program TB yang bertujuan untuk mengubah perilaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam menemukan, melaporkan, dan mengobati TB sampai tuntas.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan,Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit Menular dengan dukungan dari BPJS kesehatan dan mitra pembangunan ( USAID dan World Bank) melakukan ujicoba Inovasi Pembiayaan Program Tuberkulosis di FKTP di 6 kota antara lain: Kota Medan, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar. Bulan Juli 2023 ujicoba resmi dimulai hingga berakhir di bulan Juni 2024.
Hasil ujicoba inovasi pembiayaan Tuberkulosis (TB) menunjukkan hasil positif. Hal ini diungkapkan Tiffany Tiara Pakasi, Ketua Tim Kerja Tuberkulosis, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, dalam acara Pertemuan Koordinasi dan Diseminasi Hasil Ujicoba Inovasi Pembiayaan Program Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diadakan di Hotel JS Luwansa (4/11).
“Adanya peningkatan notifikasi (penemuan dan pelaporan) pasien TB di FKTP ujicoba yakni sebesar 5 persen pada FKTP Pemerintah dan 95 persen pada FKTP swasta jika dibandingkan dengan periode intervensi di tahun sebelumnya. Terjadi juga peningkatan FKTP ujicoba yang melakukan notifikasi sebesar 15 persen”, ujar wanita yang biasa dipanggil Tiara ini.
“Hasil positif lainnya, di kota Bogor, Kota Semarang dan Kota Surabaya rujukan TBC SO (Sensitif Obat) tanpa komplikasi mengalami penurunan. Selain itu, kemudahan akses rontgen dada untuk penegakan diagnosis terduga TB dengan hasil Tes Cepat Molekuler (TCM) negatif di FKTP” lanjut Tiara.
Sementara itu, pada saat yang sama di sesi panel, Ratu Martiningsih, Ketua Tim Kerja Kebijakan JKN di FKTP, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)
memberikan rekomendasi dari tantangan yang dihadapi pada tahap ujicoba.
“Perlu adanya kepastian regulasi dalam pengaturan pemberian layanan program TB guna memastikan akses mutu dan pembiayaan layanan yang berkesinambungan. Kita juga melihat pemeriksaan rontgen akan lebih optimal jika ada skema pembiayaan tersendiri” ungkap Marti.
“Selain itu, perlu adanya pemberian insentif untuk mendorong FKTP melakukan penyelesaian pengobatan bagi pasien TB secara komprehensif dan juga tak kalah penting pendampingan yang simultan bagi FKTP swasta untuk meningkatkan treatment success rate bagi pengobatan TB” lanjutnya.
Pemerintahan baru di era Presiden Prabowo Subianto melalui Program 100 hari kerja (Program Hasil Terbaik Cepat atau quick wins) berkomitmen melanjutkan percepatan penuntasan penyakit TB melalui upaya inovasi pembiayaan tuberkulosis. Tiara mengatakan, hasil ujicoba ini tidak akan berhenti dan akan dilanjutkan dalam skala nasional.
“Upaya kita belum selesai apalagi TB masuk dalam program hasil terbaik cepat atau Quick win dari presiden Prabowo untuk tahun 2025, dan salah satu yang akan dijadikan quick win adalah dukungan pembiayaan untuk mengimplementasikan atau mengekspansi inovasi pembiayaan TB yang sudah dijalankan di 6 kota. Program jangka pendek quick win TB dan jangka panjang eliminasi TB untuk Indonesia yang lebih sehat” tutupnya. (Ahdiyat Firmana)
