Jakarta – Bagaimana memastikan kebijakan kesehatan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus dalam Workshop Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan di Kabupaten/Kota yang melibatkan tujuh daerah dari Provinsi Lampung dan Papua Barat Daya, yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (10/03).
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, pakar kebijakan kesehatan, serta Kementerian Kesehatan untuk saling berbagi pengalaman tentang bagaimana kebijakan kesehatan diterapkan di lapangan. Tujuh daerah yang terlibat adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.
Dalam diskusi tersebut, para kepala dinas kesehatan daerah memaparkan berbagai kebijakan yang telah mereka jalankan untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing. Mulai dari penanganan stunting, pengendalian tuberkulosis dan HIV, hingga penguatan layanan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas.
Kepala Pusat Kebijakan Sistem dan Sumber Daya Kesehatan BKPK, Lupi Trilaksono, menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan yang baik tidak hanya berhenti pada dokumen regulasi, tetapi harus benar-benar dapat diterapkan di daerah. “Forum seperti ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan nasional dijalankan di daerah, sekaligus memahami kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Palupi dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah. “Indikator kesehatan nasional hanya dapat tercapai jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di tingkat daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pengalaman Lampung dan Papua Barat Daya
Setiap daerah memiliki cerita dan tantangan yang berbeda. Di Kota Sorong, pemerintah daerah menyoroti berbagai regulasi yang telah diterapkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, termasuk audit maternal perinatal serta pengendalian penyakit menular.
Sementara itu Kabupaten Sorong menyampaikan upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis melalui penyusunan regulasi daerah yang mendukung program eliminasi tuberkulosis. Di Kabupaten Sorong Selatan, pemerintah daerah mempresentasikan kebijakan terkait penanggulangan HIV/AIDS serta berbagai upaya penguatan layanan kesehatan dasar, termasuk peningkatan cakupan imunisasi dan dukungan terhadap program eliminasi malaria.
Di Provinsi Lampung, diskusi juga menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah. Kota Bandar Lampung menyoroti langkah-langkah penanganan stunting melalui penetapan wilayah prioritas dan dukungan lintas sektor. Kabupaten Lampung Selatan memaparkan integrasi berbagai program kesehatan masyarakat yang mendukung percepatan penurunan stunting. Kota Metro tengah melakukan pembaruan regulasi kesehatan lingkungan agar lebih sesuai dengan kebijakan kesehatan nasional terbaru. Sementara itu, Kabupaten Pringsewu mempresentasikan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta penguatan layanan kesehatan di tingkat masyarakat.
Cerita Sukses
Selain membahas tantangan, workshop ini juga menampilkan berbagai praktik baik dari daerah.
Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bagaimana berbagai program kesehatan dapat diintegrasikan dalam satu kerangka kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Kota Metro menunjukkan inisiatif dalam memperbarui regulasi kesehatan lingkungan untuk menjawab tantangan kesehatan perkotaan, termasuk meningkatnya risiko penyakit tidak menular.
Di Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong Selatan telah mengembangkan sistem pemantauan implementasi kebijakan kesehatan berbasis elektronik yang terhubung dengan indikator Standar Pelayanan Minimal. Sistem ini membantu pemerintah daerah memantau capaian program kesehatan secara lebih sistematis.
Kunci Sukses Pemerintah
Dalam diskusi workshop, tim pakar Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kesehatan Wiendra Waworuntu, Riati Anggraini, dan Oscar Primadi menyampaikan bahwa banyak daerah sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan yang mendukung program kesehatan prioritas. Namun keberhasilan kebijakan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya dan kemampuan daerah dalam menjalankannya di lapangan.
Tantangan yang masih sering ditemui antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, dukungan sarana yang belum merata, serta perlunya penyesuaian kebijakan daerah dengan perkembangan kebijakan kesehatan nasional. Karena itu, para pakar menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pemerintah daerah dapat terus memperbaiki pelaksanaan program kesehatan dan memastikan layanan benar-benar menjangkau masyarakat.
Kepuasan Masyarakat Tujuan Utama
Berbagai pengalaman yang dibagikan dalam workshop menunjukkan bahwa keberhasilan program kesehatan pada akhirnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Layanan kesehatan yang mudah diakses, tenaga kesehatan yang tersedia, serta program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Melalui forum diskusi ini, pemerintah daerah dari Lampung dan Papua Barat Daya saling berbagi pembelajaran mengenai cara memperbaiki layanan kesehatan di daerah masing-masing. Harapannya, berbagai pengalaman tersebut dapat mendorong lahirnya kebijakan dan layanan kesehatan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Penulis: Hardini Kusumadewi Editor: Sri Wahyuni dan Timker HDI)
