Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2025, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan DWP Kemenkes Mengajar pada Rabu (23/7). Program ini merupakan wujud komitmen DWP Kemenkes dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan khususnya untuk anak sekolah dasar.

Ketua DWP BKPK, Uswati Asnawi Abdullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kebiasaan makan sehat sejak dini, risiko penyakit tidak menular, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut, serta mengembangkan pola hidup sehat yang berkelanjutan di kalangan pelajar.

“Selain paparan informatif, juga akan ada storytelling kesehatan, games, serta library and gallery tour yang akan mengajak anak-anak mengenal dunia kesehatan secara interaktif dan diharapkan akan meningkatkan imajinasi dan motivasi anak untuk hidup sehat,” ucap Uswati dalam laporannya.  

Dalam kegiatan tersebut, siswa Kelas 4 Sekolah Dasar (SD) dari SD Negeri 15 Cempaka Putih Barat dan SD Swasta Ratih diundang langsung ke kantor BKPK untuk mengikuti berbagai rangkaian acara.

Penasihat DWP Kemenkes, Ida Budi Gunadi Sadikin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini yaitu Anak Sehat, Indonesia Kuat untuk Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa keberhasilan menggapai Indonesia Emas 2045 berada di tangan generasi anak-anak saat ini.

Pada tahun 2045, Indonesia akan ada bonus demografi, pada saat itu usia produktif akan banyak sekali. Untuk itu, Ida menegaskan anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi 2045 supaya nanti anak-anak punya kemampuan yang optimum pada saat usia produktif. Dengan begitu, diharapkan anak-anak nantinya mempunyai pendapatan lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia akan jauh meningkat dibanding sekarang.

“Kita disini semua beserta ibu-ibu memang harus mempersiapkan anak-anak menjadi anak yang sehat, yang siap dengan kemampuan berpikir yang baik dan kesehatan yang optimum,” ajaknya.

Menurut Ida anak-anak harus sehat dulu supaya bisa jadi pintar. Ia mengaskan kalau tidak sehat, tidak bisa berpikir, sehingga tidak bisa belajar dan tidak bisa bekerja saat nanti. “Ibu berharap anak anak yang di sini, bisa menjadi anak-anak yang sehat, pintar, yang bisa menggapai cita-cita setinggi langit, membanggakan ayah dan bundanya, dan juga akan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia,” harapnya. Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati menyampaikan bahwa tugas dari BKPK adalah menemukan masalah-masalah kesehatan. Dari temuan tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.   

Ia juga menyampaikan program pemerintah saat ini yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis  atau yang lebih dikenal sebagai Cek Kesehatan Gratis. Program ini menyasar pada semua masyarakat termasuk anak sekolah. “Ibu Guru dan Komite Sekolah mohon bantuannya untuk berkoordinasi dengan Puskesmas untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Edukasi Makanan dan Minuman Berpemanis oleh Ketua DWP BKPK. Ia menjelaskan bahwa saat ini penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan ginjal banyak dialami oleh anak-anak. Karena itu, Ia berpesan agar anak-anak mengatur makanan dengan memperbanyak sayur dan buah, kemudian banyak gerak, memantau berat badan, dan membiasakan hidup sehat.

Drg. Dina Renaldy Thomas mengajarkan cara menggosok gigi yang baik dan benar, yaitu dengan menyikat gigi dari arah gusi ke gigi sebanyak 8 hitungan. Teknik tersebut meliputi  bagian luar samping dan depan gigi, permukaan gigi, dalam gigi, serta membersihkan lidah dan pipi, lalu diakhiri dengan berkumur.

Sebagai penutup, dilakukan sesi storytelling oleh Kak Budi. Ia membawakan kisah tentang kebiasaan Elly yang malas menyikat gigi dan kemunculan Monster Kuman. Program DWP Kemenkes Mengajar diakhiri dengan kunjungan pelajar ke perpustakaan, pemutaran film edukasi kesehatan, serta tur Galeri Kebijakan Kesehatan. (Penulis: Faza Nur Wulandari)

Jakarta – Dalam rangka mendukung implementasi transformasi sistem kesehatan nasional, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar Lokakarya Koordinasi Pembinaan Wilayah bertajuk “Strategi Pemenuhan SDM Kesehatan di Daerah untuk Implementasi Transformasi Kesehatan” pada Selasa (15/7) Kegiatan yang berlangsung secara hybrid diikuti oleh Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah dan Narahubung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi, serta para pejabat terkait dari Kemenkes.

Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan Kemenkes, Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes, serta perwakilan pemerintah daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kesehatan, dr. Nelly Puspandari, Sp.MK, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya implementasi program kesehatan, khususnya terkait pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan Isu ini merupakan salah satu masalah kompleks serta menjadi tantangan bersama dan menjadi isu yang penting untuk dibahas.

“Pembinaan wilayah merupakan salah satu bentuk pendampingan pusat dan daerah, kita pahami bahwa ini merupakan upaya bersama dari kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah agar terjadi sinergi dalam implementasi program tersebut, apabila ada permasalahan dapat segera diidentifikasi dan dipecahkan bersama, sehingga tujuan dan sasaran program kesehatan dapat tercapai,” ujar Nelly  dalam pengantar pembukaan.

Paparan pertama disampaikan oleh Yoga Faisal A, S.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kemenpan RB. Ia menyoroti arah kebijakan nasional dalam perencanaan kebutuhan ASN tahun 2025-2029. “Perencanaan ASN lima tahun ke depan akan difokuskan pada efisiensi birokrasi, optimalisasi digitalisasi pemerintahan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga teknis termasuk tenaga kesehatan,” ungkapnya. Ia menambahkan, kebutuhan ASN kesehatan akan diselaraskan dengan peta jalan transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan teknologi dan demografi. Daerah harus dapat memproyeksikan kebutuhan perekrutan SDM Aparatur, sehingga kemudian dapat memprioritaskan anggaran daerah untuk pembangunan bidang lainnya.

Laode Musafin, SKM, M.Kes, Direktur  Perencanaan SDMK, Kemenkes memaparkan Strategi Pemenuhan SDM Kesehatan di daerah untuk Implementasi Transformasi Kesehatan: Perspektif Pemenuhan SDM Kesehatan, “Tantangan terbesar kesehatan itu adalah terkait dengan bagaimana pemenuhan SDM kesehatannya, permasalahan SDM Kesehatan ini sebenarnya bukan murni permasalahan Indonesia saja, semua negara di dunia,” ujar Laode.   

Laode memaparkan pentingnya perencanaan pemenuhan SDM Kesehatan dan  aplikasi DREAMS yang berguna untuk mengetahui ketersediaan ataupun kekosongan nakes maupun named sampai level fasyankes sebagai dasar perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di daerah Laode menekankan, perlunya pemetaan yang jelas dan kreatifitas daerah dalam pemenuhan SDM Kesehatan. 

Rr. Endah Khristanti WW, SKM, MKM, Adminkes Ahli Madya, Direktorat Pendayagunaan SDMK, Kemenkes,  menyoroti skema penugasan khusus sebagai solusi jangka menengah untuk daerah terpencil dan minim akses. 

Paparan  terakhir Muhammad Rizal, SKM, MM,  Kepala Seksi  SDM Kesehatan, Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan,membagikan pengalaman nyata dalam menyiasati keterbatasan dengan pendekatan kolaboratif. Rizal menjelaskan ada misi Gubernur Kalimantan Selatan terkait dengan SDM yang akan membangun manusia yang unggul berbudaya dan berakhlak mulia. “Tentunya memang SDM kesehatan diperlukan yang handal untuk ikut dalam program pembagunan yang ada di daerah Kalimantan Selatan”, ujarnya. 

Sejak tahun 2020, salah satu strategi  Dinas kesehatan  Provinsi Kalimantan Selatan  untuk mendayagunakan tenaga kesehatan dengan mereplikasi Program Penugasan Khusus (Tugsus) Kemenkes, yang juga dinamakan Tugsus. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0100 Tahun 2020 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Rizal mengatakan manfaat keberadaan setelah adanya Nakes  Tugsus, “IndikatorPuskesmas (PKM) tanpa dokter (indikator 1) dan indikator 9 nakes di PKM (indikator 2) mengalami kenaikan,  kinerjapelayanan puskesmas akan optimal dengan lengkapnya 9 nakes strategis, tugsus dapat membantu program-programpuskesmas (terkait aplikasi) karena rata-rata memiliki kemampuan komputer/fresh graduate, AKI & AKB di KalimantanSelatan menurun,  capaian imunisasi dasar lengkap meningkat, cakupan balita yang ditimbang berat badannyameningkat, presentase bayi yang mendapat ASI Ekslusif sebagian besar telah baik, jumlah balita stunting dari tahun2018-2025 terus menurun”. 

Lokakarya ini menjadi momentum penting untuk menyatukan strategi pusat dan daerah dalam menyukseskan transformasi kesehatan, diharapkan menjadi langkah konkrit menuju pemerataan SDM kesehatan dan terwujudnya sistem kesehatan nasional yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI dan Timker MIK)

Jakarta – Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Etik Retno Wiyati, secara resmi melantik lima pejabat fungsional di lingkungan BKPK pada Jumat (4/7). Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan karir dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan BKPK.

Dalam sambutannya, Etik menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, namun bagian dari proses pemetaan jenjang karir berbasis potensi dan kinerja pegawai.

“Proses ini merupakan bagian dari pemetaan jenjang karir. Seseorang yang memenuhi kualifikasi dan potensi tertentu harus dipetakan dan terus dinaikkan jenjang karirnya, termasuk jenjang fungsionalnya,” tegas Etik.

Etik menjelaskan bahwa kenaikan jabatan fungsional memiliki kriteria tertentu sesuai regulasi kepegawaian. Umumnya, seorang pejabat fungsional akan naik jenjang dalam kurun waktu empat tahun jika memenuhi ekspektasi dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun, BKPK mendorong pencapaian yang lebih dari standar tersebut.

“Sebenarnya yang diharapkan lebih dari itu. Kita ingin ada pencapaian-pencapaian luar biasa yang mendasari kenaikan jenjang, dan tentu saja dasar utamanya adalah kinerja,” ujarnya.

Ia berharap momentum pelantikan ini menjadi titik awal semangat baru bagi para pejabat yang dilantik untuk menciptakan inovasi dan karya nyata. Tak hanya berdampak positif pada organisasi, tetapi juga memperkuat rekam jejak karir individu.

Etik juga menyampaikan bahwa BKPK memiliki potensi besar dalam pengembangan kapasitas SDM karena peran unit ini yang banyak bersinggungan dengan mitra strategis, akademisi, serta sektor riset dan kajian. Jejaring yang luas ini, menurutnya, menjadi peluang besar untuk membangun kompetensi yang lebih unggul.

“BKPK ini potensinya besar. Kita banyak bekerja sama dengan peneliti, universitas, hingga mitra teknis dan administratif. Ini jadi kesempatan emas untuk meningkatkan kapasitas diri agar berbeda dengan kemarin, agar kita punya pencapaian lebih dan ambisi dalam arti positif,” paparnya.

Lebih lanjut, Etik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. “Yang tak kalah penting, isu sekarang adalah work-life balance. Kita harus pandai memanage diri di tengah tuntutan pekerjaan, agar tetap bisa menjaga kebahagiaan keluarga dan kehidupan sosial,” tutur Etik.

Di akhir sambutannya, Etik menyampaikan doa dan harapan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik terus diberikan kesehatan, semangat, dan kemampuan membangun jejaring yang kuat demi kemajuan organisasi.

“Kepada para pimpinan, kami titipkan kualitas SDM yang lebih baik untuk jabatan ini. Kualitas ini akan sangat menentukan laju organisasi Bapak-Ibu semua ke depan,” pungkasnya.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BKPK dalam membentuk birokrasi yang profesional, adaptif, dan inovatif, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi layanan kesehatan.

Berikut daftar nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah:

1. Sulastri, SKM, MKM sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global;
2. Noviyanti Liana Dewi, SKM sebagai Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global;
3. Tati Febrianti, S.Si, M.Biomed sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan;
4. Evika Hermiyanti, S.Farm sebagai Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan;
5. Arifayu Addiena Kurniatri, S.Si, M.Si sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan.

(Penulis: Nisa Fitriyani, Foto: Ahdiyat Firmana)

Jakarta – Dalam upaya memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan (Pusjak SKK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menjalin kolaborasi strategis dengan Yayasan Association Franco-Indonésienne de Médecine d’Urgence (AFIMU) Indonesia. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (4/7), di BKPK.

Acara ini diawali dengan sambutan dari dr. Anas Ma’ruf, MKM, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, yang menyampaikan pentingnya membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan inklusif melalui kolaborasi lintas sektor. 

“Kerjasama ini untuk menyelamatkan masyarakat dari sisi emergensi dan maupun khususnya terkait toksikologi terutama untuk tata kelola keracunan, ini penting karna PKS akan bermafaat kalau tujuannya  untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya. 

Kerja sama ini merupakan tonggak awal dalam membangun kebijakan tata kelola keracunan yang lebih sistemik dan berbasis bukti. Harapannya, tidak hanya memperkuat respons terhadap kasus keracunan, tapi juga membangun sistem pencegahan dan mitigasi yang menyeluruh.

Senada dengan itu, dr. Renauld, Ketua Yayasan AFIMU Indonesia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama ini sebagai langkah maju untuk memperluas jangkauan advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam isu toksikologi.

PKS antara Pusjak SKK dan Yayasan AFIMU Indonesia mencakup tiga ruang lingkup utama, 1) penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di bidang tata kelola keracunan; 2) publikasi bersama dalam bentuk laporan, artikel ilmiah, dan media edukatif; serta 3) penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop guna meningkatkan kapasitas tenaga kebijakan dan pelaksana program.

Prosesi penandatanganan berlangsung dengan lancar, disaksikan oleh Para ketua Tim kerja di lingkukan BKPK, serta tim dari Yayasan AFIMU Indonesia. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi dan semangat bersama dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi yang dapat direplikasi untuk bidang strategis lainnya, untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia yang berkelanjutan. (Penulis: Irwan Fazar W, Foto: Dwi Aryanto)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan Tahun 2025 dengan tema “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan”. Forum ini berlangsung di Jakarta secara daring pada Selasa (1/7), untuk mendapatkan masukan dari publik dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kesehatan. 

Kepala BKPK, Asnawi Abdullah mengatakan bahwa tema yang diusung pada forum ini sangat relevan dengan dinamika saat ini yang dihadapi dalam membangun kesehatan bangsa Indonesia.  “Tema ini bukan hanya sekadar frasa,melainkan manifes untuk komitmen kita dan keyakinan bahwa transformasi kesehatan nasional hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” terangnya. 

Selanjutnya, Asnawi menegaskan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa, sehingga kehadiran para stakeholder dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen bersama.  Ia menyampaikan Kementerian Kesehatan telah membangun 6 Pilar Trasnformasi Kesehatan, dan telah menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sampai tahun 2029. “Kita telah menyusun kompas strategi dan peta jalan untuk memastikan setiap kebijakan yang kita rumuskan berdampak positif bagi kesehatan bangsa, dan setiap rupiah yang kita investasikan benar-benar berbuah nyata meningkatkan kesehatan bangsa kita,” jelasnya.

Secara spesifik, Asnawi mengatakan Forum Nasional ini diselenggarakan dengan memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk menghimpun masukan publik dari seluruh pemangku kepentingan, dan kedua, merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang konkret dan implementatif untuk mendukung keberhasilan RIBK 2025–2029.

Asnawi menyoroti dalam forum nasional ini untuk mendapatkan masukan publik terhadap 6 sasaran RIBK.  Pertama bagaimana membangun masyarakat sehat, dengan mengedepankan promotif dan preventif menjadi kenyataan tidak hanya sekadar dokumen yang tertulis dan bagaimana men-translate ke dalam bentuk program-program promotif preventif yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat. 

Kedua, bagaimana membangun komunitas-komunitas gaya hidup sehat. Ia menginginkan adanya masukan bagaimana membangun kesadaran dan praktik hidup sehat dari tingkat terkecil sampai lembaga-lembaga pemerintah. Ketiga, bagaimana meningkatkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau. Sehingga dapat memastikan akses Kesehatan merata tanpa memandang status sosial dan geografis.

Keempat, untuk memperkuat sistem kesehatan, dengan membangun ketahanan terhadap krisis dan tantangan di masa yang akan datang. Dengan begitu dapat membangun sistem ketahanan kesehatan Indonesia. Kelima, tata kelola dan pembiayaan yang efektif, yaitu bagaimana menjamin transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya kesehatan.

Terakhir, bagaimana memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Inovasi-inovasi harus diterjemahkan dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia. 

Asnawi mengharapkan output yang akan menjadi poin penting dalam penyusunan road map atau peta jalan reformasi kebijakan kesehatan 2025–2029.

Menurut Asnawi, meskipun forum nasional dilaksanakan secara daring, namun forum ini diikuti oleh banyak peserta. “Hal ini menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang luar biasa, menunjukkan semangat dan partisipasi peserta yang ingin berkontribusi untuk kebijakan kesehatan bangsa,” 

Ia menyampaikan, keberagaman peserta ini adalah kekuatan dari forum nasional ini. Diskusi dan keluaran forum ini akan memperkuat kebijakan Kesehatan Indonesia. Forum ini dihadiri dari kalangan pakar kebijakan akademisi, peneliti, organisasi profesi serta industri farmasi dan alat Kesehatan, kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk pemerintah daerah (Dinas Kesehatan, Bappeda, RSUD), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mitra pembangunan kesehatan.

Asnawi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, narasumber, fasilitator, mitra pembangunan, seluruh panitia yang bekerja keras dibalik layar demi kesuksesan acara hari ini. “Semoga forum ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi kita, melainkan menjadi catatan sejarah perjuangan kita dalam membangun kebijakan kesehatan yang tangguh, dan inklusif,” tutup Asnawi. 

Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaboratif untuk menyatukan komitmen dan aspirasi lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan kesehatan Indonesia ke depan. Dengan semangat gotong royong dan inklusivitas, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang strategis, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. BKPK berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi publik dan menjadikan hasil forum ini sebagai fondasi kuat dalam penyusunan peta jalan reformasi kebijakan kesehatan 2025 –2029. (Penulis: Faza Nur Wuladari, Editor Timker HDI dan Timker Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan, Pusjak SSDK)