Laporan Media Monitoring Kemenkes RI periode 30 Oktober hingga 6 November 2026 mencatat sebanyak 2.288 pemberitaan media massa dengan 4,8% sentimen negatif, serta 2.849 percakapan media sosial yang menunjukkan resistensi publik jauh lebih tinggi melalui 32,4% sentimen negatif. Puncak sentimen negatif melonjak hingga 56% pada kurun 4–5 November. Dari total 114 item isu terverifikasi yang mencakup 2.936 sebutan, atensi publik paling masif tertuju pada Pilar 1 mengenai Layanan Primer dengan 40 item dan volume perbincangan mencapai 1.781, disusul Pembiayaan Kesehatan dan Ketahanan Kesehatan.
Analisis isu menunjukkan bahwa narasi kritis publik terkonsentrasi pada dua tanda bahaya utama, yakni perdebatan rasio jumlah Klinik KDMP versus Puskesmas yang mencapai 318 sebutan serta keluhan terkait kepesertaan BPJS nonaktif sebanyak 32 sebutan. Di sisi lain, isu positif tetap terbangun lewat program skrining kesehatan jiwa dan inisiatif eliminasi tuberkulosis yang memperoleh pemberitaan bernada apresiatif. Kesenjangan sentimen yang cukup lebar antara media massa dan media sosial mengindikasikan bahwa kebijakan operasional di tingkat fasilitas primer dan kepesertaan jaminan kesehatan langsung memicu kegelisahan di tingkat akar rumput. Sebagai tindak lanjut strategis, BKPK merumuskan rekomendasi nota kebijakan yang mencakup integrasi kredensialing BPJS dan standar tenaga kesehatan untuk Klinik KDMP, evaluasi skema PBI berbasis simulasi fiskal desil 1–8, mitigasi implikasi hukum putusan PP 28/2024, serta penyusunan estimasi beban kesehatan resmi terkait dampak kebakaran hutan dan lahan. Langkah mitigasi terpadu ini krusial untuk menyeimbangkan disparitas persepsi publik, memperkuat kepastian regulasi layanan primer, sekaligus meredam eskalasi sentimen negatif di kanal digital
