web analytics
Tuesday, September 22, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Header Ads
Beranda Blog Halaman 17

Komunikasi Kesehatan Berbasis Data Dalam Psikologi Publik

By
Humas BKPK
-

Sri Wahyuni (Pranata Humas Ahli Madya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

Hardini Kusumadewi (Pranata Humas Ahli Muda, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

Komunikasi publik di bidang kesehatan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membentuk persepsi dan mempengaruhi perilaku (Holroyd et al., 2020). Di era digital saat ini, dengan informasi yang melimpah dan misinformasi yang merajalela, strategi komunikasi yang efektif harus mampu memicu kesadaran, mengubah norma, dan mendorong tindakan. Di sinilah psikologi publik dan strategi berbasis data menjadi sangat penting.

Sebagai bagian dari profesi Humas Kementerian Kesehatan yang sehari-hari mengelola data beban penyakit di Indonesia, kami menyadari adanya sinergi yang kuat antara wawasan psikologis dan penceritaan data. Data yang kuat saja tidak menjamin dampak yang besar, kecuali jika disajikan dalam narasi yang menarik, berempati, dan dapat dipercaya. 

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana psikologi publik dan data beban penyakit dapat diintegrasikan ke dalam strategi komunikasi kesehatan yang berdampak, khususnya untuk penyakit-penyakit katastropik, seperti kanker, jantung, stroke, dan penyakit ginjal.

Psikologi Publik

Psikologi publik membantu menjelaskan bagaimana seseorang melihat risiko kesehatan dan bagaimana pesan dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku. Model dasar yang digunakan adalah model keyakinan kesehatan (health belief model), yang menekankan bahwa orang lebih cenderung mengambil tindakan pencegahan ketika mereka menganggap ancaman kesehatan sebagai sesuatu yang serius (Rosenstock, 1974).

Komunikasi kesehatan yang efektif bergantung pada berbagai strategi psikologis yang dirancang untuk beresonansi dengan audiens dan menginspirasi perubahan yang bermakna. Salah satu pendekatan tersebut adalah pembingkaian pesan positif (positive message framing), yang berfokus pada penyorotan manfaat dan imbalan dari penerapan perilaku yang lebih sehat.

Penelitian menunjukkan bahwa menyoroti manfaat lebih efektif daripada pesan berbasis rasa takut (Liu et al., 2025; Gallagher & Updegraff, 2012). Dengan menekankan hasil positif, individu merasa lebih termotivasi dan berdaya untuk bertindak. Misalnya, mengatakan “80% stroke dapat dicegah dengan gaya hidup sehat” lebih persuasif daripada “10.000 orang meninggal karena stroke.”Teknik ampuh lainnya melibatkan penceritaan pribadi (personal storytelling), berbagi kisah autentik dan relevan yang membangkitkan respons emosional. Studi menunjukkan bahwa orang lebih merespon secara emosional terhadap cerita-cerita individual daripada statistik (Shata & Seelig, 2025; Small et al., 2013).

Kisah seorang ayah berusia 45 tahun yang lumpuh setelah terkena stroke lebih mengena daripada data abstrak. Narasi ini menciptakan hubungan antara audiens dan pesan, membuat informasi lebih berkesan dan berdampak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip strategi psikologi publik, profesi Humas dapat mengubah pesan kesehatan menjadi kampanye yang dapat mengubah perilaku.

Data Beban Penyakit

Studi Beban Penyakit Global (GBD) yang dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menyoroti tantangan kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tahun 2021, stroke tercatat sebagai penyumbang terbesar beban penyakit di Indonesia, karena banyak orang kehilangan kesehatan dan produktivitas akibat kondisi ini (IHME, 2021), yang berdampak pada individu di semua kelompok usia, termasuk populasi usia kerja. Hal ini menyoroti implikasi sosial dan ekonomi yang mendalam, karena banyak penderita stroke berada di usia puncak produktivitas mereka. 

Sementara itu, peningkatan diabetes di kalangan muda Indonesia menghadirkan tren mengkhawatirkan lainnya. Hal ini bisa mengancam tenaga kerja masa depan dan meningkatkan beban perawatan kesehatan. Selain itu, kanker seperti kanker serviks dan payudara terus memengaruhi perempuan usia subur secara signifikan. 

Namun, data saja tidak cukup. Data tersebut harus diterjemahkan ke dalam narasi yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari  (Haapanen et al., 2023). Misalnya, “satu dari empat kematian akibat stroke terjadi pada individu di bawah usia 60 tahun”. Contoh lainnya, “setiap dua jam, seorang wanita di Indonesia meninggal karena kanker serviks.” Pesan-pesan seperti ini dapat memanusiakan data dan membuat beban kesehatan terasa mendesak dan mudah dipahami.

Strategi Komunikasi Berbasis Data

Data kesehatan sejatinya bukan sekadar angka. Ia adalah wajah-wajah yang kita jumpai setiap hari, cerita keluarga yang kehilangan, atau harapan yang masih bisa diselamatkan. Tugas Humas adalah menjembatani jarak antara angka dan rasa.

Ada tiga jalan yang bisa ditempuh. Pertama, menyulap data menjadi cerita. Angka bisa berubah jadi peta, infografis, atau kisah nyata penyintas yang membuat publik tergerak. Data yang kaku pun menjelma menjadi kisah yang menyentuh hati. Kedua, mendengar sebelum bicara.

Setiap audiens punya bahasa sendiri. Anak muda lebih dekat lewat pesan singkat di TikTok; pekerja produktif tersentuh saat bicara tentang biaya dan kehilangan penghasilan; sementara tokoh masyarakat lebih paham jika narasi dibalut nilai moral dan sosial.

Ketiga, menitipkan pesan lewat komunitas. Data global akan terasa lebih hidup jika dikaitkan dengan kisah lokal. Pesan sederhana yang disampaikan lewat forum desa, khutbah di masjid, atau bahkan kode QR di Puskesmas bisa menjadi jembatan pengetahuan sekaligus kepercayaan.

Seperti dikatakan Badan Kesehatan Dunia komunikasi yang menghidupkan partisipasi masyarakat bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya (WHO, 2020). Pada akhirnya, Humas kesehatan adalah tentang menjadikan data sebagai cerita, dan cerita sebagai gerakan bersama untuk hidup yang lebih sehat.

Rekomendasi Dari Data ke Aksi

Tantangan yang kita hadapi hari ini, mulai dari meningkatnya penyakit katastropik hingga derasnya arus misinformasi, membutuhkan pendekatan baru yang lebih manusiawi dan berbasis bukti. Di sinilah peran Humas kesehatan menemukan relevansinya. Humas kesehatan adalah jembatan antara data dan masyarakat. Di tangan Humas, data berubah menjadi bahasa yang mudah dipahami, membangun empati, dan menggerakkan aksi nyata.

Sebagai contoh praktik nyata, pengalaman studi banding secara daring dari Inggris, Korea Selatan, Singapura, dan Australia semakin membuka mata bahwa komunikasi berbasis beban penyakit adalah jalan yang tak bisa ditawar. Di Inggris, keterbukaan data beban penyakit membangun kepercayaan publik. 

Di Korea, teknologi digital menjadikan data hidup dan mudah dijangkau masyarakat. Singapura menunjukkan bagaimana koordinasi lintas lembaga membuat pesan kesehatan lebih solid, sementara Australia menekankan pentingnya pendekatan komunitas agar pesan terasa dekat. Dari perjalanan itu kami belajar, data beban penyakit bukan sekadar laporan statistik, melainkan fondasi untuk merancang narasi kesehatan yang jernih, membumi, dan bisa menggerakkan orang untuk berubah. Dari proses studi banding itu, ada lima pelajaran penting yang kami jadikan pegangan. Pertama, data beban penyakit harus ditempatkan di pusat komunikasi, bukan sekadar lampiran laporan, melainkan inti dari pesan publik. Kedua, setiap angka harus dibungkus dengan empati, sebab di balik statistik selalu ada wajah dan cerita manusia.

Ketiga, pesan yang kita sampaikan perlu menyesuaikan diri dengan siapa yang mendengarnya: anak muda, pekerja produktif, atau tokoh masyarakat, masing-masing punya bahasa yang berbeda. Keempat, kekuatan komunikasi terletak pada kolaborasi dengan melibatkan komunitas dan tokoh tepercaya membuat pesan lebih dekat dan dipercaya. Kelima, komunikasi tidak boleh berhenti di satu titik, ia harus terus dievaluasi dan disempurnakan, dengan menjadikan data beban penyakit sebagai kompas untuk menyesuaikan arah.

Pelajaran-pelajaran inilah yang menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh data yang kita miliki, tetapi oleh kemampuan Humas kesehatan untuk mengubah data menjadi narasi yang mudah dipahami, dipercaya, dan relevan dengan konteks lokal serta menjadikannya kisah yang bermakna.

Pengalaman studi banding beban penyakit memperlihatkan betapa pentingnya peran Humas dalam membangun jembatan antara teknokrasi dan publik. Di titik inilah kami percaya, Humas kesehatan memiliki misi mulia, yaitu memastikan setiap informasi berbasis data dapat menggerakkan perubahan, menumbuhkan kepercayaan, dan menjadi warisan bagi kesehatan bangsa di masa depan.

Memaknai HKN ke-61: BKPK Dorong Transformasi Hidup Sehat Untuk Kualitas Hidup Lebih Baik

By
Humas BKPK
-

Jakarta – Untuk ketiga kalinya di tahun ini Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas), sebuah wadah berbagi ilmu dan pengalaman yang disertai diskusi dan penyampaian aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Bertempat di Auditorium Leimena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa (25/11), Fornas kali ini mengusung tema “Transformasi Hidup Sehat”.

Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Kemenkes untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seruan yang disampaikan dalam moment ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku menuju budaya hidup sehat.

Ia menambahkan bahwa tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan strategi dan kebijakan efektif sebagai bagian integral dari transformasi hidup sehat. Sebelumnya BKPK telah melakukan survei secara online pada tahap persiapan untuk memotret pendapat masyarakat tentang hidup sehat. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat mengaitkan hidup sehat dengan olahraga, pola makan, dan kesehatan mental.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berkesempatan hadir dan memberikan Keynote Speech pada acara ini menyampaikan bahwa diperlukan strategi kebijakan untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat pada seluruh siklus hidup. Dengan adanya pergeseran tren penyebab kematian di Indonesia yang didominasi oleh Penyakit Tidak Menular (PTM) menurutnya langkah pencegahan penyakit lebih tepat dibanding mengobati orang sakit. Ini karena PTM dapat dicegah dengan penerapan pola hidup sehat.

Dijelaskan Menkes Budi untuk menjadikan masyarakat Indonesia berusia panjang namun tetap sehat bebas dari penyakit caranya ada dua, yaitu dengan perubahan gaya hidup dan cek kesehatan. Perubahan gaya hidup dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, berolahraga dan meminimalisir stress. Sementara cek kesehatan dapat dilakukan masyarakat dengan berpartisipasi dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah diluncurkan Kemenkes mulai tahun ini.

“Kita harus bisa mendorong masyarakat untuk rajin berolahraga. Ciptakan pola pikir bahwa olahraga itu keren dan kalau tidak olahraga itu FOMO atau ketinggalan tren,” ujar Menkes Budi.

Dijelaskannya budaya hidup sehat harus mulai dari diri sendiri. Setiap orang harus menanamkan dalam dirinya bisa berumur panjang dengan tetap bugar dan terhindar dari penyakit. Beliau mencontohkan dirinya yang meski sudah berusia 61 tahun tapi tetap rutin berolahraga, menjaga pola makan bahkan terlibat dalam kegiatan lomba lari di beberapa kesempatan.

“Kita bebas memilih olahraga apa saja, baik itu lari, bersepeda ataupun berenang yang penting dilakukan minimal 30 menit selama 5 kali dalam seminggu,” jelasnya.

Sementara itu Fitness Influencer Sally Tanudjaja mendefinisikan sehat bukan sekedar tidak sakit namun bugar, yang bermakna fit dan produktif. Menurutnya banyak orang merasa sehat, tapi cepat lelah, kurang energi, dan susah fokus.

“Banyak yang belum peduli tentang kesehatan karena masih merasa sehat. Padahal sehat itu bukan sekadar tidak sakit tapi bugar. Bugar itu kita bisa melakukan aktivitas dengan penuh energi tanpa cepat lelah,” jelas Sally.

Lebih lanjut dijelaskan Sally untuk mencapai bugar syarat nomor satunya adalah dengan rutin berolahraga. Dengan disiplin berolahraga, tidak makan sembarangan, begadang dan mengelola stress dengan baik kita akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

“Saya harap Bapak/Ibu tidak menunda lagi untuk memulai pola hidup sehat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai olahraga dan menjaga kesehatan. Jangan langsung olahraga berat tapi lakukan secara bertahap dan disiplin. Kita pasti bisa terlihat lebih muda, fit dan produktif,” ujarnya.

Mendukung pernyataan Sally, dokter spesialis kedokteran olahraga Sophia Hage juga menyatakan bahwa olahraga secara teratur dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memori, meningkatkan produktivitas kerja 12 hingga 15% serta menurunkan risiko depresi hingga 30%.

Dipaparkan Sophia bahwa hidup sehat bukan hanya tentang mencegah penyakit, tapi juga tentang membangun kapasitas bangsa untuk berpikir lebih baik, bergerak lebih kuat, berkarya lebih produktif, dan berprestasi lebih tinggi.

Ada yang menarik dalam penyelenggaraan Fornas kali ini yaitu dengan dihadirkannya narasumber berusia 85 tahun yang masih bugar dan aktif bahkan masih terlibat dalam kompetisi. Beliau adalah perenang wanita tertua dan terbaik tahun 2025 Versi Wirawati Cup, Kartini Sapardjiman.

Kartini menyampaikan bahwa kunci hidup sehat dan panjang umurnya adalah dengan disiplin berolahraga sedari muda, membatasi makan, dan selalu berusaha berpikir positif. Beliau juga memberikan tip bagaimana mencegah kepikunan dengan melakukan senam otak secara rutin. Menurutnya kepikunan jangan dianggap sebuah normalisasi atas usia yang menua, kepikunan dapat diatasi dengan rajin melakukan senam otak dan rutin berolahraga.

Seperti sebelumnya Fornas ini dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu Persiapan (survei dan diskusi dengan fasilitator expert dan pengelola program), Pelaksanaan (diskusi mendalam da masukan publik), Analisis (analisis hasil diskusi dan masukan publik serta konsultasi), dan Pasca Forum Nasional (pemaparan hasil analisis atas masukan expert dan publik.). Sesi inti kegiatan ini mencakup presentasi role model inspiratif dari berbagai usia, dilanjutkan dengan diskusi mendalam 6 topik breakout room yang meliputi Pola Makan Sehat, Aktivitas Fisik, Stop Adiksi rokok dan zat adiktif, Kesehatan Mental-Sosial, Deteksi Dini Penyakit, serta Personal Hygiene, Sanitasi, dan Lingkungan Sehat. (Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Pusjak SKK)

Navigasi Gesit Kebijakan Pembangunan Kesehatan: Dari Mandat ke Aksi Terukur

By
Humas BKPK
-

Don Cansalony Tambunan (Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ketahanan Kesehatan, BKPK Kemenkes RI)

Momentum percepatan pembangunan kesehatan nasional mendapatkan penegasan baru melalui arahan Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran di Bekasi, 17 November 2025, yang menekankan bahwa rakyat membutuhkan hasil cepat dan birokrasi tidak boleh terjebak dalam retorika kosong atau “omon-omon”. 

Bagi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), arahan ini bukan sekadar tantangan, melainkan validasi atas misi utama organisasi di mana “hasil cepat” bermakna harfiah antara lain pada penyelamatan nyawa, penurunan angka stunting, hingga penguraian antrean fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, mandat ini memunculkan pertanyaan fundamental bagi para ASN analisis kebijakan (analis kebijakan dan administrator kesehatan), bagaimana menyeimbangkan kecepatan dengan ketepatan atau robustness tanpa mengesampingkan pendekatan yang berpusat pada manusia (people-centred) demi efisiensi. 

Tesis utama yang diusung adalah analisis kebijakan profesional bukanlah bentuk “omon-omon”, melainkan antitesisnya. Sebuah alat vital untuk mengubah wacana menjadi opsi aksi terukur, mentransformasi proses analisis menjadi lebih gesit, relevan, dan berorientasi hasil nyata.

​Sebagai argumen pertama, BKPK memosisikan diri sebagai “Pemandu Kebijakan” atau Policy Guide yang menolak pengambilan keputusan tanpa navigasi data. Jika “omon-omon” diibaratkan sebagai perdebatan di persimpangan jalan tanpa peta, maka peran pemandu adalah menyajikan GPS real-time berbasis bukti untuk menunjukkan rute teraman dan tercepat. 

Untuk mewujudkan ketangkasan ini, BKPK mendayagunakan tiga alat sintesis bukti, yaitu Rapid Evidence Assessment (REA) yang mampu menyajikan bukti ilmiah dalam hitungan minggu sebagai alternatif survei cepat yang kredibel, serta Umbrella Review atau tinjauan payung yang memangkas waktu riset dengan meninjau berbagai tinjauan yang sudah ada untuk topik yang padat riset. 

Sinergi kedua alat sains tersebut dilengkapi dengan Matriks Benchmarking, sebuah metode praktis untuk membandingkan kinerja pembangunan kesehatan dengan praktik terbaik global, sehingga Indonesia tidak perlu “menciptakan ulang roda” namun dapat langsung mengadaptasi solusi yang terbukti berhasil menurunkan indikator krusial seperti angka kematian ibu di negara lain.

​Selanjutnya, penerapan prinsip people-centred dalam kerangka kerja yang gesit diterjemahkan melalui pemanfaatan data sebagai bentuk partisipasi publik yang paling jujur dan masif. Proses mendengarkan suara rakyat tidak lagi terbatas pada diskusi konvensional yang memakan waktu, melainkan melalui analisis data penanganan keluhan dan pemetaan disparitas upaya kesehatan sebagai wujud partisipasi yang responsif. Meskipun tidak sepenuhnya menggantikan Focus Group Discussion (FGD), BKPK mengadopsi pendekatan Partisipasi Gesit atau Agile Participation dengan pemangku kepentingan diundang bukan sekadar untuk memberikan masukan umum, melainkan untuk memvalidasi hipotesis yang telah diolah dari data, menghasilkan pertemuan yang lebih singkat namun dengan ketajaman hasil yang jauh lebih tinggi.

​Lebih jauh, untuk menjawab kebutuhan akan aksi nyata dan menghentikan perdebatan asumsi, BKPK berperan dalam ekosistem Regulatory Sandbox atau “Kotak Pasir Regulasi”. Meskipun Sandbox Kesehatan (https://sandbox.kemkes.go.id) telah tersedia sebagai mesin uji coba inovasi mulai dari validasi konsep hingga integrasi sistem, kecepatan inovasi teknologi ini mutlak memerlukan mekanisme kontrol yang presisi. 

Di sinilah BKPK hadir mengisi peran vital sebagai “Pengawal Kebijakan” atau Policy Guardian, yang bertugas memastikan bahwa setiap inovasi tidak hanya cepat tetapi juga selamat. Peran ini menuntut BKPK untuk bertindak sebagai auditor bukti real-time yang mengawal implementasi, menjamin kepatuhan mutlak terhadap pagar pelindung regulasi (guardrails) khususnya terkait perlindungan pasien dan keamanan data, sehingga setiap lampu hijau yang diberikan adalah keputusan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan identitas ini, BKPK dapat menyatakan kepada pimpinan negara:

“Kami bukan sekadar pembuat makalah kebijakan (hasil analisis), makalah pembekalan kebijakan (policy brief) dan dokumen rekomendasi kebijakan lainnya. Kami adalah unit teknokratik yang gesit menyediakan peta jalan berbasis bukti saat Indonesia ingin berlari cepat, dan lincah mencarikan solusi terobosan saat regulasi menemui jalan buntu. Dokumen perbandingan global yang kami hasilkan dan metode sintesis cepat yang kami gunakan adalah jaminan bahwa ‘hasil cepat’ yang Bapak minta akan tepat sasaran dan aman bagi rakyat.”

​Kesimpulan, mandat Presiden menjadi momentum strategis bagi BKPK untuk mengukuhkan posisinya sebagai unit birokrasi teknokratik yang gesit dan lincah, sebagai “Lokomotif Kebijakan” atau Policy Locomotive yang proaktif menarik gerbong inovasi dari ranah wacana ke ranah aksi nyata. Dengan menyatukan fungsi sebagai pemandu yang memberikan arah berbasis bukti dan pengawal yang menjamin keamanan implementasi, BKPK siap menjadi akselerator cerdas dalam transformasi kesehatan Indonesia. Pendekatan gesit ini menjamin bahwa setiap “hasil cepat” yang diciptakan bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan hasil yang tepat, berdampak luas, dan benar-benar berpusat pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Optimalisasi Pembiayaan JKN Menuju FKTP Berkualitas

By
Humas BKPK
-

Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan terus mengupayakan sinkronisasi antara kebijakan pembiayaan dan program kesehatan agar setiap fasilitas mampu mengelola dana jaminan kesehatan secara efektif. Hal itu disampaikannya dalam acara Kegiatan Koordinasi Pembinaan Wilayah Seri 8 yang diselenggarakan BKPK (24/11) secara hybrid. Topik yang dibahas yakni Optimalisasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Fokus pembahasan hari ini adalah meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), terutama di fasilitas kesehatan primer non BLUD. Optimalisasi dana non kapitasi ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan,” ujar Prof. Asnawi dalam sambutannya.

Dalam laporan panitia, Sekretaris BKPK Etίk Retno Wiyati menggarisbawahi urgensi penyelarasan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan optimalisasi dana non kapitasi. Menurutnya, selama ini banyak wilayah yang meminta audiensi karena belum memahami implementasi kebijakan tersebut.

“Kalau sosialisasi kebijakan ini bisa dilaksanakan secara merata oleh bapak ibu di daerah, maka audiensi tidak lagi membahas hal dasar tetapi tinggal mengecek bagaimana keberhasilan program di lapangan,” katanya.

Etίk menjelaskan bahwa evaluasi terakhir di forum Koordinasi Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menunjukkan masih banyak FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis BLUD, dan belum memahami pemanfaatan dana non-kapitasi secara optimal.

Ia berharap kegiatan pembinaan wilayah dapat menjembatani kesenjangan informasi tersebut. “Kami mohon perhatian pemerintah daerah untuk bersama-sama memastikan optimalisasi dana non-kapitasi,” ujarnya.

Tiga narasumber hadir dan menguraikan akan pentingnya optimalisasi dana kapitasi dan nonkapitasi untuk menjaga keberlanjutan mutu layanan JKN.

Rahma Anindita dari BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa perluasan cakupan jaminan kesehatan telah signifikan, namun optimalisasi pemanfaatan dana masih menjadi pekerjaan besar.

“Sampai Oktober 2025 sudah 283 juta jiwa terdaftar dalam JKN atau 99,34 persen penduduk. Tetapi tantangannya bukan hanya kepesertaan, melainkan bagaimana dana layanan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan layanan meningkat hingga 673,9 juta pemanfaatan per tahun, menunjukkan kebutuhan pengelolaan pembiayaan yang efisien dan merata di seluruh fasilitas kesehatan.

Dari sisi regulasi pemanfaatan dana, Ratu Martiningsihdari Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes menekankan bahwa model pembayaran kapitasi dan non kapitasi harus dipahami jelas oleh setiap FKTP agar tidak terjadi salah kelola.

“BPJS hanya mentransfer dana ke fasilitas kesehatan, tetapi setelah dana diterima, FKTP harus mengetahui secara tepat pemanfaatannya. Setiap layanan yang menjadi kompetensi FKTP wajib tuntas di FKTP,” jelas Ratu.

Ratu menjelaskan bahwa kapitasi dibayarkan di muka dan berpotensi menimbulkan undertreatment bila tidak dikelola dengan standar kinerja, sementara non-kapitasi bersifat fee for service bagi layanan yang membutuhkan sumber daya lebih besar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty menyoroti bahwa keberhasilan tata kelola pembiayaan sangat dipengaruhi kesiapan daerah meningkatkan status kelembagaan fasilitas. Kabupaten Bogor telah menerapkan mekanisme BLUD di sebagian besar Puskesmas.

“Dari 101 puskesmas, 91 sudah BLUD dan 10 masih non-BLUD. Target kami, pada 2026 semuanya BLUD agar perjalanan dana lebih singkat dan langsung dapat dimanfaatkan puskesmas,” ujarnya.

Ia menguraikan alokasi dana kapitasi khusus untuk puskesmas non-BLUD sebesar 70 persen untuk jasa pelayanan kesehatan dan 30 persen untuk operasional, sebagaimana diatur dalam SK Bupati. Namun sejumlah kendala masih ditemukan, seperti klaim yang tidak optimal dan keterbatasan SDM keuangan.

“Karena banyak tenaga kesehatan merangkap pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM harus terus dilakukan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perlu dilakukan berkesinambungan,” tambahnya. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)

Indonesia Menggelar Pertemuan Konsultatif ASEAN untuk Penyusunan Daftar Patogen Prioritas Regional

By
Humas BKPK
-

Yogyakarta — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan pertemuan ASEAN Consultative Meeting and Workshop on the Development of an ASEAN Priority Pathogen List di Yogyakarta pada 17-19 November 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action (OH JPA).

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dalam kapasitasnya sebagai Lead Country untuk ASEAN One Health Initiative dan sebagai tuan rumah ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) for Detection and Risk Assessment (DRA).

Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam mendorong adanya sharing informasi dan data serta memfokuskan upaya kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan terhadap penyakit infeksi baru maupun yang kembali muncul dan berpotensi menimbulkan pandemi.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan (Pusjak SKK) Anas Ma’ruf menekankan bahwa kawasan Asia Tenggara masih menghadapi ancaman penyakit lintas batas seperti flu burung, rabies, dan Mpox. Penyakit-penyakit tersebut menunjukkan bagaimana ancaman infeksi dapat dengan cepat menyebar serta berdampak pada kesehatan masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, dan lingkungan.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi ancaman ini secara sendiri. Melalui pertemuan ini, ASEAN mengambil langkah awal untuk menyusun Daftar Patogen Prioritas yang inklusif, mencerminkan risiko yang dihadapi bersama oleh sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dengan pendekatan One Health, kita dapat lebih memahami ancaman regional dan mengarahkan investasi masa depan dalam surveilans, penelitian, dan kesiapsiagaan,” ujar Anas pada Senin (17/11).

Pertemuan dihadiri delegasi dari seluruh 11 negara anggota ASEAN, serta perwakilan dari Asia-Pacific Quadripartite Secretariat, World Health Organization (WHO), US CDC, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Institut Pasteur du Cambodge, Institut Pasteur du Laos, UK-Health Security Partnership (UK-HSP) Programme, serta berbagai entitas ASEAN, seperti ASEAN One Health Network (AOHN), ACPHEED, dan ASEAN Biological Threats Surveillance Centre (ABVC).

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat dialog kawasan dan menghasilkan Terms of Reference (TOR) untuk penyusunan Daftar Patogen Prioritas ASEAN yang kegiatannya akan dimulai penyelenggaraannya pada awal tahun 2026. Penyusunan daftar patogen prioritas ini akan dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti, penilaian ahli, dan konsultasi untuk menghasilkan persetujuan negara anggota ASEAN.

Dengan dukungan berkelanjutan dari negara-negara anggota ASEAN dan mitra internasional, pertemuan ini akan mempercepat kesiapan operasional ACPHEED sebagai pusat unggulan keamanan kesehatan regional dan menandai tonggak penting menuju terbentuknya sistem kesehatan ASEAN yang lebih terintegrasi, adaptif, dan tangguh. (Penulis: Rika Ratna Puri, Editor: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)

Upacara Tabur Bunga Peringatan HKN Ke-61 di Makam Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

By
Humas BKPK
-

Karawang – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Kementerian Kesehatan melaksanakan upacara tabur bunga di makam Menteri Kesehatan RI era Kabinet Indonesia Bersatu, almarhumah dr. Endang Rahayu Sedyaningsih. Upacara berlangsung khidmat di San Diego Hills, Karawang, dihadiri oleh pegawai dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Poltekkes Jakarta III, dan BBKK Tanjung Priok (18/11).

Hadir mewakili pihak keluarga, suami almarhumah, dr. Reanny Mamahit, yang dalam kesempatan tersebut berbagi kisah dan nilai-nilai keteladanan yang diwariskan oleh dr. Endang. Ia menyampaikan bahwa salah satu prinsip hidup yang dipegang oleh almarhumah adalah semangat “make things done”, yakni menyelesaikan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

“Tidak ada yang mustahil untuk pekerjaan yang kita kerjakan asal itu baik. Yakinlah, dan kalau sudah bertekad, jalankan. Mau sekolah apa selesaikan, tesis apa selesaikan,” pesan dr. Mamahit kepada para pegawai yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris BKPK, dr. Etik Retno Wiyati, mewakili Kementerian Kesehatan menyampaikan penghormatan dan rasa kehilangan mendalam. Ia mengenang almarhumah sebagai sosok pekerja keras yang memberikan fondasi kuat bagi eksistensi BKPK.

“Di bawah kepemimpinan Ibu, kalau saat itu Balitbangkes tidak eksis mungkin organisasi BKPK tidak akan berdiri dan menunjukkan eksistensinya hingga sekarang. Saya yakin itu adalah hasil kerja keras dan pondasi yang telah disusun Bu Endang,” ujar dr. Etik.

Upacara tabur bunga berlangsung penuh penghormatan, menjadi momen refleksi atas dedikasi dr. Endang Rahayu Sedyaningsih dalam membangun fondasi penelitian dan pengembangan terhadap kebijakan kesehatan di Indonesia. Semangat kerja dan nilai-nilai yang diwariskannya diharapkan terus menginspirasi insan kesehatan untuk pembangunan kesehatan nasional. (Penulis: Ahdiyat Firmana, Editor: Timker HDI)

Saatnya Indonesia Menghirup Udara Bersih  Tanpa Asbes: Mengakhiri Bahaya Yang Tak terlihat

By
Humas BKPK
-

Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK Kemkes RI 

Asbes murah, tapi nyawanya mahal.” ungkapan ini bukan sekadar slogan, melainkan peringatan nyata tentang bahan bangunan yang sudah lama menghantui kesehatan masyarakat

Pendahuluan

Asbes masih digunakan luas di Indonesia meskipun terbukti menyebabkan penyakit mematikan seperti kanker paru dan mesothelioma. Lebih dari 60 negara telah melarang penggunaannya, sementara Indonesia masih memperbolehkan jenis chrysotile. Artikel ini mengulas bahaya asbes, fakta terkini di Indonesia, serta pentingnya penguatan kebijakan nasional untuk melindungi generasi mendatang dari risiko paparan asbes.

Asbes: Serat Kecil yang Mematikan

Setiap kali seseorang memotong, menggergaji, atau bahkan menyapu atap asbes yang tua, serat-serat halus yang nyaris tak terlihat bisa beterbangan ke udara. Ketika terhirup, serat itu akan masuk ke paru-paru dan menetap seumur hidup. Menurut World Health Organization (WHO, 2024), tidak ada batas aman untuk pajanan asbes. Seratnya dapat menyebabkan asbestosis (jaringan paru menjadi keras), kanker paru, dan mesothelioma, jenis kanker langka pada selaput paru. Gejalanya bisa muncul 20 hingga 40 tahun setelah paparan, membuat penyakit ini sulit dideteksi dini.

“Awalnya saya hanya batuk biasa, tapi ternyata paru-paru saya rusak karena debu asbes,” tutur seorang pekerja bangunan di Jakarta. Kisah seperti ini bukan hal langka. Lestari et al. (2023) mencatat, setiap tahun sekitar 1.600 kematian di Indonesia disebabkan penyakit akibat asbes.

Indonesia: Salah Satu Pengguna Asbes Terbesar di Dunia

Meski sudah diketahui berbahaya, Indonesia masih menjadi importir asbes terbesar di Asia Tenggara, dengan volume sekitar 150.000 ton per tahun. Sekitar 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan atap asbes, terutama di wilayah perkotaan padat (Suraya, 2024). Sementara itu, lebih dari 60 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Brasil, sudah melarang asbes sepenuhnya dan beralih ke bahan pengganti seperti serat selulosa, PVA, aramid, dan material komposit lokal (American Cancer Society, 2023).

Sayangnya, di Indonesia regulasi yang berlaku sudah usang. PP No. 74 Tahun 2001 dan Permenaker No. 3 Tahun 1985 hanya melarang asbes biru (crocidolite), sementara jenis yang paling umum digunakan asbes putih (chrysotile) masih diperbolehkan, padahal sama-sama mematikan (WHO, 2024).

Dampak Asbes Tak Hanya di Pabrik

Bahaya asbes tidak hanya mengancam pekerja industri, tetapi juga masyarakat umum. Atap rumah lama yang retak, pipa air berasbes yang pecah, atau limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat melepaskan debu beracun ke udara. Paparan bisa terjadi di mana saja: di sekolah, rumah sakit, hingga rumah pribadi. Penelitian Chen et al. (2024)menunjukkan bahwa penyakit akibat asbes sering salah diagnosis sebagai TBC atau penyakit paru lainnya, sehingga banyak kasus tidak terlaporkan. Kondisi ini ibarat “bom waktu kesehatan”. Tanpa tindakan sekarang, beban penyakit dan biaya kesehatan akibat asbes akan meningkat drastis dalam dua dekade mendatang (Zhao et al., 2024).

Pentingnya Penguatan Kebijakan Menuju Indonesia Bebas Asbes 

Melihat ancaman serius ini, penting dilakukan upaya yang serius untuk mendorong penguatan kebijakan Pengendalian Pajanan Asbes, sebagai kebijakan awal menuju Indonesia Bebas Asbes Tahun 2035. Beberapa kebijakan yang perlu didorong secara terintegrasi adalah, sbb:

1. Inventarisasi Nasional dan Pemetaan Risiko

Melakukan pendataan bangunan publik, fasilitas industri, dan perumahan yang masih menggunakan bahan asbes. Teknologi Geographic Information System (GIS) akan digunakan untuk memetakan wilayah berisiko tinggi (Suraya, 2024).

2.  Sistem Surveilans dan Registri Penyakit

Membangun Registri Nasional Penyakit Akibat Pajanan Asbes untuk mendeteksi dan mencatat kasus secara digital, sekaligus menjadi dasar pemberian kompensasi bagi pekerja terdampak (Chen et al., 2024).

3. Program Substitusi dan Insentif Industri

Memberi insentif fiskal, keringanan pajak, dan dukungan teknologi bagi industri agar beralih ke bahan pengganti yang aman dan ramah lingkungan. Ini sejalan dengan agenda ekonomi hijau (green industry) dalam RPJMN dan peta jalan Kemenperin.

4. Reformasi Regulasi dan Pelarangan Bertahap

Revisi PP No. 74/2001 dan Permenaker No. 3/1985 agar seluruh jenis asbes dikategorikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang penggunaannya secara bertahap. Targetnya, penghentian impor asbes dalam lima tahun dan pelarangan total dalam sepuluh tahun (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2024).

5. Edukasi Publik dan Kampanye Nasional

Meluncurkan gerakan “Indonesia Bebas Asbes 2035”, dengan kampanye publik tentang bahaya asbes, pelatihan petugas teknis, dan sosialisasi pengelolaan limbah asbes secara aman.

Langkah Bertahap yang Realistis

Dari ke-5 kebijakan tersebut, ada 3 langkah strategis yang dapat dilakukan secara bersamaan dan saling melengkapi, yaitu:

  1. Inventarisasi dan surveilans nasional  (langkah cepat dan mudah dilaksanakan)
  2. Substitusi bahan industri bebas asbes (transisi ekonomi menuju industri hijau)
  3. Revisi regulasi pelarangan total (dasar hukum jangka panjang)

Kombinasi ketiga langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global eliminasi penyakit akibat asbes dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Bernapas Lega, di Bumi yang Sehat

Menghapus asbes bukan hanya soal kesehatan manusia, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Limbah asbes sulit dikelola, mencemari tanah, air, dan udara. Dengan mengganti bahan berasbes, Indonesia tidak hanya melindungi rakyatnya, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan bahan kimia berbahaya secara global.

Langkah ini memang tidak mudah. Akan ada tantangan dari industri, biaya transisi, dan kebutuhan edukasi publik yang besar. Namun, sejarah membuktikan bahwa negara yang berani melarang asbes akhirnya menekan angka penyakit dan menghemat biaya kesehatan secara signifikan. Seperti dikatakan WHO (2024): “Satu-satunya cara aman untuk mengelola asbes adalah dengan tidak menggunakannya sama sekali.”

Penutup: Bersama Menuju Indonesia Bebas Asbes

Kita tidak bisa melihat serat asbes dengan mata telanjang, tapi dampaknya nyata. Ia menembus dinding rumah, menyelinap ke paru-paru, dan perlahan merenggut nyawa tanpa suara.

Kini saatnya kita bertindak, bersama pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk menghentikan siklus bahaya ini. Dengan kebijakan yang kuat, inovasi bahan pengganti, dan kesadaran publik, Indonesia bisa benar-benar bernapas lega di tahun 2035.

Penguatan Transformasi Kesehatan untuk “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”

By
Humas BKPK
-

Jakarta – Kementerian Kesehatan menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di lapangan upacara kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta (12/11). Mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Upacara HKN ke-61 dihadiri pula oleh Wakil Menteri, para pimpinan tinggi madya dan pratama, undangan dari perwakilan mitra pembangunan, tenaga kesehatan, serta diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Kesehatan.

Dalam amanatnya, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa tema tahun ini sebagai seruan pengingat bagi kita bahwa kualitas kesehatan hari ini sangat menentukan peradaban bangsa di masa depan.

“84 juta anak Indonesia hari ini akan mencapai usia produktif pada tahun 2045, tepat saat satu abad Indonesia Merdeka. Kita hanya memiliki dua dekade lagi untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh dan unggul”, ujar Menkes Budi.

Menkes juga menegaskan komitmen pemerintah melalui Transformasi Kesehatan yang dijalankan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang mudah, kualitas yang baik dan biaya yang terjangkau.

Pada kesempatan ini, Menkes juga menyampaikan capaian 3 (tiga) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahan Presiden Prabowo selama 1 tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang signifikan. “Lebih dari 52 juta orang mengikuti program Cek Kesehatan Gratis yang juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining Tuberkulosis hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. Sejalan dengan upaya tersebut, pembangunan dan peningkatan Rumah Sakit di seluruh daerah Indonesia terus berjalan demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata”, ungkap Menkes.

Di akhir amanatnya, Menkes mengingatkan kembali pentingnya pilar ke tujuh yakni Pilar Transformasi Budaya Kerja bagi insan kesehatan sebagai pilar penting dalam mewujudkan Transformasi Kesehatan.

“Saya berharap agar seluruh pegawai dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat melakukan gerakan perubahan budaya cara pikir, cara kerja, melayani, jujur, tidak korupsi menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel dan selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi kesehatan” tutup Menkes.

Seusai menyampaikan pidato, Menteri Kesehatan menyerahkan penghargaan kepada 15 tenaga kesehatan teladan dan 5 instansi Kementerian Kesehatan penerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Para tenaga kesehatan teladan tersebut terdiri atas 5 dokter (1 bertugas di Indonesia Bagian Tengah dan 4 di Indonesia Bagian Timur), 4 perawat yang seluruhnya bertugas di Indonesia Bagian Timur, serta 6 bidan (1 bertugas di Indonesia Bagian Barat, 1 di Indonesia Bagian Tengah, dan 4 di Indonesia Bagian Timur).

Upacara yang sukses dijalankan oleh petugas dan iringan paduan suara dari Tim Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jakarta III ini diakhiri foto bersama para peraih penghargaan dengan Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan. (Penulis: Ahdiyat Firmana, Editor Timker HDI)

Fondasi Kokoh Generasi Emas: Mengapa Program Makan Bergizi Investasi Masa Depan Kita?

By
Humas BKPK
-

Penulis: Cansalony TAMBUN (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK Kementerian Kesehatan)

Setiap orang tua di Indonesia pasti ingin melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan berhasil. Mewujudkan harapan ini bukan hanya impian keluarga, tetapi juga investasi terbesar bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

​Untuk itulah, sebuah program investasi gizi nasional dirancang sebagai langkah fundamental. Program ini dirancang komprehensif untuk melindungi anak-anak kita, mulai masa dalam kandungan (ibu hamil), menyusui, balita, hingga mereka duduk di bangku sekolah. Ini adalah bagian penting dari visi bersama untuk Indonesia Emas 2045.

​Langkah Awal yang Brilian: Kekuatan UU KIA

​Kita memulai langkah ini dengan fondasi yang luar biasa kokoh. Pada 2 Juli 2024, telah disahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA No. 4 Tahun 2024). Ini adalah sebuah terobosan hukum yang cemerlang karena bertindak sebagai aturan khusus yang melindungi kelompok paling penting yakni ibu dan anak selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

​Artinya, kini jaminan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak hingga usia dua tahun memiliki payung hukum yang kuat dan operasional. UU ini bahkan secara cerdas telah menjembatani intervensi gizi hingga ke satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

​Menyambung Jembatan: Dari PAUD ke Usia Sekolah

​Keberhasilan UU KIA ini membuka momentum untuk mengambil langkah strategis berikutnya. Kini, kita memiliki peluang untuk menyempurnakan dan menyatukan berbagai aturan yang ada (seperti UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan UU Pangan No. 18 Tahun 2012) agar bisa secara nyata mendukung program gizi untuk anak-anak saat mereka memasuki usia sekolah.

​Mengapa Ini ‘Investasi’, Bukan Sekadar ‘Program Gratis’?

​Untuk membangun dukungan publik yang luas, penting bagi kita untuk melihat program ini dari kacamata yang tepat. Dengan menggeser narasi dari Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Program Investasi Gizi Generasi Emas, kita mengubah cara pandang:

  1. ​Ini adalah Investasi SDM. Kita menegaskan bahwa ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan sekadar ‘beban’ anggaran negara.
  2. ​Ini adalah Program Berkualitas. Narasi investasi menanamkan persepsi kualitas tinggi dan menepis stigma bantuan sosial, sehingga program ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

​Solusi Tuntas: Belajar dari Praktik Terbaik Dunia

Untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan, solusi optimalnya adalah membangun landasan hukum baru yang kuat. Landasan hukum khusus ini akan menjadi jembatan hukum yang menyatukan dan melindungi semua sasaran, dari 1000 HPK (yang sudah dijamin UU KIA) hingga seluruh anak usia sekolah.

​Melalui aturan baru ini, kita bisa mengadopsi praktik terbaik global:

  • ​Model Jepang (Pendidikan Gizi di Meja Makan): Bayangkan, di Jepang, makan siang sekolah bukan sekadar mengisi perut. Itu adalah jam pelajaran bernama Shokuiku (Edukasi Gizi). Anak-anak belajar tentang gizi seimbang, cara menghargai makanan, dan melawan obesitas langsung dari piring mereka.
  • ​Model Brazil (Ekonomi Lokal Bergerak): Di Brazil, ada aturan wajib bahwa sekitar 30% bahan pangan harus dibeli dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Hasilnya? Bukan hanya gizi anak yang terpenuhi, tetapi ekonomi desa dan daerah juga ikut terangkat kuat.

Menyelesaikan Jembatan Menuju Generasi Emas

Program investasi gizi ini adalah sebuah langkah penting untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. UU KIA telah meletakkan fondasi pertamanya dengan brilian.

​Kini, tugas kita bersama adalah menyelesaikan jembatan ini dengan landasan hukum yang kokoh dan narasi investasi yang tepat. Dengan langkah tersebut, kita akan membangun program investasi SDM yang tangguh, berkelanjutan, dan berhasil mencapai tujuannya.

​Sebagai masyarakat, mari kita dukung program investasi gizi ini. Awali dengan memastikan gizi seimbang di rumah dan dukung setiap upaya penyediaan makanan bergizi di lingkungan kita demi masa depan anak-anak Indonesia. (Edit Timker HDI)

Pemanfaatan Data Beban Penyakit untuk Transformasi Kebijakan Kesehatan

By
Humas BKPK
-

Jakarta – Stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut data dari Institute Health Metrics and Evaluation (IHME), Global Burden of Disease (GBD) tahun 2023, tekanan darah tinggi dan kegemukan/obesitas merupakan penyebab utama terjadinya stroke yang menyumbang sekitar 7,1% dari total beban penyakit di Indonesia. Jumlah ini setara dengan sekitar 6,7 juta tahun kehidupan sehat yang hilang (DALYs), baik karena kematian dini maupun disabilitas akibat stroke.

Dipaparkan Lubna Bhatti dari World Health Organization (WHO) Indonesia pada kegiatan Webinar Internasional: “Burden of Disease Data to Inform Policy Decision, a Case of Stroke Burden” pada Rabu (5/11), Stroke bisa juga disebut serangan otak. Stroke terjadi ketika pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah, yang menyebabkan banyak pendarahan dan kerusakan jaringan. Tingkat keparahannya bergantung pada area afektif otak dan seberapa luas penyumbatannya. Otak membutuhkan suplai darah dan setiap detik yang hilang akan berdampak. Akibatnya, risiko kematian dan kecacatan sedang hingga berat pada orang yang selamat dari stroke menjadi tinggi.

Apa saja faktor risiko Stroke? Menurut Lubna ada beberapa faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu usia dan jenis kelamin. Dikatakan Lubna wanita lebih mungkin terkena stroke. Selain itu usia harapan hidup sedikit lebih tinggi. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi lebih kencang dan kurang lentur, yang jelas meningkatkan risiko. Riwayat keluarga diketahui juga berperan dalam kejadian Stroke.

“Namun ada faktor risiko yang dapat diubah. Stroke sangat dapat dicegah, dan 80% beban Stroke disebabkan oleh faktor-faktor risiko ini yang dibagi menjadi empat kategori yaitu Faktor Risiko Perilaku, Faktor Risiko Pola Makan, Faktor Risiko Lingkungan dan Pekerjaan serta Faktor Risiko Metabolik,” jelas Lubna.

Dikutip Lubna dari laporan GBD terbaru tentang Stroke, pada Faktor Risiko Perilaku yang terbesar adalah merokok dan juga paparan asap rokok. Kemudian konsumsi alkohol dan tingkat aktivitas fisik yang rendah. Pada Faktor Risiko Pola Makan yaitu pola makan tinggi natrium, daging merah, dan daging olahan. Pada Faktor Risiko Metabolik adalah kelebihan berat badan dan obesitas yang tercermin dalam Indeks Massa Tubuh (IMT) tinggi, diabetes, dan hipertensi yang meningkatkan kadar lipid dalam darah. Satu hal baru yang muncul dan memainkan peran penting bagi Indonesia adalah munculnya Faktor Risiko Lingkungan dengan adanya polusi udara.

Hal senada disampaikan Direktur Institut Stroke dan Ilmu Saraf Terapan, Universitas Auckland Prof. Valery Feigin, menurutnya salah satu penyebab mendasar dari meningkatnya beban stroke adalah peningkatan paparan terhadap faktor risiko terpenting seperti tekanan darah sistolik tinggi yang menjelaskan hampir 60% beban stroke. Dan faktor risiko lainnya, selain tekanan darah tinggi seperti berat badan berlebih, suhu lingkungan tinggi, glukosa plasma puasa tinggi, pola makan yang buruk, dan aktivitas fisik yang rendah.

“Stroke bukan lagi penyakit lansia. Secara global 63% kasus stroke sudah terjadi pada orang di bawah usia 70 tahun. Di Indonesia angkanya mencapai 66% bahkan lebih tinggi daripada angka global. Dan ada peningkatan 100% dalam jumlah orang yang terkena stroke sebelum usia 70 tahun di Indonesia sejak tahun 1990. Jadi ada peningkatan beban yang sangat besar, “ ujar Prof. Valery.

Lebih lanjut dijelaskan Prof. Valery berdasarkan pengamatan di Indonesia dan data terbaru GBD 2023 terdapat peningkatan insiden stroke di Indonesia pada kelompok usia di bawah 75/70 tahun sebesar 32% selama 30 tahun terakhir. Namun terjadi penurunan pada kelompok usia di atas 70 tahun. Lebih dari 12 juta orang menderita stroke baru setiap tahun, dan di Indonesia, angkanya juga cukup mengesankan, yaitu 664.000 orang menurut data GBD terbaru. Stroke yang disebabkan oleh tekanan darah sistolik tinggi di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi, banyak yang perlu dilakukan untuk mengendalikan tekanan darah di Indonesia.

“Faktor risiko yang harus diprioritaskan dalam penanganan stroke adalah tekanan darah sistolik tinggi, pola makan, dan polusi udara, terutama polusi udara rumah tangga yaitu merokok. Bagaimana cara menghentikan Stroke? Satu-satunya cara untuk mengurangi beban stroke adalah pencegahan primer. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi kejadiannya,” tegas Prof. Valery.

Masukan dari dua narasumber tersebut sangat penting bagi Indonesia. Dengan memahami beban stroke secara rinci termasuk faktor risiko yang mendasarinya dapat membantu pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan yang lebih tajam, mulai dari promosi kesehatan, deteksi dini, hingga penguatan sistem layanan rujukan. GBD memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah kesehatan yang ada di masyarakat dengan mengukur mortalitas, morbiditas, dan disabilitas. Data ini sangat vital untuk menentukan prioritas masalah kesehatan, alokasi sumber daya, serta merancang program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Banyak negara telah berhasil memanfaatkan data beban penyakit untuk mentransformasi kebijakan kesehatan mereka. Webinar internasional ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 sekaligus sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman negara lain dalam  pemanfaatan data beban penyakit untuk membuat kebijakan kesehatan yang lebih baik. Rekomendasi strategis dari hasil diskusi dalam Webinar ini antara lain pemerintah dapat mengintegrasikan data beban penyakit kedalam kebijakan perencanaan program dan anggaran kesehatan di masa yang akan datang.

Selain menghadirkan dua narasumber tersebut, BKPK juga menghadirkan ahli GBD dengan spesialisasi pada penyakit tidak menular/stroke dari lembaga internasional seperti Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), World Stroke Organization, dan Vital Strategies yang memiliki pengalaman sukses dalam menerapkan data beban penyakit untuk kebijakan pengendalian stroke.

Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga menjadi narasumber penting dalam Webinar ini, membahas tentang pembangunan ekosistem data nasional yang terintegrasi. Dimulai dari data induk tunggal Dukcapil, kerangka statistik vital BPS, platform data Kemenkes, hingga data utilisasi BPJS Kesehatan. Indonesia sedang beralih dari silo data menuju sistem pengambilan kebijakan yang cerdas dan terpadu untuk mengatasi beban penyakit dan meningkatkan kesehatan publik. (Penulis Kurniatun Karomah, Editor: Timker KSISDK Pusjak SSDK)

1...161718...70Page 17 of 70
12,541FansLike
3,200,000FollowersFollow
4,251,000FollowersFollow
3,251,580FollowersFollow
9,320SubscribersSubscribe
Footer Logo

Ikuti kami di :

© Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan