Penulis Dr. dr. Tri Maharani, MSi, SpEM(K), FICEP, FIMMA (Analis Kebijakan BKPK Kemenkes)

Nitrous oxide (N₂O), yang di ruang publik lebih dikenal sebagai gas tertawa atau whippink, sejatinya bukan barang terlarang. Zat ini digunakan secara luas dan sah dalam pelayanan medis—terutama anestesi dan sedasi—serta dalam industri pangan sebagai propelan krim kocok. Namun, di balik status legal tersebut, penyalahgunaan nitrous oxide melalui inhalasi untuk tujuan rekreasional kian mengemuka dan menghadirkan persoalan serius bagi kesehatan masyarakat.

Praktik menghirup nitrous oxide demi sensasi euforia singkat kerap dipersepsikan sebagai perilaku berisiko rendah. Persepsi inilah yang menyesatkan. Secara klinis, inhalasi nitrous oxide dapat menyebabkan hipoksia akut akibat terganggunya suplai oksigen. Dalam kondisi tertentu, hipoksia dapat berujung pada kematian mendadak. Paparan berulang juga diketahui menginaktivasi vitamin B12, suatu zat esensial dalam metabolisme dan fungsi sistem saraf. Dampaknya tidak ringan: gangguan neurologis progresif, kelemahan anggota gerak, hingga disabilitas permanen.

Ironisnya, ancaman kesehatan ini berkembang di tengah ruang abu-abu regulasi. Nitrous oxide tidak termasuk dalam kategori narkotika maupun psikotropika. Akibatnya, penyalahgunaannya berada di luar radar kebijakan pengendalian zat adiktif. Negara cenderung hadir setelah dampak terjadi, bukan pada tahap pencegahan. Dalam perspektif kesehatan publik, pendekatan semacam ini jelas tidak memadai.

Wajah Masalah di Layanan Kesehatan

Di lapangan, dampak penyalahgunaan gas ini tidak selalu mudah dikenali. Pasien sering datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan yang tidak spesifik: sesak napas, pusing, penurunan kesadaran, atau gangguan sensorik dan motorik. Tidak jarang mereka akhirnya dirawat di unit perawatan intensif dengan diagnosis awal yang belum jelas. Tanpa kewaspadaan klinis, hubungan antara gejala tersebut dan paparan nitrous oxide dapat terlewatkan.

Konsekuensi jangka panjangnya patut menjadi perhatian. Gangguan neurologis akibat defisiensi vitamin B12 kerap terjadi pada usia produktif, sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup, produktivitas, dan beban sosial-ekonomi keluarga. Pada skala yang lebih luas, kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya pembiayaan kesehatan dan kebutuhan rehabilitasi yang harus ditanggung oleh sistem kesehatan nasional.

Regulasi yang Tertinggal

Hingga kini, penjualan nitrous oxide di Indonesia relatif bebas, tanpa pembatasan jumlah atau mekanisme verifikasi tujuan penggunaan. Produk ini juga umumnya tidak disertai label peringatan yang memadai mengenai bahaya inhalasi. Di sisi lain, sistem surveilans keracunan nasional belum secara spesifik memasukkan paparan nitrous oxide, sehingga masalah ini cenderung tidak terlihat dalam data resmi.

Secara hukum, posisi nitrous oxide di Indonesia memang unik. Zat ini tidak diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika. Badan Narkotika Nasional mengategorikannya sebagai obat keras yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan medis dan industri. Dalam konteks pangan, penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan—misalnya pada produk krim kocok—diawasi oleh otoritas pangan. Di fasilitas kesehatan, nitrous oxide diatur sebagai gas medis melalui regulasi teknis yang ketat untuk menjamin keselamatan dan mutu pelayanan.

Namun, tidak adanya larangan eksplisit terhadap penggunaan rekreasional menciptakan celah kebijakan. Peringatan tentang bahaya gas tertawa memang telah disuarakan oleh aparat dan komunitas kesehatan, tetapi peringatan semata tidak cukup ketika akses terhadap zat tersebut tetap terbuka lebar.

Belajar dari Negara Tetangga

Situasi serupa juga dihadapi negara-negara Asia Tenggara, meski dengan respons kebijakan yang berbeda. Malaysia menempatkan nitrous oxide dalam kerangka regulasi gas medis, dengan fokus pada pendaftaran dan standar sistem gas. Singapura tidak mengklasifikasikannya sebagai narkotika, namun aparat dan tenaga kesehatan secara aktif merespons meningkatnya penyalahgunaan melalui peringatan publik dan penegakan hukum kontekstual. Filipina menyatakan nitrous oxide bukan zat terkontrol, tetapi tetap mengeluarkan pernyataan resmi mengenai risiko dan penggunaan tidak sah. Thailand bahkan mengambil sikap lebih tegas terhadap peredaran untuk tujuan rekreasional, disertai kampanye kesehatan akibat meningkatnya kasus klinis.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa status legal tidak harus identik dengan pembiaran risiko. Negara dapat dan perlu hadir melalui pengaturan yang proporsional dan berorientasi pada pencegahan.

Saatnya Pendekatan Preventif

Pendekatan represif yang berfokus pada pelarangan semata bukanlah jawaban. Yang dibutuhkan adalah strategi preventif berbasis kesehatan masyarakat. Nitrous oxide perlu diposisikan sebagai bahan berisiko tinggi, meskipun bukan narkotika, sehingga pengaturan penjualan dan distribusinya dapat dilakukan secara proporsional. Kewajiban label peringatan kesehatan yang jelas merupakan langkah sederhana namun penting untuk meningkatkan kesadaran publik.

Lebih jauh, integrasi paparan nitrous oxide ke dalam sistem surveilans keracunan nasional akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai besarnya masalah. Edukasi yang terkoordinasi bagi masyarakat dan tenaga kesehatan juga mutlak diperlukan agar deteksi dini dan pencegahan dapat berjalan efektif.

Dalam kerangka jangka panjang, pembentukan Pusat Racun Nasional menjadi kebutuhan strategis. Pusat ini dapat berfungsi sebagai rujukan klinis, pusat informasi toksikologi, sekaligus penguat sistem surveilans dan respons cepat terhadap berbagai kasus keracunan. Keberadaannya akan memperkuat kapasitas negara dalam melindungi masyarakat dari paparan zat berbahaya, termasuk yang beredar secara legal namun disalahgunakan.

Penyalahgunaan gas tertawa adalah contoh nyata bagaimana ancaman kesehatan publik dapat tumbuh di ruang abu-abu regulasi. Menghadapinya membutuhkan keberanian untuk bergeser dari pendekatan reaktif menuju kebijakan preventif yang berbasis bukti dan kepentingan kesehatan masyarakat. Tanpa langkah tersebut, risiko kematian, disabilitas, dan beban sistem kesehatan di masa depan hanya tinggal menunggu waktu.

Penulis : Dr.Syahrul Aminullah, S.K.M., M.Si (Analis Kebijakan BKPK Kemenkes/Sekjen Forum Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia/FOPKI 2007-2013)

Pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebuah cetak biru besar bernama “Transformasi Kesehatan” resmi digulirkan. “Poros Kuningan” sebagai pusat saraf kebijakan di Kementerian Kesehatan telah melaksanakan enam pilar strategis untuk merenovasi total arsitektur kesehatan nasional. Namun, kemegahan jargon ini menghadapi tantangan nyata pada urat nadi desentralisasi yaitu akankah gagasan tersebut mampu mendarat di ruang-ruang pelayanan publik di pelosok Nusantara. Membumikan transformasi bukan sekadar soal distribusi instruksi, melainkan sinkronisasi gerak antara pusat dengan 38 gubernur serta 514 bupati dan wali kota sebagai pemegang mandat pelayanan dasar di lapangan.

Tanpa keselarasan frekuensi, transformasi ini hanya akan berakhir sebagai “menara gading” birokrasi yang gagal menyentuh realitas sosial di tingkat akar rumput. Otonomi daerah menempatkan urusan kesehatan sebagai tanggung jawab wajib yang eksekusinya berada di genggaman para kepala daerah. Keberhasilan membumikan kebijakan ini sangat bertumpu pada kemauan 552 pemimpin daerah untuk mengintegrasikan pilar-pilar tersebut ke dalam struktur APBD serta kebijakan lokal yang adaptif. Poros Kuningan kini dituntut bertransformasi dari sekadar mesin produsen regulasi menjadi fasilitator cerdas yang memastikan kebijakan pusat tidak layu saat berhadapan dengan kompleksitas wilayah di daerah.

Revitalisasi Fiskal dan Ketangguhan Krisis Daerah

Titik kritis pertama dalam membumikan transformasi ini adalah hilangnya ketentuan alokasi anggaran wajib (mandatory spending) dalam regulasi terbaru. Perubahan ini secara otomatis meningkatkan beban tanggung jawab politik bagi 514 bupati dan wali kota dalam menentukan skala prioritas fiskal. Membumikan kebijakan kesehatan berarti memastikan bahwa meski tanpa pagar angka persentase yang kaku, komitmen anggaran daerah tidak boleh tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek. Poros Kuningan harus memainkan peran sebagai pengawas kualitas anggaran, memastikan kemandirian fiskal daerah selaras dengan peningkatan standar pelayanan minimal di setiap fasilitas kesehatan.

Peran 38 gubernur sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah menjadi sangat krusial dalam mengawal prioritas ini. Gubernur harus mampu memastikan kabupaten dan kota di wilayahnya memiliki ketahanan kesehatan yang mumpuni, terutama dalam menghadapi risiko bencana alam yang kerap melanda, mulai dari ancaman seismik di sepanjang patahan Sumatera hingga kerawanan hidrometeorologi di wilayah NKRI lainnya. Membumikan pilar ketiga tentang ketahanan kesehatan berarti membangun kesiapsiagaan nakes dan fasilitas medis yang tetap fungsional di tengah situasi krisis. Investasi pada sistem peringatan dini kesehatan dan manajemen logistik darurat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari belanja daerah, bukan sekadar menunggu uluran tangan dari pusat saat bencana tiba.

Pemerintah daerah tidak boleh lagi memandang sektor kesehatan hanya dari kacamata kuratif di dalam gedung rumah sakit. Keberhasilan 552 nakhoda daerah seharusnya diukur dari efektivitas pencegahan di tingkat hulu melalui penguatan puskesmas. Pendanaan yang membumi adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai upaya promotif, perbaikan gizi, serta penyediaan infrastruktur sanitasi dasar guna memutus siklus penyakit. Sinergi fiskal antara APBN dan APBD harus menjadi instrumen yang mendorong puskesmas menjadi benteng utama dalam mendeteksi ancaman kesehatan masyarakat, baik itu wabah penyakit menular maupun dampak kesehatan pasca-bencana alam.

Keadilan Akses dan Jembatan Digital Nusantara

Tantangan berikutnya dalam membumikan transformasi adalah merobohkan tembok ketimpangan akses tenaga medis dan infrastruktur teknologi di bentang geografis Indonesia yang maha luas. Pilar kedua tentang rujukan dan pilar keenam mengenai teknologi kesehatan seringkali terbentur pada realitas medan sulit di luar Pulau Jawa. Konsentrasi dokter spesialis yang masih bersifat urban-sentris meninggalkan banyak daerah dalam kondisi defisit layanan. Membumikan transformasi menuntut 514 kepala daerah untuk merumuskan skema insentif dan dukungan lingkungan yang mampu menarik minat para pejuang medis untuk menetap di pelosok. Poros Kuningan dalam hal ini harus menyediakan peta jalan berbasis data akurat mengenai sebaran kebutuhan nakes secara presisi.

Para bupati dan wali kota wajib menciptakan ekosistem yang manusiawi bagi tenaga medis, mulai dari jaminan keamanan hingga fasilitas pendidikan bagi keluarga mereka. Tanpa dukungan lokal yang nyata, kebijakan nasional tentang pemerataan distribusi nakes hanya akan menjadi janji-janji.di atas kertas. Sejalan dengan itu, integrasi digital melalui platform SatuSehat harus diposisikan sebagai jembatan untuk menyederhanakan birokrasi, terutama dalam situasi darurat bencana di mana kecepatan pertukaran informasi medis menjadi penentu keselamatan jiwa. Digitalisasi yang membumi adalah sistem yang inklusif, tetap andal meski berada di wilayah minim sinyal internet, dan mampu memangkas waktu rujukan pasien secara signifikan.

Selain itu, ketangguhan kesehatan nasional sangat memerlukan partisipasi daerah dalam menguatkan kemandirian logistik medis. Para gubernur harus berperan aktif mengoordinasikan kerja sama lintas wilayah untuk memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan tidak terganggu oleh hambatan geografis. Kepemimpinan daerah yang visioner akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan teknologi medis terbaru tanpa terhalang domisili. Inovasi yang lahir dari Poros Kuningan harus dapat dioperasikan secara sederhana oleh tenaga kesehatan di desa, sehingga kecanggihan teknologi benar-benar mampu menyelamatkan nyawa di titik yang paling sunyi sekalipun.

Transformasi kesehatan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan stamina kepemimpinan dan konsistensi dari 552 kepala daerah. Keberhasilannya tidak diukur dari megahnya seremoni peluncuran program, melainkan dari ketangguhan sistem kesehatan kita saatdiuji oleh pandemi maupun bencana alam yang tak terduga. Membumikan kebijakan berarti meruntuhkan ego sektoral demi mewujudkan kedaulatan kesehatan bangsa yang merata. Kita memerlukan sebuah simfoni nasional di mana 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota bergerak dalam irama yang padu dengan dirigen di Poros Kuningan dengan BKPK nya. Ketika layanan kesehatan bermutu telah hadir secara merata dan tangguh di setiap jengkal tanah air, di situlah transformasi benar-benar telah mendarat dengan kokoh. Mari kita pastikan bahwa megahnya narasi besar ini bukan sekadar catatan prestasi administratif di ibu kota, melainkan menjadi perlindungan nyata bagi setiap jiwa di seluruh pelosok bumi pertiwi. Sejatinya transformasi kesehatan langkah awal dari daerah menuju kemajuan bangsa masa depan.

*) Dimuat di Rubrik Opini Koran Lampung Post (9 Februari 2026)

Dr. Bambang Setiaji (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK)

Transformasi kesehatan yang sedang ditempuh Indonesia pada dasarnya merupakan upaya untuk menata ulang arah pembangunan kesehatan yang selama ini lebih banyak bertumpu pada pengobatan. Selama bertahun-tahun, keberhasilan sistem kesehatan sering diukur dari jumlah fasilitas, tenaga medis, dan layanan kuratif. Padahal, tantangan kesehatan ke depan justru menuntut pendekatan yang lebih mendasar: menjaga masyarakat tetap sehat sebelum jatuh sakit.

Di sinilah pilar promotif dan preventif dalam transformasi kesehatan menemukan maknanya. Namun, upaya promotif–preventif tidak bisa hidup hanya dari slogan, kampanye, atau imbauan perilaku hidup sehat. Ia membutuhkan ruang kebijakan dan praktik yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Konsep Kabupaten/Kota Sehat menawarkan kerangka untuk menjawab kebutuhan itu.

Kesehatan Terbentuk dalam Kehidupan Sehari-hari

Kesehatan masyarakat sejatinya dibentuk oleh berbagai faktor yang sebagian besar berada di luar sistem pelayanan kesehatan. Lingkungan tempat tinggal, kualitas air dan sanitasi, keamanan lalu lintas, ketersediaan ruang terbuka hijau, hingga pola transportasi dan tata kota, berpengaruh besar terhadap risiko sakit dan kualitas hidup. Faktor-faktor ini sering luput dari perhatian ketika kesehatan hanya dilihat sebagai urusan layanan medis.

Transformasi kesehatan menuntut perubahan cara pandang: kesehatan bukan sekadar hasil pelayanan, melainkan hasil dari kebijakan pembangunan yang berpihak pada manusia. Upaya promotif-preventif, karena itu, harus menjadi tanggung jawab lintas sektor, terutama di tingkat daerah, tempat kebijakan benar-benar bersentuhan dengan warga.

Kabupaten/Kota Sehat sebagai Kerangka Bersama

Kabupaten/Kota Sehat bukan konsep baru. Selama ini, ia dikenal sebagai pendekatan yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Namun dalam konteks transformasi kesehatan, Kabupaten/Kota Sehat perlu diposisikan ulang, bukan sebagai program tambahan, melainkan sebagai kerangka operasional promotif-preventif.

Melalui pendekatan ini, kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam kebijakan permukiman, transportasi, lingkungan hidup, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penataan kawasan yang ramah pejalan kaki, penyediaan sanitasi layak, pengendalian pencemaran, hingga ruang publik yang mendorong aktivitas fisik adalah bentuk promotif-preventif yang dampaknya jauh lebih luas dibanding intervensi medis semata.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat transformasi kesehatan yang menempatkan pencegahan sebagai investasi jangka panjang. Lingkungan yang sehat mengurangi risiko penyakit, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya menekan beban pembiayaan kesehatan.

Dari Sekadar Program ke Tata Kelola

Salah satu tantangan Kabupaten/Kota Sehat selama ini adalah kecenderungan memahaminya sebagai program sektoral atau kegiatan seremonial. Akibatnya, pelaksanaannya sering bergantung pada sektor kesehatan, sementara sektor lain berjalan sendiri-sendiri.

Padahal, kekuatan Kabupaten/Kota Sehat terletak pada tata kelola. Ketika pemerintah daerah menjadikannya sebagai agenda bersama lintas perangkat daerah, upaya promotif-preventif dapat terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran. Tanpa integrasi ke dalam dokumen seperti RPJMD dan RKPD, Kabupaten/Kota Sehat sulit berkembang menjadi gerakan yang berkelanjutan.

Transformasi kesehatan menuntut kepemimpinan daerah yang mampu melihat kesehatan sebagai urusan bersama, bukan sekadar tanggung jawab dinas kesehatan.

Menjawab Tantangan Zaman

Perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan potensi kedaruratan kesehatan global memperlihatkan bahwa tantangan kesehatan semakin kompleks. Pendekatan promotif-preventif yang berbasis wilayah menjadi semakin relevan. Kabupaten/Kota Sehat menyediakan ruang untuk merespons tantangan tersebut secara kontekstual, sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Lebih dari itu, pendekatan ini membuka ruang partisipasi masyarakat. Upaya menjaga kesehatan tidak lagi bersifat top-down, tetapi tumbuh dari kesadaran bersama bahwa lingkungan sehat adalah prasyarat kualitas hidup yang lebih baik.

Penutup

Transformasi kesehatan tidak akan mencapai tujuannya jika hanya berhenti pada reformasi layanan dan regulasi sektoral. Pilar promotif–preventif membutuhkan wahana implementasi yang konkret, lintas sektor, dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota Sehat adalah salah satu wujud nyata dari kebutuhan tersebut.

Ketika pembangunan daerah dirancang dengan perspektif kesehatan, promotif-preventif tidak lagi menjadi jargon, melainkan praktik sehari-hari. Dari sanalah transformasi kesehatan menemukan pijakannya: mencegah sebelum mengobati, menyehatkan sebelum menyembuhkan, dan menempatkan kualitas hidup manusia sebagai tujuan utama pembangunan.