Penulis: drg Nyiayu H. A Sonia, M. Kes (Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan BKPK Kemenkes)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 30 Januari 2026 menandai babak penting dalam perjalanan penataan sistem profesi tenaga medis di Indonesia. Putusan ini tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga memberikan arah bagi pembaruan tata kelola profesi kedokteran agar semakin selaras dengan prinsip independensi keilmuan, akuntabilitas publik, dan tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai interpretasi di ruang publik mengenai makna dan implikasi putusan tersebut. Sebagian narasi bahkan berkembang secara simplifikatif, seolah-olah Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran konsil, melarang pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, atau menempatkan kolegium sepenuhnya di luar kerangka sistem negara. Interpretasi semacam ini tentu perlu diluruskan agar publik memperoleh pemahaman yang utuh mengenai substansi putusan Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Pertama, penting ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah memutuskan pembubaran konsil. Konsil tetap merupakan institusi penting dalam sistem regulasi profesi tenaga medis yang berfungsi memastikan proses registrasi, pembinaan profesi, serta perlindungan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Yang menjadi perhatian Mahkamah adalah desain hubungan kelembagaan antara konsil dan kolegium, khususnya agar kolegium sebagai lembaga keilmuan tidak ditempatkan dalam posisi subordinatif yang berpotensi mempengaruhi independensi ilmiahnya.
Dengan kata lain, yang ditekankan oleh Mahkamah bukanlah penghapusan institusi, melainkan penataan kembali tata kelola kelembagaan agar fungsi masing-masing dapat berjalan secara lebih proporsional, transparan, dan akuntabel.
Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak melarang penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Dalam praktik pendidikan kedokteran modern di berbagai negara, rumah sakit justru merupakan wahana utama pembelajaran klinis yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman praktik kedokteran secara komprehensif. Tanpa keterlibatan rumah sakit, pendidikan klinis tidak akan dapat berlangsung secara optimal.
Putusan Mahkamah pada dasarnya menegaskan pentingnya kejelasan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran. Perguruan tinggi tetap memegang peran sebagai institusi akademik yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Rumah sakit berfungsi sebagai wahana pendidikan klinis. Sementara itu, kolegium menjalankan fungsi keilmuan dalam menetapkan standar kompetensi, standar pendidikan profesi, serta pengembangan disiplin ilmu kedokteran pada bidang spesialisasi masing-masing.
Ketiga, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya independensi kolegium sebagai lembaga ilmiah. Independensi ini diperlukan agar standar kompetensi profesi ditetapkan secara objektif, berbasis ilmu pengetahuan, dan bebas dari kepentingan non-ilmiah. Namun demikian, independensi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai posisi yang sepenuhnya terlepas dari kerangka tanggung jawab negara.
Negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan pasien, mutu pelayanan kesehatan, serta terselenggaranya sistem pendidikan tenaga medis yang akuntabel. Oleh karena itu, penataan tata kelola profesi kesehatan harus mampu menjaga keseimbangan antara independensi profesi dan tanggung jawab publik negara.
Penguatan Tata Kelola Profesi Medis
Dalam kerangka itulah pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola profesi medis yang lebih transparan, lebih independen, dan lebih akuntabel.
Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah penataan kembali pengaturan dalam regulasi pelaksana, termasuk melalui revisi terhadap peraturan pemerintah serta peraturan menteri kesehatan yang mengatur tata kelola konsil dan kolegium.
Penyesuaian regulasi ini diarahkan untuk memperjelas kedudukan dan fungsi konsil sebagai lembaga yang menjalankan fungsi registrasi, pembinaan, dan pengawasan profesi tenaga medis. Pada saat yang sama, regulasi tersebut juga akan menegaskan posisi kolegium sebagai lembaga keilmuan yang independen dalam menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan profesi.
Selain itu, revisi regulasi juga bertujuan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan kolegium dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan profesi kedokteran tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Langkah penataan regulasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga sistem pendidikan profesi kedokteran di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap menjaga mutu, keselamatan pasien, serta kepercayaan publik terhadap profesi medis.
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk disrupsi terhadap sistem yang telah berjalan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki desain tata kelola profesi kesehatan agar lebih kuat, lebih jelas, dan lebih adaptif terhadap kebutuhan sistem kesehatan nasional.
Dalam proses penataan tersebut, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kolegium, organisasi profesi, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, serta lembaga terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif ini penting agar proses penyesuaian kebijakan dapat berjalan secara konstruktif dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun keberlanjutan pendidikan profesi yang sedang berlangsung.
Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini tetap sama: memastikan tersedianya tenaga medis yang kompeten, sistem pendidikan profesi yang berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.
