Jakarta, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional di Ruang Arslonga BKPK pada Selasa (26/11). Sebanyak lima orang Pejabat Fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu tiga orang dari BKPK dan dua orang dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta. Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menyampaikan ucapan selamat kepada lima orang Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.
“Saya mengucapkan selamat dan saya berharap para Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan keahliannya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, serta dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing” ucap Etik.
Pada momentum ini juga Etik menekankan “Saya berharap agar saudara dapat melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Tunjukkanlah diri Saudara sebagai ASN yang BerAKHLAK dan bangga melayani bangsa yang selalu berorientasi terhadap Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, ini adalah core values ASN sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN” ungkap Etik.
Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lembaga negara merumuskan budaya kerja baru yang berbasis pada core values tersebut. Terdapat 3 (tiga) tema budaya yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu Eksekusi Efektif, Cara Kerja Baru, dan Pelayanan Unggul. Pejabat Fungsional yang dilantik yaitu
dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung, MPH sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda Pada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
dr.Dewi Kristanti, M.Epid sebagai Dokter Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Dewi Supriyani, SE sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Retno Pujiati, S.Sos sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Unit Kerja Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso
Wilujeng, S.Kom sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Unit Kerja Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso
Selamat bertugas kepada lima orang pejabat fungsional yang baru saja dilantik, semoga dapat memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. (Penulis Yuliana?Edit Timker HDI)
Bogor– Negara anggota ASEAN telah sepakat untuk mendirikan ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) yang terdiri dari 3 Center di 3 negara berbeda yaitu Vietnam (Prevention and Preparedness), Indonesia (Detection and Risk Assesment), dan Thailand (Respons). Sebagai persiapan pendirian ACPHEED di Indonesia, Kementerian Kesehatan dan tim leadership berkolaborasi dengan US Centres for Disease Control and Prevention (US CDC) menyelenggarakan kegiatan Benchmarking dan Focus Group Discussion (FGD) pada 25-29 November 2024.
ACPHEED digagas saat penyelenggaraan ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) ke-15 di Bali pada bulan Mei 2022. ACPHEED memiliki visi memperkuat kemampuan kawasan ASEAN sebagai pusat keunggulan dan pusat sumber daya regional. Misi tersebut sejalan dengan kebutuhan mendesak ASEAN untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, mendeteksi, dan merespons keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit baru yang dapat menjadi pandemic di kawasan ASEAN.
Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko (Detection and Risk Assesment). Sebagai langkah persiapan, Kementerian Kesehatan membentuk tim leadership and preparatory dengan dukungan teknis dan finansial dari WHO. Tim ini bertujuan untuk mendukung peran Indonesia sebagai tuan rumah ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko serta mempersiapkan fondasi organisasi dan operasionalisasi ACPHEED.
Sejak Oktober 2023 tim ini telah secara aktif berkolaborasi dengan WHO SEARO dan WHO Indonesia. Selain itu tim ini juga telah menyiapkan dokumen-dokumen strategis seperti teori perubahan, kerangka kerja, rencana kerja dan peta jalan.
Perkembangan terbaru atas persiapan Indonesia sebagai tuan rumah ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko adalah pengembangan kerangka kerja, organogram, peta jalan lima tahun dan rencana kerja, serta teori perubahan, yang bekerja sama dengan berbagai mitra. Selain itu ada pula usulan pelaksanaan konsultasi mengenai pendefinisian jaringan laboratorium dan komponen pengawasan lokasi.
Untuk memfasilitasi usulan pelaksanaan pertemuan konsultasi mengenai pendefinisian jaringan laboratorium dan komponen surveilans maka diadakan acara Benchmarking dan Focus Group Discussion (FGD). Benchmarking dilakukan dengan organisasi regional di bidang pengendalian penyakit (CDC) serta institusi dan mitra ASEAN yang terkait, sementara FGD dilakukan untuk identifikasi kapasitas dan kebutuhan penguatan kapasitas negara-negara ASEAN serta mendapatkan input untuk penyusunan strategic plan.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira yang berkesempatan membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan ini mempertemukan para ahli terkemuka dari CDC regional, negara-negara anggota ASEAN dan mitra seperti WHO, untuk berbagi wawasan mengenai bagaimana memajukan kapabilitas kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi.
Menurut Liza dengan mengeksplorasi struktur dan strategi dari CDC, kawasan ASEAN dapat membangun ACPHEED sebagai pusat keunggulan dan pusat sumber daya regional, dengan memperdalam pemahaman tentang lanskap global dan memandu operasionalisasi yang efektif.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen komprehensif yang mengkonsolidasikan pengetahuan dan wawasan bersama, memberikan fondasi yang kuat untuk operasional ACPHEED di masa depan. Diskusi yang dilakukan akan berpusat pada jaringan laboratorium, pengawasan, berbagi informasi, analitik, peningkatan kapasitas, dan inovasi untuk meningkatkan deteksi dan penilaian risiko,” ujar Liza pada Senin (25/11).
Dalam kesempatan ini Liza juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan jaringan laboratorium yang saling terhubung yang terdiri lebih dari 14.000 fasilitas, termasuk laboratorium klinis, kesehatan masyarakat, rumah sakit, penelitian, dan universitas. Jaringan ini, yang terintegrasi melalui Sistem Informasi SATUSEHAT, telah meningkatkan kemampuan deteksi dini, pengawasan, dan respons, serta menyediakan model untuk memperkuat ketahanan regional.
Liza mengharapkan pertemuan ini membawa hasil yang positif bagi upaya kolektif ASEAN dalam memperkuat ketahanan dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit baru.
“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi secara terbuka, berkolaborasi secara penuh, dan berpikir secara ambisius tentang masa depan. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun ASEAN yang lebih sehat dan lebih aman, yang siap untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat,” pungkas Liza.
Kegiatan Benchmarking dan FGD yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat ini mengundang perwakilan CDC Regional dan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, organisasi internasional, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Pusjak KGTK)
Manado– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan, Promotif, Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung Serba Guna kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, membuka acara pada Sabtu (23/11).
Dalam sambutannya Felly menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan menyiapkan anggaran yang besar untuk kesehatan, tetapi hampir lima puluh triliun digunakan untuk membayar Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan, baik dalam bentuk APBN maupun APBD. “Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu dalam membiayai Pelayanan Kesehatan jika sudah jatuh sakit/ menderita suatau penyakit, sehingga disiapkan anggaran untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu” ungkap Felly.
Pada momentum ini Felly juga menekankan bahwa lebih dari 970 ribu masyarakat Sulawesi Utara menjadi penerima PBI yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. “Jika ada yang mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, jangan meminta untuk digratiskan oleh Pemerintah baik PBI pusat maupun daerah, karena anggaran ini ada kuotanya” kata Felly.
Kemudian Felly juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan juga merancang anggaran untuk pelayanan dasar yang mendapatkan perhatian lebih, mulai dari memenuhi semua kebutuhan. Salah satu tugas Komisi IX dalam bermitra dengan Kementerian Kesehatan salah satunya adalah untuk membereskan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah yaitu Puskesmas. Apabila ada daerah belum ada FKTP maka akan dibangun Puskesmas. Puskesmas yang kurang fasilitasnya akan dipenuhi beserta Tenaga Kesehatannya. Saat ini yang masih menjadi problem adalah belum ada pemerataan dokter di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, karena semangat otonomi daerah untuk membayar dokter di daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menutup sambutannya Felly menyampaikan berkaitan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) ada lima point yaitu pertama mari cerdas memilih makanan yang baik untuk kesehatan, kedua rutin melakukan aktivitas fisik/olahraga setiap hari, ketiga memeriksakan kesehatan secara rutin, dan keempat mampu mengelola stress, serta kelima adalah kurangi konsumsi gula, garam dan lemak.
Dalam kesempatan yang sama perwakilan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes Febriansyah menyampaikan materi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahwa pemerintah membuat program JKN, bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama ketika sakit untuk berobat.
“Semua masyarakat baik miskin maupun kaya mendapat jaminan kesehatan, tidak perlu membayar mahal, sesuai kebutuhan, apa yang diperlukan, itulah yang akan diberikan, sehingga tepat sasaran dan efisien, tetapi syaratnya sudah mendaftar menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memiliki kartu BPJS Kesehatan” tutur Febri.
Febri juga menyatakan cakupan kepesertaan JKN kota Manado sudah 100% dari jumlah penduduk, namun masih ada 24% peserta JKN berstatus tidak aktif. Sehingga konseksuensinya tidak mendapatkan jaminan biaya pelayanan kesehatan ketika sakit, tetapi bisa mendapatkan jaminan biaya pelayanan kesehatan setelah membayarkan denda layanan dan tunggakan iuran.
Mengakhiri paparannya Febri mengatakan “Harapannya BPJS Kesehatan ini dapat menanggung biaya kesehatan ketika sakit, tetapi kita juga harus memenuhi kewajiban sebagai peserta JKN dengan rutin membayar iuran, dan rajin mengupdate/ memperbaharui data jika ada perubahan” tutup Febri.
Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Promotif, Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional di Manado ini dihadiri oleh tim Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Kota Manado, Dinas Sosial Kota Manado, BPJS Kesehatan Kota Manado, tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Metode kegiatan paparan materi oleh narasumber dan dialog interaktif.
Dari dialog interaktif beberapa peserta menyampaikan pertanyaan terkait pelayanan Kesehatan tingkat lanjut di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau Rumah Sakit bagi peserta JKN yang dijamin oleh BPJS Kesehatan yang harapannya agar pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik. (Penulis Yuliana/Edit Timker HDI)
Jakarta – Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selaku Sekretariat Pembinaan Wilayah (Binwil) menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Laporan Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kegiatan dilaksanakan di Jakarta selama 2 hari pada Kamis – Jumat (21-22/11). Pertemuan ini dihadiri oleh para narahubung dan pendamping dari masing-masing Binwil di Unit Eselon 1 Kemenkes sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkes.
Pada hari pertama, Analis Kebijakan Madya Sekretariat BKPK, Nirmala Maruf mengatakan bahwa kegiatan ini untuk berdiskusi terkait transformasi kesehatan dalam melaksanakan pembinaan wilayah. Selain itu, kata Maruf, pada sesi paparan laporan, tiap Unit Eselon 1 bisa saling berbagi pengalaman. “Kita bisa sharing pengalaman, saya kira kegiatan sangat bervariasi dan menjadi lesson learned. Upaya apa yang dilakukan, bagaimana perencanaannya dan anggaran yang khusus, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat variasi,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Maruf mengatakan bahwa Sekretariat Binwil akan melaporkan dan mengkompilasi laporan dari tiap unit utama. Hal itu dapat dijadikan umpan balik dalam melakukan perbaikan-perbaikan saat pelaksanaan pembinaan wilayah. Maruf turut menekankan pentingnya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu juga pada Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan.
Dalam paparanya, Maruf menyampaikan mengenai mekanisme konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemenkes. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pertemuan dari pusat dan daerah itu bisa dikoordinasikan dengan Binwil masing-masing. Sehingga, menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut lebih efektif. “Sekarang dibeberapa kesempatan kita sudah mulai dan sudah berjalan. Ini membutuhkan pemahaman dan sosialisasi terus-menerus kepada daerah. Sehingga mereka mempunyai awareness dan memahami apa yang mesti dilakukan jika akan melakukan konsultasi,” tegasnya. Selanjutnya, Ia memaparkan bahwa Binwil mempunyai 3 kegiatan utama. Yaitu, kegiatan rutin, situasional, dan kajian kebijakan. Kegiatan rutin yang dilakukan merupakan koordinasi tingkat eselon 1 dan atau tingkat eselon 2 dengan provinsi binaan, penyampaian topik berkala program prioritas, dan pendampingan implementasi transformasi.
Sementara pada kegiatan situasional merupakan kegiatan konsultasi, pembinaan, dan best practice pada daerah unggulan. Menurut Maruf, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi penting dan sangat bermanfaat bagi teman-teman di daerah. “Karena begitu ada permasalahan-permasalah yang mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan solusi, ada bantuan untuk mencari solusi bersama,” ungkapnya.
Sedangkan pada kegiaetan kajian kebijakan berupa riset implementatif yang melibatan Poltekkes atau perguan tinggi setempat. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan di daerah. Serta adanya penganggaran dari masing-masing unit utama Kemenkes dalam melakukan kajian kebijakan.
“Beberapa pengalaman yang sudah melakukan kajian kebijakan, ini sangat membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan kebijakan. Karena selama ini mereka mendapatkan masukan-masukan itu berdasarkan kajian-kajian atau penelitian-penelitian,” kata Maruf. Dalam konsep Beinwil ini, mulai dari perencanaan, penentuan topik, pelaksanaan, maupun sampai hasil itu dilakukan bersama antara Kemenkes dengan daerah. Sehingga hasilnya lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pada pertemuan hari kedua, dilanjutkan dengan paparan mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi indikator program kesehatan dan SPM di daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Iin Afriani, Analis Kesehatan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan menyampaikan monitoring urusan kesehatan di daerah berdasarkan Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Iin menjelaskan dalam mendukung dan mewujudkan Pembangunan Daerah memiliki beberapa tujuan. Dimana tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan daya saing daerah, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik.
“Dalam hal ini, kesehatan terkait dengan tujuan yang kelima serta urusan kesehatan bagian dari Urusan Konkuren, kesehatan termasuk layanan dasar yang diatur di dalam standar pelayanan minimal,” ucap Iin. Kemudian, Ia menyampaikan dalam lampiran B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan UU 23 tahun 2014, urusan kesehatan terbagi menjadi 4 sub urusan. Yaitu upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmalkes dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Pertemuan ini dilanjutkan dengan paparan laporan binwil dari masing-masing unit utama. Hasil pertemuan ini nantinya akan mempertajam dan memperkaya dalam usulan pedoman binwil pada tahun 2025. Sebagai penutup, Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan Nelly Puspandari mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendamping yang telah hadir dan berproses menyelesaikan laporan binwil. Nelly mengharapkan laporan ini sudah bisa disirkulasikan di awal tahun 2025 dan pimpinan berkenan menerima laporan tersebut. Ia juga mengatakan saat ini Binwil diharapkan ada terobosan baru yang tidak hanya koordinasi saja. “Nanti berdasarkan dari masukan Bapak Ibu akan dilihat kembali apa akan ada yang bisa menjadi best practice untuk diangkat menjadi satu standart pelaksanaan kegiatan Binwil di masing-masing wilayah binaan,” tutupnya. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Advanced Research Center (ARC) Institute mengadakan Workshop Analisis Data dengan tema “Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti Mewujudkan Indonesia Emas 2024” di Jakarta (22/11), workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatannya data kesehatan dan juga dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-60.
Dalam Workshop ini, selain diikuti oleh para pegawai BKPK dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan, Statistisi dan Pranata Komputer juga turut dihadiri oleh para Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia antara lain Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati dalam sambutannya, berharap dengan hadirnya para civitas akademika ini dapat meningkatkan keterlibatan kemampuan analisis data dan menjadi ajang berbagi pengalaman antara mahasiswa dan kementerian dalam menganalisis data kesehatan. “Agar adik-adik (mahasiswa) bisa terlibat dalam memotret data, menganalisis, menyajikan dan sharing dengan teman-teman di BKPK” ungkap Etik.
Selain itu Etik juga berharap momentum ini dapat memperluas pemanfaatan data Kementerian Kesehatan dalam publikasi di jurnal internasional. “Meningkatkan rate publikasi pemanfaatan data di Kementerian Kesehatan untuk publikasi internasional dan ujungnya memberikan input dan evaluasi bagi Kementerian Kesehatan dari rekomendasi yang ada” lanjutnya.
Sementara itu, pemberi materi dari ARC Institute, Farizal Rizky Muharram menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki data yang sangat kaya untuk dapat dimanfaatkan dalam membuat suatu kebijakan yang baik. “Sekarang data Kemenkes sudah bisa dibuka, diakses, dianalisa dan banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan detail ke dalamnya indikator-indikator apa sih yang efektif untuk memberikan kebijakan yang baik” ujarnya.
Farizal juga mengapresiasi diadakannya kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan data untuk mewujudkan Indonesia Sehat. “Semoga semakin banyak acara seperti ini dan masyarakat Indonesia semakin banyak bisa memanfaatkan data Kemenkes baik itu Akademisi, Policy Maker, Mitra Pembangunan bahu membahu melihat data lebih mendalam, menganalisa lebih jauh dan memberikan prediksi supaya masyarakat lebih sehat” tutupnya.
Salah satu peserta dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Caca mengatakan dengan pelatihan ini ia mendapatkan wawasan yang baru. “Bagi aku yang sudah memasuki tahun ketiga dalam penyusunan skripsi, ini sangat bermanfaat sekali, tadi kita hands on (praktik) untuk membuat policy brief sehingga lebih ada experience (pengalaman) langsung gimana sih buat policy brief serta mengaudiensikan langsung kepada teman-teman dan stakeholder yang ada disini” ujarnya. (Penulis Ahdiyat Firmana/Edit Timker HDI)
Nganjuk – Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memasuki tahap pengumpulan data, di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai upaya untuk melihat gambaran status gizi Balita yang meliputi stunting, wasting,underweight, overweight. Pengumpulan data di Kabupaten Nganjuk menurut Penaggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten Leily dimulai sejak Oktober hingga akhir November yang menjangkau 20 kecamatan dengan lebih dari 700 Ruta Balita.
Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk Sri Handoko Taruna pada testimoninya sangat mengapresiasi kerjasama berbagai pihak dalam mensukseskan SSGI 2024 dan berterima kasih kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang memonitor langsung kegiatan di lapangan, “Kita bersyukur dari 77 blok sensus, 90% blok sensus telah dituntaskan pengumpulan datanya tepat waktu, tepat sasaran, tanpa kendala yang berarti. Saya berharap semoga pelaksanaan SSGI tahun 2024 ini mencapai hasil sesuai target, khususnya di Kabupaten Nganjuk prevalensi stunting bisa turun” ucap Handoko.
Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menyambut baik kegiatan ini dan telah menyiapkan segala sesuatu sebelumnya, diantaranya koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kecamatan dan Desa. Maria Emanuela Isdinar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengungkapkan “Updating data dan Koordinasi telah kami lakukan baik melaui tatap muka maupun zoom meeting, harapanya agar pelaksanaan SSGI ini berjalan dengan lancar”.
Pelaksanaan Pengumpulan Data di 2 wilayah yaitu Desa Jati Kalen dan Klodan mendapat dukungan penuh dari pihak Puskesmas, kader serta aparat desa setempat, tak terkecuali Responden, hal ini sangat memudahkan untuk mendapatkan data. Tim Enumerator di wilayah ini mengatakan bahwa tidak hanya di 2 desa di atas, namun hampir di seluruh blok sensus, mereka terbantu oleh koordinasi yang baik antar lini, karena selalu didampingi oleh Bidan Puskesmas, ahli gizi serta kader saat di lapangan tanpa adanya intervensi baik saat wawancara maupun disaat pengukuran antropmetri.
Gumi Munawaroh salah satu Responden di Desa Klodan merasa senang menjadi salah satu warga yang dikunjungi Tim SSGI, karena selain diukur tinggi badan serta di timbang berat balitanya, Gumi juga mendapatkan tambahan pengetahuan perihal stunting. (Penulis Nowo Setiyo R./Edit Timker HDI)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan workshop pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BKPK dengan tema Menjaga Kesehatan Mental di Dunia Kerja. Workshop dilaksanakan di ruang rapat Ars Longa yang dihadiri pegawai BKPK. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati (19/11).
Etik menyampaikan tujuan diadakannya workshop agar para pegawai dapat menggali dan mengembangkan potensi diri. “Semoga dengan workshop kesehatan mental ini kita dapat mengukur derajat kesehatan fisik dan mental kita, dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk menggali potensi diri, serta berkonsultasi dengan pakar agar dapat menggembangkan kompetensi diri” ungkapnya. Selain itu workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental serta memberikan keterampilan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan kerja yang sehat.
Menutup sambutannya, Etik menekankan bahwa pelaksanaan workshop kesehatan mental ini sebagai salah satu upaya mewujudkan transformasi internal demi terciptanya ASN Kementerian Kesehatan yang memiliki kesehatan mental yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Kombinasi kesehatan mental yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi akan menciptakan ASN yang mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang prima.
Metode yang digunakan pada workshop ini berbentuk pemaparan, diskusi dan role play. Diawali dengan paparan oleh fasilitator Aryo Dwi Harprayudi mengenai Effective Leader, peserta diajak untuk berdiskusi bagaimana cara membuat SMART goals dan mengenal potensi diri melalui DISC Personality. Selain paparan dan diskusi, fasilitator juga mengajak peserta melakukan role play mengenai communication style yang disukai dan tidak disukai berdasarkan kepribadian. Workshop utama dibawakan oleh female psychiatrist sekaligus founder Mental Hub Indonesia Elvine Gunawan mengenai Mental Wellbeing at Workplace.
Dalam paparannya, Elvine menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan jiwa dan kesejahteraan psikologis bagi pekerja, tahapan stress, gangguan kepribadian triad dark personality, dan fenomena okupasi akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya. Dalam workshop tersebut, peserta kemudian diminta untuk melakukan self-assessment mengenai gangguan cemas dan depresi menggunakan instrument Hopkins Checklist 25 (HSL-25), serta simulasi mengenai kasus gangguan kepribadian yang mungkin terjadi di lingkungan kerja dan bagaimana cara mengatasinya. (penulis Yuliana)
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerima penghargaan dari Museum Record Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Direktur Marketing MURI, pada acara Healthies Run 6.0 dan Fun Walk, Kampanye Janji Hidup Sehat. Kegiatan ini dihadiri oleh para Petinggi Pratama Madya, Pengurus Dharma Wanita, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Minggu (17/11) di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Dasa Wibawa melaporkan kegiatan tersebut kepada Menteri Kesehatan. Ia mengatakan kegiatan ini adalah dalam satu kesatuan utuh untuk Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 60 2024. Ia juga mengapresiasi kepada peserta yang telah hadir. “Ini luar biasa, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menghadiri dan memeriahkan acara HKN ini,” ucapnya.
Selanjutnya, Kunta menyampaikan bahwa acara hari ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berkomitmen hidup sehat. Selain itu sekaligus bergerak dan melakukan melangkahkan kaki bersama. “Ini acara kita untuk kita bisa hidup sehat,” sambutnya.
Lebih lanjut, Kunta melaporkan rangkaian kampanye janji hidup sehat ini dimulai dengan National Walk Challenge selama satu bulan. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 30.249 peserta dari seluruh Indonesia. Dan total langkah yang telah di record ada 248.963.337 langkah. Menurutnya langkah tersebut setara dengan 6 kali mengelilingi bumi di ekuator.
Kunta juga mengatakan bahwa peserta National Walk Challenge berasal dari masyarakat umum di seluruh Indonesia, termasuk pegawai lintas Kementerian dan Lembaga. “Saya berterima kasih juga kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi aktif dalam acara ini,” ujarnya. Hal itu yang membawa Kemenkes mendapatkan penghargaan MURI dengan Virtual Walk oleh Peserta Terbanyak.
Sementara itu, pada acara Healthies Run 6.0 diikuti oleh 850 ASN Kemenkes. Sedangkan Fun Walk diikuti sekitar 1.000 peserta Kemenkes termasuk Kementerian/Lembaga, BUMN, mahasiswa, anggota Pramuka, Saka Bhakti Husada dan berbagai komunitas.
Rangkaian kegiatan ini diawali dengan lari bersama Menkes dengan jarak tempuk 6 KM dan jalan sehat. Kegiatan pun dilanjutkan dengan senam bersama Menkes Budi. Selanjutnya Menkes turut memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang aktif dan Provinsi dengan jumlah peserta terbanyak yang mengikuti National Walk Challenge 2024.
Penghargaan untuk Kementerian/Lembaga diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan penghargaan untuk Provinsi diberikan kepada Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow kesehatan dan pembagian berbagai door prize. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)
Depok– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang melaksanakan Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 5 secara daring/online pada tanggal 12-13 November 2024 dan luring/klasikal dari tanggal 14-17 November 2024. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bapelkes Cikarang Agus Purwono Kartiko secara daring (12/11). Pelatihan ini diikuti oleh peserta yang mewakili 120 rumah sakit.
Acara ditutup Ketua Tim Kerja Kebijakan Perubahan Tarif dan CBG dalam Program JKN Pusjak PDK Riris Dian Hardiani. Dalam sambutannya, Riris mengungkapkan pelatihan gelombang 5 ini adalah pelatihan terakhir di 2024. Dari 5 gelombang pelatihan di tahun 2024 yang sudah dilakukan, yang lulus ada 599 peserta. “Ada 1 orang peserta yang tidak lulus,” ungkap Riris.
Riris menjelaskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial agar masyarakat Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
“Di Rumah sakit, kita menggunakan INA-CBG. Didalam INA-CBG, kita dituntut untuk melakukan pengkodingan yang baik. Jadi perlu tenaga koder yang terstandar,” jelas Riris. Pelatihan ini awalnya memang permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilanjutkan menjadi indikator Program for Results JKN Reforms. Target yang harus dilakukan Kementerian Kesehatan dari tahun 2022 sampai 2025 sebanyak 1800 koder di FKRTL. Hingga tahun 2024, telah tercapai lebih dari 1100 tenaga koder sudah dilatih dan mendapat sertifikat dari Kementerian Kesehatan.
Menurut Riris, tenaga koder memilki peranan penting dalam proses pengkodingan dan klaim JKN. Tahun depan tantangan pengelolaan JKN semakin besar. Peningkatan utilisasi penyakit yang disebabkan antara lain penggunaan layanan kesehatan yang tidak diperlukan, klaim yang tidak sesuai seperti pengajuan klaim fiktif dan mark-up biaya. Selain itu juga masih terdapat permasalahan koding seperti dispute koding terutama dalam penentuan diagnosis sekunder. Diagnosis sekunder akan menentukan tingkat keparahan (severity level) yang berpengaruh pada besaran klaim INA-CBG yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
Isu lain yang mendapat perhatian dari KPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes adalah fraud yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit bahkan sampai ke ranah hukum. “Kita sama-sama menjaga supaya rumah sakit dapat melakukan pencegahan fraud,” tegas Riris. Melalui pelatihan ini, tenaga koder dapat melakukan pengkodean diagnosis dan tindakan dengan benar dan tepat sesuai aturan.
Acara pelatihan ini menurut Titiek Resmisari selaku panitia penyelengga dari Bapelkes Cikarang dapat diselesaikan dengan baik. Acara yang dilakukan secara blended learning ini telah terakreditasi oleh Kemenkes.
“Keseluruhan pelatihan baik, mata pelatihan inti dan penunjang telah disampaikan oleh seluruh fasilitator kepada seluruh peserta dengan sangat baik,” tutur Titiek. Seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Edit Timker HDI)
Jakarta-Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan kegiatan BKPK Mengajar pada anak-anak sekolah. Tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak akan pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat sejak dini. Diharapkan dengan wawasan yang diberikan anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
SDIT Al Mubarak Rawasari menjadi sasaran Tim BKPK untuk kegiatan ini. Sebanyak 100 siswa kelas 4 dari 3 kelas berbeda dikumpulkan di Aula SDIT Al Mubarak ditemani Kepala Sekolah dan beberapa guru. Sebagai pengajar adalah dr. Dewi Kristanti dan drg. Dina Renaldi yang mengajarkan edukasi tentang Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Gigi dan Mulut. “Hari ini kita belajar sedikit tentang penyakit tidak menular khususnya pada anak-anak, penyebabnya apa dan bagaimana cara mencegahnya. Penyakit tidak menular bukan disebabkan oleh kuman atau bakteri tapi karena gaya hidup,” ujar drg. Dewi pada anak-anak yang duduk manis di Aula pada Rabu (13/11).
Diungkapkan Dewi bahwa penyakit tidak menular yang sering terjadi pada anak ada 3, yaitu obesitas, kencing manis, dan gagal ginjal. 3 jenis penyakit tersebut terjadi karena anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dalam jumlah berlebihan. Karena itu Dewi berusaha mengajarkan pada anak-anak untuk membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan memperbanyak makan sayur dan buah.
“Kita boleh makan donat, mie instan, gorengan, atau es krim tapi hanya sesekali, tidak boleh berlebihan. Kalau kita sering makan makanan yang banyak mengandung gula, garam dan lemak mungkin dampaknya tidak langsung kita alami tapi baru akan kita rasakan beberapa tahun kemudian saat kita dewasa. Jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit berbahaya tersebut kemudian menyesal. Lebih baik mencegahnya sedari dini,” jelas Dewi.
Untuk membuat suasana edukasi menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak, tim BKPK mengemas acara dengan santai menghadirkan badut gigi, memutarkan video edukasi, mengadakan games serta membagikan suvenir kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Selama berlangsungnya kegiatan ini anak-anak terlihat antusias dan berebut untuk menjawab pertanyaan dari pengajar.
Kepala Sekolah SDIT Al Mubarak Ahmad Syafi’i mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Beliau mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan materi yang lebih beragam.
“Untuk menjadikan anak-anak Indonesia yang cerdas juga berkaitan dengan pemberian makanan dan minuman yang sehat. Semoga dengan edukasi ini anak-anak semakin pintar dalam memilih konsumsi makanan dan minuman yang sehat,” ujar Syafi’i.
Ahdan Arrasyi, salah satu siswa kelas 4 SDIT Al Mubarak yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa dirinya senang mendapat kunjungan dari BKPK Kemenkes karena kegiatan ini seru dan menarik. Komentar serupa juga dikatakan oleh sebagian besar teman sekelasnya.
“Hari ini sangat seru karena kita belajar cara menggosok gigi yang benar, jenis-jenis makanan yang sehat serta beberapa penyakit tidak menular. Kita juga dihibur dengan badut gigi, games, dan yang paling menyenangkan kita dapat banyak suvenir,” ujar Ahdan dengan ceria.
