Jakarta– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. Ishaq Iskandar secara resmi membuka acara Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan Bagi Tenaga Koder di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Tahun 2024 secara daring pada Senin (8/7). Pelatihan Gelombang 2 Angkatan 5,6,7, dan 8 dilaksanakan secara daring/online pada tanggal 8-10 Juli 2024, dilanjutkan secara luring di Makasar pada tanggal 11-14 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Ishaq Iskandar mengatakan bahwa rekam medis bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberi kepastian hukum, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta mewujudkan rekam medis yang berbasis digital.

Ishaq Iskandar menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis secara elektronik.

Rekam medis merupakan dokumen yang berisi data identitas kesehatan pasien, pemeriksaan dan pengobatan, tindakan dan lain-lain yang diberikan kepada pasien sedangkan Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud, berupa serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan dan mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menertibkan serta mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Sistem pengkodean yang disebut dengan koding rekam medis elektronik merupakan proses mengubah informasi medis yang ada dalam catatan kesehatan pasien menjadi kode-kode yang distandardisasi. Koding RME memungkinkan pengelolaan rekam medis lebih efisien, akurat, dan dapat diakses dengan mudah untuk berbagai keperluan dalam sistem kesehatan

Selanjutnya, Ishaq Iskandar menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mempermudah proses pendokumentasian, pelacakan, pelaporan dan analisis data medis sehingga menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik,” harap Kadinkes Sulsel ini lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Siti Nur Anisah, Panitia Penyelenggara dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kerja sama Bapelkes Cikarang dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI.

“Total peserta pelatihan kali ini 120 orang,” jelas Anisah. Peserta pelatihan merupakan tenaga koder dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan dan diutamakan lulusan rekam medis, yang melakukan pengkodean diagnosis dan tindakan untuk klaim JKN di FKRTL, baik PNS di RS Pemerintah maupun pegawai tetap di RS Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Menurut Anisah, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD-10 Tahun 2010 dan ICD 9-CM Tahun 2010. “Mereka mampu melakukan dengan benar,” ujar Anisah.

Selain itu, Anisah menjelaskan bahwa peserta juga diharapkan mampu melakukan analisis data klaim hasil kodifikasi penyakit dan tindakan tersebut. (Penulis Fachrudin Ali & Riris Dian H/Edit Timker HDI)

Cimahi– Sebagai persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan ujicoba lapangan yang berlangsung dari 30 Juni hingga 12 Juli 2024. SSGI adalah survei berskala nasional untuk mengetahui gambaran status gizi balita Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini BKPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ujicoba lapangan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pelatihan, updating, dan pengumpulan data. Pelatihan untuk petugas updating dilakukan secara daring pada 30 Juni 2024 dilanjutkan dengan kegiatan updating pada 1-5 Juli 2024 serta pengumpulan data yang rencananya akan dilakukan pada 8-12 Juli 2024. Kabupaten Magelang dan Kota Cimahi dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan updating dan pengumpulan data.

Tim Teknis SSGI 2024, Nirmala Ahmad Ma’ruf mengatakan bahwa ujicoba ini bertujuan untuk melihat fisibilitas pengorganisasian lapangan dan instrumen yang telah disusun oleh BKPK, BPS, dan BRIN. Proses ujicoba ini disebutkan Ma’ruf akan menjadi masukan bagi BKPK dan pihak penyedia yang akan melaksanakan kegiatan lapangan.

“Dalam pengukuran SSGI data-data yang dikumpulkan harus mempunyai kualitas yang sangat baik, karena kalau data salah pasti dalam penanganannya nanti menjadi masalah. Tahapan-tahapan untuk menjaga kualitas data itu sangat ketat, karenanya dalam setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan ujicoba dulu sehingga pada waktu pelaksanaan pengambilan data kualitasnya bagus,” ujar Ma’ruf kepada para petugas updating sebelum pelaksanaan kegiatan di Cimahi pada Selasa (2/7).

Setelah mendapat pelatihan para petugas langsung melakukan proses updating di dua wilayah yang dipilih. Kegiatan updating merupakan kegiatan memperbarui data/listing rumah tangga (ruta), terutama rumah tangga yang mempunyai balita di Blok Sensus (BS) terpilih. Listing rumah tangga diperoleh dari BPS berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020.

Dijelaskan Ma’ruf bahwa kegiatan updating sangat penting karena dari hasilnya ini akan dilakukan wawancara dan pengukuran pada tahap selanjutnya. Kegiatan updating perlu dilakukan karena adanya kemungkinan terjadi perubahan jumlah rumah tangga di setiap BS.

“Proses updating ini sangat penting, inilah yang akan menjadi bahan kunjungan berikutnya, karena itu kami harapkan keseriusan dan ketepatan dalam proses updating ini,” ujar Ma’ruf.

Hal serupa dikatakan oleh Ikhsan, Statistisi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS.

“Sebagai agen pengumpul data harus komprehensif. Data itu sangat mahal. Satu kesalahan menyebabkan kesalahan secara keseluruhan. Walaupun ini ujicoba anggaplah latihan itu sebagai perang, ujicoba ini kita gali dengan serius sehingga pada hari pelaksanaanya kita sudah siap,” tuturnya.

Dalam kegiatan updating petugas mendatangi setiap rumah yang berada pada peta BS terpilih untuk melakukan update data mengenai jumlah anggota rumah tangga dan balita yang ada di rumah tersebut. Satu BS kurang lebih terdiri dari 150 hingga 200 ruta.

Proses updating menggunakan aplikasi manajemen survei yang dirancang BPS yaitu Flexible Authentically Survey in Harmony (Fasih). Data hasil updating kemudian dikirim ke tim manajemen data pusat untuk selanjutnya dilakukan sampling 10 ruta balita terpilih dan 3 ruta balita cadangan di setiap BS.

Angsoka Dewi statistisi lain dari BPS mengatakan bahwa ujicoba ini diperlukan untuk memastikan penggunaan aplikasi fasih untuk kegiatan updating ruta sebelum dilaksanakannya pengumpulan data SSGI 2024.

“Diperlukan ujicoba untuk memastikan penggunaan aplikasi dapat diterapkan,” ujarnya.

Menurut Dewi dari hasil pengamatannya petugas telah mampu menggunakan aplikasi dengan baik meskipun diperlukan penguatan praktek dalam pelatihan sebelum pelaksanaannya di lapangan.

Setelah kegiatan updating selesai dilakukan, tim teknis SSGI 2024 kemudian memilih masing-masing 4 BS di 2 wilayah ujicoba.

4 BS yang terpilih untuk kota Cimahi adalah Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan.

Sementara di Kabupaten Magelang 4 BS yang terpilih adalah Kelurahan Ketawang Kecamatan Grabag dan Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Jurnal Buletin Penelitian Kesehatan (BPK) dan Jurnal Health Science Journal of Indonesia (HSJI) bersama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Palu di Jakarta pada Jumat (28/6).

Dalam sambutannya Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menyampaikan bahwa jurnal ilmiah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurnal ilmiah menjadi media untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan utama dalam kegiatan ilmiah. Seiring adanya peraturan baru, fungsi penelitian dan pengembangan kesehatan di unit utama Kementerian Kesehatan dihilangkan. Hal ini juga berdampak kepada jurnal-jurnal ilmiah yang dikelola.

Menurut Etik akan sangat disayangkan jika jurnal-jurnal ilmiah tersebut berhenti diterbitkan. Oleh karena itu agar jurnal ilmiah yang tidak dapat dikelola oleh BKPK ini dapat tetap terbit dan bermanfaat, maka perlu dialihkan ke pihak lain seperti institusi pendidikan. Jurnal ilmiah ini dapat dimanfaatkan sebagai media publikasi ilmiah bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat.

“Dengan pengalihan ini kami mengharapkan jurnal-jurnal tersebut dapat terus melayani komunitas akademik dan penelitian sebagai platform publikasi yang kredibel. Jurnal-jurnal ini nantinya juga akan berkontribusi pada kemajuan penelitian dan pengembangan kesehatan di Indonesia,” ujar Etik.

Etik juga mengharapkan dengan dikelolanya Jurnal BPK dan HSJI oleh Poltekkes Kemenkes Palu, maka akan terjadi kesinambungan penerbitan dan kebermanfaatan jurnal dalam rangka diseminasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Kedepan data dan informasi yang diterbitkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan.

Direktur Poltekkes Kemenkes Palu Iskandar Faisal dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasihnya pada BKPK yang telah merespon baik permintaan pengalihan pengelolaan jurnal yang diajukan Poltekkes Palu. Faisal juga menyampaikan harapannya akan masa depan kedua jurnal tersebut.

“Terima kasih kepada BKPK yang sudah menyerahkan 2 jurnal pada kami, yaitu Buletin Penelitian Kesehatan dan Health Science Journal of Indonesia. Kami menyadari bahwa mengelola sebuah jurnal tidaklah mudah, terlebih BPK dan HSJI telah memiliki kredibilitas yang tinggi. Harapan kami semoga kedua jurnal tersebut dapat lebih bagus lagi dan meningkat kualitasnya dibawah pengelolaan kami,” ujar Faisal.

Faisal juga mengungkapkan setelah ini Poltekkes Palu akan melakukan pendanaan dan perencanaan agar jurnal-jurnal tersebut dapat terus berjalan. Masukan dan saran dari BKPK dalam pengelolaan kedua jurnal tersebut juga Faisal harapkan demi peningkatan kinerja Poltekkes Palu.

Jurnal BPK dan HSJI adalah dua jurnal ilmiah yang telah terakreditasi Sinta 2 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kedua jurnal tersebut juga sudah terindeks di berbagai lembaga pengindeks, baik nasional maupun internasional seperti Directory of Open Access Journal, Dimensions, Sinta, Open Academic Journals Index, dan Google Scholar. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)

Jakarta– Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menggelar Indonesia Health Partners Meeting 2024 pada Rabu (26/6) di Jakarta. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi pada para donor kesehatan yang telah berkolaborasi dengan Kemenkes untuk menyukseskan transformasi kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya menyampaikan Kemenkes dengan para mitra telah bekerja sama dengan erat dalam beberapa tahun ini. Ia juga mengatakan agar kerja sama ini dapat diperkuat dan memperkaya langkah kedepannya. 

“Kami benar-benar menghargai peranan dari mitra pembangunan dalam transformasi sistem kesehatan kita. Oleh karena itu kami bertekad untuk melalui proses yang jelas dan bertanggung jawab melalui kesepakatan dengan mitra. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin,” tuturnya. 

Selanjutnya, Dante menyampaikan Kemenkes telah mencatat komitmen bersama dari luar Kemenkes mulai dari 2021 sampai 2025 yaitu kurang lebih 931.7 juta USD. Komitmen ini dialokasikan pada pendanaan barang dan jasa dengan penggunaan dana kurang lebih 276.2 juta USD di 2023. “Itu yang membuat kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari program-program kami,” katanya.

Hampir 48% atau sebanyak 131.8 juta USD dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program, bantuan kepada masyarakat, dan penyediaan alat kesehatan. Selebihnya, 72.8 juta USD didistribusikan untuk penyediaan jasa atau layanan teknis, konsultan, implementasi program, dan pelatihan. Selain itu sebanyak 71.6 juta USD dialokasikan untuk obat-obatan, vaksin, dan alat-alat kesehatan. 

Pada kesempatan ini, Dante mengucapkan terima kasih kepada para donor dan mitra kesehatan. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan terhadap agenda transformasi kesehatan. Itu tidak hanya dukungan melalui kesepakatan, tapi juga kemitraan strategis. Kami sangat beruntung mendapatkan mitra yang dapat diandalkan dari pemerintah juga sektor swasta,” ucapnya.

Dante berharap dengan upaya bersama dan dukungan sumber daya yang lain, bisa memberikan dampak signifikan dan mengatasi kesenjangan anggaran. Upaya ini juga menunjukkan fleksibilitas dan agility yang luar biasa. Hal ini menjadi faktor pendorong inovasi di ekosistem kesehatan di Indonesia. “Kami sudah menyaksikan hal-hal yang sangat berhasil di daerah-daerah.  Perawatan kesehatan sekunder telah meningkatkan keterampilan para profesional kesehatan. Selain itu juga peningkatan keterampilan dan teknologi pada vaksin, terapeutik, teknologi diagnostik, dan juga bioteknologi,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Dante menceritakan kisah sukses dukungan mitra pembangunan kesehatan untuk penanganan tuberkulosis, membangun rumah sakit di beberapa tempat, mendirikan dan mentransfer teknologi dari berbagai macam negara. “Semoga program ini bisa berjalan terus dan kita bisa menyukseskan program ini dengan baik dan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan donatur-donatur tersebut berlangsung secara terus menerus,” pungkasnya. (Penulis Faza Nur/Edit Pusjak KGTK-Timker HDI)

Jakarta– Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) yang kedua di tahun 2024 ini adalah untuk merayakan capaian transformasi kesehatan atas dukungan para mitra selama bertahun-tahun ini. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat membuka IHPM pada Rabu (26/6) di Jakarta. Pada kesempatan ini Dante menyampaikan kesuksesan kolaborasi donor dan mitra kesehatan global.

Mengenai penanganan tuberkulosis (TBC), Menurut Dante, pada 2023 Indonesia sudah memiliki tingkat pengawasan yang sangat tinggi terhadap surveilans. Saat ini telah dilaporkan lebih dari 816 ribu kasus TBC baru yang berkontribusi lebih dari 77 persen dari estimasi kasus TBC baru di Indonesia yaitu 1 juta kasus TBC. Adanya kolaborasi dengan komunitas atau kader kesehatan, Kemenkes mencatat 2,2 juta kasus TBC dalam populasi ini.

Lebih lanjut, Dante menjelaskan bahwa Indonesia sudah membangun inovasi diagnosis TBC dengan melakukan pembuatan 5 alat deteksi TBC berbasis PCR. Saat ini ada 1.000 laboratorium yang bisa melakukan tes PCR di seluruh Indonesia yang digunakan selama pandemi covid-19. Indonesia juga memastikan perawatan untuk pengobatan TBC dapat diakses semua. Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama di Asia yang melakukan pengobatan TBC melalui perawatan BPaL atau BPaL/M (Bedaquiline, Pretomanid, Linezoid, dan Moxifloxacin). Indonesia mendukung penelitian operasional untuk penggunaan obat jangka pendek untuk TBC yang sensitif obat.

“Kami adalah satu dari negara pertama di dunia yang melakukan inisiatif percontohan untuk memberikan insentif untuk perawatan primer TBC. Pemberian insentif ini termasuk untuk diagnosa, pelaporan,  dan perawatan secara lengkap bagi pasien TBC,” kata Dante.

Dante pun mengatakan saat ini Indonesia telah melibatkan masyarakat untuk membangun “tentara-tentara” TBC dari masyarakat yang terlatih untuk membantu deteksi dan mengawasi tindak lanjut dari perawatan terhadap pasien TBC. Dan kemajuan yang sangat hebat ini hanya dimungkinkan dengan adanya kolaborasi dari Global Fund, USAID, Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE), WHO, dan UNICEF dalam upaya melawan TBC.

Cerita sukses selanjutnya adalah dukungan yang utama dari pemerintah UAE yang membangun rumah sakit kardiologi di Solo Technopark. Dengan bantuan dari Pemerintah UAE, Rumah Sakit ini selebar 17.000 meter persegi dan mengakomodasi 100 tempat tidur serta konsep bangunan yang berkelanjutan dan hijau. Dante menyebutkan kolaborasi signifikan antara RS Jantung Harapan Kita dan Tokushukai Medical Group untuk membangun Harapan Kita – Tokushukai Cardiovascular Center. Dengan bangunan setinggi 24 lantaI, rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan perlengkapan kesehatan serta memanfaatkan praktik-praktik medis dan tenaga kesehatan Tokushukai

Selanjutnya, Dante menceritakan kolaborasi lainnya yaitu Satu Sehat. Kemenkes telah mencapai milestone untuk melakukan integrasi imunisasi dan deteksi stunting melalui aplikasi Whatsapp. Menurutnya, inovasi ini memungkinkan orang untuk menerima sertifikat imunisasi dan informasi pendidikan atau edukatif tentang imunisasi langsung setelah di vaksinasi.  

Dante menjelaskan saat ini Kemenkes juga sudah mengintegrasikan aplikasi Whatsapp Satu Sehat Indonesiaku, yang disebut ASIK. Integrasi ini memungkinkan untuk melakukan deteksi reguler, monitoring, dan mencatat kasus-kasus stunting. 

Pada kesempatan ini, Dante mengutarakan bahwa kolaborasi dan kerja keras dari USAID dan UNICEF untuk membuat kolaborasi ini menjadi mungkin. Ia mengatakan keberhasilan ini tidak mungkin dicapai tanpa kontribusi yang luar biasa dari para mitra yang berkumpul pada pertemuan hari ini. “Capaian ini tidak hanya merupakan capaian Kemenkes, namun bukti dari dedikasi dan upaya kolektif bersama. Ini merupakan keberhasilan kita bersama semua. Saya berharap kita bisa memperluas kolaborasi ini. Kami akan dengan senang hati mendengarkan aspirasi masukan visi dan strategi untuk meningkatkan dampak program kita bersama,” tutupnya. (Penulis Faza Nur/Edit Pusjak KGTK-Timker HDI)

Jakarta– Setahun sejak pendeklarasiannya, ASEAN One Health Network (AOHN) serta ASEAN One Health Joint Plan of Action (ASEAN OH JPA) resmi diluncurkan di Jakarta pada Rabu (19/6). Seremoni peluncuran dilakukan dengan pemukulan gong oleh Troika (Indonesia, Lao PDR, Malaysia) selaku outgoing, current, dan incoming Chair ASEAN.

ASEAN One Health Network merupakan sebuah jejaring multi sektoral yang meliputi seluruh pemangku kepentingan yang menangani kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sementara ASEAN One Health Joint Plan of Action merupakan sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah strategis sebagai acuan kepada para pemangku kepentingan tersebut dalam mengimplementasikan pendekatan One Health di kawasan.

“ASEAN One Health Network dibentuk untuk meningkatkan komunikasi lintas sektoral, koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi antar negara anggota. Sedangkan ASEAN One Health Joint Plan of Action akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan, mengadvokasi, dan mendukung implementasi One Health di negara-negara anggota ASEAN.”

Demikian disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi sebelum pelaksanaan seremoni. Menurutnya selama ini belum ada mekanisme koordinasi lintas sektoral di bawah ASEAN.

Para pemimpin negara ASEAN mendeklarasikan One Health Initiative pada KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo tahun lalu. One Health Initiative menekankan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menyatukan dan mengefektifkan kolaborasi multisektor dan multilateral di bawah kerangka One Health, yang kemudian berujung pada pembentukan ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Action Plan.

Dengan peluncuran tersebut diharapkan pengembangan, operasionalisasi, dan implementasi ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Action Plan akan memperkuat kemampuan ASEAN dalam memitigasi ancaman biologis, khususnya dalam memperkuat kapasitas untuk mempersiapkan dan merespons wabah dan penyakit menular yang baru muncul.

Senada dengan yang disampaikan Imran, Senior Veterinarian Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan bahwa pembentukan ASEAN One Health Network diperlukan untuk  mengembangkan dan memperkuat kolaborasi multisektoral dan koordinasi One Health Initiative diantara negara anggota ASEAN, termasuk membangun hubungan dengan mekanisme nasional yang sudah ada dan/atau yang potensial di negara-negara anggota ASEAN.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf yang mewakili Troika Indonesia dalam memberikan sambutan sesaat sebelum acara peluncuran. Menurutnya momentum ini sangat penting, sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi ASEAN One Health Initiative.

“Hal yang terjadi beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kepada kita dampak buruk dari krisis kesehatan global. Pandemi COVID-19 menggarisbawahi perlunya struktur kesehatan yang kuat dan koordinasi yang efektif diantara negara-negara. Memperkuat ASEAN One Health Network merupakan langkah penting menuju arah ini dan mengkoordinasikan respons kolektif kita terhadap keadaan darurat kesehatan, ujar Anas.

Untuk itu, Anas mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam ASEAN One Health Network. Dikatakan Anas bahwa keberhasilan implementasinya akan bergantung pada persatuan dan semangat kolaboratif.

“Dengan bekerja sama dalam kerangka ini, kita dapat memastikan bahwa ASEAN One Health Network berfungsi sebagai komite koordinasi yang efektif dan siap untuk mengatasi setiap krisis kesehatan yang menghadang,” ujar Anas.

Anas juga memberikan apresiasinya pada seluruh negara anggota ASEAN serta semua pihak yang terlibat dalam pembentukan ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Plan of Action.“Terima kasih atas dedikasi anda yang terus menerus terhadap kesehatan dan kemakmuran masyarakat ASEAN, kontribusi anda semua sangat berharga. Mari melanjutkan perjalanan ini bersama-sama, ingatlah bahwa kekuatan kita terletak pada persatuan. Dengan berkomitmen pada ASEAN One HealthNetwork dan mendukung implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi di masa depan, tetapi juga memupuk semangat kolaborasi dan saling mendukung,” tutup Anas (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Acara ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan multisektor, yaitu pendekatan One Health. Hal ini juga menunjukkan aksi nyata dalam mewujudkan komitmen bersama sebagai komunitas ASEAN dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan kesehatan masyarakat.”

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira pada acara Launching of ASEAN One Health Network (AOHN) and ASEAN One Health Joint Plan of Action (ASEAN OH JPA) di Jakarta, Rabu (19/6). 

Dijelaskan Liza bahwa One Health adalah sebuah pendekatan untuk merancang dan mengimplementasikan program, kebijakan, legislasi, dan penelitian yang melibatkan berbagai sektor untuk berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Liza pendekatan ini menandai adanya pengakuan bahwa kesehatan dan kesejahteraan manusia, hewan, dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dimulai pada saat pandemi COVID-19, dimana pendekatan kolaboratif dan multisektoral sangat penting dalam menangani penyakit menular, terutama penyakit zoonosis.

“ASEAN One Health Network menandakan komitmen untuk pendekatan holistik terhadap kesehatan yaitu keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan penyakit pada sumbernya serta mengurangi dampaknya terhadap sistem kesehatan kita,” tutur Liza.

Oleh karena itu, lanjut Liza, Indonesia memiliki filosofi One World, One Health di tingkat global, regional, dan lokal untuk mencegah terjadinya pandemi di masa depan, terutama dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dunia dan urbanisasi.

Lebih lanjut Liza menjelaskan  ASEAN One Health Joint Action Plan menunjukkan peta jalan yang konkret untuk mengimplementasikan prinsip dan strategi One Health. Melalui koordinasi yang komprehensif, negara-negara anggota ASEAN dapat meningkatkan pengawasan, deteksi dini, dan mekanisme respons, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kawasan dalam menangani keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Liza sangat mengapresiasi keterlibatan dan dukungan mitra pembangunan kesehatan dalam menghasilkan kedua inisiatif ini. Liza mengharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan kesiapan, respons, dan ketahanan kesehatan di kawasan ASEAN dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

“Saya percaya bahwa melalui sinergi yang baik dan kolaborasi yang erat, kita siap untuk membuat langkah yang signifikan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN,” tutup Liza.

Senada dengan Liza, Konselor Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Oliver Hoppe yang juga berkesempatan memberikan sambutan pada acara ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kesatuan dalam upaya untuk mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pendekatan One Health sebagai panduan.                                                                                                          

“Selama beberapa tahun terakhir dunia telah mengalami tantangan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu juga munculnya penemuan virus-virus baru, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Kita terus berupaya untuk mencegah dan melindungi diri dari ancaman biologis baru. Tantangan tersebut telah menunjukkan betapa diperlukannya kolaborasi regional dan internasional yang kuat,”

Menurut Oliver pendekatan One Health berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan manusia, hewan, lingkungan dan menghindarkan dari ancaman terhadap kesehatan global. ASEAN One Health Network dapat dituangkan sebagai kebijakan dan praktik global, sementara ASEAN One Health Joint Plan of Action akan memberikan jangkauan yang komprehensif untuk implementasi One Health yang berkelanjutan di seluruh wilayah. Peluncuran kedua inisiatif tersebut akan memulai rangkaian upaya meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi di masa depan di kawasan ASEAN.

Acara Launching of ASEAN One Health Network and ASEAN One Health Joint Plan of Action juga disertai dengan seri webinar tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Webinar ini menampilkan sesi berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas diantara para pemangku kepentingan. Melalui dialog dan berbagi praktik terbaik diharapkan webinar ini dapat berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan dan ketahanan kawasan dalam menghadapi krisis kesehatan. 

Acara yang didukung oleh oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ini, dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, organisasi internasional seperti Quadripartite: FAO, UNEP, WHO, WOAH; Australian Mission to ASEAN; Global Affairs Canada; The UK Mission to ASEAN; The UK Health Security Agency; U.S Agency for International Development; World Bank. Di tingkat nasional, hadir perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait dengan isu One Health, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dibagi dalam 2 acara yaitu sesi Panel dan sesi Coaching Clinic. Pada Panel acara diisi dengan penyampaian materi tentang Hasil SKI 2023; Metodologi, Sampling, dan Pembobotan SKI 2023; Validasi SKI 2023; Pemanfaatan Data Hasil SKI 2023; Praktik Baik Pendampingan Program Stunting; dan Cross Tab Hasil SKI dengan Susenas.

Direktur Pengembangan Metodologi Survei dan Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono yang membawakan topik Metodologi, Sampling, dan Pembobotan SKI 2023 pada sesi Panel pertama menyampaikan bahwa BPS mengawal kegiatan SKI dalam hal metodologi. Dijelaskan Sarpono bahwa jumlah sampel SKI sebesar 34.500 Blok Sensus atau 345.000 rumah tangga untuk pelaksanaan Riskesdas, 345.000 rumah tangga balita untuk pelaksanaan SSGI, dan 2.500 Blok Sensus atau 25.000 rumah tangga untuk sampel Biomedis. SKI adalah suatu survei dengan cakupan Rumah Tangga. Untuk menjamin kerepresentatifan SKI, BPS membangun stratifikasi ke dalam strata urban dan rural. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sarpono bahwa metodologi yang telah disusun untuk SKI telah dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Menambahkan pernyataan tersebut, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ahmad Avenzora menyatakan bahwa BPS mendukung penyediaan data stunting melalui keterlibatan dalam penghitungan maupun pemberian rekomendasi metodologi survei yang menjadi sumber data stunting. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS mengumpulkan berbagai informasi seperti keterangan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, akses terhadap makanan, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dll. Indikator yang dihasilkan dari Susenas dapat digunakan untuk evaluasi program percepatan penurunan stunting, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif dilakukan untuk menanggulangi penyebab langsung dari stunting. SKI, menurut Avenzora, hanya dilakukan khusus untuk topik kesehatan.

Sementara itu Abdul Razak Thaha Tim Pakar SKI dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan presentasi Praktek Baik Pendampingan Program Stunting menyampaikan bahwa survei adalah data tersedia yang paling valid untuk menetapkan prevalensi stunting. Data survei seyogyanya menjadi sumber utama pada tingkat kabupaten/kota untuk mengidentifikasi dengan tepat titik terlemah masuknya stunting baru dan faktor risiko yang perlu segera diatasi. Namun konsekuensinya sosialisasi terhadap data survei harus dipercepat, tim SKI perlu menuntaskan semua kerjanya dengan menyediakan data yang telah dianalisis pada tingkat Kabupaten/Kota serta perlu dirancang pola pendampingan yang tepat bagi Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data survei dan data lainnya.

Terkait validasi data SKI, Tim Validasi SKI dari Universitas Indonesia Sabarinah mengatakan bahwa validasi yang dilakukan merupakan validasi eksternal dengan didahului oleh validasi internal. Tujuan dari validasi adalah memperoleh informasi apakah data yang dikumpulkan valid. Untuk validasi SKI 2023 tujuannya adalah melihat proses dan output SKI 2023 apakah sesuai dengan batasan/definisi/rencana ataupun prosedurnya. Validasi dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2023. Pemilihan sampel wilayah validasi terbagi menjadi 5 regional yaitu Sumatera, Jabar-Jakarta-Banten, Jateng-Yogya, Jatim-Bali-Kalimantan-NTB, serta Sulawesi-Maluku-Papua-NTT. Dari hasil validasi yang dilakukan disebutkan perlunya penguatan pelatihan bagi enumerator. Pelatihan tersebut diantaranya peningkatan pemahaman definisi operasional tiap pertanyaan, keterampilan wawancara dengan probing dan pemakaian alat peraga, keterampilan mengukur (antropometri dan tekanan darah), dan ketrampilan mempersiapkan prakondisi untuk pemeriksaan lab biomedis (istilah puasa) serta pemeriksaan gigi dan mulut.

Mengenai bagaimana pemanfaatan data, Tim Pakar SKI dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan menjelaskan bahwa data SKI dapat dimanfaatkan pengembangan program/intervensi yang berbasis data (evidence based public health). Disampaikan juga oleh Iwan jika raw data SKI 2023 lebih mudah diakses. Data akan diberikan secara full, tanpa perlu memilih variabel. Nantinya bukan hanya data yang diberikan tapi juga Pedoman Analisis Data SKI 2023. Buku tersebut menjelaskan secara rinci terkait proses analisis data SKI bagaimana melakukan analisis dengan benar, bagaimana menggunakan bobot, dsb. Karena itu Iwan menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan data-data tersebut.

Selanjutnya pada hari berikutnya dilaksanakan Coaching Clinic yaitu konsultasi peserta yang ingin bertanya lebih detail mengenai data SKI dengan para pakar dan tim teknis SKI. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)