Bambang Setiaji (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK)
Perdebatan mengenai penerapan kebijakan kemasan rokok polos (plain packaging) di Indonesia tidak pernah sepenuhnya surut. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penting dalam pengendalian tembakau dan perlindungan kesehatan publik. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap dampaknya bagi industri hasil tembakau dan keberlanjutan penghidupan para pekerjanya. Tarik-menarik ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
Secara konseptual, kemasan rokok bukan sekadar pembungkus produk. Dalam literatur pemasaran, kemasan dipahami sebagai “silent salesman” alat komunikasi yang bekerja tanpa kata. Warna, logo, tipografi, dan desain kemasan membangun identitas merek, menciptakan asosiasi psikologis, serta menormalisasi konsumsi rokok dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemasan memiliki peran signifikan dalam menarik perokok pemula, terutama anak dan remaja, serta memperkuat loyalitas perokok aktif.
Kebijakan kemasan rokok polos dirancang untuk membongkar fungsi pemasaran tersebut. Dengan menghilangkan seluruh elemen merek dan menggantinya dengan kemasan seragam yang menonjolkan peringatan kesehatan bergambar, kebijakan ini bertujuan mengurangi daya tarik rokok, meningkatkan persepsi risiko, dan mendorong niat berhenti merokok. Bukti dari berbagai negara yang telah menerapkannya seperti Australia, Inggris, dan Prancis menunjukkan bahwa kemasan polos berkontribusi pada penurunan minat merokok, khususnya di kalangan generasi muda.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, kebijakan ini sejalan dengan prinsip pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM). Rokok merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru kronis. Penyakit-penyakit ini tidak hanya menjadi penyebab utama kematian, tetapi juga menyedot pembiayaan kesehatan yang sangat besar. Dalam konteks sistem jaminan kesehatan nasional, tingginya konsumsi rokok berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembiayaan dan produktivitas nasional.
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal ini. Prevalensi merokok, terutama pada laki-laki dewasa dan remaja, masih tergolong tinggi. Jika dibiarkan, situasi ini berpotensi menggerus manfaat bonus demografi yang sedang dinikmati. Alih-alih menjadi modal pembangunan, populasi usia produktif justru berisiko mengalami beban penyakit kronis sejak usia muda. Dalam kerangka ini, kebijakan pengendalian tembakau, termasuk kemasan rokok polos, merupakan investasi kesehatan jangka panjang.
Namun, resistensi terhadap kebijakan ini juga perlu dibaca secara kritis dan empatik. Kekhawatiran buruh industri hasil tembakau mencerminkan realitas bahwa kebijakan kesehatan sering kali beririsan dengan struktur ketenagakerjaan dan ekonomi politik industri. Bagi kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor ini, kebijakan pengendalian rokok mudah dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kebijakan pelarangan dan kebijakan pengendalian. Kemasan rokok polos bukan kebijakan yang menutup industri atau menghentikan produksi secara tiba-tiba. Ia bekerja pada sisi permintaan dan berdampak secara gradual. Penurunan konsumsi rokok terjadi secara bertahap, memberi ruang bagi negara untuk menyiapkan strategi transisi yang adil bagi kelompok terdampak.
Dalam literatur kebijakan publik, pendekatan seperti ini dikenal sebagai just transition, transisi yang tidak hanya mengejar tujuan utama (dalam hal ini kesehatan), tetapi juga memastikan perlindungan sosial bagi kelompok yang terdampak perubahan kebijakan. Tanpa kerangka transisi yang jelas, kebijakan kesehatan berisiko kehilangan legitimasi sosial. Oleh karena itu, penerapan kemasan rokok polos seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia perlu diiringi kebijakan lintas sektor: perlindungan sosial bagi buruh, peningkatan keterampilan tenaga kerja, diversifikasi ekonomi daerah penghasil tembakau, serta pemanfaatan dana cukai hasil tembakau secara lebih optimal dan tepat sasaran. Pendekatan ini bukan sekadar kompromi politik, melainkan syarat keberhasilan kebijakan kesehatan dalam konteks masyarakat yang kompleks.
Lebih jauh, kemasan rokok polos juga memiliki dimensi simbolik dalam kebijakan publik. Ia menandai pergeseran paradigma negara: dari toleransi terhadap pemasaran produk berisiko menuju keberpihakan yang lebih tegas pada kesehatan publik. Dalam konteks global, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan menurunkan kematian prematur akibat PTM.
Tentu, tidak ada kebijakan tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan rokok secara instan. Kemasan polos bukan solusi ajaib. Namun, sebagai bagian dari paket kebijakan pengendalian tembakau bersama cukai, kawasan tanpa rokok, dan edukasi publik, ia memiliki kontribusi yang signifikan. Menunda kebijakan ini dengan alasan dampak ekonomi tanpa menyiapkan solusi transisi justru berpotensi memperpanjang beban kesehatan dan sosial di masa depan.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan sekadar apakah kemasan rokok polos efektif, tetapi apakah negara berani dan konsisten menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas pembangunan. Keberanian ini tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang adil dan inklusif bagi kelompok terdampak. Dalam kerangka akademik populer, kemasan rokok polos dapat dipahami sebagai contoh nyata bahwa kebijakan kesehatan yang berbasis bukti harus berjalan seiring dengan sensitivitas sosial.
Jika kesehatan dipahami sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia, maka kebijakan ini layak ditempatkan sebagai bagian dari investasi masa depan. Bukan hanya untuk menurunkan angka merokok hari ini, tetapi untuk memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Di titik inilah, kemasan rokok polos menemukan relevansinya yang paling mendasar bagi kesehatan publik Indonesia.
Lebih dari sekadar instrumen teknis, kemasan rokok polos juga menguji kapasitas tata kelola kebijakan di Indonesia. Implementasi kebijakan ini menuntut konsistensi regulasi, koordinasi lintas kementerian, serta ketahanan negara menghadapi tekanan kepentingan industri. Dalam banyak kasus kebijakan kesehatan, tantangan terbesar bukan terletak pada kurangnya bukti ilmiah, melainkan pada lemahnya keberanian politik untuk menerjemahkan bukti tersebut ke dalam regulasi yang efektif.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan kemasan rokok polos sangat bergantung pada kekuatan kerangka regulasi dan penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan ini berisiko melemah di tingkat implementasi, misalnya melalui manipulasi desain kemasan yang masih menyisakan daya tarik visual atau lemahnya pengendalian iklan terselubung. Oleh karena itu, penerapan kemasan polos perlu dipandang sebagai bagian dari reformasi tata kelola pengendalian tembakau secara menyeluruh.
Dari sisi akademik, penting pula menempatkan kebijakan ini dalam kerangka evidence-informed policy. Artinya, kebijakan tidak hanya didasarkan pada bukti efektivitas kesehatan, tetapi juga disertai pemantauan dampak sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, baik pada prevalensi merokok, perilaku konsumen, maupun dinamika ketenagakerjaan akan memperkuat legitimasi kebijakan dan mencegah narasi simplistik yang mempertentangkan kesehatan dan ekonomi.
Selain itu, komunikasi kebijakan memegang peran penting. Kemasan rokok polos perlu dikomunikasikan bukan sebagai kebijakan “anti-industri”, melainkan sebagai kebijakan perlindungan generasi masa depan. Pendekatan komunikasi yang terlalu teknokratis atau normatif justru berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan dan publik. Di sinilah peran media, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam menjembatani diskursus berbasis data dengan pemahaman publik yang lebih luas.
Pada tingkat yang lebih mendasar, perdebatan kemasan rokok polos sesungguhnya mencerminkan pilihan nilai dalam pembangunan. Apakah pembangunan diukur semata dari kontribusi ekonomi jangka pendek, atau dari kualitas hidup dan kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Negara-negara yang berhasil menurunkan prevalensi merokok menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan publik memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya kebijakan yang dikeluarkan.
Dengan demikian, kemasan rokok polos tidak seharusnya dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari arah besar transformasi kesehatan nasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi warga dari risiko yang dapat dicegah, sembari tetap bertanggung jawab mengelola dampak sosialnya secara adil.
Pada akhirnya, kemasan rokok polos adalah cermin kedewasaan kebijakan publik. Ia menuntut keberanian untuk berpihak pada bukti ilmiah, sekaligus kebijaksanaan untuk mengelola transisi sosial-ekonomi. Dalam kerangka akademik populer, kebijakan ini mengajarkan satu hal penting: bahwa kesehatan publik bukan sekadar urusan medis, melainkan fondasi utama keberlanjutan pembangunan bangsa.
Jika Indonesia ingin memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi beban kesehatan di masa depan, maka langkah-langkah pengendalian tembakau, termasuk kemasan rokok polos perlu ditempatkan sebagai prioritas yang tak lagi bisa ditunda. Bukan demi meniadakan industri, melainkan demi menegaskan bahwa kesehatan warga negara adalah kepentingan publik tertinggi yang harus dijaga bersama.
