Pembentukan ASEAN Laboratory Network untuk Penguatan Kapasitas Deteksi dan Surveilans Kawasan
Jakarta – Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan ASEAN Consultative Meeting on the Establishment of the ASEAN Laboratory Network (ALN) yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya ASEAN membangun jejaring laboratorium regional yang terintegrasi untuk memperkuat deteksi dini, surveilans berbasis lab, penilaian risiko, dan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat di kawasan.
Harditya Suryawanto selaku Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa pertemuan ini diselenggarakan untuk menyempurnakan draft Terms of Reference (ToR) ALN serta mengidentifikasi kebutuhan teknis dan mekanisme koordinasi yang diperlukan untuk memperkuat kolaborasi laboratorium lintas negara.
“Kehadiran anda semua memastikan bahwa pengembangan ALN bersifat inklusif, secara teknis baik, dan selaras dengan realitas nasional dan aspirasi regional,” ujarnya.
Pertemuan resmi dibuka oleh Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, yang menegaskan bahwa laboratorium merupakan pilar utama dalam sistem kewaspadaan dini dan surveilans dalam rangka pengendalian wabah. Beliau menekankan pentingnya harmonisasi kapasitas laboratorium di ASEAN untuk memastikan deteksi yang cepat dan respons yang terkoordinasi, terutama terhadap ancaman lintas negara.
“Melalui ALN, kami bercita-cita memperkuat kapasitas regional ASEAN dalam pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan masyarakat melalui jaringan yang terstruktur dan inklusif,” ujar Prof. Asnawi pada Senin (8/12).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembentukan ALN juga bertujuan untuk memetakan dengan cermat dan membuat kapasitas laboratorium inti di seluruh wilayah. Ini mencakup bidang-bidang penting seperti sistem manajemen mutu, protokol keamanan hayati dan biosekuriti, metode pengujian yang divalidasi, penilaian kualitas eksternal dan pengujian kemahiran, mekanisme rujukan yang kuat untuk spesimen, dan kapasitas lonjakan yang kritis pada saat krisis.
Prof. Asnawi mengharapkan peserta kegiatan dapat melahirkan diskusi yang produktif dan menghasilkan keputusan yang transformatif untuk pengembangan ALN kedepannya.
“Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anda semua, mendengarkan dengan seksama, berkoordinasi dengan tekun, dan bertindak dengan tegas untuk keamanan kesehatan regional kita bersama,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN, ASEAN Secretariat, ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED), ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ), ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), ASEAN Emergency Operations Centre (EOC) Network, ASEAN Biothreats Surveillance Centre (ABVC), serta organisasi mitra internasional seperti WHO, FAO, WOAH, Gulf CDC, ECDC, US-CDC, UK-HSA, ASEAN-UK Health Security Partnership, JICA, ERIA, FIND, ACESO Global, Institut Pasteur, dan jejaring laboratorium lainnya.
Hari pertama pertemuan menampilkan paparan dari lembaga internasional mengenai model jejaring laboratorium yang telah berhasil di berbagai kawasan. WHO dan FAO menyoroti pentingnya koneksi dan jejaring laboratorium kesehatan manusia dan hewan dalam mengatasi ancaman zoonosis yang menyumbang proporsi terbesar kasus penyakit menular.
Negara-negara anggota ASEAN memaparkan kondisi laboratorium nasional di masing-masing negara, termasuk arsitektur jejaring laboratorium nasional, kapasitas diagnostik, standar biosafety dan biosecurity, serta potensi kontribusi terhadap kerja sama kawasan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam memastikan ToR ALN mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan dapat diimplementasikan secara harmonis di seluruh negara anggota.
Pada hari kedua, peserta mengikuti diskusi World Café yang menggali isu-isu kunci seperti hambatan kolaborasi regional, prioritas peningkatan kapasitas teknis, potensi kontribusi negara anggota, model tata kelola jaringan, serta aspek keberlanjutan dukungan sumber daya. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan dalam sesi pleno dan diskusi terfokus untuk menyempurnakan draft ToR secara lebih rinci.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperdalam penyusunan konsep dan arah pengembangan ALN sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas deteksi dan surveilans kawasan. Melalui FGD ini, Kementerian Kesehatan berupaya memastikan bahwa kontribusi Indonesia dalam proses pembentukan ALN selaras dengan prioritas nasional, memperkuat posisi ACPHEED sebagai regional implementing entity, serta mendorong terwujudnya jejaring laboratorium yang tangguh, terkoneksi, dan responsif terhadap ancaman kedaruratan kesehatan di masa depan.
Hari ketiga menghadirkan diskusi dengan berbagai mitra internasional mengenai peluang dukungan teknis, pendanaan, serta kerja sama penelitian yang dapat memperkuat operasionalisasi ALN. Keterlibatan multisektor ini menunjukkan bahwa penguatan jejaring laboratorium ASEAN akan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara yang berkelanjutan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Timker HDI)
Edukasi Penanganan Gigitan Ular: BKPK Gelar Talkshow HaiFest 2025
Jakarta – Dalam rangkaian kegiatan HaiFest 2025 dan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar Talkshow “Ular Berbisa dan Penanganan Awalnya” di Balai Kartini (9/11). Kegiatan ini diadakan sebagai respons atas meningkatnya kejadian gawat darurat akibat gigitan ular di berbagai daerah Indonesia, sekaligus sebagai upaya memperkuat literasi masyarakat mengenai penanganan yang benar.
Acara ini dimoderatori oleh Analis Kebijakan BKPK Nagiot Cansaloni dan menghadirkan dua narasumber. Mengawali talkshow, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa gigitan ular merupakan krisis senyap yang sering tidak terlaporkan dan masih banyak ditangani secara keliru di lapangan.
“Banyak kasus memburuk bukan semata-mata karena bisanya, tetapi karena penanganan awal yang salah. Masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan seperti mengikat ekstremitas, menyayat luka, atau mengisap bisa. Ini berbahaya. Edukasi publik sangat penting untuk menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Narasumber Tri Maharani menyampaikan materi komprehensif mengenai toksin ular, jenis ular berbisa di Indonesia, gejala klinis, hingga tata laksana awal gigitan ular. Ia menjelaskan berbagai jenis racun, di antaranya neurotoksin seperti pada King Cobra (Ophiophagus hannah) serta hemotoksin yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Tri Maharani adalah pemenang penghargaan karya anak bangsa katergori individual 2025 dalam kepakaran toksikologi ular berbisa dan penanganan kegawatdaruratan gigitan ular.
Dalam pemaparannya, Tri Maharani menekankan pentingnya diagnosis cepat, seperti pemeriksaan 20-minute whole blood clotting test (20 WBCT) untuk mendeteksi gangguan koagulasi akibat bisa hemotoksik.
“Penanganan awal menentukan keselamatan korban. Imobilisasi yang benar dapat memperlambat penyebaran toksin. Antivenom hanya dapat diberikan di fasilitas kesehatan dan merupakan penanganan definitif. Kesalahan tindakan di lapangan justru memperburuk kondisi pasien,” jelas Tri Maharani.
Ia juga menjelaskan penatalaksanaan lanjutan di fasilitas kesehatan, termasuk penggunaan anticholinesterase pada kasus neurotoksin serta upaya mempertahankan jalan napas menggunakan Laryngeal Mask Airway (LMA) bila terjadi kelumpuhan otot pernapasan.
Narasumber berikutnya Nida Amelia Hashifah dari Product Executive PT Bio Farma (Persero) turut memaparkan pentingnya Serum Anti Bisa Ular (SABU) sebagai terapi definitif.
Nida menyampaikan perlunya kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani gigitan ular, “Penanganan gigitan ular membutuhkan kecepatan dalam triase, observasi, dan rujukan. Fasyankes harus mampu mengenali tanda bahaya, melakukan stabilisasi awal, dan mengetahui kapan antivenom diperlukan. Edukasi masyarakat juga sangat penting agar korban datang ke fasilitas kesehatan tanpa terlambat.”
Talkshow berlangsung interaktif, dengan peserta aktif bertanya mengenai cara mencegah paparan ular, langkah aman saat bertemu ular, serta cara mengenali gigitan berbisa. Acara ini menjadi salah satu sesi edukasi paling diminati dalam rangkaian HaiFest 2025. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI dan Timker KSTKK)
Pakar Ingatkan Ancaman Triple Burden Gizi
Jakarta-Persoalan gizi di Indonesia kini memasuki fase yang semakin kompleks. Negara tidak lagi hanya dihadapkan pada masalah kekurangan gizi, tetapi juga berhadapan dengan kelebihan gizi dan kekurangan zat gizi mikro sekaligus. Kondisi yang disebut sebagai triple burden malnutrition ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Talkshow Hai Fest bertajuk “Bicara Gizi: Dari Piring Keluarga ke Kebijakan Negara” yang digelar di Balai Kartini Expo, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Talkshow ini menghadirkan Nirmala Ahmad Ma’ruf, SKM, M.Si, Plh Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK, Prof. Endang L. Achadi, pakar gizi, serta Dr. Wida Winarno, praktisi edukasi pangan, yang dimoderatori oleh Pracista Dhira Prameswari.
Dalam kesempatan ini, Ma’ruf menyoroti persoalan serius pada tataran kebijakan. Menurut dia, Indonesia sejatinya sudah memiliki berbagai regulasi terkait penanganan gizi, tetapi masih lemah dalam hal implementasi. “Kita kuat di aturan, tetapi lemah di pelaksanaan. Rapat lintas sektor berjalan, tapi implementasinya di lapangan masih sektoral,” ujar Ma’ruf.
Ia mengungkapkan bahwa tenaga gizi di puskesmas dan posyandu saat ini sangat terbebani pekerjaan. Petugas harus mengerjakan penimbangan, edukasi, hingga penginputan data dalam waktu bersamaan, sementara jumlah tenaga terbatas.
Masalah juga muncul pada pemanfaatan data gizi. Data rutin seperti dari posyandu dan aplikasi kesehatan kerap tidak dianalisis secara optimal, sementara data surveilans justru dijadikan dasar utama kebijakan meski bersifat sampling.
Terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, Ma’ruf menilai masih terjadi kekacauan pemahaman di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian porsi, usia sasaran, hingga standar menu. “Anak yang belum cukup umur dipaksa menghabiskan porsi berlebih, ini justru menimbulkan masalah baru,” katanya.
Menutup diskusi, Ma’ruf menegaskan bahwa para pembuat kebijakan juga harus memberi contoh nyata dalam pola hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi. “Jangan sampai rapat bicara gizi, tapi pulangnya membawa makanan tinggi lemak dan gula. Keteladanan dari pimpinan sangat penting,” ujarnya.
Ancaman Gizi Dimulai dari Piring Makan
Prof. Endang L. Achadi mengungkapkan bahwa triple burden gizi mencakup tiga persoalan besar sekaligus, yakni kekurangan gizi berupa gizi buruk dan stunting, kekurangan zat mikro seperti anemia, serta kelebihan berat badan hingga obesitas.
“Masalah-masalah ini ada semuanya di Indonesia dan jumlahnya cukup besar. Salah satu penyebab utamanya adalah asupan makanan. Kita makan banyak dan enak, tetapi belum tentu cukup dan seimbang,” ujarnya.
Ia menyoroti kebiasaan konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi makanan ultra-proses dengan kandungan gula, garam, dan lemak berlebih. Pola makan semacam ini dinilai makin memperburuk kualitas asupan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan.
Yang paling menjadi perhatian, menurut Prof. Endang, adalah dampak buruk kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
“Pada masa inilah organ tubuh dibentuk dan berkembang. Jika terjadi gangguan gizi, dampaknya bersifat permanen, mulai dari kecerdasan hingga risiko penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, stroke, bahkan kanker,” katanya.
Edukasi Gizi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Dr. Wida Winarno menambahkan bahwa kesalahan pola makan di keluarga kerap berulang lintas generasi. Menurutnya, banyak keluarga yang masih berorientasi pada “yang penting kenyang” tanpa memperhatikan kualitas gizi.
Ia mengakui, panduan makan bergizi sering sulit dipraktikkan karena masyarakat bingung dengan ukuran porsi. Untuk itu, ia menawarkan pendekatan praktis menggunakan ukuran telapak tangan sebagai patokan konsumsi. “Telapak tangan orang dewasa, anak, dan lansia berbeda. Itu bisa jadi cara sederhana menentukan porsi,” kata Wida.
Wida juga menyoroti tren diet instan yang marak di media sosial, seperti diet ekstrem, keto, dan intermittent fasting. Ia menekankan bahwa standar gizi seimbang yang sudah ada sejatinya sudah baik, hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan personal masing-masing.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya mengenalkan rasa asli pangan lokal sejak usia dini. Anak perlu dibiasakan dengan rasa sayur, buah, umbi, dan lauk tradisional agar tidak sepenuhnya bergantung pada makanan olahan dan cepat saji. “Kalau dari kecil anak sudah mengenal rasa asli makanan, saat dewasa dia akan mencari sendiri makanan sehat itu,” katanya.
Ketiga narasumber sepakat bahwa perbaikan gizi harus dimulai dari dapur rumah tangga, tetapi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Edukasi keluarga, penguatan tenaga kesehatan, standardisasi pangan lokal, serta integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci utama.
Berbagai mitos seputar makanan ibu hamil dan anak juga dinilai masih menghambat perbaikan gizi. Mulai dari larangan makan ikan karena dianggap amis, hingga anggapan ibu hamil harus makan dua kali lipat. Padahal, kebutuhan tambahan cukup satu porsi dengan komposisi gizi lengkap.
Talkshow ini menegaskan bahwa persoalan gizi bukan semata urusan makan, melainkan menyangkut masa depan kesehatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Tanpa perbaikan serius dari rumah hingga kebijakan negara, triple burden gizi dikhawatirkan akan terus membayangi generasi mendatang. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Pusjak UK)
Investasi Kesehatan adalah Investasi Produktivitas Bangsa
Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arah utama pembangunan kesehatan Indonesia ke depan harus berfokus pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan hanya mengobati ketika sudah sakit. Pesan tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Main Event The 3rd Indonesia Health Partners Meeting, di Jakarta, Senin (8/12/2025), yang mengusung tema Harmony for Indonesia Health Transformation Acceleration,
Forum ini mempertemukan para donor internasional, mitra swasta, pemangku kepentingan sektor kesehatan, mitra pembangunan internasional, lembaga internasional, UN agencies, para duta besar dan perwakilan kedutaan besar, bilateral agencies, INGO, filantropi, serta mitra pembangunan dari sektor swasta dan filantropi Indonesia.
Dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, harmoni kolaborasi global dan nasional ini bertujuan untuk percepatan pencapaian transformasi kesehatan melalui tersedianya layanan kesehatan yang lebih kuat, adil, dan inovatif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam forum tersebut, Menkes Budi menyoroti tantangan besar Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan berbagai indikator kesehatan global, usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini berada di kisaran 72 tahun. Namun yang menjadi perhatian utama bukan hanya seberapa lama seseorang hidup, melainkan seberapa lama seseorang dapat hidup dalam kondisi sehat dan produktif. “Kita tidak hanya berbicara hidup panjang, tetapi hidup panjang dalam keadaan sehat. Di Indonesia, usia hidup sehat rata-rata masih sekitar 60 tahun. Ini terlalu rendah,” ujarnya.
Menkes Budi membandingkan kondisi itu dengan Jepang, yang menjadi contoh negara dengan kualitas hidup sehat yang sangat tinggi. Ia menyebutkan, Jepang memiliki sekitar 100.000 penduduk yang berusia di atas 100 tahun, atau sekitar 0,08 persen dari total penduduk—tertinggi di dunia. Menurut Menkes, rahasia utama umur panjang masyarakat Jepang bukan hanya terletak pada layanan kesehatan modern, tetapi pada pola hidup yang disiplin, seperti pengaturan makan, aktivitas fisik yang konsisten, manajemen stres, serta kualitas tidur yang baik.
Selanjutnya Menkes Budi menegaskan, Indonesia menargetkan peningkatan usia harapan hidup masyarakat hingga 75 tahun. Namun target tersebut tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan peningkatan usia hidup sehat hingga minimal 65 tahun. “Hidup panjang saja tidak cukup. Kita tidak ingin hidup lama tetapi dalam kondisi sakit-sakitan, stroke, tidak bisa berjalan, atau mengalami gangguan fungsi tubuh lainnya. Kita ingin hidup panjang dalam keadaan sehat,” katanya.
Ia mengkritik paradigma lama pembangunan kesehatan yang selama ini terlalu bertumpu pada layanan kuratif atau pengobatan. Menurutnya, sekitar 80 persen anggaran kesehatan nasional masih dihabiskan untuk mengobati orang sakit, sementara porsi untuk menjaga masyarakat tetap sehat jauh lebih kecil. Padahal, dari sisi jumlah, orang sehat di Indonesia mencapai sekitar 260 juta jiwa, sedangkan yang sakit sekitar 30 juta jiwa. “Secara ekonomi, ini tidak adil. Kita justru menghabiskan sebagian besar anggaran untuk kelompok yang lebih kecil,” ujarnya.
Karena itu, Menkes Budi mendorong transformasi kesehatan melalui 6 (enam) reformasi utama yang bertumpu pada pendekatan promotif dan preventif. Strategi ini, menurutnya, harus dimulai dari perubahan gaya hidup masyarakat secara luas. Ia mencontohkan pentingnya mengurangi konsumsi makanan berlemak dan gorengan, memperbanyak asupan ikan dan makanan sehat, rutin berolahraga, mengelola stres melalui meditasi, serta menjaga kualitas tidur.
Selain perubahan gaya hidup, Menkes Budi menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan melalui imunisasi dan skrining penyakit. Deteksi dini, menurutnya, memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat dan mahal untuk ditangani. “Ketika hasil skrining menunjukkan kondisi kuning atau merah, masyarakat harus segera mengambil langkah, baik dengan pengobatan maupun perubahan gaya hidup,” katanya.
Dalam konteks pembiayaan kesehatan global, Menkes Budi juga menyoroti tantangan penurunan bantuan pembangunan luar negeri untuk sektor kesehatan di berbagai negara berkembang. Ia menyebutkan, tren pemangkasan dana bantuan internasional diperkirakan mencapai puluhan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada hibah asing.
Menurut Budi, kemandirian pembiayaan kesehatan menjadi keniscayaan. Ia mendorong agar kemitraan dengan lembaga keuangan internasional diarahkan pada skema pendanaan yang efisien, berkelanjutan, dan tidak menjadi beban jangka panjang. Ia mengibaratkan negara seperti orang tua yang harus mendidik anaknya agar mandiri secara finansial, bukan terus-menerus disuapi bantuan tanpa batas.
Budi juga menegaskan bahwa kesehatan memiliki karakter yang berbeda dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, atau pelabuhan. Jika proyek infrastruktur bisa ditunda beberapa tahun, sektor kesehatan tidak memiliki kemewahan yang sama. “Kesehatan menyangkut nyawa. Menunda berarti mempertaruhkan keselamatan manusia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh mitra pembangunan untuk membangun kolaborasi yang lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, investasi di sektor kesehatan bukan hanya investasi sosial, tetapi juga ekonomi, karena masyarakat yang sehat akan jauh lebih produktif dan mampu mendorong pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
Di akhir arahannya, Menkes kembali menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau kecanggihan teknologi medis, tetapi pada kesadaran kolektif masyarakat untuk mengubah pola hidup. “Strategi kami sederhana: jaga orang tetap sehat, jangan tunggu sampai sakit. Dari situlah masa depan kesehatan Indonesia akan ditentukan,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, wakil dari unit utama menyampaikan capaian dan praktik baik setiap pilar transformasi yang didukung oleh para mitra, yang diperkuat dengan testimoni dari para penerima manfaat dari berbagai program dan wilayah Indonesia. Kemitraan dengan Kementerian Kesehatan memberikan nilai timbal balik: memperkuat sistem kesehatan Indonesia sekaligus menghadirkan manfaat yang berarti bagi negara dan organisasi mitra pembangunan.
Di akhir acara Menteri Kesehatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra atas kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia, yang ditandai dengan penyerahan plakat penghargaan. (Penulis Fachrudin Ali)
Wamenkes Dante Dorong Harmoni Kemitraan Percepat Transformasi Kesehatan
Jakarta– Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya penguatan kemitraan lintas sektor untuk mempercepat transformasi kesehatan nasional. Hal itu diungkapkannya dalam pembukaan Thematic Side Events the 3rd Indonesia Health Partners Meeting 2025 sebagai rangkaian acara Health Innovation Festival (HAI-Fest) 2025 dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta pada Senin (8/12/2025).
Wamenkes Dante menyampaikan pertemuan tersebut merupakan forum utama pemerintah untuk mempertemukan para mitra pembangunan, pemangku kepentingan nasional, serta ekosistem kesehatan sebagai penguatan koordinasi dan keselarasan dalam mendukung agenda transformasi kesehatan Indonesia. Menurut Dante, pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui kemitraan yang kuat, strategi yang selaras, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor swasta.
“Kita berada pada momentum penting ketika prioritas kesehatan global terus berubah akibat dinamika geopolitik, perkembangan pembiayaan pembangunan, serta meningkatnya keterlibatan sektor swasta. Bagi Indonesia, hal ini menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab,” tegas Dante.
Ia menekankan Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas domestik, mendiversifikasi model pembiayaan, serta meningkatkan akuntabilitas, sembari memastikan bahwa seluruh upaya reformasi tetap selaras dengan komitmen global. Dalam konteks itu, peran para mitra pembangunan disebutnya menjadi faktor yang tidak tergantikan dalam memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan ketahanan kesehatan, memperluas transformasi digital, serta meningkatkan mutu pelayanan esensial bagi masyarakat.
Dante menjelaskan, The 3rd Indonesia Health Partners Meeting memiliki tiga tujuan utama, yakni menegaskan kembali visi bersama dalam percepatan transformasi kesehatan, merefleksikan kemajuan serta praktik terbaik dari berbagai inisiatif kolaboratif, sekaligus memperkuat arsitektur kemitraan agar tetap berorientasi ke depan, selaras, dan berdampak nyata.
Selain penguatan kemitraan, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian utama transformasi kesehatan, antara lain semakin kuatnya layanan kesehatan primer dalam deteksi dini penyakit dan perluasan akses layanan ke masyarakat, meningkatnya jangkauan rumah sakit dan tenaga kesehatan, membaiknya ketahanan kesehatan melalui ketersediaan obat dan vaksin, serta percepatan transformasi digital agar layanan kesehatan semakin terhubung dan mudah diakses.
“Indonesia tetap berkomitmen membangun lingkungan kolaboratif yang mendorong tumbuhnya inovasi, memperkuat kemitraan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Sistem kesehatan yang kita bangun harus mampu melindungi masyarakat sekaligus berkontribusi pada ketahanan kesehatan global,” ujar Dante.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes), Prof. Asnawi Abdullah, memaparkan tiga usulan program yang disusun berbasis bukti. Ketiga program tersebut meliputi penguatan layanan kateterisasi jantung dan stroke berbasis kesetaraan melalui inisiatif Golden Hours Equity, pengembangan beban penyakit nasional Indonesia sebagai dasar kebijakan berbasis data, serta kebijakan suplementasi multi-mikronutrien untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Program Golden Hours Equity diarahkan untuk menjawab ketimpangan akses layanan kateterisasi yang saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Data menunjukkan, dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, baru sekitar 25 daerah yang memiliki fasilitas cathlab. Padahal, penyakit kardiovaskular dan stroke masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia.
Sementara itu, pengembangan beban penyakit nasional Indonesia bertujuan menggeser perencanaan kesehatan yang selama ini bersifat jangka pendek dan reaktif menjadi lebih berbasis data serta proyeksi jangka panjang hingga 10–20 tahun ke depan. Adapun kebijakan suplementasi multi-mikronutrien disiapkan sebagai pengganti tablet zat besi bagi ibu hamil yang saat ini masih diuji coba di 15 provinsi.
Melalui pemaparan ini, Asnawi berharap para mitra pembangunan dapat mendukung pendanaan, keahlian teknis, serta kolaborasi riset guna memastikan kebijakan kesehatan Indonesia benar-benar berbasis bukti, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pada side event ini setiap unit utama Kemenkes juga memaparkan program prioritas masing-masing yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan dana dari mitra pembangunan. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Pusjak STKKG)
Kemenkes dan Kemenkraf/Bekraf Perkuat Gerakan Deteksi Dini untuk Masyarakat
Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) di UOB Plaza, Jakarta pada Rabu (3/12). Wamenkes mengapresiasi inovasi Kemenkraf/Bekraf yang membuat layanan kesehatan tampil lebih fun, inklusif, dan mudah diakses.
“Hari ini saya mendapat insight bahwa pemeriksaan kesehatan bisa dikemas menjadi kegiatan yang fun,” ujar Prof. Dante.
Hingga kini 63 juta orang telah terdaftar dalam CKG dan 62 juta sudah melakukan pemeriksaan. Program ini tidak lagi terbatas di fasilitas kesehatan, tetapi hadir di kementerian, perkantoran, perusahaan, hingga mall dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat.
Wamenkes menekankan bahwa deteksi dini dapat menekan biaya kesehatan. “Kalau penyakitnya sudah lanjut, biayanya jauh lebih tinggi. Dengan deteksi dini, pengobatannya lebih ringan, lebih murah, dan masyarakat tetap sehat,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi terobosan visual dan kampanye kreatif Ekraf yang meningkatkan antusiasme. “Pemeriksaan dengan tampilan yang lucu dan menarik akan membuat masyarakat semakin antusias,” ucapnya.
Disaat yang sama, Wamenkraf Irene Umar menambahkan bahwa penyelenggaraan CKG di kantor Ekraf dan mall mendapat respons tinggi, bahkan melebihi ekspektasi.
“Saya pikir pesertanya hanya pegawai Ekraf, tetapi ternyata mayoritas justru pengunjung,” katanya.
Irene menjelaskan bahwa pekerja mall seperti SPG dan pramusaji juga diprioritaskan. Lebih dari empat ratus total peserta mengikuti CKG, dan pihaknya mempertimbangkan memperpanjang pelaksanaan.
CKG akan terus diperluas ke kementerian, perusahaan, dan lokasi aktivitas masyarakat agar peserta bisa mendapatkan layanan tanpa meninggalkan pekerjaan.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof Asnawi Abdullah yang hadir mendampingi Wamenkes Dante menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular.
Ia menyampaikan bahwa sebagian besar kasus berat seperti stroke atau serangan jantung sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba.
“Sering kita mendengar orang tiba-tiba stroke, padahal hipertensinya sudah lama. Karena kita tidak pernah tahu, di situlah fungsi Cek Kesehatan Gratis,” ujar Prof. Asnawi.
Pemeriksaan kesehatan rutin memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi tubuh sebelum muncul gejala. Kesadaran dini ini memberi ruang untuk mengubah pola hidup, menyesuaikan kebiasaan, dan mengendalikan risiko agar tidak berkembang menjadi penyakit serius.
“Yang kita inginkan sekarang bukan hanya sehat hari ini, tetapi tetap sehat 10 tahun, 20 tahun, bahkan ketika usia lanjut,” kata Prof. Asnawi.
(Penulis Fachrudin Ali & Dwi Aryanto, Editor Timker HDI)
