Jakarta— Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI  melaksanakan appraisal Health Technology Assessment (HTA). Penilaian HTA dibuka Kepala Pusjak PDK Kemenkes Yuli Farianti pada hari Selasa (19/9). Acara dihadiri Komite HTA, Panel ahli dan Panel ad Hoc dari perwakilan organisasi profesi terkait, Kemenkes, Mitra Pembangunan, dan Agen HTA.

Dalam sambutannya, Kepala Pusjak PDK Yuli Farianti menyampaikan pelaksanaan kajian HTA untuk topik pembrolizumab ini merupakan terobosan penting dalam pengembangan metode HTA di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Komite HTA bersama Kementerian Kesehatan didukung oleh World Bank dan Center For Global Development mengembangkan metode adaptif HTA di Indonesia.

Pelaksanaan kajian HTA untuk topik trastuzumab juga membuat suatu terobosan baru. Kemenkes dengan dukungan The Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services (MTaPS) USAID melakukan kalibrasi terhadap nilai kesintasan pasien kanker payudara yang diperoleh dari data literatur Internasional dengan menggunakan data kesintasan yang diperoleh dari data registri kanker Indonesia. Adapun tujuan dari kalibrasi ini untuk memperoleh nilai luaran klinis yg mendekati dengan kondisi pasien Indonesia.

Pelaksanaan appraisal dikoordinasikan oleh Tim Kerja Kebijakan HTA. Acara dibagi dua sesi. Pada sesi pertama (pagi 09.00-12.30) dilakukan appraisal untuk HTA Pemberian Pembrolizumab pada pasien kanker paru non small cell metastasis. Pada sesi kedua (siang 13.30-17.00) dilakukan appraisal untuk HTA Evaluasi Ekonomi Pemberian Trastuzumab Adjuvan pada Kanker Payudara Stadium Dini HER2-Positif di Indonesia.

Dalam pertemuan appraisal, Komite HTA dan Panel ad Hoc melakukan penilaian teknologi kesehatan dari aspek metodologi asesmen, efektivitas klinis, efektivitas biaya, utilitas biaya per tahun hidup, dampak anggaran, sosial, budaya, politik, etika, agama, ekuitas, dan keterjangkauan.

Secara keseluruhan, forum menyepakati hasil asesmen HTA dengan perbaikan minor. Output appraisal tersebut adalah penyusunan dan pengesahan berita acara appraisal.

Tahapan selanjutnya adalah masa sanggah nota rekomendasi interim dan hasil kajian HTA yang dilaksanakan selama 30 hari yang dimulai tanggal 29 September 2023 – 29 Oktober 2023. Masa sanggah adalah masa untuk seluruh pemangku kepentingan terkait menyampaikan keberatan terhadap nota rekomendasi interm dan hasil kajian HTA.

Link informasi masa sanggah dan hasil kajian HTA hasil appraisal: https://link.kemkes.go.id/InformasiMasaSanggah

(Penulis Chiska, Pusjak PDK/Editor Timker KLI)

Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Syarifah Liza Munira menerangkan bahwa teknologi kesehatan dapat mendukung Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi.  

“Upaya ini harus diwujudkan sebelum Indonesia mencapai puncak bonus demografi sekitar tahun 2030-2035,” ujarnya pada Public Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 substansi Teknologi Kesehatan pada Kamis (21/9). 

Menurut Liza peranan teknologi sangat penting, mulai dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Agar teknologi berkembang dengan maju dibutuhkan penelitian dan inovasi yang sesuai dengan etika penelitian. “Hal ini perlu diatur dalam regulasi,” jelasnya.  

Pada kesempatan ini Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes, Yuli Farianti menyampaikan permasalahan saat ini adalah rendahnya inovasi teknologi kesehatan dalam negeri. Pemerintah perlu membangun kerjasama dengan peneliti serta industri dalam menciptakan inovasi teknologi kesehatan.  

Public Hearing substansi Teknologi Kesehatan dihadiri oleh berbagai elemen publik baik dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah, yang terdiri dari pakar, akademisi, praktisi, asosiasi dan organisasi masyarakat, serta para penerima manfaat teknologi kesehatan. Tercatat telah terhimpun 57 aspirasi dan masukan.  

Pakar Universitas Indonesia Pratiwi Sudarmono menyampaikan aspirasinya tentang materi yang akan tercakup dalam rancangan peraturan pemerintah yang sedang disusun. Pratiwi berharap rancangan peraturan ini dapat mencakup hal-hal yang telah dilakukan seperti Health Technology Assessment dan Material Transfer Agreement. Selain itu Pratiwi juga menyampaikan pentingnya menjembatani berbagai stakeholders yang terlibat.  

Mengenai pemanfaatan teknologi kesehatan, perwakilan dari RSUP Kariadi Semarang dr. Faza menyampaikan masukannya. “Harapannya rancangan peraturan ini dapat meng-cover teknologi kesehatan yang dapat dinikmati masyarakat luas. Tidak hanya pada center-center tertentu saja, bukan hanya kota besar, namun juga di daerah terpencil,” tuturnya.  

Perwakilan Asosiasi Genomik Indonesia Iva yang turut hadir juga menyampaikan aspirasinya terkait penelitian, pengembangan, dan pengkajian. “Kita seharusnya bisa berkolaborasi, baik dari pemerintah, akademik dan swasta. Afiliasi yang ada belum bisa dikaitkan satu sama lain, sehingga perlu penguatan koordinasi dan fasilitasi,” katanya.  

Hadir pula Ahmad Hidayat perwakilan Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional. Ahmad berharap agar pengembangan teknologi kesehatan memanfaatkan sistem informasi yang sudah menggunakan standar data, metadata dan interoperability yang sudah dibuatkan konsep dan template-nya.  

Sementara itu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Desi mengingatkan agar dapat memasukkan aspek hak asasi manusia dalam rancangan peraturan pemerintah ini. “Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan yang sudah disusun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mungkin bisa dirujuk agar tidak diskriminatif.” jelasnya.  

Masyarakat masih terus dapat menyampaikan partisipasi dan aspirasinya terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Aspirasi dapat disampaikan melalui website partisipasisehat.kemkes.go.id.  (Penulis Yuliana/Editor Timker KLI)

Jakarta– Pertemuan Konsultatif mengenai Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN (AUVM) dan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan pada hari Kedua (22/9) diisi sesi diskusi dan berbagi informasi terkini terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dan ASEAN Bio-Diaspora Virtual Centre.

Meutia Hasan dari Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, menyampaikan presentasi yang merangkum hasil-hasil KTT ASEAN ke-42 dan KTT ASEAN ke-43 di Sektor Kesehatan. Presentasi tersebut memberikan wawasan mengenai keputusan penting dan diskusi yang dilakukan pada pertemuan puncak.

Sementara Abdurrahman, Head of Management ASEAN Bio-Diaspora Virtual Center (ABVC) Indonesia Office memaparkan perkembangan ABVC terkini. Presentasinya menyoroti kemajuan dan kontribusi pusat terhadap inisiatif kesehatan regional.  

Para peserta menyampaikan apresiasi terhadap hasil-hasil KTT ASEAN Bidang Kesehatan ke-42 dan ke-43 serta kemajuan ASEAN Bio-Diaspora Virtual Center. Peserta menantikan implementasi hasil dari Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023.  

Dalam kesempatan yang sama, Grace Lovita Tewu, Ketua Tim Kerja Sama Regional Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkesempatan menyampaikan rencana kedepan pengembangan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN dan Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN. Rencana pengembangan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN kedepan yakni negara anggota ASEAN menyatakan dukungan terhadap penerapan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN untuk dokumen pengetahuan yang terpusat dan dapat diakses oleh negara-negara Anggota ASEAN, mitra dan masyarakat umum atas data dan sumber daya yang selanjutnya dapat mendukung kolaborasi regional.

Mengingat dinamika dokumen yang dibagikan, pengelolaan konten platform ini harus didiskusikan lebih lanjut untuk memfasilitasi berbagi informasi secara real-time. “Diperlukan identifikasi Focal Point dan PIC, pelatihan dan peningkatan kapasitas mengenai untuk platform ini,” ungkap Vita. Lebih lanjut disampaikannya, negara anggota ASEAN dapat mengusulkan kepada Sekretariat ASEAN untuk memfasilitasi pengelolaan platform ini dan kemungkinan pengembangan Kelompok Kerja Teknis Kesehatan Digital/Jaringan Digital/Hub. Untuk proposal tahap 2 (pelatihan dan migrasi data) dan tahap 3 (pemeliharaan) akan diedarkan untuk didanai oleh mitra pendukung.

Terkait rencana untuk pengembangan Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN, negara anggota ASEAN ingin AUVM dipertahankan untuk pencegahan, persiapan, dan respon pandemi kedepan, melakukan kerjasama melalui mekanisme regional. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas oleh negara-negara anggota ASEAN terkait AUVM, terutama dalam menyelaraskan berbagai standar.  

AUVM akan dipertahankan melalui fasilitasi Sekretariat ASEAN. Akan dilakukan verifikasi sebelum tiba di negara tujuan. AUVM juga menjadi platform untuk verifikasi saja dan tidak ada pertukaran data serta dapat lebih ditingkatkan nantinya. Saran untuk peningkatan AUVM terkait influenza, vaksinasi rutin, imigrasi, e-resep, ringkasan pasien internasional, dan meningitis. 

Dalam kesempatan itu, Vita mengungkapkan untuk menerapkan AUVM dan menghindari tumpang tindih mekanisme digitalisasi, diperlukan konsultasi dan kolaborasi dengan sektor-sektor seperti telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan siber, imigrasi, transportasi, kesehatan, dan ekonomi digital. Penguatan struktur tata kelola untuk pertukaran informasi serta sebagai kelanjutan dari AUVM, Indonesia akan menjajaki fase kedua dan akan berkoordinasi untuk kolaborasi ASEAN dengan Global Digital Health Certification Network (GDHCN) kedepannya, untuk memaksimalkan jejaring.

Menutup pertemuan, Khoiri Jinan, Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Pusjak KGTK BKPK Kemenkes menyampaikan apresiasinya pada para delegasi yang hadir dan memberikan masukan-masukan berharga selama pertemuan. Menurut Jinan AUVM merupakan bukti upaya kolektif dalam memastikan perjalanan lintas batas negara yang aman dan efisien di ASEAN. Ini mencerminkan komitmen untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat sambil mendorong pemulihan ekonomi.

Perluasan AUVM yang mencakup sertifikat kesehatan digital selain COVID-19 merupakan upaya berwawasan ke depan yang akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan kawasan dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan di masa depan. Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN merupakan sebuah tonggak sejarah dalam pemanfaatan kemajuan digital dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama sektor kesehatan.

Platform ini merupakan repositori terpusat atas pengetahuan dan data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, melacak perkembangan, dan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan kesehatan. (penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Jakarta — Pertemuan konsultatif mengenai Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN dan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara hybrid pada 21-22 September 2023 di Jakarta. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan/Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Setiaji membuka acara dan memberikan sambutan pada para delegasi yang hadir, Kamis (21/9).

Menurut Setiaji ada dua inisiatif penting yang memiliki potensi besar untuk memajukan kerja sama kesehatan antarnegara ASEAN dan hubungan regional. Inisiatif ini dalam bentuk Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN dan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN. Dua inisiatif tersebut merepresentasikan langkah signifikan menuju komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi dan tangguh. Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN digagas berdasarkan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.

Kerangka Pengaturan Koridor Perjalanan ASEAN menggarisbawahi komitmen untuk memfasilitasi perjalanan antarnegara anggota ASEAN dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Inisiatif ini merupakan bukti tekad untuk mengendalikan pandemi dan bersiap menghadapi keadaan darurat kesehatan di masa depan,” jelas Setiaji.

Pada kesempatan yang sama diperkenalkan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN. Menurut Setiaji ini merupakan perwujudan pengakuan atas peran penting transformasi digital dan teknologi dalam meningkatkan kerja sama kesehatan ASEAN. Platform ini dirancang untuk memusatkan data dan informasi agar lebih mudah diakses secara efisien oleh semua negara anggota ASEAN. Dikatakan Setiaji, penggunaan platform ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja, tetapi juga memperkuat strategi tata kelola dan perencanaan.

Hal senada diungkap Agus Rachmanto, Deputy Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes. Negara-negara ASEAN harus memiliki protokol pengakuan sertifikat vaksin agar dapat dikenali antarnegara dan dapat digunakan untuk pandemi di masa depan. Agus menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN perlu memverifikasi status kesehatan para pelaku perjalanan dari banyak negara. Ini dilakukan tanpa memberikan dampak negatif terhadap pelaku perjalanan. Karena itu diperlukan verifikasi terkait dokumen penumpang seperti sertifikat vaksin dan dokumen lainnya. 

Dalam pertemuan konsultatif ini akan dilakukan pembelajaran bersama dalam menggunakan, memanfaatkan, dan  mengembangan platform ini ke depan. Akan dibahas pula kemungkinan memperluas cakupan dengan memasukkan sertifikat kesehatan tambahan, seperti kode QR Meningitis.  Selain itu juga akan dibahas aspek-aspek penting untuk pemantauan, evaluasi, dan keberlanjutannya.

Pertemuan konsultatif ini dihadiri langsung oleh delegasi dari beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Myanmar, Laos, Timor Leste, Sekretariat ASEAN, serta Australian Mission to ASEAN. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker KLI)

Jakarta – Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menghimpun aspirasi masyarakat melalui Public Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang kesehatan. Pertemuan yang membahas substansi Pendanaan Kesehatan ini dihadiri para pemangku kepentingan secara hybrid di Jakarta pada Rabu (20/9).

Dalam sambutannya Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan pentingnya substansi pendanaan kesehatan. Menurut Liza belanja kesehatan per orang per tahun selalu tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi per orang per tahun suatu negara. Belajar dari jumlah belanja sektor kesehatan negara-negara lain Liza menekankan bahwa poin pentingnya bukan pada pengeluaran dana sebanyak-banyaknya. “Yang penting adalah cukup, teralokasi dengan baik, efisien, dan berkesinambungan,” ujar Liza.

Lebih lanjut Kepala BKPK menjelaskan tentang konsep berbasis kinerja yang dikedepankan dalam undang-undang kesehatan. Menurutnya sumber-sumber pendanaan harus dicatat, di monitor, dan dialokasikan dengan baik. Aspek lain yang akan diatur adalah mengenai pemanfaatannya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang hadir dalam ruang virtual menyoroti penghapusan mandatory spending pada undang-undang kesehatan. Kunta menyampaikan bahwa peraturan turunan Undang-Undang Kesehatan akan mengubah pola pikir dari mandatory spending menuju program yang jelas output dan outcome-nya.

“Perencanaan harus lebih baik, supaya kita menganggarkan sesuai program yang jelas,” ungkap Kunta.

Public Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang kesehatan ini dihadiri oleh pakar, akademisi, perwakilan kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan, organisasi profesi, dan internal Kementerian Kesehatan.

Prof. Ascobat Gani hadir memberikan pandangan perlunya menyebutkan program yang didanai secara spesifik, yaitu 23 program yang telah disebutkan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), serta penguatan sistem kesehatan. Selain itu Prof. Asco juga mengomentari tentang penghapusan mandatory spending.

“Kita beralih ke mandatory services. Kita perlu narasikan yang jelas apa yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja,” jelas Prof. Asco.

Selanjutnya masukan disampaikan oleh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka. Putut menyampaikan ada 3 strategi untuk menyiasati keterbatasan anggaran, yaitu pertama membuka sumber lain dapat dari swasta atau filantropis. Kedua adalah penentuan skala prioritas yang jelas, dan yang ketiga adalah pentahapan.

Masukan juga disampaikan Yayasan Kanker Indonesia yang diwakili oleh dr. Vinka. Selaku praktisi Vinka menyatakan pentingnya upaya paliatif yang tidak hanya untuk penyakit kanker. “Justru yang penting paliatifnya. Biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit agar mendapatkan quality of life yang baik. Dan tidak banyak masyarakat yang bisa mendapatkan pelayanan itu,” tutur Vinka.

Partisipasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan masih dapat disampaikan melalui website partisipasisehat.kemkes.go.id. (Timker KLI Setban)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan menyelenggarakan pertemuan pembahasan Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN dan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN pada 21-22 September di Jakarta. Pertemuan ini akan menampilkan kinerja kedua platform tersebut.

Kementerian Kesehatan berharap mendapatkan sudut pandang baru dari negara-negara anggota ASEAN terhadap pengembangan Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN dan Platform Manajemen Pengetahuan ASEAN ke depan.  

Digitalisasi Protokol Kesehatan melalui Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan memperkuat ketahanan ASEAN. Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN dibuat untuk mempromosikan kesehatan agar komunitas ASEAN terkoneksi dengan baik. Melalui mekanisme ini sertifikat kesehatan dapat diakui sehingga dapat tercapai perjalanan yang aman secara maksimal.  

Komunitas ASEAN diharapkan dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan inklusif. Sertifikat vaksinasi dapat diakui oleh seluruh komunitas ASEAN dan global melalui perjanjian saling pengakuan pada protokol yang sama.  

Tahun ini, Indonesia berencana untuk mendiskusikan kemungkinan memperluas cakupan sistem Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN sehingga termasuk  sertifikat kesehatan lain seperti kode QR Meningitis. Selain Mekanisme Verifikasi Universal, ASEAN juga berencana mengembangkan Platform Manajemen Pengetahuan Sektor Kesehatan ASEAN.

Platform ini dirancang untuk membuat data dan informasi lebih mudah diakses oleh negara-negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Platform online ini dapat mendukung Kerjasama antarnegara ASEAN yang lebih efektif dan efisien. Platform Manajemen Pengetahuan Sektor Kesehatan ASEAN akan menerapkan akses yang tersinkronisasi. Hal ini dapat mendorong tingkat kesadaran yang lebih baik, sehingga semakin meningkatkan keterlibatan anggota terhadap pengembangan platform ini dalam jangka panjang. 

Mekanisme Verifikasi Universal ASEAN telah disahkan oleh negara-negara anggota ASEAN pada Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN di Bali tahun 2022 lalu. Sementara deliverable Indonesia atas Platform Manajemen Pengetahuan Sektor Kesehatan ASEAN diharapkan dapat diluncurkan dan disosialisasikan pada tahun ini sebagai side event pada acara SOMHD Level melalui Cluster 3. Dengan demikian, kedua hal tersebut akan menjadi dua dari delapan deliverable dari Indonesia untuk kepemimpinan ASEAN di sektor kesehatan tahun ini. (Timker KLI Setban)

Mataram– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Syarifah Liza Munira didampingi Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes Pretty Multihartina melakukan kunjungan Supervisi pengumpulan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tanggal 14 – 15 September.

Kunjungan dilaksanakan di lokasi pengumpulan data di Desa Sandik dan Desa Brembeng, dilanjutkan ke Pustu dan Poskesdes Dasan Geria. Terakhir ke Puskesmas Penimbung untuk melihat secara langsung dan mendapatkan bahan masukan terhadap permasalahan kesehatan di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Liza Munira bercengkerama dengan kader posyandu yang turut disertakan dalam pengumpulan data. Keterlibatan kader posyandu dalam SKI diharapkan sebagai proses transfer knowledge teknis pengukuran tinggi /panjang badan dan berat badan balita yang sesuai standar agar dapat diaplikasikan untuk Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik.

“SKI diharapkan memberikan fungsi selain pengumpulan data kesehatan jadi kita pastikan keterlibatan kader di lokasi sampling sehingga bisa menjadi pembelajaran pembuka sebelum diadakan pelatihan bagi kader untuk mengukur balita sesuai standar,” ujar Liza Munira.

Liza Munira mengapresiasi dukungan yang diberikan berbagai pemangku kepentingan di daerah dalam menyukseskan SKI 2023 dan berharap hasil analisis data SKI 2023 tingkat pusat maupun daerah dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan kesehatan yang tepat.

“Insya Allah data SKI benar-benar ini bisa membantu kita semua untuk menjadi navigasi atau GPS untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan cara yang tercepat dan tepat waktu ” ujar Liza Munira.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri menyampaikan bahwa dalam pengumpulan data, pemerintah daerah NTB turut melakukan pendampingan yang tujuannya untuk mengawal agar data yang dihasilkan valid sesuai keadaaan di lapangan sebenarnya.

“Pendampingan yang dilakukan dalam konteks pengukuran gizi benar-benar bisa dilakukan bersama sehingga data yang dihasilkan bisa valid tanpa mengintervensi data” timpal Hamzi Fikri. (Penulis Ahdiyat Firmana/Edit Timker KLI)

Jakarta–Salah satu tugas Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni melakukan akreditasi terhadap Komite/Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang KEPPKN yang menyatakan bahwa KEPK wajib terakreditasi dan akreditasi hanya dapat dilakukan oleh Kemenkes.

Untuk melakukan akreditasi, KEPPKN telah menyusun panduan akreditasi KEPK. Namun KEPPKN tidak bisa bekerja sendiri. Dalam pelaksanaannya, akreditasi KEPKN memerlukan kehadiran asesor untuk melakukan penilaian lapangan terhadap KEPK-KEPK yang ada.

Demikian disampaikan Ondri Dwi Sampurno mewakili Ketua KEPPKN Masa Bakti 2021-2024 ketika membuka kegiatan Pelatihan Asesor Akreditasi KEPK pada Rabu (13/9) di Jakarta. Acara yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh sebanyak 60 calon asesor. 20 calon asesor hadir secara luring berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Tasikmalaya. Sebanyak 40 calon asesor hadir secara daring dari luar Jabodetabek.

“Dengan adanya peraturan ini, menjadi kewajiban bagi KEPK untuk mengajukan akreditasi. Sejauh ini sudah 200 lebih KEPK yang ter-registrasi dalam SIM EPK KEPPKN dan beberapa diantaranya telah mengajukan akreditasi ke KEPPKN,” ungkap Ondri.

Lebih lanjut Ondri menjelaskan bahwa akreditasi KEPK dilakukan melalui asesmen lapangan langsung oleh asesor, yang dikoordinasikan oleh sub komite akreditasi KEPPKN. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan asesmen lapangan, maka para asesor diberikan pelatihan.

“Pelatihan ini wajib. Tujuannya untuk bisa memberi pemahaman terkait aspek-aspek apa yang akan dinilai pada saat penilaian lapangan. Yang belum mengikuti pelatihan tidak akan diikutkan dalam penilaian akreditasi KEPK,” terang Ondri.

Dijelaskan lebih lanjut, pelatihan asesor yang sekarang ini adalah pelatihan asesor gelombang kedua. Pelatihan asesor gelombang pertama sudah dilakukan pada bulan Agustus tahun lalu. Sebelumnya, KEPPKN telah melakukan sosialisasi borang akreditasi dan membuka pendaftaran untuk menjadi asesor.

Sebanyak 26 asesor ikut serta dalam pelatihan gelombang pertama. Jika ditambah dengan 57 asesor pada pelatihan gelombang kedua maka jumlahnya menjadi 83 asesor. Jumlah ini dirasa masih kurang. Ini karena dalam setiap penilian akreditasi dibutuhkan 3 asesor.

Pada pelatihan asesor gelombang pertama telah dipilih beberapa asesor untuk melakukan ujicoba pada empat KEPK terpilih. Empat KEPK tersebut adalah KEPK RS dr. Soetomo, KEPK Universitas Padjajaran, KEPK FKKMK Universitas Gajah Mada, dan KEPK Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini keempat KEPK tersebut diberikan sertifikat karena telah melakukan koreksi atas masukan-masukan yang diberikan oleh asesor.

Sebelum seremoni penyerahan sertifikat akreditasi, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Syarifah Liza Munira menyampaikan harapannya untuk kegiatan ini.

“Melalui pelatihan ini saya berharap asesor mendapat pemahaman yang sama mengenai standar dan kualitas yang dibutuhkan. Bila ada gap bagaimana caranya agar gap ini dihilangkan. Karena poinnya disini adalah untuk memastikan standar yang sama,” terang Liza.

Liza mengatakan agar proses yang sudah dilakukan ini, nantinya ada evaluasi untuk menjaga standar kualitas ethical clearance di Indonesia. Dikatakan Liza bahwa ada beberapa prinsip yang perlu dijaga, yaitu clear, harus jelas dan tegas, kemudian transparansi dan netralitas. (Penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaksanakan acara Diskusi Bersama Pakar membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) substansi Pendanaan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan.

Acara dilakukan untuk menghimpun masukan, gagasan dan saran dari para pakar agar konsep RPP pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang tengah disusun menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan.

Kepala BKPK Kemenkes, Syarifah Liza Munira membuka secara resmi acara yang dilaksanakan secara hybrid di hotel Wyndham pada Selasa (5/9).  Sejumlah pakar, akademisi, dan praktisi di pusat dan daerah diundang dalam acara ini.

“Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Kesehatan, hari ini kita melakukan pembahasan bersama pakar khususnya bidang Pendanaan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan terhadap konsep dan muatan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk mendapatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ungkap Liza.

Terkait pendanaan, dikatakan Liza bahwa pertumbuhan belanja kesehatan per kapita lebih cepat dan ini merupakan fenomena di sektor kesehatan. Untuk mencegah membengkaknya belanja kesehatan perlu dilakukan reformasi regulasi.

Lebih lanjut Liza menjelaskan bahwa pendanaan kesehatan tidak berdiri sendiri, menjadi salah satu sumber daya yang mendukung sumber daya lainnya. Aspek pendanaan mempengaruhi aspek-aspek yang lain seperti pembelian alat kesehatan dan lainnya.

Senada dengan pernyataan Kepala BKPK, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) BKPK Kemenkes Yuli Farianti mengatakan bahwa pendanaan merupakan pilar yang akan dilakukan transformasi. Pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bagaimana meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan.

“Dihapuskannya mandatory spending dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi pengelolaan keuangan pemerintah dan ruang gerak penerapan anggaran berbasis kinerja, penyelesaian permasalahan kesehatan berdasarkan beban penyakit/epidemiologi, dan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan yang tidak dibatasi besarannya,” jelas Yuli.

Pada pembahasan substansi Teknologi Kesehatan, Kepala BKPK Kemenkes mengatakan diskusi bersama pakar bertujuan untuk menggali aspek peraturan perlindungan data, data pribadi dan pemanfaatan bioteknologi untuk precision medicine sehingga ada landasan hukum yang kuat.

Masukan-masukan yang disampaikan para pakar ini akan dihimpun dan dikelompokkan sesuai substansi sebagai bahan asupan dalam penyusunan rancangan peraturan perundangan turunan UU Kesehatan  No. 17 Tahun 2023 yang baru saja disahkan. (Penulis Kurniatun K & Yuliana/Editor Timker KLI)

Jakarta—Townhall Kementerian Kesehatan kembali dihelat pada hari Selasa (29/8) di Kantor Kementerian Kesehatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kali ini mengangkat topik Pilar Keempat Transformasi Kesehatan Pembiayaan Kesehatan. Acara dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Prof. Ali Ghufron Mukti.

Dalam acara ini, Menteri Kesehatan memberikan penghargaan kepada Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai peringkat 1 Provincial Health Accounts (PHA) Terbaik Tahun 2023. Peringkat Kedua diraih Provinsi Jawa Barat dan Peringkat Ketiga adalah Provinsi Aceh.

Untuk pemenang penghargaan Peringkat 1 Kategori District Health Accounts (DHA) Terbaik Tahun 2023 diraih Kabupaten Kulonprogo. Peringkat 2 diraih Kota Kediri dan Peringkat 3 diraih Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Menteri Kesehatan juga memberi penghargaan kepada Prissilia Rhesavani, Perekam Medis dari RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai Peringkat 1 Kategori Petugas Koder JKN terbaik Tahun 2023. Berikutnya, Peringkat 2 diraih Aris Susanto dari RSU Pindad Kota Bandung, Jawa Barat serta Peringkat 3 diraih Ahmad Muhajir dari RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan menetapkan penghargaan Kategori Penyusun Rekomendasi Kebijakan Terbaik UPT BKPK Tahun 2023 yang diraih Riyani Setiyaningsih, Entomolog Kesehatan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP). Peringkat 2 diraih Sri Nuryani Wahyuningrum Pranata Laboratorium Kesehatan dari Balai Litbangkes Kelas I Magelang serta Peringkat 3 diraih Melda Suskan Suebu Entomolog Kesehatan dari Balai Litbangkes Papua.

Selamat Kepada Pemenang

(Editor Timker KLI)