Jakarta – Kualitas kebijakan kesehatan memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan kesehatan nasional. Sebuah kebijakan yang baik tidak hanya harus berbasis data dan bukti ilmiah, tetapi juga harus mampu diimplementasikan secara efektif serta memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah saat memberikan sambutan pada acara Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan secara daring pada Senin (3/3) di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan pengukuran IKK Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025 serta untuk verifikasi regulasi calon populasi pengukuran IKK 2025.

Dijelaskan Asnawi bahwa upaya memperbaiki kualitas kebijakan hingga saat ini sudah banyak dilakukan di semua sektor pembangunan. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. 

“Pengukuran IKK menjadi instrumen yang sangat penting dalam menilai sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dapat memenuhi standar kualitas yang optimal. IKK sebagai instrumen untuk mengukur kualitas proses yang semestinya dilalui dalam setiap penyusunan kebijakan, mulai dari tahap agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi,” ujar Asnawi.

Asnawi juga menjelaskan bahwa acara ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan kesehatan di Indonesia serta sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi nasional.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan solusi guna memperkuat sistem kebijakan kesehatan di Indonesia,” tutur Asnawi.

Senada dengan Asnawi, Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati juga menjelaskan bahwa IKK menjadi indikator salah satu komponen untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis I Reformasi Birokrasi yaitu terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah dan kolaboratif, yang akan melibatkan seluruh unit utama pemrakarsa kebijakan di lingkungan Kemenkes.

Etik mengatakan tahun 2025 merupakan tahun keempat Kemenkes turut serta dalam pengukuran IKK yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (Pusaka LAN). Kemenkes telah melaksanakan pengukuran IKK setiap tahun mulai tahun 2022 dengan nilai 67,37 (baik), tahun 2023 dengan nilai 82,90 (sangat baik) dan tahun 2024 dengan nilai 89,98 (sangat baik).“Kami mengharapkan masukan dan saran dari Bapak/Ibu terutama dari unit utama pemrakarsa regulasi untuk peningkatan IKK tahun 2025. Agar kualitas kebijakan di tahun 2025 tetap baik, pengukuran dan kondisinya perlu disesuaikan juga dengan berbagai perubahan baru.” ujar Etik.

Lokakarya IKK menghadirkan narasumber dari Pusaka LAN yang membawakan materi Evaluasi Hasil Pengukuran IKK Kemenkes 2024 dan Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Kemenkes 2025, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemenkes yang membawakan materi tentang Strategi Penguatan Kualitas Kebijakan Kemenkes 2025 dari Perspektif Reformasi Birokrasi, Biro Hukum Kemenkes yang membawakan materi tentang Tata Cara Penyusunan Regulasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta Direktur Kesehatan Lingkungan yang memaparkan Lesson Learned Pengukuran IKK 2024 Predikat Unggul: Peraturan Menteri Kesehatan No.2/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. (Penulis: Kurniatun Karomah,  Editor: Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar acara serah terima jabatan Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (Paskal) pada Rabu (26/2) secara daring. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Bonanza P. Taihitu, S.Sos, M.Si., kepada Harditya Suryawanto, SH, LLM.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Paskal sebelumnya, Bonanza P. Taihitu, mengungkapkan “rasa syukur dan haru setelah hampir tiga tahun mengemban amanah di Paskal”. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari seluruh jajaran BKPK dan berharap agar kepemimpinan baru dapat membawa Paskal ke arah yang lebih baik​.

Sementara itu, Kepala Paskal  yang baru, Harditya Suryawanto, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bonanza atas kontribusi dan dedikasinya selama ini. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah dirintis serta memperkuat inovasi guna mendukung kebijakan strategis di bidang kesehatan global​.

Dalam sambutan dan arahannya, Kepala BKPK, Asnawi Abdullah, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bonanza atas dedikasinya selama hampir tiga tahun memimpin Paskal sejak 14 April 2022 hingga 13 Februari 2025. Ia berharap Bonanza dapat terus berkontribusi dalam kapasitas barunya sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Kesehatan Global.

Sementara itu, Harditya Suryawanto yang resmi dilantik pada 13 Februari 2025 diharapkan dapat segera beradaptasi, membangun sinergi, serta menjunjung tinggi etika jabatan dalam menjalankan tugas  Asnawi menekankan pentingnya peran Paskal dalam mendukung agenda transformasi kesehatan Indonesia.

Lebih lanjut Asnawi mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan Kesehatan. Mencermati tugas dan fungsi BKPK, terdapat 3 (tiga) peran utama BKPK dalam mendukung agenda transformasi Kesehatan yaitu sebagai think tank untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, sebagai policy clearing house dalam penyusunan regulasi, dan mengawal kajian implementasi kebijakan program Kemenkes, ujarnya

Melanjutkan arahannya Asnawi menekankan dalam kesempatan yang baik ini, “saya ingin mengingatkan kembali agar kita semua pegawai di lingkungan BKPK, Kemenkes dapat menjalankan tugas dengan baik. Kita perlu mencermati dan menyikapi secara positif perkembangan dan tantangan tugas kita yang semakin dinamis dengan bekerja lebih baik lagi. Kita perlu Ikuti perkembangan isu-isu strategis, tentukan skala prioritas penyelesaian tugas, lakukan pemetaan terhadap persoalan yang ada, pelajari program atau kebijakan yang sudah baik dan yang terpenting lakukan langkah konkrit sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas. Mari kita bangun komitmen bersama untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara”. Tutur  Asnawi

Meskipun berlangsung secara daring, acara ini tetap berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kebijakan kesehatan global di Indonesia. (Penulis: Irwan Fazar, editor: Timker HDI)

Jakarta – Penyakit Tidak Menular (PTM) masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat mengonsumsi gula garam lemak (GGL) yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) menyelenggarakan Pertemuan Lintas Program/Sektor tentang Pengembangan Kebijakan GGL untuk Pengendalian PTM di Indonesia pada Rabu (19/02) di Jakarta.

Ketua ADINKES M. Subuh mengatakan bahwa upaya preventif sangat erat kaitan dengan budaya dan perilaku. Masyarakat Indonesia, sejak muda terbiasa mengonsumsi tinggi GGL. “Dari kecil anak-anak kita sudah dibudayakan makan tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak. Tentu ini menjadi suatu masalah yang besar. Selama kita tidak mengintervensi gula, garam dan lemak, kita tidak bisa menurunkan kasus hipertensi, jantung koroner, dan diabetes mellitus,” ujar Subuh dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono mengatakan pengendalian PTM dan konsumsi GGL menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diperlukan kontribusi kesadaran masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat untuk menurunkan prevalensi PTM.

Lebih lanjut, Sukadiono menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mengatasi tantangan tersebut dengan berbagai kebijakan strategis. Yaitu dengan adanya pengesahan Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mencakup pengendalian faktor risiko PTM. Selanjutnya Agenda Transformasi Kesehatan Nasional 2022 yang menekankan pentingnya pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif. Serta reformulasi kebijakan pangan, termasuk eliminasi lemak trans buatan, pembatasan natrium, pengaturan kemasan dan pelabelan makanan tinggi GGL.

Sementara itu, Kepala BKPK Asnawi Abdullah dalam sambutannya mengatakan bahwa beban PTM terus meningkat dan menjadi tantangan utama pada sistem kesehatan nasional. “Hasil dari berbagai kajian, PTM telah berkontribusi hampir 75% dari total angka kematian di Indonesia. Apabila kita teliti lebih lanjut ini juga telah berdampak pada eskalasi belanja kesehatan kita,” ucapnya. Asnawi menjelaskan bahwa paparan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertemuan di Komisi IX DPR, menyebutkan bahwa rata-rata peningkatan belanja kesehatan Indonesia telah mencapai 7,6% sejak tahun 2015. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata peningkatan PDB kita yang sebesar 5-6% per tahun.

Asnawi menekankan bahwa eskalasi belanja kesehatan bisa dilakukan dengan mengendalikan berbagai faktor risiko utama PTM. Menurut Asnawi dengan memperkuat berbagai kebijakan seperti pengendalian produk makanan yang tidak sehat, pembatasan makanan tinggi natrium, mengontrol konsumsi dan peredaran produk-produk makanan dengan kandungan gula yang tinggi, serta makanan yang mengandung lemak yang tidak sehat, dan kebijakan pelabelan di kemasan yang lebih jelas dan lebih informatif.

“Serta kita mampu menekan laju eskalasi pembiayaan apabila kita mampu mengimplementasikan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan lebih mendorong warga bangsa Indonesia untuk dapat hidup lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Asnawi menyampaikan bahwa konsumsi garam rata-rata peningkatan mencapai 11 gram per hari, sementara angka ini lebih tinggi atau dua kali lipat dari rekomendasi WHO. Paparan lemak trans masih tinggi dalam berbagai produk pangan. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah strategis dalam mengubah pola konsumsi masyarakat.

Menurutnya perlu ada penguatan yang mendorong gaya hidup masyarakat untuk lebih sehat. Asnawi mencontohkan dengan adanya gaya hidup di masyarakat seperti “sehat itu keren”. Ia berharap gaya hidup sehat dapat ditanamkan semenjak usia pra sekolah sehingga menjadi budaya baru di kemudian hari dan menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia.  

Selanjutnya Asnawi mengapresiasi kepada ADINKES yang telah menginisiasi pertemuan hari ini. Diharapkan melalui pertemuan ini dapat meningkatkan kolaborasi lintas sektor sebagai masukkan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif untuk mengendalikan PTM di Indonesia. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Timker HDI)

Jakarta – Puskesmas Cakung, Jakarta Timur mulai menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) (10/02) yang ditinjau pelaksanaannya oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie. Turut dalam peninjauan tersebut Staf Ahli Bidang Politik dan Kesehatan Global Kementerian Kesehatan, Bonanza P. Taihitu, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden, Tubagus Arie Rukmantara.

Dalam kunjungannya, Wamen Stella Christie melihat langsung pelaksanaan Program CGK dan berinteraksi dengan masyarakat yang hadir. Stella Christie menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Hari ini kita melihat langsung bagaimana program yang telah dijanjikan Bapak Presiden pada 8 November 2023 benar-benar terealisasi. Ini adalah kado dari negara untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Stella.

Selain meninjau pelaksanaan CGK, Wamen Stella Christie juga melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Cakung karena beliau berulang tahun pada tanggal 11 Januari 2025.

Sejak pukul 08:00 masyarakat yang sudah mendapatkan tiket melalui pendaftaran sebelumnya pada SATUSEHAT Mobile sudah berdatangan. Hari ini di Puskesmas Cakung sudah terdaftar sebanyak 28 masyarakat yang akan melakukan CGK mulai dari bayi baru lahir 24-72 jam, Balita dan pra sekolah, dewasa dan lansia,

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Cakung, Junaidah, menyatakan bahwa pihaknya siap melayani masyarakat dan mengajak warga untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Program CKG ini menandai pergeseran paradigma dalam sistem kesehatan Indonesia, dari pendekatan kuratif menuju preventif. Pemerintah berharap melalui program ini, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan dapat mencegah penyakit sejak dini. (Penulis: Fadlie Abdika, Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, Editor Timker Humas, Data dan Informasi)

Tangerang Selatan – Pemerintah resmi memulai secara serentak program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat pada Senin 10 Februari 2025. Program yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) kabinet Merah Putih ini dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Asnawi Abdullah mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan mengecek kesehatan pada saat ulang tahun sebagai upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit .

“Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan seluruh provinsi untuk bisa melaksanakan Cek Kesehatan Gratis serentak di seluruh Indonesia“ ujar Asnawi saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meninjau CKG di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan. 

Asnawi menjelaskan, dalam memaksimalkan pelayanan, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk pemeriksaan di berbagai rentang usia. Anggaran yang disediakan bervariasi sehingga disayangkan bagi masyarakat untuk tidak mengambil “kado” dari negara ini.

“Memang cukup bervariasi antara satu orang dengan orang yang lainnya namun diperkirakan rangenya itu sekitar 1,6 sampai 2 juta, jadi sayang sekali (jika) hadiah ini tidak dimanfaatkan oleh seluruh warga bangsa” imbuh Asnawi

Lebih lanjut, Asnawi juga menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan layanan, pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan CKG dimanapun meski sedang berdomisili di wilayah lain di luar alamat BPJS. 

“Memang lebih aman sesuai dengan domisili namun kalau ada satu dan lain hal bertugas ke daerah lain ingin memanfaatkan CKG diberikan kesempatan untuk memeriksakan tapi ketika ada tindak lanjut harus sesuai dengan alamat BPJS ” jelas Asnawi.

Hari pertama dimulainya CKG, Puskesmas Ciater melayani 12 orang yang telah mendaftar melalui aplikasi SATUSEHAT mobile dan yang mendaftar langsung. Puskesmas telah mempersiapkan sumber daya dengan maksimal agar pelayanan bisa efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan antrian lama.

Salah satu masyarakat penerima layanan, Diah, menyambut baik adanya program CKG ini sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit tidak menular dan berharap program ini bisa terus berlanjut agar masyarakat dapat hidup lebih sehat. 

“Program ini bagus ya, karena kita bisa mendeteksi penyakit tidak menular secara dini supaya pengobatan lebih cepat tanpa harus ke rumah sakit jadi sangat membantu sekali” ujar wanita yang mengetahui program ini melalui media sosial. (Penulis: Ahdiyat, Edit: Timker HDI)