Jakarta – Mulai tahun 2025, Pemerintah meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau lebih dikenal sebagai Cek Kesehatan Gratis (CKG). Inisiatif baru ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui skrining di komunitas untuk mencegah penyakit serius, yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas. CKG juga ditetapkan sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh presiden.

Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan Webinar Koordinasi Pembinaan Wilayah kelima dengan topik “Peran Akademisi dalam Analisis CKG.” (28/8/2025)

Dalam webinar tersebut, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, menyampaikan bahwa CKG bertujuan mengubah paradigma masyarakat dari “paradigma sakit” menjadi “paradigma sehat”, serta menanamkan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan. Asnawi juga menyoroti bahwa meskipun partisipasi masyarakat untuk mengikuti CKG semakin tinggi, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar cakupan CKG mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut data per 27 Agustus 2025 yang dipaparkan oleh Roy Himawan, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, diperoleh data pendaftar CKG sebanyak 22.729.421 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.362.570 (94%) telah dilayani, dan 16.166.446 (76%) telah selesai dilayani. Adapun tiga provinsi dengan jumlah peserta CKG terlayani tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Peran Akademisi dan Tantangan yang Dihadapi

“Kementerian Kesehatan menaruh harapan besar kepada poltekes, universitas, institusi pendidikan kesehatan untuk lebih berperan dalam beberapa hal terutama bagaimana strategi meningkatkan partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program CKG ini di lapangan,” ujar Asnawi. Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi diharapkan dapat membantu merancang strategi komunikasi dan pendekatan komunitas untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Asnawi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan melakukan CKG, di antaranya adalah perasaan sehat sehingga tidak merasa perlu diperiksa, serta rasa takut mengetahui jika ternyata memiliki faktor risiko atau penyakit.

“Nah, ini beberapa challenge untuk bahan bapak ibu semuanya mencari, mendiskusi, melakukan kajian riset bagaimana strategi mengubah paradigma masyarakat kita,” ajak Asnawi kepada para peserta.

Asnawi juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh Kampus Universitas Indonesia Maju (UIMA) dengan Puskesmas setempat untuk CKG bagi mahasiswa baru. Kolaborasi ini dinilai dapat membantu meningkatkan capaian CKG. Hal ini juga sejalan dengan harapan Dinas Kesehatan selaku pelaksana program CKG terhadap peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung capaian CKG.

Nur Rizki Ramadhani, perwakilan UIMA mengatakan bahwa data mahasiswa tersebut rencananya akan dijadikan sebagai data dasar dan pemantauan berkala kesehatan mahasiswa. Ke depannya data tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian penelitian dosen untuk memahami kesehatan mahasiswa sebagai kelompok usia produktif.

Iwan Ariawan, akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa berdasarkan pedoman CKG, orang berusia di atas 40 tahun yang terdiagnosis hipertensi atau diabetes melitus (DM) seharusnya menjalani pemeriksaan lanjutan risiko kardiovaskuler, seperti profil lipid, EKG, dan fungsi ginjal (melalui ureum dan kreatinin).

Namun, dari 1.069.659 orang berusia di atas 40 tahun yang terdiagnosis hipertensi atau DM hingga awal Juni 2025, hanya sedikit yang mendapatkan pemeriksaan lanjutan tersebut, yaitu profil lipid (23%), EKG (14%), dan fungsi ginjal (16,66%).

“Tentunya ini menimbulkan kerugian pada orang itu sendiri karena tidak lanjut assessment untuk risiko penyakit kardiovaskulernya,” ujar Iwan. Ia melanjutkan, “Dan untuk Kesehatan Masyarakat juga, karena kita tidak bisa menginterpretasikan risiko penyakit kardiovaskuler di populasi seperti apa.”

Iwan juga menyoroti bahwa ketepatan sasaran pemeriksaan profil lipid, EKG, dan fungsi ginjal masih kurang baik. Separuh dari orang yang diperiksa salah satu dari ketiga pemeriksaan ini tidak tepat sasaran (berusia kurang dari 40 tahun, tidak menderita hipertensi, dan tidak menderita DM). Hal tersebut perlu diteliti untuk studi implementasi.

Meskipun CKG terbukti efektif mendeteksi kasus hipertensi, diabetes melitus, dan faktor risikonya, temuan ini hanya memberikan manfaat optimal jika diikuti dengan cakupan tindak lanjut yang tinggi dan berkualitas.

Kesenjangan Partisipasi dan Kolaborasi

Asnawi juga mengungkapkan adanya kesenjangan partisipasi yang sangat tinggi antar wilayah, yang terlihat dari angka cakupan CKG di berbagai daerah. Oleh karena itu, pembinaan wilayah dan keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Roy Himawan menambahkan bahwa setelah tahap persiapan, para pembina wilayah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan CKG, baik dalam peningkatan kapasitas, perhitungan kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pencatatan dan pelaporan, identifikasi dan pendampingan terhadap tantangan, serta koordinasi lintas sektor dan mitra pembangunan.

“Pada tahap monev tentunya ini yang kami harapkan. Dukungan Bapak Ibu pembina wilayah untuk bersama-sama memantau hasil pelaksanaan dan kita berkoordinasi dalam melaporkan hasilnya untuk dapat dievaluasi secara rutin,” ujar Roy.

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pembina dan koordinator wilayah binwil Kementerian Kesehatan, pendamping program binwil Kementerian Kesehatan, kepala dinas provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia, akademisi Poltekkes se-Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), serta masyarakat umum. (Penulis: Evi Suryani  Editor: Timker MIK)

Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri menerima kunjungan konsultatif dari Tim European Union Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (EU CBRN) Project 98 (25-27/8) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama teknis lintas sektor yang bersifat sukarela dan berbasis kebutuhan (needs-based), dengan tujuan utama memperkuat kapasitas nasional dalam kesiapsiagaan dan respons medis terhadap insiden CBRN.

Kegiatan dimulai dengan Orientation Meeting dan diskusi lintas sektor yang diselenggarakan di Ruang Siwabessy, Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Delegasi Uni Eropa, dan Tim Project 98, serta institusi nasional yang memiliki peran strategis dalam penanganan insiden CBRN, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing institusi menyampaikan paparan mengenai struktur, kapasitas, dan peran mereka dalam sistem kesiapsiagaan nasional.

Selama tiga hari, Tim EU CBRN bersama perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas strategis, antara lain Pusat Krisis Kesehatan dan Health Emergency Operation Center (HEOC), Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Public Health Emergency Operation Center (PHEOC), Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BB Labbiokes), RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Kampus Cilandak, dan RSUP Fatmawati. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas, kebutuhan pelatihan, serta potensi pengembangan kurikulum nasional untuk Master of Trainers CBRN.

RSUP Fatmawati diposisikan sebagai calon custodian kurikulum pelatihan Project 98, dengan harapan pelatihan dapat diintegrasikan ke dalam sistem Continuing Professional Development (CPD) nasional. Kunjungan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, seperti pengembangan kurikulum pelatihan lintas sektor, integrasi modul CBRN ke dalam pelatihan epidemiologi dan FETP nasional, penguatan peran PHEOC sebagai pusat komando krisis kesehatan, serta peningkatan kapasitas laboratorium dan pelatihan berbasis simulasi.

Selain itu kunjungan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pelatihan Train-the-Trainer pada tahun 2026–2027, dengan dukungan penuh dari Tim EU CBRN dalam bentuk pengembangan bahan ajar, pendampingan teknis, dan penyediaan peralatan medis darurat. Kementerian Kesehatan menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa melalui Project 98 dan kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri sebagai National Focal Point. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus berlanjut dalam bentuk pelatihan, riset kebijakan, dan penguatan sistem kesehatan nasional yang tangguh terhadap ancaman CBRN. (Penulis: Edi Purwanto, Pusjak Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, Editor: Timker HDI)

Tangerang– Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (27/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan.

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, selaku Ketua Tim Kunspek, dan turut didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Prof.  Asnawi Abdullah.  Hadir pula mitra kerja Komisi IX lainnya, yaitu BPJS Kesehatan dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

Acara dibuka dengan sambutan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Haryono Hasan, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

“Bagi kami, kedatangan Komisi IX DPR RI menjadi vitamin sekaligus booster untuk terus menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan merupakan amanat UUD 1945 dan menjadi bentuk nyata pelayanan publik di Kota Tangerang khususnya, dan di Indonesia pada umumnya,” ujar Haryono.

Lebih lanjut, Haryono menegaskan bahwa Pemkot Tangerang terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Salah satu upaya nyata adalah pelaksanaan PKG yang kami harapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Charles Honoris menekankan pentingnya program PKG sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. “PKG adalah salah satu program quick wins di bidang kesehatan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan 36% penduduk, atau sekitar 102 juta orang, mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2025,” jelas Charles.

Ia menambahkan, sejak kick off pada 10 Februari 2025, capaian program menunjukkan proggres signifikan. “Hingga Agustus 2025, PKG telah menjangkau sekitar 27 juta orang. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. dr. Dini Anggraini, MM, menjelaskan bahwa Pemkot Tangerang telah melakukan langkah optimalisasi pelaksanaan PKG. “Pada 10 Maret 2025 kami menerbitkan SK Kadinkes No. 33/2025 tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Selain itu, seiring adanya kebijakan baru, PKG tidak hanya dilakukan saat hari ulang tahun, tetapi juga dalam bentuk PKG Komunitas, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan OPD terkait, ruang publik, event masyarakat, hingga perusahaan atau pabrik,” jelas Dini.

Selanjutnya Dini menyampaikan bahwa capaian PKG sampai 26 Agustus 2025 telah diperiksa sebanyak 11.2578 orang dari yang mendaftar sebanyak 13.8389 orang. Sedangkan untuk PKG anak sekolah sejak Juli 2025 dari sasaran 337.659 siswa di Kota Tangerang capaian sampai dengan 25 Agustus 2025 adalah 69.337 siswa atau sekitar 20,5%.

Dalam pelaksanaan PKG Kota Tangerang ada  beberapa masalah yang dihadapi diantaranya keterbatasan SDM Kesehatan, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat tidak sakit, NIK yang tidak ditemukan pada ASIK CKG dan belum terintegrasinya antara e-pus dengan ASIK CKG.  

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinkes Kota Tangerang menyiapkan sejumlah strategi untuk peningkatan pencapan pelaksaan PKG diantaranya melibatkan jejaring Puskesmas (nakes dari klinik swasta) untuk membantu dalam pelaksanaan PKG, meningkatkan sosialisasi kepada kader dan lintas sektor pada saat lokakarya mini, aktif mendatangi masyarakat di luar puskesmas dengan bantuan kader atau mengadakan event di tempat umum serta menginput hasil pemeriksaan skrining dan Posyandu ke dalam ASIK CKG agar data terintegrasi.

Dini mengarisbawahi bahwa peran kader sangat membantu dalam pelaksanaan PKG Kota Tangerang, “Dinas Kesehatan melibatkan kader untuk menjadi agen penyampaian  PKG sehingga untuk Puskesmas Karawaci Baru nomor 2 di kota Tangerang yang tertinggi cakupannya, ” tegas  Dini

Kepala Puskesmas Karawaci Baru dr. Dece Feriyeni, MKM menambahkan bahwa, “Kunjungan PKG rata-rata 20 orang perhari dan  saat ini  capaiannya 7,2%. Ini gabungan dari PKG warga umum dan  PKG sekolah,” ujarnya.

Selanjutnya rombongan Komisi IX DPR RI meninjau langsung layanan kesehatan di Puskesmas Karawaci Baru yang telah berstatus akreditasi paripurna. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI diharapkan dapat menghimpun data, masukan, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PKG di daerah, sekaligus memastikan tercapainya target nasional pembangunan kesehatan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. (Penulis Irwan Fazar Wibowo, Editor Timker HDI)

Jakarta – Sebanyak 70 mahasiswa program Doktor dan Pasca Sarjana Universitas Strada Indonesia (USI) Kediri, Jawa Timur berkunjung ke kantor Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (25/8). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana data-data disajikan sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis bidang kesehatan.

Disambut oleh Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi, Grace Lovita Tewu di Ruang Ars Longa, mahasiswa yang berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Keperawatan ini berkumpul di ruang Arslonga untuk mendengarkan kuliah umum yang akan disampaikan langsung oleh Kepala BKPK. Dalam sambutannya Vita menyampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa USI untuk memperkaya wawasan akan kebijakan kesehatan. Dikatakannya bahwa BKPK terbuka apabila para mahasiswa dan dosen membutuhkan data-data survei kesehatan berskala nasional untuk penyusunan skripsi, thesis, ataupun disertasi.

Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah dalam paparannya yang berjudul Pengenalan Kebijakan Kesehatan melalui Health Policy Reform & Rencana Induk Bidang Kesehatan mengatakan bahwa Kemenkes banyak melakukan kebijakan-kebijakan baru atau Reformasi. Reformasi ini diterjemahkan ke dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK dihadirkan untuk menjawab tantangan pembangunan sistem ketahanan kesehatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Disebutkan Prof. Asnawi bahwa visi Kemenkes sejalan dengan visi Presiden yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Peran kesehatan dalam mewujudkan Indonesia Emas pun sangat vital.

Tiga dari delapan program hasil terbaik cepat (Quick Win) pemerintah adalah di bidang kesehatan yaitu menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan membangun Rumah Sakit lengkap dan  berkualitas di Kabupaten.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau lebih populer disebut Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal.

Dalam kesempatan ini  Prof. Asnawi berpesan agar mahasiswa USI juga turut menyukseskan 3 program Quick Win bidang kesehatan, terutama program CKG. Dikatakan Asnawi perlu dorongan dari mahasiswa USI agar tingkat partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam pelaksanaan CKG meningkat.

“Program CKG adalah program terbesar yang pernah dilakukan Kemenkes karena menargetkan 280 juta penduduk Indonesia. Kami mengharapkan USI mengambil peran dalam program CKG di Provinsi Jawa Timur. Berikan kontribusi terbaik USI agar program CKG dapat dilaksanakan dengan baik dan bagaimana agar hasil CKG ini bisa membangun kebijakan pemerintah Jawa Timur,” seru Prof. Asnawi.

Terkait data-data yang dimiliki BKPK, Asnawi juga menghimbau agar mahasiswa USI dapat memanfaatkannya untuk penelitian. Dikatakan Asnawi bahwa BKPK mendukung mahasiswa yang akan melakukan penelitian thesis atau disertasi dalam mendapatkan data-data kesehatan seperti hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Senada dengan Asnawi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Dosen Pascasarjana Ratna Wardani yang memimpin kunjungan ini juga mengharapkan mahasiswa dapat mengambil banyak pelajaran dari kunjungannya ke BKPK. Dikatakan Ratna banyak mahasiswa USI yang penelitiannya terkait dengan gizi. Setelah mendapatkan ilmu terkait kebijakan kesehatan Ratna berharap mahasiswa mendapat ide-ide apa yang bisa dikembangkan untuk pendidikan dan ditempat dimana mahasiswa berada.

Selain mendapat kuliah umum tentang kebijakan kesehatan, dalam kunjungannya ke BKPK mahasiswa USI juga berkesempatan mengunjungi Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK. (Penulis: Kurniatun Karomah Editor: Timker HDI)

Jakarta – Kementerian Kesehatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di halaman kantor Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta. (17/08/2025).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir pula Wakil Menteri Kesehatan beserta seluruh pejabat eselon I diantaranya Kepala BKPK, Asnawi Abdullah beserta Sekretaris dan para Kepala Pusat Kebijakan.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan hikmat, diawali dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih, pembacaan teks Proklamasi oleh Menteri Kesehatan dan mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan dengan iringan paduan suara.

Sebanyak kurang lebih 50 pegawai Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut serta memeriahkan upacara dengan mengenakan beragam pakaian adat daerah penuh warna.

Peringatan HUT RI ke-80 ini menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk meneguhkan komitmen dalam membangun bangsa melalui berbagai program unggulan atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah diantaranya Cek Kesehatan Gratis, Upaya Pemberantasan Tuberkulosis hingga dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis.

Sektor kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia maju dan berdaya saing. Seluruh jajaran Kementerian Kesehatan siap untuk memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta berinovasi guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (penulis: Ahdiyat Firmana) 

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyampaikan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 untuk 102 Kabupaten/Kota secara hybrid pada Kamis (7/8). Diseminasi Hasil SSGI 2024 sebelumnya telah dilaksanakan oleh BKPK pada bulan Mei lalu. Namun oleh karena beberapa hal sejumlah wilayah masih memerlukan analisis lanjut.

Kepala BKPK Asnawi Abdullah mengatakan adanya masalah validitas data SSGI 2024 pada 102 Kabupaten/Kota menyebabkan perhitungan (estimasi) prevalensi stunting, berat badan kurang dan gizi kurang tidak dapat dilakukan secara langsung berdasarkan data yang ada. Sehingga harus digunakan pemodelan statistik yang validitasnya baik untuk perhitungannya.

“Analisis lanjut yang dilakukan untuk beberapa wilayah tersebut menggunakan metode Small Area Estimation (SAE). Metode tersebut dipilih karena dapat merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran,” ujar Asnawi.

Lebih lanjut dijelaskan Asnawi untuk mengatasi stunting membutuhkan strategi inovatif dan berbasis data akurat. Data SSGI 2024 diharapkan Asnawi akan menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program pencegahan stunting yang lebih efektif.

“Perlu diingat bahwa data hanyalah sebagian dari solusi. Keberhasilan kita juga sangat bergantung pada keberhasilan implementasi di lapangan. Saya berharap melalui forum ini didapatkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan gizi di wilayah masing-masing,” tutur Asnawi.

Iwan Ariawan pakar dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa SAE adalah teknik statistik untuk menghasilkan estimasi parameter pada area kecil atau subpopulasi dengan ukuran sampel yang kecil, di mana data sampel tidak cukup besar atau terdapat masalah validitas data.

Dijelaskan Iwan teknik SAE memanfaatkan informasi tambahan dari sampel yang lebih besar atau variabel lain yang berhubungan untuk memperoleh estimasi yang lebih presisi pada tingkat lokal, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran di wilayah kecil atau terbatas.

Sementara itu Susianto dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa SAE adalah metode pendugaan tidak langsung untuk memperoleh nilai estimasi parameter yang reliabel pada level sub populasi (area atau domain) dimana ukuran sampelnya tidak cukup bahkan tidak ada sampelnya sama sekali. 

Seperti halnya sebuah metode, metode SAE juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SAE diantaranya adalah efektif dalam ukuran sampel sehingga dapat memperkecil biaya survei, selain itu dengan anggaran yang ideal sampel dapat dibreakdown untuk level area yang lebih kecil serta efisien dalam hasil dugaaan (standar error kecil). 

“Kekurangan teknik SAE yaitu sulit diperoleh peubah penyerta yang bersumber dari sensus atau catatan administrasi yang tidak mengandung kesalahan pengukuran. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan peubah penyerta dari hasil survei,” jelas Susianto.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Siwabessy, Kantor Kementerian Kesehatan ini mengundang stakeholder pusat dan para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk wilayah-wilayah yang data status gizinya belum dipublikasikan. Diantara stakeholder pusat yang hadir adalah Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pakar SSGI 2024.

Sementara dari perwakilan daerah yang hadir secara luring diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu; perwakilan dari Dinas Kesehatan Aceh Barat, DI Aceh; perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Riau; perwakilan dari Dinas Kesehatan Tanah Laut, Kalimantan Selatan; dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Dengan disampaikannya hasil penghitungan prevalensi status gizi pada 3 provinsi dan 102 Kabupaten/Kota hari ini maka data status gizi SSGI 2024 telah lengkap. Kementerian Kesehatan berharap data tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya baik untuk perencanaan  program kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Pusjak UK)

KOTA TANGERANG SELATAN – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekolah resmi dimulai secara serentak pada 4 Agustus 2025, kegiatan ini bertujuan menjangkau 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk deteksi dini potensi penyakit dan membangun budaya hidup sehat sejak dini. Salah satu lokasi pelaksanaan CKG sekolah yang ditinjau hari ini adalah SMAN 6 Kota Tangerang Selatan. Peninjauan dilakukan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes) Prof. Asnawi Abdullah.

Kegiatan CKG di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan melibatkan 378 siswa kelas X dari total 1225 siswa yang akan mengikuti serangkaian pemeriksaan, termasuk tes kebugaran, skrining, dan pemeriksaan kesehatan umum. Kegiatan hari ini dimulai dengan senam pagi bersama dan Aksi Bergizi yang mencakup sarapan bersama serta minum tablet tambah darah. Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga Desember 2025 di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program CKG Sekolah merupakan upaya pemerintah untuk proaktif menjemput bola dalam memastikan kesehatan anak-anak. “Hari ini pemerintah jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA dan yang sederajat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program ini adalah kelanjutan dari CKG yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 yaitu untuk masyarakat di Puskesmas.

Deteksi dini melalui CKG diharapkan dapat menindaklanjuti temuan awal potensi penyakit pada siswa. Contohnya, ditemukan beberapa siswa dengan masalah gigi dan tekanan darah tinggi, yang memerlukan edukasi dan penanganan lebih lanjut dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. “Jadi temuan-temuan awal yang bisa kemudian ditindaklanjuti supaya tidak semakin buruk di kedepan hari”, ungkapnya lebih lanjut. Hasan Nasbi menekankan pentingnya anak-anak sejak dini dilakukan deteksi awal. Deteksi awal ini untuk mengetahui potensi penyakit yang bisa berbahaya agar bisa ditangani secepat mungkin sehingga tidak jadi berbahaya.

Selain Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala BKPK Kemenkes Prof. Asnawi Abdullah, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Aprhiandi, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Kepala Sekolah SMAN 6 Pamulang Yanto, dan Kepala Puskesmas Pamulang dr. Fitria Oriza dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Prof. Asnawi menekankan bahwa program CKG ini bertujuan mengubah paradigma kesehatan, dari berobat saat sakit menjadi pemeriksaan rutin saat sehat. “Kesehatan gratis ini sebenarnya satu program untuk mengubah paradigma kita. Paradigma yang biasanya kita datang ke pelayanan kesehatan ketika sakit. Nah sekarang kita mau mengubah paradigma datang ke fasilitas kesehatan ketika kita sehat,” jelasnya.

Prof Asnawi selanjutnya menjelaskan bahwa program ini untuk mengetahui ada atau tidaknya faktor risiko. “Melalui program CKG di sekolah ini, apabila punya faktor risiko tentu bisa dikurangi dan dikendalikan. Selain itu juga ingin menemukan penyakit sedini mungkin, sehingga bisa melakukan pengobatan sehingga tidak menimbulkan penyakit yang lebih parah di masa yang akan datang,” tuturnya lebih lanjut.

Program CKG Sekolah mencakup 14 jenis pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMA usia 16-17 tahun, termasuk status gizi, merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, talasemia, anemia remaja putri, telinga, mata, gigi, jiwa, hati (hepatitis B dan C), dan kesehatan reproduksi. Untuk persiapan, Puskesmas berkoordinasi dengan sekolah 7 hari sebelum pelaksanaan, sementara siswa atau orang tua mengisi kuesioner skrining mandiri H-7.

Target sasaran CKG Anak Sekolah adalah 53.844.419 peserta didik dari 282.317 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SLB, dan pesantren. Program ini juga menyasar anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah dan tenaga pendidik. Koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Sosial menjadi kunci keberhasilan program ini. (Penulis Ali/Edit Pusjak UK/Timker HDI)

Jakarta – Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan yang digagas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali mengadakan webinar yang membahas isu-isu kebijakan di unit utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa (29/7) secara daring. Di seri ke 5 ini narasumber dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Rokominfo) dan Pusat Krisis Kesehatan dihadirkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengelola isu kebijakan di unit kerjanya. Selain itu untuk menambah wawasan para Anjak mengenai isu kebijakan di BKPK sendiri dihadirkan pula Koordinator Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 untuk memaparkan hasil SSGI dan pemanfaatan datanya.

Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi Dwi Handriyani dalam paparannya mengenai Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kesehatan mengatakan bahwa hulu komunikasi adalah manajemen isu. Manajemen isu diperlukan untuk mencegah hal-hal yang mencoreng nama baik instansi. Dalam manajemen isu ada proses untuk mengidentifikasi kemudian menganalisis dan mengolah isu-isu yang berpotensi mengancam reputasi.

“Manajemen isu itu bagian dari pra-krisis, kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat nama instansi kita tercoreng maka diperlukan manajemen isu. Manajemen isu publik itu penting karena sebagai hulunya komunikasi akan mendukung program dan kebijakan,” ujar Dwi.

Lebih lanjut dipaparkan Dwi dalam melakukan manajemen isu publik Rokominfo menggunakan media monitoring atau pemantauan pada media massa maupun media sosial. Pemantauan isu Kemenkes dan isu-isu kesehatan yang tengah tren di media dilakukan dan dilaporkan setiap hari.

Ketua Tim Kerja Pencegahan Mitigasi Kesiapsiagaan dan Kesehatan Matra,  Widiana Agustin dalam paparannya mengenai kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatanmengatakan bahwa penanganan bencana masuk sebagai salah satu indikator di dalam transformasi sistem kesehatan. Pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan menyebutkan upaya untuk memperkuat ketahanan tanggap darurat.

Dijelaskan Widiana bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat berisiko tinggi terhadap kejadian bencana. Bencana akan menimbulkan berbagai dampak dan salah satu dampak terbesar yang dirasakan selain ekonomi adalah dampak kesehatan.

“Program-program yang kita laksanakan saat ini semua untuk mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan, untuk memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi situasi darurat krisis kesehatan,” tutur Widiana.

Dijelaskan Widiana bahwa pandemi Covid-19 banyak sekali memberikan pelajaran terhadap peningkatan penguatan sistem ketahanan nasional. Pada saat pandemi sistem kesehatan nasional ternyata tidak sekuat dan setangguh yang dibayangkan. Itulah yang akhirnya menyadarkan Kemenkes untuk bertransformasi, bagaimana caranya untuk mengurangi resiko jika terjadi bencana atau krisis kesehatan di masa depan.

Ditegaskan oleh Widiana disini bahwa manajemen penanganan krisis bukan hanya dilakukan pada situasi darurat saat terjadi bencana. Kegiatan-kegiatan justru banyak dilakukan pada pra-krisis sebelum terjadi bencana untuk mengurangi resiko. Sehingga ketika terjadi krisis kesehatan diharapkan sudah kuat dan tangguh karena sudah ditingkatkan kapasitasnya.

“Yang menjadi tujuan utama kita adalah upaya pengurangan resiko krisis kesehatan. Jadi kita banyak melakukan kegiatan pada pra-krisis, kita tingkatkan kapasitasnya agar kalau terjadi bencana atau krisis kesehatan dampaknya tidak besar,” ujar Widiana.

Sementara itu Koordinator Survei Status Gizi Indonesia, Tetra Fajarwati dalam paparannya mengenai Kebijakan Survei Status Gizi Indonesia mengatakan bahwa hasil SSGI dapat dimanfaatkan untuk perbaikan program-program ke depan dan pembuatan kebijakan-kebijakan lain. Diungkapkan Tetra selama ini sudah banyak instansi yang memanfaatkan data dari survei-survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

“SSGI adalah upaya Kementerian Kesehatan untuk menyediakan data stunting dari tingkat nasional sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Data stunting dapat dimanfaatkan selain untuk memonitor progres dan perbaikan program juga dapat digunakan sebagai dasar pemberian insentif fiskal tahunan daerah,” papar Tetra.

Dijelaskan Tetra bahwa diluar Kementerian kesehatan data stunting digunakan untuk pengalokasian sumber daya oleh Kemenko PMK, dipakai untuk penentuan lokasi prioritas dan pemberian insentif fiskal tahunan bagi daerah oleh Kementerian Keuangan, serta digunakan daerah untuk membuat kebijakan atau program percepatan penurunan stunting.

Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati dalam sambutannya mengatakan bahwa komunitas belajar Anjak kesehatan adalah suatu wadah untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik-praktik baik dalam menganalisis berbagai isu kebijakan. Etik mengharapkan melalui forum ini para Anjak kesehatan dapat saling belajar karena saat ini peran Anjak menjadi lebih vital.

“Kompleksitas tantangan kesehatan yang kita hadapi sekarang ini sangat membutuhkan kapasitas analis kebijakan yang tidak biasa. Peran analis kebijakan menjadi semakin vital tidak hanya sebagai penerjemah data tapi juga sebagai jembatan penerjemah data menjadi keputusan atau kebijakan. Saya harapkan forum ini menjadi sebuah ruang yang menyatukan pemikiran kritis para analis kebijakan yang sudah berpengalaman di bidangnya,” ujar Etik. (Penulis: Kurniatun Karomah)