Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melakukan persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Selama delapan hari kedepan, 18-25 Juli 2022, BKPK menyelenggarakan Workshop Pendamping Teknis Provinsi SSGI 2022. Workshop ini diikuti oleh pendamping teknis provinsi yang berjumlah 38 orang, wakil koordinator wilayah, dan tim pengajar.
Workshop pendamping teknis provinsi ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia. Dalam sambutannya, Rizka menuturkan SSGI merupakan survei skala nasional berbasis komunitas. Lebih lanjut Rizka menjelaskan SSGI dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan angka status gizi masyarakat Indonesia terutama balita untuk mendukung program prioritas pemerintah yaitu penurunan stunting.
“Stunting merupakan isu nasional yang sangat penting dan melibatkan lintas sektor. Stunting dan wasting juga masuk dalam 17 indikator sasaran pokok pembangunan kesehatan. Hasil SSGI diharapkan dapat menggambarkan capaian program khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak dalam memenuhi target RPJMN yaitu menurunkan angka stunting hingga 14 %.,” tutur Rizka.
Pada kesempatan ini Rizka menjelaskan workshop pendamping teknis provinsi atau MOT merupakan tingkatan pertama dari pelatihan berjenjang yang ada di SSGI 2022. Rizka berharap para peserta dapat menjalankan perannya sebagai pengajar di workshop pendamping teknis kabupaten/kota dengan maksimal dan survei ini menghasilkan data yang berkualitas.
“Data yang kita hasilkan bersama merupakan potret daerah. Data tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah terutama untuk penurunan angka stunting”, lanjut Rizka.
Menutup sambutannya, Rizka berpesan pelaksanaan SSGI 2022 tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia meminta untuk waspada dan mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Pertemuan dihadiri oleh para pemangku kebijakan, baik dari Kementerian Kesehatan dan dari berbagai lintas sektor, yaitu Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Poltekkes se-Indonesia. (Penulis Dian Widiati)
