Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mendukung pemberdayaan peran serta perempuan dalam institusi yang diwujudkan melalui organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP). DWP dapat mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung institusi. Demikian disampaikan oleh Ketua DWP plt. BKPK Ibu Hatipah Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang sekaligus menjadi ketua umum DWP Kemenkes pada kegiatan  “Silaturahmi dan Rapat Kerja Darmawanita tahun 2022”, Kamis, 31 Maret 2022 bertempat di Gedung Layanan Publik BKPK.

Dalam pertemuan ini Ibu Eti Nana Mulyana selaku wakil ketua DWP BKPK menyampaikan  rencana kerja kegiatan DWP BKPK tahun 2022 seperti  pengasuhan anak-anak  Nilam Sari ,  bakti sosial, pengajian bulanan  yang bekerjasama dengan Kamil (Keluarga Muslim Balitbangkes),  kantin Sehat, serta  kegiatan Go Green.

Hatipah menyatakan bahwa diperlukan kerelaan dan kedermawanan dari para anggota DWP baik itu dari pegawai perempuan maupun dari istri pegawai BKPK dalam melakukan kegiatan sosial.

Selain itu Ibu dr. Ann  DWP Biro Umum agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal maka diperklukan kepengurusan yang solid.   

 dr. Ann juga menyatakan perencanaan kegiatan harus dilakukan dengan baik agar dapat berjalan dengan seimbang tanpa mengganggu tugas pekerjaan yang utama.  Tim DWP Kemenkes berkesempatan mengunjungi Perpustakaan dan Galeri BKPK dan berharap pemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. (Zulfa&Tari/Edit. Dian)

Yogyakarta (30/3/22) – Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan side event Health Working Group (HWG) G20 di Yogyakarta pada Selasa-Rabu, tanggal 29-30 Maret 2022. Pertemuan ini mengusung tema “Pembiayaan Penanggulangan TB: Mengatasi Disrupsi COVID-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan”. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen global dalam mengakhiri Tuberculosis (TB) pada 2030, khususnya dalam peningkatan pendanaan bagi pencegahan dan penanggulangan TB yang berkelanjutan.

TB merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia yang sudah menginfeksi lebih dari 10 juta orang, dan 30% diantaranya masih memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Sudah banyak upaya untuk pelayanan dan eliminasi TB terlebih pada masa pandemi  Covid-19 yang mengakibatkan deteksi TB semakin sulit dilakukan.

Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia, Thedros Adhanom Ghebreyesus dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pembiayaan kesehatan untuk TB. “Investasi untuk TB sangat penting untuk menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan produktivitas”, ujar Dr Thedros. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin pada pertemuan HWG G20 yang menyatakan  Indonesia mempromosikan arsitektur kesehatan global untuk memperkuat pelayanan TB. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan surveilans TB dan informasi kesehatan secara digital;  meningkatkan penggunaan obat TB,  termasuk monitoring Drug Resistent TB (DR TB); serta investasi TB untuk terapeutik, diagnostik dan vaksin.”

Pertemuan side event Health Working Group (HWG) G20 dibagi dalam 5 sesi. Sesi pertama membahas tentang upaya dan pembiayaan untuk target eliminasi TB 2030. Selanjutnya, sesi kedua membahas alternatif dan pendekatan inovasi untuk memperluas pembiayaan eliminasi TB. Dalam rangkaian pertemuan ini telah dilakukan penandatanganan komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam percepatan eliminasi TB 2030 oleh Gubernur, Sultan Hamengkubuwono X disaksikan oleh Menteri Kesehatan.

Sesi ketiga  membahas tentang pengembangan pendekatan pertahanan infeksi melalui udara (Airborne Infection Defense Approach/AIDA). Selanjutnya, sesi keempat membahas pembiayaan untuk mengakhiri TB tahun 2030. Dan, sesi terakhir merupakan sesi penutup ditandai dengan pembacaan Summary Report Side Event TB oleh Staf Khusus Menkes Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan, Kirana Pritasari. Pertemuan  side event Health Working Group (HWG) G20 secara resmi ditutup oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante S. Harbuwono.  Wakil Menkes mengajak seluruh anggota G20 untuk berinvestasi mengakhiri TB melalui kerja sama dengan semua elemen masyarakat, memastikan kelayakan tracing and testing TB, dan memobilisasi pembiayaan potensial dan teknologi untuk diagnosis TB. “Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan percepatan eliminasi TB. Semakin banyak kita berinvestasi untuk TB hari ini, semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan besok,” tutur Dante. (Hardini/edit. dian)

Jakarta – Menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H, BKPK (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) Kemenkes RI beserta Kamil (Keluarga Muslim Balitbangkes) menyelenggarakan acara Tarhib Ramadhan. Acara Tarhib dibuka oleh Sekretaris BKPK Dr. Nana Mulyana (30/3) dengan mengambil tema Ramadhan sebagai Momentum Hijrah Menuju Muslim Kaffah.

Dalam sambutannya Nana menyampaikan bahwa Ramadhan menjadi kesempatan untuk menambah nilai amal ibadah serta saling memaafkan agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik.

“Ramadhan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu dengan suka cita bagi umat muslim untuk menambah nilai amal ibadah untuk itu ijinkan untuk saling memaafkan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik” ujar Nana.

Pada acara ini, tausiah diisi oleh Ustadz Hepi Andi Bastoni. Sesuai dengan tema, ustadz Hepi mengulas lebih dalam lagi momentum hijrah dalam Ramadhan menjadi 4 momentum penting antara lain: momentum tauhid, momentum perbaikan akidah, momentum meningkatkan ibadah dan momentum menuju akhlak mulia dalam hal ini jujur, disiplin, dan peduli dan berbagi atau berzakat dengan sesama.

“Kalau ini kita lakukan kita akan menjadi muslim yang sempurna, muslim yang memiliki akidah yang kuat, muslim yang memiliki ibadah yang bagus dan muslim yang memiliki akhlak yang mulia, inilah ciri dari muslim yang kaffah, sebagai produk syariat dari saum Ramadhan, InsyaAllah” ungkap ustadz Hepi sebagai penutup.

Di penghujung acara, Harimat Hendarwan selaku ketua Kamil menyinggung tentang keberadaan Kamil yang akan tetap eksis menjadi wadah bagi keluarga muslim eks Balitbangkes sembari mengajak untuk tetap menjaga tali silaturahim meskipun telah terpisah secara organisasi antara Kemenkes dan BRIN.

“Saya kira ini bukan pengajian yang terakhir kita setelah terpisah, InsyaAllah kita akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini di masa yang akan datang” tutup Harimat Hendarwan. (Ahdiyat)

Yogyakarta—Indonesia sebagai Presidensi G20 memimpin serangkaian pertemuan Health Working Group (HWG) G20 di Yogyakarta tanggal 28-30 Maret 2022. Acara diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bertajuk “Harmonizing Global Health Protocol Standards”.

Acara dihelat secara luring dan daring. Pertemuan pertama ini dihadiri sekitar 70 delegasi mancanegara dan 50 delegasi lokal

Pertemuan HWG pertama di G20 membahas 3 agenda penting yaitu sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi tata cara kesehatan dalam perjalanan internasional dan redistribusi kemampuan riset dan kemampuan manufakturing vaksin, terapetik dan diagnostis yang merupakan aspek kesehatan penting dalam masa pandemi. Ketiga agenda utama tersebut dalam rangka memperkuat arsitektur kesehatan global.

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya (28/3) menyampaikan krisis ekonomi global yang terjadi saat ini dimulai dari sektor kesehatan. “Adanya respon yang mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas fisik dan mobilitas perpindahan orang telah membatasi interaksi secara fisik”, Ungkap Menkes. Menkes Budi kemudian mengatakan hal ini otomatis melumpuhkan ekonomi yang hanya bisa terjadi dengan interaksi fisik (pertukaran barang dan jasa, perputaran uang), dimana sektor yang paling berdampak akibat pandemi adalah pariwisata, transportasi dan pendidikan.

Kontak fisik yang terbatas akan membatasi ekonomi. Sebagai konsekuensi, negara mulai memberlakukan perjalanan lintas negara terbatas yang pada kenyataannya selalu berubah setiap saat. “Mengacu pada sektor imigrasi yang menggunakan paspor sebagai dokumen yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk diproses untuk melakukan pergerakan secara global, sektor kesehatan seharusnya juga bisa membuat dokumen seperti paspor yang berfungsi sebagai alat protokol kesehatan yang memudahkan perjalanan internasional”, lanjut Menkes Budi.

Penyelarasan protokol kesehatan antarnegara sangat dibutuhkan untuk menunjang interkonektivitas dan konektivitas sistem informasi kesehatan dari berbagai negara guna memudahkan perjalanan internasional.

Indonesia sudah melakukan diskusi bilateral dengan Saudi Arabia melalui aplikasi Tawakalna, harmonisasi protokol kesehatan di negara-negara ASEAN dan antar negara Uni Eropa. Semua negara sepakat menggunakan standar WHO untuk pertukaran dan digitalisasi informasi terkait vaksin dan tes PCR menggunakan QR Code/barcode sesuai standar WHO untuk memudahkan proses informasi yang dapat dipertukarkan secara internasional.

G20 terdiri dari negara-negara yang mempunyai ekonomi paling besar. Dengan dimulainya harmonisasi standar protokol kesehatan di negara-negara G20, maka akan memudahkan adopsi dari standar protokol kesehatan ke negara-negara lain yang akan memberikan fleksibilitas yang cukup untuk penyesuaian implementasi.

Kesehatan merupakan isu kemanusiaan. Sekarang merupakan saat yang tepat untuk bekerja bersama mewujudkan arsitektur kesehatan global, sekaligus meningkatkan ketahanan kesehatan dunia, dengan memulai perjalanan internasional yang aman. Covid-19 telah menjauhkan manusia secara fisik, tetapi dunia tidak berhenti bekerja bersama untuk membangun negara yang lebih aman.

Pandemi telah mengajarkan untuk saling terkoneksi dengan informasi digital untuk mencari solusi supaya bisa melakukan pergerakan dengan aman, sekaligus memulihkan kesejahteraan ekonomi. Demikian juga dengan protokol kesehatan global yang terkoneksi secara digital.

Sejalan dengan Menkes Budi, Delegasi Troika: Italia (Ketua G20 tahun 2021) dan India (Ketua G20 tahun 2023) menyampaikan persetujuannya terhadap harmonisasi standar protokol kesehatan global. Presidensi G20 tahun 2022 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca Covid-19 di tengah era digital dan tantangan perubahan iklim.

Pertemuan HWG dibagi dalam 6 sesi diskusi. Melalui berbagai sesi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat mendorong implementasi harmonisasi protokol kesehatan global, sehingga mobilitas antar negara akan semakin terjamin keamanannya serta turut mempercepat pemulihan ekonomi dunia.

Menutup pertemuan HWG-1 G20, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rondonuwu (29/3) menyampaikan diperlukan pengakuan bersama untuk dapat mengharmonisasi standar protokol kesehatan. Tantangan harus bisa dihadapi, “Kita harus tetap konsisten untuk mencari solusi bersama meskipun banyak perbedaan”, harap Maxi Rondonuwu Selanjutnya, agenda HWG 1 akan dilanjutkan dengan G20 Side Event Tuberkulosis yang berlangsung pada 29-30 Maret 2022. (Hardini)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melakukan acara pelepasan Pejabat Tinggi Pratama dan Peneliti. Acara di helat Selasa (23/3/2022) di Jakarta secara daring dan luring. “Acara hari ini bertujuan untuk silaturrahim dan secara organisasi melepas tugas rekan-rekan ke tempat tugas baru.” Ungkap Nana Mulyana, Sekretaris BKPK.

Dalam laporannya, Nana Mulyana mengatakan selain melepas beberapa pejabat tinggi pratama yang bertugas di tempat baru, ada 258 peneliti juga beralih tugas ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan 22 orang peneliti masih proses alih tugas. Peneliti yang beralih tugas telah dilantik oleh BRIN pada 4 Maret 2022. Nana juga berpesan agar tetap terjalin silaturrahim dengan rekan-rekan yang akan bertugas di BRIN, tetap bekerjasama, dan bersinergi untuk mewujudkan tercapainya pembangunan Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mewakili Kementerian Kesehatan memberi penghargaan setinggi-tingginya untuk rekan-rekan peneliti yang akan bertugas di BRIN dan teman-teman pejabat yang akan bertugas ke tempat baru. “Saya juga ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama mengabdi di Badan Litbang Kesehatan” lanjut Kunta dalam sambutannya.

Menilik perjalanan penelitian, banyak data dan riset penting yang mendukung pengambilan kebijakan di bidang Kesehatan, seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Buku Saku Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Riset Tanaman Obat dan Jamu, Riset Khusus Vektora, dan riset lainnya.

Menurut Kunta, selain pelaksanaan riset, evaluasi juga harus dilakukan untuk melihat seberapa efektif riset yang sudah dilakukan dalam mendukung policy maker mengambil keputusan atau research based policy. Dengan BRIN, justru ada koordinasi dan sinergi sehingga hasil lebih baik.

Acara ini dihadiri para pejabat tinggi pratama BKPK, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Ditjen Nakes, Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum RSPI Sulianti Saroso, Sekretaris Ditjen Nakes, Chief Expert BKPK, Kepala UPT Badan Litbangkes, para Professor Riset dan para peneliti Kesehatan.

Dalam acara pelepasan ini juga diberikan kenang-kenangan secara simbolis kepada pejabat tinggi pratama yang diserahkan Chief Expert BKPK, Anung Sugihantono. Penghargaan yang diberikan merupakan wujud apresiasi terhadap dedikasi selama bekerja di Badan Litbang Kesehatan/BKPK.
(Nisa Fitriyani)

Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi kesehatan sejak 2021 berfokus pada enam pilar. Yaitu, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

Untuk mencapai target prioritas dari keenam pilar tersebut, Kementerian Kesehatan turut melakukan penataan organisasi dan sumber daya manusia kesehatan. Termasuk mereformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK).

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5/2022 telah dibentuknya BKPK, yang diharapkan dapat memenuhi think tank untuk menjawab permasalahan kesehatan yang selama ini dirasakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sekaligus Plt. Kepala BKPK Kunta Wibawa Dasa Nugraha pada Apel BKPK, Kamis, 13 Maret 2022.

Kunta mengatakan selama pandemi Covid-19 sektor kesehatan menjadi tulang punggung. “Kita menyadari banyak yang harus diperbaiki, karena ada kesenjangan sangat jauh antara kebutuhan dan kondisi. Itulah menurut saya kita ada di sini,” ungkap Kunta.

Menurut Kunta, dengan adanya perubahan Badan Litbangkes ke BKPK, semua kebijakan dan peraturan akan berdasarkan pada data dan analisa. “Inilah yang perlu kita lakukan di sini untuk membuat suatu naskah akademik atau kajian untuk memberikan dasar kepada pimpinan agar bisa membuat kebijakan yang lebih baik, yang diimplementasi di unit eselon satu,” jelas Kunta dalam arahannya.

Lebih lanjut, Kunta mengatakan peran BKPK sangat krusial dalam mengolah data dan informasi dengan analisa yang lebih baik. Hal ini menjadikan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertangungjawabkan.

Tugas BKPK memperkuat internal Kemenkes termasuk mengawal kebijakan lintas sektor terkait pembangunan berwawasan kesehatan. “Untuk itu sangat diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan terkait agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kesehatan yang tepat dan berkualitas,” pungkas Kunta. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Fachrudin Ali Ahmad, Fotografer: Ahdiyat Firmana)