Bekasi– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan Workshop Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT Provinsi) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Acara dilaksanakan secara daring dan luring dari tanggal 10 -18 Juli 2023.

Kepala BKPK Syarifah Liza Munira membuka kegiatan ini pada Senin (10/7) secara daring. Dalam kesempatan ini, Liza menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen dan keterlibatan para PJT Provinsi yang telah mendukung kegiatan SKI 2023.

Menurut Kepala BKPK agar pelaksanaan kegiatan SKI 2023 dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah disusun, diperlukan penyamaan persepsi yang baik antara PJT provinsi dengan tim teknis, tim manajemen data, tim manajemen dan wakil koordinator wilayah.

“Melalui kegiatan workshop, ini para PJT Provinsi diharapkan mendapat pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap instrumen, pemahaman atas mekanisme pelaksanaan atau pengorganisasian lapangan SKI 2023,” harap Liza. Selain itu, dapat menjadi tenaga pelatih bagi para PJT kabupaten/kota serta berkomitmen melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai pedoman. Sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKI 2023 di wilayah masing-masing.

“Saya mengharapkan dukungan, keterlibatan, dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu  dalam kegiatan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Mari kita sukseskan Survei Kesehatan Indonesia,” tutup Liza.

Acara dihadiri juga Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen, Tim Manajemen Data, dan Penanggung Jawab Biomedis SKI Tahun 2023 serta dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan BKPK. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Arslonga pada Selasa (27/06). Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan apresiasi kepada pejabat fungsional yang dilantik. “Saya ucapkan selamat kepada 47 orang Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, yang terdiri dari: 2 Analis Kebijakan, 18 Administrator  Kesehatan, 6 Perencana, 4 Pustakawan, dan 13 Pranata Laboratorium Kesehatan, serta 1 Arsiparis dan 3 Administrator Kesehatan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan” ungkap Liza.

Liza berharap melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari ini, dapat dijadikan momentum berharga untuk melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Selain itu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menunjukkan diri dengan memiliki core values dan employer branding ASN Kementerian Kesehatan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Dalam sambutannya Liza juga memberikan pesan bahwa tantangan kerja ke depan akan semakin berat, sehingga harus terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Selain itu sebagai pejabat fungsional hendaknya memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

“Gunakanlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai uang rakyat dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terapkan value for money dalam pengelolaan anggaran,” pesan Liza.

Menutup sambutannya Liza kembali berpesan agar para pegawai dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran. Hal ini untuk menjaga integritasdemi kehormatan Negara, Kementerian Kesehatan, serta martabat sebagai ASN.

Daftar nama pegawai yang dilantik sebagai berikut :

Jakarta– Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan perlu disusun lebih terarah dan tepat sasaran. Diperlukan ketersediaan data dan informasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan. “Oleh karena itu kita melakukan Survei Kesehatan Indonesia. Dengan itu, kita membuat RPJMN yang terstruktur sehingga kondisi yang terarah dan spesifik. Kita bisa lakukan intervensi sebaik-baiknya.” ungkap Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Pusat Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (27/6).

SKI Tahun 2023 adalah kegiatan pengumpulan data bidang kesehatan berbasis komunitas yang dapat menggambarkan status/kondisi kesehatan tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan ini sebelumnya dikenal sebagai Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setiap 5 tahun sekali. Tahun ini, SKI mengintegrasikan dua survei utama Kemenkes sebelumnya yaitu Riskesdas dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Ini dilakukan sebagai implementasi kebijakan single survey Kemenkes.

“Survei ini akan menghasilkan data dan faktor resiko terkait status kesehatan masyarakat yang berguna dalam perumusan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia,” ungkap Wamenkes Dante.

Dikatakan Wamenkes Dante bahwa data SKI 2023 akan menggambarkan status kesehatan masyarakat representasi tingkat nasional dan kabupaten/kota. Data ini nantinya tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh Kemenkes dalam penyusunan program kesehatan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh Bappenas sebagai bahan dasar penyusunan teknokratik RPJMN dan juga pemerintah daerah untuk perencanaan kesehatan.

“Betapa pentingnya survei ini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, terutama untuk menetapkan RPJMN 2024-2029. Untuk itu, saya berharap Rakornis ini menjadi tempat bagi pemangku kebijakan untuk memahami mekanisme pelaksanaan SKI 2023,” jelas Wamenkes Dante.

Terkait pemanfaatan data, Wamenkes Dante menyatakan harapannya bahwa dengan mengundang perguruan tinggi di Indonesia maka dapat memberikan kontribusi dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk melihat secara spesifik dan mengulas secara khusus dalam penetapan RPJMN sehingga mempunyai kualitas output yang maksimal.

“Saya berharap data yang dikumpulkan dapat dipergunakan secara maksimal,” tuturnya lebih lanjut. Dengan banyaknya data yang akan dihasilkan dan luasnya pemanfaatan data SKI 2023, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira yang berharap seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengawal pelaksanaan SKI 2023 dan memastikan kelancaran prosesnya di daerah.

“BKPK mendapatkan amanah untuk melaksanakan SKI. Dimana hasil SKI diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan untuk penyusunan RPJMN berikutnya. Dalam pelaksanaan survei kesehatan yang sangat masif dan besar diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mohon dukungan dan komitmen dari Bapak/Ibu,” tutur Liza.

Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat adalah salah satu tahapan dari kegiatan SKI 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi pelaksanaan SKI 2023 dan membangun komitmen dari pemangku kepentingan terkait terutama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Acara Rakornis mengundang beberapa pemangku kebijakan terkait seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik. Selain itu, mengundang juga Dinas-Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta beberapa institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

SKI 2023 rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus hingga minggu pertama Oktober 2023, dengan melibatkan 586 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Penulis Kurniatun/Editor Timker KLI)

Depok– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memfasilitasi kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Promotif Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2023. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Wenny Haryanto dari Fraksi Golkar, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Depok, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Depok, Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah Pusjak PDK BKPK dan Organisasi Masyarakat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (Ormas BPPKB Banten) bersama-sama hadir mengisi kegiatan ini.

Ketua Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah Pusjak PDK BKPK Resi Natalia Turnip menyampaikan arah dan strategi pembangunan kesehatan di Indonesia. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) adalah target yang ingin dicapai. Caranya yaitu dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang dijalankan adalah pelayanan kesehatan, penguatan promotif dan preventif serta penguatan sistem jaminan kesehatan.

Menurut Natalia semua masyarakat wajib mempunyai jaminan kesehatan karena penyakit penyebab kematian dan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang mahal sudah meningkat. Untuk menghindari kesulitan pembayaran pengobatan itu, maka masyarakat wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip Asuransi Sosial dalam Program Jaminan Kesehatan di Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 yang mengatur jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan gotong rotong, kepesertaan wajib, iuran sesuai kemampuan, nirlaba dan ekuitas.

Natalia menyampaikan peserta JKN berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan medisnya. Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 bulan.

“Seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan esensial atau dasar tanpa menemui kesulitan atau hambatan biaya. Oleh karena itu, dilakukan pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat,” ujar Natalia lebih lanjut.

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto mengatakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan para mitra komisi IX adalah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara bersama. “Seperti yang hari ini kita laksanakan, terselenggara berkat kerjasama antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kota Depok beserta Komisi IX DPR RI,” ungkap Wenny. Selain itu, dalam pertemuan ini disosialisasikan kebijakan terkait dengan pembiayaan kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok Juri Hendrajadi dalam kesempatan ini mengungkapkan Kota Depok mengembangkan jaminan kesehatan yang merupakan gabungan dari upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Terutama sasarannya adalah masyarakat miskin. Angka kemiskinan di kota Depok sebesar 2,53%.

“Saat ini kepesertaan BPJS masyarakat kota Depok sebesar 95%, masih ada 5% yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS,” tutur Juri.

Menurut Juri, kegiatan ini merupakan langkah atau upaya melakukan sosialisi GERMAS dengan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk Kota Depok yang lebih sehat. Hal ini diselenggarakan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini bertujuan  untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman dan penguatan kepada Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lain, pemangku kepentingan terkait dan sektor swasta di pusat dan daerah agar memahami tentang sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan. (Penulis Yuliana/Editor Timker KLI)

Jakarta– Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Etty Nana Mulyana melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi serta pendampingan tata kelola arsip keluarga ke rumah dua orang anggota DWP BKPK. Kegiatan yang didampingi oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pejabat Fungsional Arsiparis serta beberapa Pengurus DWP BKPK lainnya ini berlangsung pada Rabu (21/6/2023) di bilangan Kebayoran Jakarta Selatan.

Etty menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari hasil kesepakatan bersama pada saat rapat DWP BKPK yang lalu. Melakukan kunjungan ke rumah anggota DWP BKPK dengan tujuan memberikan pendampingan dalam penataan arsip keluarga secara baik dan benar merupakan program kerja unggulan yang diusung DWP BKPK di tahun 2023. Kegiatan tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis kepada para anggota.

“Arsip keluarga perlu dikelola dengan baik, tertib, rapi dan benar sehingga arsip tersebut aman, awet dan bisa ditemukan dengan cepat,” ujar Etty.

Arsip keluarga merupakan data penting bagi setiap anggota keluarga untuk berbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, bank, perpajakan, asuransi, hingga bisnis. “Oleh karena itu, arsip keluarga harus di kelola secara benar sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip keluarga yang lengkap ,” jelas Etty lebih lanjut.

2 rumah anggota DWP BKPK yang dikunjungi ini merupakan perwakilan dari Pusat Kebijakan yang ada di lingkungan BKPK. Rencananya kunjungan ke 3 rumah anggota DWP BKPK lainnya yang berlokasi di Bogor, Depok, dan Tangerang juga akan dilakukan. Ini merupakan Pilot Project dari program kerja unggulan DWP BKPK. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi anggota DWP BKPK dalam menata arsip keluarga. (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)

Banjarmasin– Bergerak! “Percepatan Pelaksanaan Transformasi Kesehatan di Banua” merupakan tema Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023 yang diselenggarakan tanggal 19-22 Juni 2023. Acara Rakerkesda dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang biasa disapa dengan Paman Birin.

Gubernur sangat mendukung percepatan transformasi kesehatan, terutama dalam pemerataan tenaga kesehatan. “Salah satu tantangan pembangunan kesehatan di Kalsel adalah upaya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh 13 kabupaten/kota. Sebanyak 25,83% puskesmas yang tersebar di kabupaten/kota Kalsel tercatat masih kekurangan tenaga kesehatan strategis, alias belum lengkap”, ungkap Gubernur Kalsel.

Kalsel ke depannya akan turut berperan strategis dalam pemerintahan negara Republik Indonesia karena salah satu kabupatennya yaitu Tabalong merupakan salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara. Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan berbagai upaya penguatan dari segala sektor pada kabupaten tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalsel berhasil melakukan upaya penurunan stunting paling besar di tahun 2022 yaitu sekitar 5,4% (30% menjadi 24,6%) dan paling banyak inovasi program penurunan stunting. Program-program penurunan stunting yang potensial di Kalsel ini bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain.

Gubernur Sahbirin Noor juga menyampaikan bangsa yang besar adalah bangsa yang sehat. Rakerkesda kali ini diharapkan ada inovasi yang luar biasa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalsel, sehingga menjadi generasi tangguh dalam menghadapi persaingan internal dan internasional.

Penyelenggaraan Rakerkesda Kalsel pada pertengahan tahun 2023 ini merupakan momen yang baik untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran program kesehatan tahun 2024 karena bertepatan dengan penetapan anggaran APBD provinsi.

Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Nana Mulyana menghimbau agar data hasil perhitungan Provincial Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA) menjadi dasar perencanaan dan intervensi program kesehatan di provinsi maupun kabupaten/kota. Harapannya, luaran dari Rakerkesda adalah diperolehnya masukan dari kabupaten/kota terkait isu-isu dalam pelaksanaan Transformasi Kesehatan serta rencana aksi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Regulasi dalam mendukung transformasi kesehatan diharapkan selaras, baik dari segi keterkaitan antar program kesehatan hingga sinkronisasi dari tingkat pusat hingga ke daerah. “Landasan hukum bagi upaya penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan pada berbagai bidang diharapkan komprehensif dan berkesinambungan, sehingga sejalan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kalimantan Selatan Diauddin

Pada kesempatan ini, beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menerima penghargaan dari Kadinkes Kalsel berupa sertifikat eliminasi malaria untuk Kabupaten Banjar dan sertifikat bebas dari frambusia untuk 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan.

Dilakukan penandatangan nota kesepakatan jejaring pengampu pelayanan kesehatan di Kalsel dengan 12 (dua belas) rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Selain itu, ditandatangani perjanjian kerja sama antara Kadinkes Provinsi Kalsel dengan kadinkes Kab/Kota dalam pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar dan mutu tenaga kesehatan di Kalsel serta kerjasama antara Kadinkes Provinsi dengan Direktur Poltekkes Banjarmasin dan pimpinan Universitas Lambung Mangkurat dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Penulis Nur Aeni Amaliah/Nariyah Handayani)

Gorontalo – Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kesehatan Siswanto hadir menjadi pembicara utama mewakili Menteri Kesehatan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Gorontalo tahun 2023. Rakerkesda berlangsung di Kota Gorontalo selama 3 hari (14–16/6). Tema yang diusung pada pertemuan ini adalah Percepatan Implementasi Transformasi Kesehatan dan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting.

Siswanto memandang Rakerkesda ini merupakan momentum strategis dalam melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo. Selain itu juga sebagai sarana untuk menjalin komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang kesehatan.

“Kita semua dapat memanfaatkan momentum ini agar bersama-sama mencari solusi dan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian prioritas daerah,” ungkap Siswanto.

Lebih lanjut Siswanto menerangkan langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mitra pemerintah daerah mendapat pujian Menteri Kesehatan. Terutama pada keberhasilan percepatan penurunan indikator stunting yang cukup signifikan. Prevalensi stunting pada tahun 2021 di Provinsi Gorontalo sebesar 29% menjadi 23,8% pada tahun 2022.

“Dengan kata lain terjadi penurunan angka stunting sebesar 5,2%. Penurunan signifikan stunting terdapat di Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo,” ujar Siswanto.

Menurut Siswanto Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperkuat pelaksanaan program-program kesehatan menggunakan instrumen reformasi birokrasi tematik. Hal ini dilakukan agar program penurunan stunting dapat dikelola lebih efektif dan efisien sehingga seluruh kabupaten/kota dapat menurunkan angka stunting secara lebih signifikan.

Pada kesempatan yang sama Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan Rakerkesda tahun 2023 ini fokus pada percepatan implementasi transformasi kesehatan dan reformasi birokrasi tematik stunting. Pemilihan topik ini menyesuaikan program prioritas yang telah digulirkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari pentingnya kerjasama berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan. “Semua pihak harus menjadi bagian dari proses mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik,” ungkap Ismail Pakaya.

Menurut Ismail pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berupaya mewujudkan transformasi kesehatan rujukan dengan meningkatkan kelengkapan pelayanan spesialis.

(Penulis NA Ma’ruf/Zainal Umaaya/editor timker KLI)

Bekasi– Pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) virus SARS-CoV-2 telah dilakukan oleh banyak negara, utamanya Indonesia. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan jenis varian SARS-CoV-2 dan keperluan epidemiologi molekuler. Demikian disampaikan oleh Wirabrata Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK), Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

“Di masa depan WGS akan sangat penting untuk deteksi patogen dalam diagnostik rutin mikrobiologi pasien, serta pemantauan untuk surveilans,” kata Wira saat membuka Workshop and Socialization for External Quality Assessment of SARS-CoV-2 Sequencing pada Senin (12/6) di Bekasi. Kegiatan yang dilakukan selama 3 hari (12-14/6) ini berkolaborasi dengan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization ‘WHO’).

Wira mengatakan BKPK sebagai koordinator Jejaring Laboratorium Genome Sequencing SARS-CoV-2 berperan penting untuk meningkatkan kualitas dengan melakukan pemantapan mutu eksternal pada jejaring laboratorium. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil pemeriksaan WGS yang berkualitas.

Menurut Wira, pemantapan mutu eksternal ini diperlukan sebagai salah satu cara untuk -penguatan kapasitas jejaring laboratorium yang sudah ada. Penguatan ini bersinergi dengan penguatan sistem surveilans yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) di seluruh provinsi di Indonesia. Proses ini secara kontinu akan dilakukan sehingga surveilans berjalan optimal dengan tambahan data pada hasil genomic sequencing.

Lebih lanjut, Rohani Simanjuntak dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Dirjen P2P menyampaikan perlunya informasi sekuensing beberapa penyakit yang berpotensi pandemi. Ia mengungkap bahwa telah terjadi outbreak beberapa penyakit-penyakit di luar negeri, namun belum dilaporkan di Indonesia. Penyakit tersebut adalah marburg virus, lassa fever, nipah virus, dan ilheus virus.  

“Jadi peran dari laboratorium sangat diperlukan dalam mengidentifikasi penyakit-penyakit yang belum pernah dikenal atau yang belum pernah dilaporkan di Indonesia. Dalam hal kewaspadaan, pengetahuan akan kejadian luar biasa (KLB) yang dialami negara tetangga sebagai tanda bahwa kita harus mulai mempersiapkan dan meningkatkan upaya kewaspadaan,” tegasnya.

Sementara itu, Krisna Nur Andriana Pangesti Ketua Tim Kerja Ketahanan Surveilans dan Pemeriksaan Laboratorium Pusjak SKK dan SDK menjelaskan pentingnya surveilans genome SARS-CoV-2. Pertama, sekuensing dilakukan untuk memonitoring dan mendeteksi virus yang berpotensi menjadi varian baru. Kedua, untuk memahami bahaya ataupotensi emerging dari SARS-CoV-2, apakah varian-varian baru atau muncul jenis corona virus yang berbeda. Ketiga, memahami sifat biologis SARS-CoV-2. Keempat, pengembangan kit diagnostik molekular, vaksin, dan antiviral. Juga investigasi transmisi virus dan penyebaran.

“Dengan identifikasi varian dan dilengkapi dengan studi-studi di laboratorium pada hewan atau manusia, dapat diketahui bahkan diestimasikan protein-protein yang mempunyai kecenderungan menyebabkan penyebaran virus atau memengaruhi keparahan penyakit. Selain itu juga dapat diketahui pula jenis protein yang dapat mengubah sensitivitas alat diagnostik yang ada, selain yang telah dikembangkan sebagai antibodi untuk penanggulangan pandemi,” jelasnya.

Selanjutnya Krisna memaparkan capaian pemeriksaan WGS pada 2020, Indonesia mampu melakukan 140 sequens yang dilaporkan melalui platform GISAID. Namun pada 2021 meningkat menjadi 11.335 sequens, meningkat 3 kali lipat pada 2022, yakni mencapai  33.328. Hingga Mei 2023 telah diperiksa lebih dari 38 ribu sekuens. Krisna mengatakan bahwa hasil pemeriksaan WGS selalu dilaporkan kepada Menteri Kesehatan secara berkala tiap satu atau dua minggu sekali. “Hasil jejaring surveilans ini telah digunakan untuk rekomendasi kebijakan transisi pandemi ke endemi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), booster vaksin Covid-19, serta manajemen terapi dan pelayanan di fasilitas kesehatan,” ucapnya.  (Penulis Faza Nur Wulandari/editor Timker KLI)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Pembinaan Wilayah di Jakarta secara hibrid pada hari Selasa (12/6/2023). Acara dihadiri perwakilan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Ketua Tim Kerja Pembinaan Wilayah Sekretariat BKPK, N.A Ma’ruf dalam laporannya mengatakan kegiatan hari ini bertujuan mensosialisasikan pedoman dan aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI) yang sudah disusun oleh tim kerja pembinaan wilayah BKPK.

Ma’ruf berharap aplikasi SIBIWI bisa menjadi wahana untuk monitoring dan penyampaian laporan sehingga bisa terjalin komunikasi antara pusat dengan pusat maupun pusat dengan daerah. “Harus ada sinergi yang kuat antara pembina wilayah dengan sekretariat pembina wilayah dan penanggung jawab program” tutur ma’ruf.

Sekretaris BKPK Nana Mulyana membuka acara. Nana menyampaikan sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/MENKES/130/2023 tentang tim pembinaan wilayah di lingkungan Kemenkes, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat pembinaan wilayah berkedudukan di BKPK.

“Tugas kita selain menangkap isu-isu terkait prioritas dan manajerial, juga harus membantu bagaimana kebijakan didaerah sejalan dengan dengan kebijakan di pusat,” ujar lebih lanjut.

Nana juga menyampaikan bahwa syarat kebijakan yang baik adalah berbasis data yang didapatkan dari hasil kajian atau bukti lainnya.

Tim Pembinaan Wilayah harus melakukan kajian untuk mengetahui masalah-masalah yang ada didaerah agar segera dapat diselesaikan dan direkomendasikan kebijakan yang berbasis bukti. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi, unit pelayanan teknis,  lembaga riset dan para Pakar dapat dilibatkan untuk melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

 “Semua koordinator wilayah mohon mencatat dengan baik segala aktifitas yang sudah, sedang dan akan dilakukan, kemudian disampaikan kepada BKPK. Sehingga BKPK memiliki data kegiatan binwil yang siap dilaporkan kepada pimpinan,” ungkap Nana.

Tugas pembinaan wilayah harus berorientasi pada transformasi kesehatan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan pembinaan wilayah. Selain itu, tim pembinaan wilayah bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatannya.

Pada hari ini juga telah disosialisasikan pedoman dan aplikasi SIBIWI kepada unit-unit utama. Masing-masing unit utama mendapatkan akses masuk aplikasi, selanjutnya data dan informasi yang diperlukan diinput kedalamnya. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan sebagai wahana komunikasi antara pusat dan daerah mengenai masalah yang ada di masing-masing wilayah binaan, agar dapat segera diintervensi dan terselesaikan dengan baik.

Pembagian wilayah binaan di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri dari Sekretariat Jenderal mengampu Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Maluku. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengampu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Selatan.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengampu Provinsi Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Papua Pegunungan.Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengampu Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Barat, Aceh, Papua, Sulawesi Tengah.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengampu Provinsi Jawa Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengampu Provinsi Sumatera Utara, Papua Tengah, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara. BKPK mengampu Provinsi Papua Barat Daya, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. (Penulis Yuliana/editor Timker KLI)

SIBIWI dapat diakses melalui tautan : http://binwil.bkpk.kemkes.go.id/