web analytics
Header Ads
Beranda Blog Halaman 16

Investasi Kesehatan adalah Investasi Produktivitas Bangsa

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arah utama pembangunan kesehatan Indonesia ke depan harus berfokus pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan hanya mengobati ketika sudah sakit. Pesan tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Main Event The 3rd Indonesia Health Partners Meeting, di Jakarta, Senin (8/12/2025), yang mengusung tema Harmony for Indonesia Health Transformation Acceleration,

Forum ini mempertemukan para donor internasional, mitra swasta, pemangku kepentingan sektor kesehatan, mitra pembangunan internasional, lembaga internasional, UN agencies, para duta besar dan perwakilan kedutaan besar, bilateral agencies, INGO, filantropi, serta mitra pembangunan dari sektor swasta dan filantropi Indonesia.

Dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, harmoni kolaborasi global dan nasional ini bertujuan untuk percepatan pencapaian transformasi kesehatan melalui tersedianya layanan kesehatan yang lebih kuat, adil, dan inovatif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam forum tersebut, Menkes Budi menyoroti tantangan besar Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan berbagai indikator kesehatan global, usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini berada di kisaran 72 tahun. Namun yang menjadi perhatian utama bukan hanya seberapa lama seseorang hidup, melainkan seberapa lama seseorang dapat hidup dalam kondisi sehat dan produktif. “Kita tidak hanya berbicara hidup panjang, tetapi hidup panjang dalam keadaan sehat. Di Indonesia, usia hidup sehat rata-rata masih sekitar 60 tahun. Ini terlalu rendah,” ujarnya.

Menkes Budi membandingkan kondisi itu dengan Jepang, yang menjadi contoh negara dengan kualitas hidup sehat yang sangat tinggi. Ia menyebutkan, Jepang memiliki sekitar 100.000 penduduk yang berusia di atas 100 tahun, atau sekitar 0,08 persen dari total penduduk—tertinggi di dunia. Menurut Menkes, rahasia utama umur panjang masyarakat Jepang bukan hanya terletak pada layanan kesehatan modern, tetapi pada pola hidup yang disiplin, seperti pengaturan makan, aktivitas fisik yang konsisten, manajemen stres, serta kualitas tidur yang baik.

Selanjutnya Menkes Budi menegaskan, Indonesia menargetkan peningkatan usia harapan hidup masyarakat hingga 75 tahun. Namun target tersebut tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan peningkatan usia hidup sehat hingga minimal 65 tahun. “Hidup panjang saja tidak cukup. Kita tidak ingin hidup lama tetapi dalam kondisi sakit-sakitan, stroke, tidak bisa berjalan, atau mengalami gangguan fungsi tubuh lainnya. Kita ingin hidup panjang dalam keadaan sehat,” katanya.

Ia mengkritik paradigma lama pembangunan kesehatan yang selama ini terlalu bertumpu pada layanan kuratif atau pengobatan. Menurutnya, sekitar 80 persen anggaran kesehatan nasional masih dihabiskan untuk mengobati orang sakit, sementara porsi untuk menjaga masyarakat tetap sehat jauh lebih kecil. Padahal, dari sisi jumlah, orang sehat di Indonesia mencapai sekitar 260 juta jiwa, sedangkan yang sakit sekitar 30 juta jiwa. “Secara ekonomi, ini tidak adil. Kita justru menghabiskan sebagian besar anggaran untuk kelompok yang lebih kecil,” ujarnya.

Karena itu, Menkes Budi mendorong transformasi kesehatan melalui 6 (enam) reformasi utama yang bertumpu pada pendekatan promotif dan preventif. Strategi ini, menurutnya, harus dimulai dari perubahan gaya hidup masyarakat secara luas. Ia mencontohkan pentingnya mengurangi konsumsi makanan berlemak dan gorengan, memperbanyak asupan ikan dan makanan sehat, rutin berolahraga, mengelola stres melalui meditasi, serta menjaga kualitas tidur.

Selain perubahan gaya hidup, Menkes Budi menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan melalui imunisasi dan skrining penyakit. Deteksi dini, menurutnya, memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat dan mahal untuk ditangani. “Ketika hasil skrining menunjukkan kondisi kuning atau merah, masyarakat harus segera mengambil langkah, baik dengan pengobatan maupun perubahan gaya hidup,” katanya.

Dalam konteks pembiayaan kesehatan global, Menkes Budi juga menyoroti tantangan penurunan bantuan pembangunan luar negeri untuk sektor kesehatan di berbagai negara berkembang. Ia menyebutkan, tren pemangkasan dana bantuan internasional diperkirakan mencapai puluhan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada hibah asing.

Menurut Budi, kemandirian pembiayaan kesehatan menjadi keniscayaan. Ia mendorong agar kemitraan dengan lembaga keuangan internasional diarahkan pada skema pendanaan yang efisien, berkelanjutan, dan tidak menjadi beban jangka panjang. Ia mengibaratkan negara seperti orang tua yang harus mendidik anaknya agar mandiri secara finansial, bukan terus-menerus disuapi bantuan tanpa batas.

Budi juga menegaskan bahwa kesehatan memiliki karakter yang berbeda dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, atau pelabuhan. Jika proyek infrastruktur bisa ditunda beberapa tahun, sektor kesehatan tidak memiliki kemewahan yang sama. “Kesehatan menyangkut nyawa. Menunda berarti mempertaruhkan keselamatan manusia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh mitra pembangunan untuk membangun kolaborasi yang lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, investasi di sektor kesehatan bukan hanya investasi sosial, tetapi juga ekonomi, karena masyarakat yang sehat akan jauh lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.

Di akhir arahannya, Menkes kembali menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau kecanggihan teknologi medis, tetapi pada kesadaran kolektif masyarakat untuk mengubah pola hidup. “Strategi kami sederhana: jaga orang tetap sehat, jangan tunggu sampai sakit. Dari situlah masa depan kesehatan Indonesia akan ditentukan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, wakil dari unit utama menyampaikan capaian dan praktik baik setiap pilar transformasi yang didukung oleh para mitra, yang diperkuat dengan testimoni dari para penerima manfaat dari berbagai program dan wilayah Indonesia. Kemitraan dengan Kementerian Kesehatan memberikan nilai timbal balik: memperkuat sistem kesehatan Indonesia sekaligus menghadirkan manfaat yang berarti bagi negara dan organisasi mitra pembangunan. 

Di akhir acara Menteri Kesehatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra atas kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia, yang ditandai dengan penyerahan plakat penghargaan. (Penulis Fachrudin Ali)

Wamenkes Dante Dorong Harmoni Kemitraan Percepat Transformasi Kesehatan

Jakarta– Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya penguatan kemitraan lintas sektor untuk mempercepat transformasi kesehatan nasional. Hal itu diungkapkannya dalam pembukaan Thematic Side Events the 3rd Indonesia Health Partners Meeting 2025 sebagai rangkaian acara Health Innovation Festival (HAI-Fest) 2025 dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Wamenkes Dante menyampaikan pertemuan tersebut merupakan forum utama pemerintah untuk mempertemukan para mitra pembangunan, pemangku kepentingan nasional, serta ekosistem kesehatan sebagai penguatan koordinasi dan keselarasan dalam mendukung agenda transformasi kesehatan Indonesia. Menurut Dante, pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui kemitraan yang kuat, strategi yang selaras, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor swasta.

“Kita berada pada momentum penting ketika prioritas kesehatan global terus berubah akibat dinamika geopolitik, perkembangan pembiayaan pembangunan, serta meningkatnya keterlibatan sektor swasta. Bagi Indonesia, hal ini menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab,” tegas Dante.

Ia menekankan Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas domestik, mendiversifikasi model pembiayaan, serta meningkatkan akuntabilitas, sembari memastikan bahwa seluruh upaya reformasi tetap selaras dengan komitmen global. Dalam konteks itu, peran para mitra pembangunan disebutnya menjadi faktor yang tidak tergantikan dalam memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan ketahanan kesehatan, memperluas transformasi digital, serta meningkatkan mutu pelayanan esensial bagi masyarakat.

Dante menjelaskan, The 3rd Indonesia Health Partners Meeting memiliki tiga tujuan utama, yakni menegaskan kembali visi bersama dalam percepatan transformasi kesehatan, merefleksikan kemajuan serta praktik terbaik dari berbagai inisiatif kolaboratif, sekaligus memperkuat arsitektur kemitraan agar tetap berorientasi ke depan, selaras, dan berdampak nyata.

Selain penguatan kemitraan, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian utama transformasi kesehatan, antara lain semakin kuatnya layanan kesehatan primer dalam deteksi dini penyakit dan perluasan akses layanan ke masyarakat, meningkatnya jangkauan rumah sakit dan tenaga kesehatan, membaiknya ketahanan kesehatan melalui ketersediaan obat dan vaksin, serta percepatan transformasi digital agar layanan kesehatan semakin terhubung dan mudah diakses.

“Indonesia tetap berkomitmen membangun lingkungan kolaboratif yang mendorong tumbuhnya inovasi, memperkuat kemitraan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Sistem kesehatan yang kita bangun harus mampu melindungi masyarakat sekaligus berkontribusi pada ketahanan kesehatan global,” ujar Dante.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes), Prof. Asnawi Abdullah, memaparkan tiga usulan program yang disusun berbasis bukti. Ketiga program tersebut meliputi penguatan layanan kateterisasi jantung dan stroke berbasis kesetaraan melalui inisiatif Golden Hours Equity, pengembangan beban penyakit nasional Indonesia sebagai dasar kebijakan berbasis data, serta kebijakan suplementasi multi-mikronutrien untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Program Golden Hours Equity diarahkan untuk menjawab ketimpangan akses layanan kateterisasi yang saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Data menunjukkan, dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, baru sekitar 25 daerah yang memiliki fasilitas cathlab. Padahal, penyakit kardiovaskular dan stroke masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia.

Sementara itu, pengembangan beban penyakit nasional Indonesia bertujuan menggeser perencanaan kesehatan yang selama ini bersifat jangka pendek dan reaktif menjadi lebih berbasis data serta proyeksi jangka panjang hingga 10–20 tahun ke depan. Adapun kebijakan suplementasi multi-mikronutrien disiapkan sebagai pengganti tablet zat besi bagi ibu hamil yang saat ini masih diuji coba di 15 provinsi.

Melalui pemaparan ini, Asnawi berharap para mitra pembangunan dapat mendukung pendanaan, keahlian teknis, serta kolaborasi riset guna memastikan kebijakan kesehatan Indonesia benar-benar berbasis bukti, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pada side event ini setiap unit utama Kemenkes juga memaparkan program prioritas masing-masing yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan dana dari mitra pembangunan. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Pusjak STKKG)

Kemenkes dan Kemenkraf/Bekraf Perkuat Gerakan Deteksi Dini untuk Masyarakat

Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) di UOB Plaza, Jakarta pada Rabu (3/12). Wamenkes mengapresiasi inovasi Kemenkraf/Bekraf yang membuat layanan kesehatan tampil lebih fun, inklusif, dan mudah diakses.

“Hari ini saya mendapat insight bahwa pemeriksaan kesehatan bisa dikemas menjadi kegiatan yang fun,” ujar Prof. Dante.

Hingga kini 63 juta orang telah terdaftar dalam CKG dan 62 juta sudah melakukan pemeriksaan. Program ini tidak lagi terbatas di fasilitas kesehatan, tetapi hadir di kementerian, perkantoran, perusahaan, hingga mall dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat.

Wamenkes menekankan bahwa deteksi dini dapat menekan biaya kesehatan. “Kalau penyakitnya sudah lanjut, biayanya jauh lebih tinggi. Dengan deteksi dini, pengobatannya lebih ringan, lebih murah, dan masyarakat tetap sehat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi terobosan visual dan kampanye kreatif Ekraf yang meningkatkan antusiasme. “Pemeriksaan dengan tampilan yang lucu dan menarik akan membuat masyarakat semakin antusias,” ucapnya.

Disaat yang sama, Wamenkraf Irene Umar menambahkan bahwa penyelenggaraan CKG di kantor Ekraf dan mall mendapat respons tinggi, bahkan melebihi ekspektasi.

“Saya pikir pesertanya hanya pegawai Ekraf, tetapi ternyata mayoritas justru pengunjung,” katanya.

Irene menjelaskan bahwa pekerja mall seperti SPG dan pramusaji juga diprioritaskan. Lebih dari empat ratus total peserta mengikuti CKG, dan pihaknya mempertimbangkan memperpanjang pelaksanaan.

CKG akan terus diperluas ke kementerian, perusahaan, dan lokasi aktivitas masyarakat agar peserta bisa mendapatkan layanan tanpa meninggalkan pekerjaan.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof Asnawi Abdullah yang hadir mendampingi Wamenkes Dante menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular.

Ia menyampaikan bahwa sebagian besar kasus berat seperti stroke atau serangan jantung sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba.

 “Sering kita mendengar orang tiba-tiba stroke, padahal hipertensinya sudah lama. Karena kita tidak pernah tahu, di situlah fungsi Cek Kesehatan Gratis,” ujar Prof. Asnawi.

Pemeriksaan kesehatan rutin memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi tubuh sebelum muncul gejala. Kesadaran dini ini memberi ruang untuk mengubah pola hidup, menyesuaikan kebiasaan, dan mengendalikan risiko agar tidak berkembang menjadi penyakit serius.

 “Yang kita inginkan sekarang bukan hanya sehat hari ini, tetapi tetap sehat 10 tahun, 20 tahun, bahkan ketika usia lanjut,” kata Prof. Asnawi.

(Penulis Fachrudin Ali & Dwi Aryanto, Editor Timker HDI)

Harmonisasi Kinerja Individu Kunci Organisasi BKPK yang Responsif

Jakarta– Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Etik Retno Wiyati, meminta tiga pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan BKPK untuk segera merumuskan pola kerja dan indikator kinerja individu (IKI) yang selaras dengan tujuan organisasi. Permintaan ini disampaikan Etik dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari Senin (1/12/2025) secara luring di Jakarta.

Tiga pejabat yang dilantik adalah Linda Nilawati dari Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan sebagai Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, Shanty Aru Rahmawati dari Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global sebagai Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia, dan Siswo Puput Pamungkas dari Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global sebagai Penata Laksana Barang Terampil.

Sekretaris BKPK dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan pelantikan ini bukan hanya sebuah proses administratif, namun merupakan momentum penting dalam upaya memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur di lingkungan BKPK. Transformasi birokrasi yang sedang berjalan menuntut BKPK untuk memiliki aparatur yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Jabatan fungsional adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berbasis pada keahlian dan kinerja.

Etik berpesan kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik, amanah ini adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. “Jabatan fungsional menuntut Saudara untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat etos kerja, dan menghasilkan output yang memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun sektor kesehatan secara nasional,” jelasnya.

Etik mengatakan seiring dengan perkembangan organisasi, setiap individu ke depan akan memiliki indikator kinerja yang diturunkan atau di-cascading dari organisasi. Oleh karena itu, kegiatan pelantikan ini harus digunakan untuk membangun bagaimana kinerja ke depan.

“Kami mengharapkan momen pelantikan kali ini tentu menjadi momen teman-teman untuk merubah atau membuat pola kerja baru, mumpung saat ini menjadi jabatan fungsional baru,” tutur Etik.

Ia menekankan bahwa IKI yang jelas akan memastikan setiap individu memiliki kontribusi yang terukur. Indikator kinerja individu harus benar-benar mencerminkan indikator kinerja dari organisasi dan mendukung kinerja organisasi,” tegasnya.

Selain IKI, Etik juga mengingatkan pentingnya pengembangan kompetensi. Kompetensi tidak hanya menjadi bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga merupakan kebutuhan individu yang harus dirancang. Ia menyebut, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi merupakan aset penting bagi organisasi.

Mengakhiri sambutannya, Etik berpesan agar para pejabat baru selalu meningkatkan jejaring (network) dan koordinasi dengan tim agar BKPK menjadi organisasi yang solid, dinamis, dan responsif terhadap agenda-agenda Pembangunan. (Penulis Fachrudin Ali&Dwi Ari, Editor Timker OSDM&Timker HDI)

PENGENDALIAN PAJANAN MIKROPLASTIK: Agenda Strategis untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia

Bambang Setiaji, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes RI

Dalam satu dekade terakhir, perhatian dunia mulai tertuju pada mikroplastik sebagai ancaman baru bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm yang berasal dari degradasi plastik maupun bahan sintetik konsumen. Penelitian internasional menjelaskan bahwa paparan manusia terhadap mikroplastik terjadi melalui tiga rute utama, yaitu ingestasi, inhalasi, dan kontak dermal (Nawab, 2024). Fenomena ini tidak lagi hanya menyangkut pencemaran lingkungan pesisir, tetapi telah bergeser menjadi isu kesehatan masyarakat (public health issue).

Permasalahan mikroplastik saat ini telah menimbulkan kekhawatiran publik dan membutuhkan respon kolaboratif lintas sektor, karena risiko paparan meningkat seiring volume konsumsi plastik masyarakat dan rendahnya kontrol sumber pencemar di lingkungan.

Di Indonesia, persoalan ini memiliki urgensi tinggi karena volume sampah plastik nasional sangat besar, konsumsi plastik sekali pakai masih tinggi, dan sistem pengelolaan limbah padat serta limbah cair belum optimal. Kondisi ini menjadikan mikroplastik sebagai risiko kesehatan yang nyata, terutama di wilayah pesisir, kota besar, sumber air minum, dan rantai pangan laut.

Mengapa Mikroplastik Menjadi Ancaman Kesehatan Publik?

Penelitian ilmiah global menunjukkan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam darah, plasenta, paru-paru, dan jaringan tubuh manusia lainnya (Pelch, 2023). Temuan tersebut menjadi bukti bahwa paparan mikroplastik dapat mencapai kedalaman sistem biologis yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Secara medis, Osman et al. (2023) melaporkan bahwa paparan mikroplastik dapat menyebabkan stres oksidatif, inflamasi kronis, gangguan metabolik, dan disfungsi seluler. Hal yang sama ditegaskan bahwa partikel mikroplastik mampu mengganggu sistem imun, mengubah mikrobiota usus, dan meningkatkan risiko penyakit kronis (Lee et al., 2023). Dengan kata lain, efeknya dapat bersifat molekular, seluler, jaringan,  bahkan sistemik. Ancaman ini bersifat unseen dan chronic, tidak terlihat, tetapi mengakumulasi seiring waktu.

Situasi Indonesia: Beban Pajanan Semakin Nyata

Kajian nasional memperlihatkan tren peningkatan paparan pada pangan dan lingkungan. Masyarakat di wilayah pesisir, perkotaan padat, dan kawasan industri memiliki risiko paparan yang lebih tinggi melalui air, udara, dan makanan.

Dalam studi di Indonesia, Sawalman & Zamani (2021) menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam kerang konsumsi masyarakat dengan potensi pajanan jangka panjang. ECOTON (2024) melaporkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman mikroplastik serius dan membutuhkan baku mutu pengendalian nasional. Studi Universitas Diponegoro (2022) menegaskan bahwa sedimen dan biota laut di perairan Indonesia menunjukkan konsentrasi mikroplastik yang mengkhawatirkan.

Sumber paparan mikroplastik di Indonesia antara lain berasal dari industri tekstil,  limbah domestik, air sungai perkotaan, polusi udara kendaraan, plastik sekali pakai, dan  air minum galon sekali pakai. Karena itu, urgensi pengendalian di Indonesia adalah isu kesehatan publik dan lingkungan sekaligus.

Jalur Pajanan Mikroplastik dalam Kehidupan Sehari-hari

Nawab (2024) menjelaskan bahwa manusia terpajan mikroplastik melalui konsumsi makanan dan air, masuk ke paru melalui udara, dan menempel pada kulit dari produk konsumen tertentu.

Jalur Ingestasi, melalui sayuran terkontaminasi irigasi, air minum kemasan, seafood, garam dapur, buah-buahan terpapar air limbah.  Jalur Inhalasi, dari: debu rumah, gesekan ban kendaraan, serat tekstil sintetis, polusi udara perkotaan.  Jalur Dermal, melalui mikroplastik primer dari kosmetik, scrub, atau pasta gigi (Prata et al., 2021).

Dampak Kesehatan Mikroplastik

Secara Ilmiah, mikroplastik menunjukkan risiko terhadap: a)  Sistem pencernaan, mengganggu mikrobiota, memicu inflamasi (Li et al., 2023), b)  Sistem pernapasan, masuk ke alveoli, memicu fibrosis dan kanker paru (Osman et al., 2023), c) Sistem Imun, menurunkan respon imun adaptif (Lee et al., 2023), d) Sistem reproduksi, penurunan kualitas sperma, inflamasi endometrium (Hoang et al., 2025), e) Perkembangan janin, ditemukan dalam plasenta (Pelch, 2023)

Pendekatan Pengendalian

Pengendalian pajanan mikroplastik memerlukan edukasi masyarakat, penguatan kebijakan dan regulasi, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kualitas lingkungan. Perlunya kebijakan nasional berbasis bukti untuk melaksanakan upaya pengendalian mikroplastik sebagai bagian dari kesehatan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan yang Dibutuhkan Indonesia

Rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan antara lain: 1)  Penyusunan Baku Mutu Mikroplastik Nasional, meliputi standar air minum, air sungai, udara ambien. pangan laut; 2) Integrasi Mikroplastik Dalam Sistem Kesehatan, melalu indikator RPJMN, Renstra Kemenkes, Standar laboratorium lingkungan; 3)  Surveilans Pajanan Mikroplastik Nasional mencakup lingkungan, makanan, tubuh manusia (biomonitoring); 4)  Reformasi Sistem Limbah Nasional, meliputi: penyaringan mikroplastik di IPAL kota, manajemen sampah berbasis ekonomi sirkular, pembatasan plastik sekali pakai; 5)  Edukasi Publik Skala Nasional, fokus pesan kepada risiko kesehatan, cara pengurangan pajanan dan perubahan perilaku; 6) Kemitraan Riset antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), akademisi, laboratorium lingkungan dan pemerintah pemerintah daerah.

Peran Strategis

Diperlukan peran institusi untuk memperkuat kebijakan, advokasi, dan riset mikroplastik untuk perlindungan masyarakat. Karena itu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memiliki posisi strategis untuk menyusun kebijakan, menyusun pedoman teknis, advokasi lintas kementerian, edukasi publik, koordinasi penelitian nasional, dan mendorong standardisasi.

Kesimpulan

  • Mikroplastik telah menjadi ancaman kesehatan masayarakat di Indonesia. Bukti ilmiah menunjukkan potensi dampak biologis signifikan, mulai dari inflamasi hingga gangguan sistemik. Solusi penanganan mikroplastik tidak bisa ditunda. Pengendalian pajanan mikroplastik harus dilakukan mulai dari rumah tangga hingga kebijakan nasional.

Filosofi Kehidupan Modern Diulas Dalam Ajang Literasi Bibliobattle BKPK

Jakarta-Sebuah ajang adu presentasi buku bertajuk BIBLIOBATTLE “Dari Buku menjadi Aksi Kebijakan Untuk Generasi Sehat” diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK) (28/11). Acara menampilkan sepuluh peserta yang berbagi intisari buku-buku pilihan disampaikan di hadapan pembahas dan penonton pegawai BKPK.

Bibliobattle merupakan sebuah ruang dialog, ruang belajar, dan ruang inspirasi untuk memperkuat literasi dan intelektualitas pegawai BKPK. Acara ini menjadi panggung literasi yang memicu semangat membaca dan refleksi diri di tengah kehidupan yang dinamis, sekaligus menyediakan kerangka berpikir strategis untuk menyelesaikan pekerjaan yang kerap dikejar deadline.

Ajang ini juga bukan mementingkan siapa yang menang namun untuk memperkuat engagement dengan mempertemukan pegawai dari semua unit kerja BKPK dalam ruang yang tidak formal namun produktif. Diskusi buku mencairkan sekat dan membuka dialog lintas perspektif.

Kompetisi diikuti oleh masing-masing 2 orang dari unit kerja di lingkungan BKPK Kemenkes. Ada 10 peserta yang ikut yakni Henny Lestari (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan), Siti Rahayu (Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global), Hendrik Rudiansyah (Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan), Adilah Hulwani (Sekretariat BKPK), Djunaedi (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan), Dinda Sarah Faradila Sri (Sekretariat BKPK), Dhamas Pratista (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan), Rika Rianty (Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan), Bunga Ramadani (Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global) dan Tri Auri Putri Ayuningtyas (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan).

Peserta ditantang untuk mempresentasikan ulasan singkat, padat, jelas, dan menarik dari buku pilihan mereka selama maksimal lima menit. Dua peserta, Tri Auri Putri Ayuningtyas dan Dhamas Pratista, memimpin perolehan suara secara sengit dalam perebutan gelar juara.

Tri Auri Putri Ayuningtyas dari (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, menarik perhatian dengan ulasannya tentang buku klasik Dale Carnegie, “How to Make Friends and Live with People”. Buku terbitan tahun 1936 ini ditekankan relevansinya hingga kini karena berfokus pada kekuatan hubungan antar manusia untuk mencapai kesuksesan profesional. Ia menyoroti tiga prinsip kunci, termasuk pentingnya tersenyum dan mengingat nama orang, mengakui kesalahan dan kekurangan diri terlebih dahulu, serta membuat orang lain merasa penting (always make the other person feel important).

Sementara itu, Dhamas Pratista  mengulas buku “Atomic Habits”  karya James Clear yang menekankan pada konsistensi, semangat, dan disiplin dalam hidup. Dhamas menyoroti bahwa sistem lebih penting daripada motivasi karena motivasi dianggap hanya seperti kembang api. Indah, tapi sesaat lalu hilang. Sistemlah yang akan membentuk kebiasaan dan mengantar pada tujuan yang diinginkan. Prinsip “buatlah jelas, kemudian buatlah menarik, buatlah mudah, buatlah memuaskan” dari buku ini bahkan dinilai dapat diterapkan saat membuat policy brief agar mudah dimengerti oleh policy maker.

Kompetisi ini juga menjadi medium bagi peserta lain untuk membagikan wawasan yang penting bagi transformasi pribadi dan institusi. Sebagaimana disampaikan Adila Hulwani melalui buku “The Alchemist” yang dibacanya, ketika seseorang benar-benar ingin mewujudkan mimpinya, maka semesta akan mendukung.

Di akhir sesi, dipilih Champion Book melalui live voting oleh penonton yang hadir luring maupun daring. Setelah terjadi persaingan yang sangat ketat muncul Tri Auri Putri Ayuningtyas sebagai pemenang. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)

Townhall BKPK 2025: Budaya Sehat dan Curiosity Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Sekretariat

Jakarta – Dengan mengusung tema “Budaya Sehat untuk Kinerja Hebat”, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar Townhall di Jakarta (28/11). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pegawai terhadap gaya hidup sehat, meningkatkan kinerja, serta mempererat komunikasi dan kolaborasi di lingkungan Sekretariat BKPK.

Dalam sambutannya, Etik Retno Wiyati, Sekretaris BKPK, menekankan pentingnya peran individu dalam kepemimpinan dan pertumbuhan pribadi. “Menjadi pemimpin itu gak ada sekolahnya,” ujar Etik. Ia melanjutkan bahwa seorang pemimpin tidak harus memimpin organisasi, tetapi yang terpenting adalah menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Etik berharap seluruh tim Sekretariat dapat tumbuh secara maksimal dan menjadi “yang terbaik untuk versi masing-masing” dalam peran mereka sebagai pekerja, ibu, maupun ayah.

Sementara itu, Kepala BKPK, Asnawi Abdullah, memberikan arahan mengenai skill yang perlu dimiliki pegawai BKPK, yaitu membangun rasa ingin tahu (curiosity). “Rasa ingin tahu itu akan melahirkan kompetensi,” lanjut Asnawi.

Asnawi menjelaskan bahwa keberadaan BKPK yang berfungsi ganda, yaitu sebagai birokrat sekaligus pemikir (head policy institute), menjadikannya berbeda dari unit utama lain. Ia juga menegaskan kembali peran krusial Sekretariat BKPK. “Baik buruknya BKPK ini sangat tergantung pada dapur Sekretariat. [Dapur] harus memberikan contoh dan menularkan yang positif,” ujarnya.

Sesi Townhall dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber. Sesi pertama diisi oleh Mury Kuswari, Dosen Program Studi Gizi Universitas Esa Unggul, dengan materi Healthy Habit di Tempat Kerja.

Mury menyoroti data kesehatan terkini, di mana tren kematian akibat obesitas di Indonesia terus meningkat, bahkan tidak mengalami penurunan selama 20 tahun terakhir. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, sebanyak 23,4% penduduk dewasa Indonesia (>18 tahun) telah mengalami obesitas.

Mury menekankan bahwa penerapan gaya hidup sehat meliputi aktivitas fisik teratur, nutrisi seimbang, dan pengurangan waktu duduk (sedentary) dapat secara signifikan menurunkan risiko kardiometabolik dan meningkatkan produktivitas. Kunci utama dalam program penurunan berat badan adalah defisit kalori, disertai dengan pembangunan massa otot melalui latihan beban untuk mengoptimalkan pembakaran lemak.

Narasumber kedua, Zuly Husni Tampo, seorang Konsultan Senior, membawakan materi tentang Work Life Balance. Ia menekankan filosofi utama dalam mencapai keseimbangan hidup. Zuly Husni menekankan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh pengaruh dari luar, tetapi dari keputusan yang kita ambil sendiri.

Ia mendorong peserta untuk meningkatkan self-awareness dan memahami bahwa mood adalah gabungan dari kondisi fisik dan mental. Dalam menghadapi tekanan, ia menyarankan agar fokus diarahkan pada hal-hal yang berada dalam kendali diri, seperti pikiran, kata-kata, perilaku, dan respons. Zuly juga mengajak pegawai untuk mengadopsi pola pikir solusi dengan mengubah pertanyaan “Mengapa ini terjadi?” menjadi “Apa solusinya?” ketika menghadapi masalah, sehingga setiap tantangan dapat dihadapi dengan perspektif belajar.

Townhall Sekretariat BKPK ditutup dengan harapan besar bahwa komitmen untuk mendorong budaya healthy lifestyle dan pengembangan diri ini akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung kinerja organisasi menuju pencapaian program kesehatan nasional. (Penulis: Evi Suryani, Editor Timker HDI)

12,541FansLike
3,200,000FollowersFollow
4,251,000FollowersFollow
3,251,580FollowersFollow
9,320SubscribersSubscribe