Jakarta –  Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Etik Reno Wiyati, dalam sambutannya pada acara pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Ars Longa (1/10), mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan integritas dan memberi manfaat bagi organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BKPK menyampaikan bahwa pelantikan PPPK merupakan hasil serangkaian kebijakan dan perjuangan para rekan-rekan PPPK. “Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sudah pasti tertulis di lauhul mahfuz apa yang terjadi hari ini. tetapi, ini tidak terlepas dari perjuangan teman-teman sekalian,” ujarnya.

Sekretaris BKPK juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang dilantik, termasuk beberapa pejabat yang kini menerima tambahan anggota tim. Menurutnya, pelantikan ini menghadirkan semangat baru bagi BKPK karena sebagian besar telah lama mengabdi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

“Selamat datang dan selamat bergabung di BKPK. Insya Allah setelah pelantikan ini kita akan melaju kencang melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKPK di dalam Kementerian Kesehatan,” katanya.

Ia mengingatkan kembali bahwa saat melamar menjadi PPPK tidak ada paksaan, atas kesadaran diri sendiri, niat, dan sudah mengetahui tupoksi tempat yang dilamar. Sehingga, Etik berharap kepada rekan-rekan PPPK dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Kehadiran para PPPK, lanjutnya, menjadi energi baru bagi organisasi. Ia mengatakan sebagai energi baru ketika menjadi seorang PPPK, kita harus menanamkan pada diri sendiri supaya, bahwa organisasi dapat merasakan manfaatnya.

“Dalam pekerjaan ada pepatah yang mengatakan bahwa kita bekerja itu bukan sekadar mencari uang tapi mencari kebahagiaan mencari aktualisasi diri dan mencari manfaat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris BKPK juga menekankan pentingnya menanamkan sikap integritas dan tanggung jawab sejak awal masa pengabdian. Terutama untuk menghadapi tuntutan era transformasi dan  ASN BerAKHLAK di lingkungan kerja yang dinamis. Sehingga PPPK harus agile dalam melaksanakan tugasnya.  

Ia mengingatkan agar para PPPK selalu bersyukur atas amanah yang telah diberikan dan menunjukkan rasa syukur itu melalui kinerja terbaik. “Achievement kita harus kita syukuri dan kita tunjukkan rasa syukur kita dengan berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita akan menjadi versi terbaik di tempat kerja kita,” ujarnya.

Selain itu, seluruh pegawai diharapkan terus memahami regulasi, etika, serta nilai-nilai ASN secara berkelanjutan. “Semua informasi tidak bisa kita pelajari dalam satu hari. Tetapi mulai dari sekarang, pelajarilah dan pedomani etika dalam ber-ASN. Jika ada rekan yang menyimpang, mari saling mengingatkan karena kita adalah satu keluarga,” tegasnya.

Menutup sambutan, Sekretaris BKPK menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada seluruh PPPK yang baru dilantik. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus berbenah dan berkontribusi dalam memperkuat kinerja organisasi. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Timker HDI)

Jakarta-Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Pengawasan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dalam rangka penguatan kapasitas deteksi dini dan penilaian risiko kedaruratan kesehatan masyarakat serta penyakit emerging di kawasan ASEAN. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini (18–19/9) menjadi langkah strategis menuju kolaborasi lintas batas negara di bawah kerangka ACPHEED Detection and Risk Assessment (DRA).

Membuka pertemuan secara daring, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah menegaskan pentingnya pintu masuk negara (Points of Entry/PoE) sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas negara. “PoE bukan hanya titik perlintasan, tetapi juga garis pertahanan pertama. Dengan mengacu pada IHR (2005) dan peran strategis ACPHEED, kita harus mampu membangun sistem deteksi dan penilaian risiko yang cepat, terintegrasi, dan kolaboratif,” ujarnya.

Hari pertama pertemuan menghadirkan sesi kebijakan dan praktik implementasi pengawasan di pintu masuk negara, baik udara, laut, maupun darat. Paparan dari lintas unit teknis Kemenkes, WHO Indonesia, dan ASEAN Biosurveillance Virtual Center (ABVC) menunjukkan kemajuan integrasi sistem digital seperti SINKARKES, All Indonesia, serta berbagai dashboard pemantauan penyakit.

Diskusi juga menyoroti pentingnya interoperabilitas lintas sektor dan negara, termasuk kebutuhan penguatan regulasi, pelatihan, serta pengembangan platform bersama untuk pertukaran data risiko. Para peserta dari Balai dan Kantor Kesehatan Karantina (BKK dan BBKK) memaparkan inovasi masing-masing, mulai dari Risk Based Assessment di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, hingga sistem SMART Karkes di wilayah laut dan darat seperti Tanjung Priok, Entikong, serta perbatasan strategis lainnya seperti Batam dan Kupang yang memiliki peran penting dalam pengawasan kesehatan lintas batas di kawasan timur dan barat Indonesia.

Sebagai puncaknya, sesi World Café menghadirkan diskusi interaktif dalam empat topik utama: kontribusi BKK bagi ACPHEED, dukungan ACPHEED untuk penguatan PoE, konektivitas lintas batas, dan sistem informasi ideal bagi BKK. Diskusi menghasilkan berbagai masukan konkret, termasuk pentingnya ACPHEED memfasilitasi pembentukan jejaring komunikasi port-to-port di kawasan (network), pengembangan risk-based alert system lintas negara, pengembangan dashboard untuk repository informasi untuk internal dan publik, serta kebutuhan enabler seperti SDM, infrastruktur, dan perjanjian pertukaran data.

Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju ASEAN Consultative Meeting on IHR Capacity and Cross-Border Coordination for Points of Entry Surveillance yang direncanakan berlangsung pada kuartal terakhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya Indonesia dan ACPHEED DRA memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)

Jakarta – Indonesia mendorong terbentuknya jejaring laboratorium kawasan ASEAN melalui ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) dalam Pertemuan Konsultatif Pembentukan ASEAN Laboratory Network yang berlangsung di Jakarta (15-17/9). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 1-5; kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); akademisi; mitra internasional seperti WHO dan FAO; serta pakar, menjadi titik penting dalam memperkuat sistem deteksi dan penilaian risiko kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN.

Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, dalam sambutannya menekankan pentingnya jejaring laboratorium yang kuat, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip One Health.

 “Data laboratorium bukan hanya angka, melainkan fondasi deteksi dini dan pengambilan keputusan. Jejaring ini harus memberikan nilai tambah, baik di tingkat nasional maupun regional,” ujar Prof. Asnawi.

Diskusi berlangsung dengan format pleno dan World Cafe, membahas berbagai isu strategis, mulai dari harmonisasi standar mutu, penguatan kapasitas biosekuriti, penetapan Center of Excellence, hingga kebutuhan sistem informasi regional untuk pertukaran data lintas negara.

Sejumlah rekomendasi mengemuka, antara lain Revisi Terms of Reference (ToR) ASEAN Laboratory Network, Penunjukan laboratorium sentinel dan laboratorium rujukan, Penguatan regulasi nasional untuk mendukung jejaring kawasan.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, dalam penutupan menegaskan pentingnya kesiapan Indonesia. “Dalam satu tahun ke depan, laboratorium nasional kita harus mampu meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai pengakuan internasional. ASEAN Laboratory Network adalah peluang besar, dan Indonesia harus siap menjadi tuan rumah bagi ACPHEED Detection and Risk Assessment yang andal,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan dukungan mitra internasional, pertemuan ini menjadi batu loncatan menuju terbentuknya ASEAN Laboratory Network yang diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons kawasan terhadap potensi pandemi di masa depan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali menghelat SiBijaks Awards 2025. Untuk penjelasan mengenai pelaksanaan kompetisi ini, diadakan sosialisasi secara daring melalui zoom dan kanal Youtube BKPK TV (15/9).

Acara diawali laporan Ketua Panitia Plt. Kepala Pusjak Upaya Kesehatan, Dwi Puspasari, SKM, MSc, yang memberikan penjelasan mengenai gelaran acara SiBijaKs Awards 2024. Pertama kali diadakan pada tahun lalu, SiBijaKs Awards 2024 memanfaatkan data SKI 2023, mendapatkan atensi luas dari kalangan birokrasi, akademisi dan masyarakat. Para pemenang berkesempatan untuk mempresentasikan policy briefnya di hadapan Menteri Kesehatan dan pimpinan Kementerian Kesehatan. 

Lebih lanjut Puspa mengatakan bahwa, “Tahun ini kompetisi digelar dalam rangka menigkatkan pemanfaatan data SSGI 2024, dengan mengusung tema Data SSGI 2024 untuk Kebijakan Berkelanjutan, Peserta mendapatkan kesempatan pertama untuk mengakses data SSGI 2024 dan menganalisisnya lebih lanjut,” ungkap Puspa.

Selanjutnya, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran BKPK dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. “Hasil SSGI 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Capaian ini patut kita syukuri, namun masih menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai,” jelasnya

 “SiBijaKs Awards 2025 diharapkan dapat mendorong lahirnya kajian-kajian, policy brief maupun artikel artikel ilmiah yang berkualitas sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tajam, kontekstual dan berdampak terhadap Masyarakat Indonesia.” tegas Prof. Asnawi.

Lebih lanjut Prof. Asnawi mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi SiBijasKs Awards 2025. “Kirimkan karya tulis terbaik Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam perbaikan kesehatan di negeri tercinta ini, khususnya dalam rangka perbaikan status gizi balita, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.” tegas Prof Asnawi.

Pada sesi penyampaian materi, Puspa kembali memaparkan hasil SSGI 2024. Ia menjelaskan bahwa survei ini mencakup 38 provinsi, 510 kabupaten/kota, dengan total hampir 300 ribu balita sebagai sampel.

“SSGI 2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai status gizi, termasuk faktor risiko stunting, mulai dari asupan gizi, sanitasi, imunisasi, hingga perlindungan sosial. Data ini menjadi landasan penting dalam penyusunan intervensi gizi yang lebih terarah,” ungkap Puspa

Selanutnya dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan lomba yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat, Nirmala Ahmad Mak’ruf, SKM, MSi. 

“Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menerjemahkan data gizi menjadi intervensi kesehatan yang berdampak, menyebarluaskan temuan dari SSGI 2024 dalam format yang mudah diakses dan ditindaklanjuti, mendorong konsep inovatif dan pemikiran strategis dalam mengatasi tantangan gizi melalui Advanced Analysis Challenge, serta memperkuat kapasitas para profesional kesehatan, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam analisis data dan penulisan ilmiah melalui workshop,” ujar Mak’ruf

Selanjutnya Mak’ruf menekankan beberapa aspek penilaian SiBijaks Awards 2025 diantaranya, seleksi konsep proposal terbaik berdasarkan kriteria, relevansi dengan tema, kejelasan dan kelengkapan, kesesuaian metodologi, novelty atau inovasi dan signifikansi atau potensi dampak.

SiBijaKs Awards 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, aplikatif, dan berdampak nyata bagi perbaikan status gizi serta pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Kompetisi terbuka untuk diikuti oleh seluruh masyarakat, oleh sebab itu melalui kesempatan ini panitia mengundang semua pemerhati kesehatan untuk mengakses informasi mengenai SiBijaKs Awards 2025 melalui website BKPK https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ dan kanal media sosial lainnya. (Penulis: Nowot Raharjo Editor Timker HDI)

Jakarta-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan ASEAN Car Free Day (ASEAN CFD) di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu (14/9). Kegiatan ini merupakan sarana kampanye hidup sehat dan aktif dengan mendukung kesehatan lingkungan serta perwujudan komitmen Indonesia dalam mendukung kampanye hidup sehat di kawasan ASEAN.

ASEAN CFD merupakan inisiatif Indonesia yang diluncurkan tahun 2018 sebagai implementasi kegiatan kerja sama ASEAN untuk Promoting Healthy Lifestyle. Selanjutnya kegiatan ASEAN CFD juga didorong dapat dilakukan di masing-masing negara anggota ASEAN.

Tema ASEAN CFD tahun ini adalah “Inclusive Moves, Sustainable Grooves” atau“Gerakan Inklusif yang Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan semangat keterlibatan semua kalangan masyarakat tanpa memandang usia, kemampuan fisik, jenis kelamin, atau latar belakang sosial budaya serta menyampaikan pentingnya kebiasaan hidup aktif yang berkelanjutan dan seimbang.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono diikuti oleh Sekretaris Jenderal ASEAN San Lwin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Ketiganya menyinggung soal pentingnya melakukan aktivitas fisik dan menerapkan pola gaya hidup sehat sebagai cara untuk mencegah timbulnya penyakit tidak menular.

“Kesehatan bukan pilihan, kesehatan adalah keharusan. Mulai sekarang olahraga menjadi suatu keharusan untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Dengan berjalan kaki, berenang, senam taichi atau olahraga apa saja bisa mencegah timbulnya penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dsb,” ujar Prof. Dante.

Dijelaskan Prof. Dante bahwa penyakit Stroke, Diabetes dan Hipertensi adalah beberapa penyakit tidak menular penyumbang angka kematian terbesar di Indonesia. Oleh karena itu Kemenkes berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan upaya promotif dan preventif dengan cara berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 45 menit dilakukan 3 hingga 4 kali dalam seminggu

“Mari kita gencarkan semangat untuk kegiatan promotif preventif demi menjaga kesehatan kita untuk investasi masa depan,” pungkas Prof. Dante.

Sekretaris Jenderal ASEAN San Lwin menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia yang terus berkomitmen dan memimpin ASEAN dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular serta mempromosikan gaya hidup sehat.

“Kegiatan ini mendemonstrasikan pentingnya kerja sama yang vital antar berbagai sektor, mulai dari pemangku kepentingan hingga masyarakat lokal kami bekerja bahu membahu di negara masing-masing untuk mempromosikan gaya hidup sehat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit,” ujar San Lwin.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno mengatakan bahwa sehat berarti bahagia. Definisi sehat bukan hanya secara fisik tetapi juga mental.

“Be healthy is be happy. ASEAN CFD bukan hanya dimaksudkan untuk menghentikan lalu lintas kendaraan. CFD adalah membuka jalan bagi kita semua untuk jalan bersama sehat bersama-sama. Bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Bukan hanya sehat tapi juga bahagia,” ujar Prof. Pratikno.

Kegiatan ASEAN CFD dimeriahkan dengan beberapa aktivitas yaitu fun walk, zumba, senam taichi, dan edukasi kesehatan seperti Cek Kesehatan Gratis, pojok skrining kesehatan jiwa, serta pojok konsultasi kesehatan olahraga.

Selain dihadiri oleh perwakilan tetap negara anggota ASEAN untuk ASEAN, ASEAN Secretariat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan pemerintah DKI Jakarta kegiatan ini juga dihadiri perwakilan negara mitra untuk ASEAN seperti Jepang, Inggris, dan Kanada serta Organisasi Internasional seperti WHO dan FAO. (Penulis: Kurniatun Karomah Editor Timker HDI)