Bogor – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) secara hybrid pada Kamis (12/3). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Akademisi, serta jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Puskesmas dari seluruh Indonesia.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mendorong pemanfaatan Siscobikes sebagai instrumen pendukung perencanaan pembiayaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di daerah secara lebih sistematis, akurat, dan berbasis data. Aplikasi Siscobikes dikembangkan sebagai alat bantu teknis bagi pemerintah daerah dalam menghitung kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan dan sasaran pelayanan yang telah ditetapkan.
Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global BKPK Harditya Suryawanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Kementerian Kesehatan dalam implementasi SPM bidang kesehatan dan Siscobikes ini bisa menjadi sarana untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap stakeholder di daerah dalam rangka perencanaan penganggaran SPM bidang kesehatan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Siscobikes selain digunakan sebagai instrumen penghitungan pembiayaan SPM kesehatan, dapat digunakan juga sebagai instrumen untuk memperkuat Performance Based Budgeting dalam proses perencanaan penganggaran daerah. Selain itu juga, Siscobikes dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan mapping pembiayaan SPM sehingga menghindari dalam melakukan pembiayaan ganda (double counting checking).” ujar Harditya.
Harditya juga menambahkan bahwa Siscobikes sekarang sudah sejalan dengan Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan telah disesuaikan dengan Permendagri No. 59 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang relevan dalam melakukan perhitungan kebutuhan SPM bidang kesehatan baik di Provinsi maupun Kab/Kota.
Dalam sesi paparan kebijakan daerah, dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dwi Isra Mista menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kewajiban pemenuhan SPM bidang kesehatan.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karena itu proses perencanaan program, indikator, target, dan anggaran harus didasarkan pada data yang akurat serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” jelas Dwi.
Dwi menambahkan bahwa penerapan SPM tidak hanya berkaitan dengan pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus didukung oleh data dan perhitungan kebutuhan yang akurat.
Dalam implementasinya, pemerintah daerah harus menjalankan seluruh tahapan penerapan SPM, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan layanan, hingga pelaksanaan dan pelaporannya.
Dwi juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapan SPM di daerah, antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam perencanaan layanan. Kehadiran sistem seperti Siscobikes menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam menghitung kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan secara lebih sistematis dan terukur.
Dalam sesi teknis, Pakar Universitas Indonesia Purwa Kurnia Sucahya menjelaskan bahwa aplikasi Siscobikes dirancang untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan estimasi kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan secara sistematis.
“Siscobikes mengintegrasikan data sasaran pelayanan, standar layanan, serta komponen biaya untuk menghasilkan estimasi kebutuhan anggaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan perencanaan anggaran kesehatan,” jelas Purwa.
Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan demonstrasi penggunaan aplikasi Siscobikes serta diskusi interaktif dengan peserta dari berbagai daerah guna meningkatkan pemahaman teknis terkait pengoperasian aplikasi.
Melalui sosialisasi ini diharapkan pemanfaatan Siscobikes dapat semakin meluas ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan dukungan sistem perhitungan pembiayaan yang lebih terstandar dan berbasis data, perencanaan program kesehatan di daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI)
