Kompetisi Penulisan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan: Membangun Budaya Kebijakan Berbasis Bukti yang Berkelanjutan
Jakarta – Tahun ini Kementerian Kesehatan kembali mengadakan kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan kesehatan yang menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 sebagai sumber data. Acara puncaknya yang bertajuk Evidence-Based Nutrition Policy Health Conference: Insight from National Nutrition Survey (SSGI) 2024 dilaksanakan di Ruang Leimena Gedung Kementerian Kesehatan pada Jumat (19/12). Pemberian penghargaan kepada para pemenang kompetisi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan sebagai ruang diseminasi bagi karya terbaik Artikel Ilmiah dan Policy Brief.
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Dwi Puspasari selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa selama pelaksanaan kompetisi ini tercatat sebanyak 355 konsep naskah yang masuk, 259 konsep yang berhasil lolos skrining, dan 130 full text yang memenuhi persyaratan. Dari 130 full text tersebut terpilih masing-masing 3 pemenang untuk kategori Artikel Ilmiah dan Policy Brief. Selain 6 pemenang tersebut, juga dipilih 6 poster terbaik untuk diberikan penghargaan.
Kepada para pemenang dan finalis Puspa berpesan agar jangan berhenti untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang relevan dengan konteks nasional. Ia mendorong para penulis untuk menindaklanjutinya dengan mempublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi.
“Saya ingin secara khusus mendorong para peserta, terutama para finalis dan pemenang yang karya-karyanya telah melalui proses seleksi dan review yang ketat agar jangan berhenti sampai di sini. Jadikan momentum ini sebagai pemicu untuk menindaklanjuti karya anda menjadi artikel yang terpublikasi di jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional,” ujar Puspa.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Herbuwono yang berkesempatan hadir untuk memberikan penghargaan langsung kepada para pemenang. Ia menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi, tetapi sebuah ekosistem. Ini adalah upaya untuk membangun budaya kebijakan berbasis bukti yang berkelanjutan, dimana riset dan inovasi tidak berakhir pada tumpukan kertas tetapi harus terrealisasi dalam implementasi konkret kebijakan di dalam Kementerian Kesehatan.
“Teruslah menulis, teruslah meneliti, jangan pernah lelah menyuarakan data sebab kita tahu di setiap angka yang kita diskusikan pada hari ini ada nyawa dan masa depan yang ingin kita perjuangkan di tanah tercinta ini,” himbau Prof. Dante.
Dalam kesempatan ini Prof. Dante juga kembali menyinggung tentang data SSGI 2024. Dikatakannya bahwa data tersebut merupakan cerminan kondisi ter-update masyarakat Indonesia mengenai aspek gizi.
Dijelaskan Prof. Dante bahwa dalam data SSGI ada paradoks. Meskipun angka stunting menjadi 19,8%, lebih baik dari target yang ditetapkan, tapi angka underweight juga meningkat menjadi 16,8%.
“Dua kondisi yang berseberang ini adalah pesan nyata bahwa intervensi kita tidak boleh setengah-setengah. Untuk itulah lomba penulisan karya ilmiah ini diselenggarakan, untuk menjawab masalah-masalah besar yang ada berdasarkan SSGI 2024. Kita hadir disini untuk menegaskan kembali komitmen kita dalam menjawab tantangan berdasarkan data SSGI,” ujar Prof. Dante.
Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir karena sedang bertugas mendampingi Menteri Kesehatan mengunjungi wilayah terdampak bencana di Aceh, juga turut memberikan pesan melalui tayangan video kepada para pemenang.
“Ketika kita menulis pada hakikatnya kita sedang menorehkan legacy. Maka itu saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 130 peserta yang telah berkomitmen mengirimkan karya terbaiknya, telah mengukir legacy, yang kelak akan menjadi inspirasi bagi perjalanan kesehatan bangsa di masa depan,” tuturnya.
Prof. Asnawi menghimbau agar para peserta dapat memanfaatkan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif, dimana evidence bertemu dengan experience, dan ide-ide inovatif berkolaborasi dengan kebijakan praktis. Ia juga mengharapkan agar ajang ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat, tetapi juga membangkitkan semangat publikasi ilmiah yang lebih tinggi di Indonesia.
“Hasil tulisan dari kompetisi ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi kesehatan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Terutama dalam upaya percepatan peningkatan status gizi balita di Indonesia,” ujarnya.
Sebelum pemberian penghargaan kepada para pemenang, diadakan acara konferensi dimana 12 finalis diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya secara oral dihadapan peserta dan undangan. Dalam sesi ini para finalis juga diajak berdiskusi dan berdialog dengan para stakeholders program gizi yang dipimpin oleh seorang moderator. Sebanyak 54 poster terbaik juga ditampilkan dalam event ini.
Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring ini mengundang para stakeholders program gizi seperti Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Dunia seperti: WHO, UNICEF, ADB, World Bank, SEAMEO RECFON, SUN Network, serta para akademisi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Direktur Poltekkes seluruh Indonesia.
Berikut Daftar Pemenang Kompetisi Penulisan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Tahun 2025:
Pemenang Kategori Artikel Ilmiah
Juara 1 : Ketua Tim: Hanifah Al Khairiyah dari Universitas Riau dengan judul “Ultra-processed food consumption and stunting among Indonesian children aged 6–23 months amid dietary transition”
Juara 2 : Ketua Tim: Bunga Astria Paramashanti dari BRIN dengan judul: Ketimpangan sosial ekonomi dalam stunting pada anak usia 6-23 bulan di Indonesia: analisis dekomposisi indeks konsentrasi
Juara 3 : Ketua Tim: Rahayu Sutrisno dari Universitas Brawijaya dengan judul Uncovering Hidden Burden: Multiple Anthropometric Failures among Under-Five Children in Indonesia Using Secondary Analysis of SSGI 2024
Pemenang Kategori Policy Brief
Juara 1: Ketua Tim: Sofa Rahmannia dari Universitas Pasundan dengan judul: Menyeimbangkan Kembali Isi Piring Ibu Menyusui : Bukti Nasional untuk Revisi Isi Piringku yang Lebih Berdampak
Juara 2 : Ketua Tim: Dewi Nirmala Sari dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III dengan judul Strategi Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Karakteristik Kabupaten: Analisis Trend Data Riskesdas 2018 dan SSGI 2024 untuk Kebijakan Terarah
Juara 3 : Ketua Tim: Mochamad Abdul Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan judul: GANESSHA: Gerakan Peduli Kesehatan dan Stunting bersama Mahasiswa
Pemenang Poster Terbaik
Ketua Tim: Wiji Wahyuningsih dari Universitas Indonesia dengan judul: The Paradox Under One Roof The Double Burden of Malnutrition in Indonesian Households
Ketua Tim: Deri Kermelita dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan judul: Access To Safe Drinking Water, Improved Sanitation, And Stunting Prevalence in Indonesia : An Analysis Based On The 2024, Indonesian Nutrional Status Survey
Ketua Tim: Soraya Isfandiary Iskandar dari Universitas Gajah Mada dengan judul: Unraveling Under-Five Morbidity: The Role of Household and Environmental Factors in Indonesia using SSGI 2024
Ketua Tim: Nur Khasanah dari Universitas Respati Yogyakarta dengan judul: Menjawab Tantangan dan Kesenjangan: Studi Komparatif Status Gizi Anak Indonesia dengan Kerangka NUTRIS-3T di Yogyakarta, Papua, dan Natuna
Ketua Tim: Fatmawati dari Universitas Hasanudin dengan judul Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting di 10 Provinsi dengan Prevalensi Tertinggi Berdasarkan Data SSGI 2024
Ketua Tim: Hadrianti Haji Darise dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul: Model Prediksi Stunting Balita Berbasis Wasting dengan GWR untuk Mendukung Asta Cita
(Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Pusjak UK)
Kemenkes Dorong Klinik Apotek Desa Terintegrasi
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong percepatan implementasi klinik dan apotek desa/kelurahan yang terintegrasi dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memperluas akses layanan kesehatan primer sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Prof. Asnawi Abdullah dalam Koordinasi Pembinaan Wilayah (Binwil) Seri ke-9 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (18/12). Forum ini diikuti jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lintas sektoral.
“Untuk itu, integrasi layanan kesehatan, dengan model koperasi, bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sinergi yang kuat, antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Koperasi, agar kebijakan ini tidak berhenti hanya pada peratanan regulasi, tetapi berdampak nyata di lapangan, dapat dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia,” harapnya.
Asnawi menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan implementasi klinik serta apotek desa/kelurahan sebagai bagian dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar dan memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.
Ia juga menjelaskan kerangka kebijakan penguatan klinik dan apotek desa/kelurahan telah didukung regulasi, antara lain pengaturan klinik dan standar pelayanan apotek, serta perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kehadiran unit layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, memperkuat deteksi dini penyakit, serta memastikan ketersediaan obat yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Meski demikian, diakuinya implementasi kebijakan di tingkat desa dan kelurahan menghadapi tantangan sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor.
Sebelumnya, Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa “Koordinasi Pembinaan Wilayah Seri ke-9 merupakan rangkaian pertemuan bulanan sepanjang 2025 yang mengangkat isu-isu tematik berdasarkan masukan dari daerah” ungkapnya. Lebih lanjut Etik mengatakan “Pertemuan kali ini difokuskan pada kebijakan dan implementasi klinik serta apotek desa/kelurahan dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan pemahaman bersama dan sinergi pelaksanaan program”.
Etik menjelaskan Sekretariat BKPK memfasilitasi forum ini sebagai bagian dari pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan klinik dan apotek desa/kelurahan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dibagikan praktik baik dari daerah, termasuk pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat layanan kesehatan primer berbasis komunitas.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Roy Himawan dalam paparannya menjelaskan bahwa klinik desa diarahkan sebagai bagian dari integrasi layanan kesehatan primer dengan pendekatan people-centered services. “Layanan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) atau membangun unit baru sesuai kebutuhan wilayah”. terangnya
Sementara itu, Heru Sunaryo, Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian di FKTP dan Penunjang, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi memaparkan kebijakan apotek desa/kelurahan yang dapat dikembangkan dalam dua model, yakni gerai obat dan apotek penuh. Lebih lanjut, “model tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia kefarmasian dan potensi wilayah, dengan prinsip kemitraan bersama koperasi desa/kelurahan Merah Putih”, ungkapnya.
Dari sisi pengembangan usaha, Nelly Gustiana Istitah selaku Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Kementerian Koperasi menekankan pentingnya pola kemitraan dan tata kelola profesional dalam pengelolaan klinik dan apotek desa. Koperasi desa didorong menjalin kerja sama dengan BUMN, swasta, serta koperasi sekunder sebagai hub distribusi, termasuk untuk penyediaan obat dan alat kesehatan agar lebih efisien dan terjangkau.
Pengalaman daerah turut menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana disampaikan Diah Anjarini Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,menyapaikan bahwa “telah melakukan praktik pengembangan klinik dan apotek desa dengan memanfaatkan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada, melibatkan apoteker dan tenaga kesehatan setempat, serta menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan” ujarnya. Model ini dinilai mampu mempercepat operasional layanan sekaligus menekan biaya investasi awal. (Penulis Fachrudin Ali, Editor: Timker MIK)
Pembentukan ASEAN Laboratory Network untuk Penguatan Kapasitas Deteksi dan Surveilans Kawasan
Jakarta – Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan ASEAN Consultative Meeting on the Establishment of the ASEAN Laboratory Network (ALN) yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya ASEAN membangun jejaring laboratorium regional yang terintegrasi untuk memperkuat deteksi dini, surveilans berbasis lab, penilaian risiko, dan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat di kawasan.
Harditya Suryawanto selaku Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa pertemuan ini diselenggarakan untuk menyempurnakan draft Terms of Reference (ToR) ALN serta mengidentifikasi kebutuhan teknis dan mekanisme koordinasi yang diperlukan untuk memperkuat kolaborasi laboratorium lintas negara.
“Kehadiran anda semua memastikan bahwa pengembangan ALN bersifat inklusif, secara teknis baik, dan selaras dengan realitas nasional dan aspirasi regional,” ujarnya.
Pertemuan resmi dibuka oleh Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, yang menegaskan bahwa laboratorium merupakan pilar utama dalam sistem kewaspadaan dini dan surveilans dalam rangka pengendalian wabah. Beliau menekankan pentingnya harmonisasi kapasitas laboratorium di ASEAN untuk memastikan deteksi yang cepat dan respons yang terkoordinasi, terutama terhadap ancaman lintas negara.
“Melalui ALN, kami bercita-cita memperkuat kapasitas regional ASEAN dalam pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat melalui jaringan yang terstruktur dan inklusif,” ujar Prof. Asnawi pada Senin (8/12).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembentukan ALN juga bertujuan untuk memetakan dengan cermat dan membuat kapasitas laboratorium inti di seluruh wilayah. Ini mencakup bidang-bidang penting seperti sistem manajemen mutu, protokol keamanan hayati dan biosekuriti, metode pengujian yang divalidasi, penilaian kualitas eksternal dan pengujian kemahiran, mekanisme rujukan yang kuat untuk spesimen, dan kapasitas lonjakan yang kritis pada saat krisis.
Prof. Asnawi mengharapkan peserta kegiatan dapat melahirkan diskusi yang produktif dan menghasilkan keputusan yang transformatif untuk pengembangan ALN kedepannya.
“Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anda semua, mendengarkan dengan seksama, berkoordinasi dengan tekun, dan bertindak dengan tegas untuk keamanan kesehatan regional kita bersama,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN, ASEAN Secretariat, ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED), ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ), ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), ASEAN Emergency Operations Centre (EOC) Network, ASEAN Biothreats Surveillance Centre (ABVC), serta organisasi mitra internasional seperti WHO, FAO, WOAH, Gulf CDC, ECDC, US-CDC, UK-HSA, ASEAN-UK Health Security Partnership, JICA, ERIA, FIND, ACESO Global, Institut Pasteur, dan jejaring laboratorium lainnya.
Hari pertama pertemuan menampilkan paparan dari lembaga internasional mengenai model jejaring laboratorium yang telah berhasil di berbagai kawasan. WHO dan FAO menyoroti pentingnya koneksi dan jejaring laboratorium kesehatan manusia dan hewan dalam mengatasi ancaman zoonosis yang menyumbang proporsi terbesar kasus penyakit menular.
Negara-negara anggota ASEAN memaparkan kondisi laboratorium nasional di masing-masing negara, termasuk arsitektur jejaring laboratorium nasional, kapasitas diagnostik, standar biosafety dan biosecurity, serta potensi kontribusi terhadap kerja sama kawasan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam memastikan ToR ALN mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan dapat diimplementasikan secara harmonis di seluruh negara anggota.
Pada hari kedua, peserta mengikuti diskusi World Café yang menggali isu-isu kunci seperti hambatan kolaborasi regional, prioritas peningkatan kapasitas teknis, potensi kontribusi negara anggota, model tata kelola jaringan, serta aspek keberlanjutan dukungan sumber daya. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan dalam sesi pleno dan diskusi terfokus untuk menyempurnakan draft ToR secara lebih rinci.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperdalam penyusunan konsep dan arah pengembangan ALN sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas deteksi dan surveilans kawasan. Melalui FGD ini, Kementerian Kesehatan berupaya memastikan bahwa kontribusi Indonesia dalam proses pembentukan ALN selaras dengan prioritas nasional, memperkuat posisi ACPHEED sebagai regional implementing entity, serta mendorong terwujudnya jejaring laboratorium yang tangguh, terkoneksi, dan responsif terhadap ancaman kedaruratan kesehatan di masa depan.
Hari ketiga menghadirkan diskusi dengan berbagai mitra internasional mengenai peluang dukungan teknis, pendanaan, serta kerja sama penelitian yang dapat memperkuat operasionalisasi ALN. Keterlibatan multisektor ini menunjukkan bahwa penguatan jejaring laboratorium ASEAN akan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara yang berkelanjutan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Timker HDI)
Edukasi Penanganan Gigitan Ular: BKPK Gelar Talkshow HaiFest 2025
Jakarta – Dalam rangkaian kegiatan HaiFest 2025 dan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar Talkshow “Ular Berbisa dan Penanganan Awalnya” di Balai Kartini (9/11). Kegiatan ini diadakan sebagai respons atas meningkatnya kejadian gawat darurat akibat gigitan ular di berbagai daerah Indonesia, sekaligus sebagai upaya memperkuat literasi masyarakat mengenai penanganan yang benar.
Acara ini dimoderatori oleh Analis Kebijakan BKPK Nagiot Cansaloni dan menghadirkan dua narasumber. Mengawali talkshow, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa gigitan ular merupakan krisis senyap yang sering tidak terlaporkan dan masih banyak ditangani secara keliru di lapangan.
“Banyak kasus memburuk bukan semata-mata karena bisanya, tetapi karena penanganan awal yang salah. Masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan seperti mengikat ekstremitas, menyayat luka, atau mengisap bisa. Ini berbahaya. Edukasi publik sangat penting untuk menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Narasumber Tri Maharani menyampaikan materi komprehensif mengenai toksin ular, jenis ular berbisa di Indonesia, gejala klinis, hingga tata laksana awal gigitan ular. Ia menjelaskan berbagai jenis racun, di antaranya neurotoksin seperti pada King Cobra (Ophiophagus hannah) serta hemotoksin yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Tri Maharani adalah pemenang penghargaan karya anak bangsa katergori individual 2025 dalam kepakaran toksikologi ular berbisa dan penanganan kegawatdaruratan gigitan ular.
Dalam pemaparannya, Tri Maharani menekankan pentingnya diagnosis cepat, seperti pemeriksaan 20-minute whole blood clotting test (20 WBCT) untuk mendeteksi gangguan koagulasi akibat bisa hemotoksik.
“Penanganan awal menentukan keselamatan korban. Imobilisasi yang benar dapat memperlambat penyebaran toksin. Antivenom hanya dapat diberikan di fasilitas kesehatan dan merupakan penanganan definitif. Kesalahan tindakan di lapangan justru memperburuk kondisi pasien,” jelas Tri Maharani.
Ia juga menjelaskan penatalaksanaan lanjutan di fasilitas kesehatan, termasuk penggunaan anticholinesterase pada kasus neurotoksin serta upaya mempertahankan jalan napas menggunakan Laryngeal Mask Airway (LMA) bila terjadi kelumpuhan otot pernapasan.
Narasumber berikutnya Nida Amelia Hashifah dari Product Executive PT Bio Farma (Persero) turut memaparkan pentingnya Serum Anti Bisa Ular (SABU) sebagai terapi definitif.
Nida menyampaikan perlunya kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani gigitan ular, “Penanganan gigitan ular membutuhkan kecepatan dalam triase, observasi, dan rujukan. Fasyankes harus mampu mengenali tanda bahaya, melakukan stabilisasi awal, dan mengetahui kapan antivenom diperlukan. Edukasi masyarakat juga sangat penting agar korban datang ke fasilitas kesehatan tanpa terlambat.”
Talkshow berlangsung interaktif, dengan peserta aktif bertanya mengenai cara mencegah paparan ular, langkah aman saat bertemu ular, serta cara mengenali gigitan berbisa. Acara ini menjadi salah satu sesi edukasi paling diminati dalam rangkaian HaiFest 2025. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI dan Timker KSTKK)
Pakar Ingatkan Ancaman Triple Burden Gizi
Jakarta-Persoalan gizi di Indonesia kini memasuki fase yang semakin kompleks. Negara tidak lagi hanya dihadapkan pada masalah kekurangan gizi, tetapi juga berhadapan dengan kelebihan gizi dan kekurangan zat gizi mikro sekaligus. Kondisi yang disebut sebagai triple burden malnutrition ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Talkshow Hai Fest bertajuk “Bicara Gizi: Dari Piring Keluarga ke Kebijakan Negara” yang digelar di Balai Kartini Expo, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Talkshow ini menghadirkan Nirmala Ahmad Ma’ruf, SKM, M.Si, Plh Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK, Prof. Endang L. Achadi, pakar gizi, serta Dr. Wida Winarno, praktisi edukasi pangan, yang dimoderatori oleh Pracista Dhira Prameswari.
Dalam kesempatan ini, Ma’ruf menyoroti persoalan serius pada tataran kebijakan. Menurut dia, Indonesia sejatinya sudah memiliki berbagai regulasi terkait penanganan gizi, tetapi masih lemah dalam hal implementasi. “Kita kuat di aturan, tetapi lemah di pelaksanaan. Rapat lintas sektor berjalan, tapi implementasinya di lapangan masih sektoral,” ujar Ma’ruf.
Ia mengungkapkan bahwa tenaga gizi di puskesmas dan posyandu saat ini sangat terbebani pekerjaan. Petugas harus mengerjakan penimbangan, edukasi, hingga penginputan data dalam waktu bersamaan, sementara jumlah tenaga terbatas.
Masalah juga muncul pada pemanfaatan data gizi. Data rutin seperti dari posyandu dan aplikasi kesehatan kerap tidak dianalisis secara optimal, sementara data surveilans justru dijadikan dasar utama kebijakan meski bersifat sampling.
Terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, Ma’ruf menilai masih terjadi kekacauan pemahaman di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian porsi, usia sasaran, hingga standar menu. “Anak yang belum cukup umur dipaksa menghabiskan porsi berlebih, ini justru menimbulkan masalah baru,” katanya.
Menutup diskusi, Ma’ruf menegaskan bahwa para pembuat kebijakan juga harus memberi contoh nyata dalam pola hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi. “Jangan sampai rapat bicara gizi, tapi pulangnya membawa makanan tinggi lemak dan gula. Keteladanan dari pimpinan sangat penting,” ujarnya.
Ancaman Gizi Dimulai dari Piring Makan
Prof. Endang L. Achadi mengungkapkan bahwa triple burden gizi mencakup tiga persoalan besar sekaligus, yakni kekurangan gizi berupa gizi buruk dan stunting, kekurangan zat mikro seperti anemia, serta kelebihan berat badan hingga obesitas.
“Masalah-masalah ini ada semuanya di Indonesia dan jumlahnya cukup besar. Salah satu penyebab utamanya adalah asupan makanan. Kita makan banyak dan enak, tetapi belum tentu cukup dan seimbang,” ujarnya.
Ia menyoroti kebiasaan konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi makanan ultra-proses dengan kandungan gula, garam, dan lemak berlebih. Pola makan semacam ini dinilai makin memperburuk kualitas asupan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan.
Yang paling menjadi perhatian, menurut Prof. Endang, adalah dampak buruk kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
“Pada masa inilah organ tubuh dibentuk dan berkembang. Jika terjadi gangguan gizi, dampaknya bersifat permanen, mulai dari kecerdasan hingga risiko penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, stroke, bahkan kanker,” katanya.
Edukasi Gizi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Dr. Wida Winarno menambahkan bahwa kesalahan pola makan di keluarga kerap berulang lintas generasi. Menurutnya, banyak keluarga yang masih berorientasi pada “yang penting kenyang” tanpa memperhatikan kualitas gizi.
Ia mengakui, panduan makan bergizi sering sulit dipraktikkan karena masyarakat bingung dengan ukuran porsi. Untuk itu, ia menawarkan pendekatan praktis menggunakan ukuran telapak tangan sebagai patokan konsumsi. “Telapak tangan orang dewasa, anak, dan lansia berbeda. Itu bisa jadi cara sederhana menentukan porsi,” kata Wida.
Wida juga menyoroti tren diet instan yang marak di media sosial, seperti diet ekstrem, keto, dan intermittent fasting. Ia menekankan bahwa standar gizi seimbang yang sudah ada sejatinya sudah baik, hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan personal masing-masing.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya mengenalkan rasa asli pangan lokal sejak usia dini. Anak perlu dibiasakan dengan rasa sayur, buah, umbi, dan lauk tradisional agar tidak sepenuhnya bergantung pada makanan olahan dan cepat saji. “Kalau dari kecil anak sudah mengenal rasa asli makanan, saat dewasa dia akan mencari sendiri makanan sehat itu,” katanya.
Ketiga narasumber sepakat bahwa perbaikan gizi harus dimulai dari dapur rumah tangga, tetapi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Edukasi keluarga, penguatan tenaga kesehatan, standardisasi pangan lokal, serta integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci utama.
Berbagai mitos seputar makanan ibu hamil dan anak juga dinilai masih menghambat perbaikan gizi. Mulai dari larangan makan ikan karena dianggap amis, hingga anggapan ibu hamil harus makan dua kali lipat. Padahal, kebutuhan tambahan cukup satu porsi dengan komposisi gizi lengkap.
Talkshow ini menegaskan bahwa persoalan gizi bukan semata urusan makan, melainkan menyangkut masa depan kesehatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Tanpa perbaikan serius dari rumah hingga kebijakan negara, triple burden gizi dikhawatirkan akan terus membayangi generasi mendatang. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Pusjak UK)
