Jakarta– Hasil Serosurvei Antibodi SARS-Cov-2 di bulan Januari 2023 menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kadar imunitas SARS-Cov-2 masih tinggi, yakni 99%. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan hasil Serosurvei bulan Juli tahun 2022 sebesar 98,5%. Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Syarifah Liza Munira pada awak media di kantor Kemenkes, Jumat (3/2).

Lebih lanjut Liza menuturkan kadar antibodi masyarakat mengalami peningkatan 1,5 kali lipat. “Pada Juli 2022 sebesar 2.095, di bulan Januari 2023 kita lihat ini meningkat menjadi 3.207, “ ujarnya.

Liza juga menerangkan hal menarik dari hasil serosurvei ini, yaitu kadar antibodi tertinggi dimiliki oleh penduduk yang telah mendapatkan vaksin booster. Selain itu, penduduk yang dalam 6 bulan terakhir telah melengkapi vaksin booster ini kadar antibodinya meningkat hampir 3 kali lipat.

“Jadi kita bisa lihat pentingnya melengkapi vaksinasi,” ungkapnya lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menjelaskan peningkatan kadar antibodi Covid-19 masyarakat Indonesia meningkat karena vaksinasi. Kadar antibodi juga meningkat karena infeksi penularan Covid-19 yang masih terjadi.

Iwan memaparkan lebih jauh, Serosurvei membandingkan jumlah kadar antibodi dari penduduk yang status vaksinasinya tetap dengan penduduk yang status vaksinasinya meningkat. Pada kelompok penduduk yang status vaksinasinya tetap, terjadi peningkatan kadar antobodi menjadi 1.555,7. Sedangkan penduduk yang status vaksinasinya meningkat kadar antibodinya jauh lebih tinggi, yakni 4.294,2.

“Penambahan vaksinasi meningkatkan kadar antibodi jauh lebih tinggi. Infeksi memang meningkatkan antibodi, tapi vaksinasi peningkatannya lebih tinggi,” jelas Iwan.

Melengkapi penuturan Iwan, Tim Pakar FKM UI Pandu Riono mengatakan Serosurvei Antibodi SARS-Cov-2 ini berguna dalam penetapan kebijakan, yaitu kebijakan tentang pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kebijakan vaksinasi.

Sangat penting untuk meningkatkan status vaksinasi. Yang sudah divaksinasi booster paling rendah risiko masuk rumah sakit dan paling rendah untuk mengalami kematian. Vaksinasi memberikan proteksi. “Dengan demikian maka kita mendorong supaya semua penduduk walaupun sudah punya antibodi untuk kita tingkatkan lagi karena virus masih ada dan terus bermutasi,” tutur Pandu. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk mendapatkan gambaran status gizi balita pada tahun 2022. SSGI adalah survei yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia di 33 Provinsi, 486 Kabupaten/Kota. SSGI dilakukan dengan metode survei agar bisa menunjukkan hasil yang representatif atau mewakili kondisi di Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala BKPK Syarifah Liza Munira pada Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Jumat (3/2) melalui virtual. Liza mengatakan SSGI merupakan amanah kepada Kemenkes untuk mengukur angka prevalensi stunting supaya dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

“Angka stunting sudah turun dari 24,4% menjadi 21.6%, untuk mencapai target 14% di tahun 2024 seperti dicanangkan dalam RPJMN, diperlukan penurunan 3,8% pertahun,” terang Liza.

Secara umum disampaikan Liza, SSGI mengukur 4 indikator yaitu stunting, wasting, underweight, dan overweight. Hasil menunjukkan ada sedikit kenaikan pada wasting dan underweight. Penurunan overweight sebesar 0,3%. Disampaikan pula, terjadi penurunan proporsi stunting terbesar di 3 Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan.

Liza mengatakan hasil SSGI ini bukanlah sebagai rapor daerah namun sebagai upaya bersama untuk menurunkan stunting. “Kita ingin angka SSGI menjadi upaya kita bersama sebagai acuan untuk menurunkan angka stunting sampai 2024 dan seterusnya,” ujarnya.

Selanjutnya Liza memaparkan angka prevalensi stunting secara nasional perkelompok umur. Ia mengungkapkan telah terjadi stunting pada bayi baru lahir, kelompok usia 0 – 6 bulan, 6 – 11 bulan dan 12 – 23 bulan. Kondisi ini dapat dicegah, sehingga ada 2 titik penting yang perlu di intervensi sebagai upaya agar terjadi daya ungkit besar. Titik pertama yaitu fase sebelum kelahiran, yakni dengan melakukan intervensi pencegahan anemia pada remaja putri dan ibu hamil. Karena telah terjadi prevalensi stunting pada bayi baru lahir sebesar 18,5% sebagai akibat kurang gizi pada masa kehamilan.

Kemudian titik kedua adalah pada fase sesudah kelahiran, utamanya pada kelompok umur antara 6-11 bulan dan 12-23 bulan. Pada kelompok umur tersebut, terjadi lonjakan peningkatan stunting lebih dari 1,6 kali yaitu 13,7% pada umur 6-11 bulan dan 22,4% pada umur 12-24 bulan. Pada kelompok usia tersebut, intervensi yang penting adalah pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI, dan memperhatikan timbangan anak.

Lebih lanjut, Liza menyampaikan gambaran stunting Kabupaten Gowa pada kelompok umur. Di Kabupaten Gowa, terjadi lonjakan pada usia 6-11 bulan ke 12-23 bulan yaitu 1,6 kali lonjakan di usia tersebut. “Kabupaten Gowa angka prevalensi stuntingnya di SSGI 2021 ke 2022 kurang lebih sama di 33%, tetapi ini kalo di breakdown secara umum ada pola yang sama dengan nasional,” ungkap Liza.

Liza menjelaskan jumlah anak stunting pada 2021 di Kabupaten Gowa pada usia 0-11 bulan ada 1.425 anak, sedangkan kelompok usia 12-23 bulan ada 3.869 anak. Namun dibandingkan dengan jumlah anak stunting di 2022, ternyata sebagian besar angka stunting ini meningkat. Kelompok umur 48-59 bulan, anak-anak yang sudah stunting dan sudah di intervensi terdapat penurunan sebesar 35%.

Jadi ada penurunan tapi tidak masif, bila dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan pada anak-anak yang lahir di 2022 dalam kelompok umur 0-11 bulan. Ada kenaikan prevalensi stunting untuk Kabupaten Gowa, 2 kali lipat di kelompok umur 12-23 bulan. Bahkan sampai kalau dihitung presentasinya 1,6 kali yaitu 196%. “Kalau breakdown umur ini, betapa pentingnya intervensi program ditujukan secara intensif di 2 grup tersebut,” ujarnya.

Menurut Liza, setiap Kabupaten/Kota pada dasarnya mempunyai kondisi yang secara spesifik perlu adanya strategi pada 2 fase penting, agar daya ungkit penurunan stuntingnya besar. Ia mengatakan intervensi stunting lebih efektif dengan upaya pencegahan dibandingkan intervensi yang dilakukan saat anak sudah menjadi stunting. “Untuk mencegah stunting tentunya sedini mungkin. Ketika anak itu timbangannya tidak meningkat atau tidak naik (weight faltering), untuk segera dirujuk ke Puskesmas,” pesan Liza

Lebih lanjut Liza mengungkapkan pada intervensi ibu hamil, ada penurunan dalam hal mendapatkan tablet tambah darah. Namun, yang diminum tablet tambah darah belum sebesar yang mendapatkannya tablet tersebut.  Sementara ibu hamil yang mendapatkan Antenatal Care (ANC) sebanyak 4 kali prevalensinya adalah 70%, tapi hanya 26,1% ibu hamil yang melakukan ANC sebanyak 6 kali. Hal yang menarik pula, terjadinya peningkatan inisiasi menyusu dini (IMD) sebesar 57,9%, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil mencapai 23,2%.

Pada determinan di bawah usia 6 bulan, anak-anak tersebut ada kenaikan dalam hal pemberian IMD. Ketika ditanya apakah anak yang diberi ASI atau tidak, terjadi peningkatan pengakuan pemberian ASI dari 58,2% (tahun 2021) menjadi 96,7% (tahun 2022), pemberian susu formula meningkat 36,50% menjadi 41,9%. Sedangkan infeksi karena ISPA ditemukan dari 13,9% menjadi 14,4%, dan diare ada penurunan dari 5% menjadi 4,2%.

Pada bayi usia 6-11 bulan yang diberi ASI meningkat 73,5% (tahun 2021) menjadi 96,4% (tahun 2022). Namun pemberian ASI eksklusif ternyata menurun pada tahun 2021 sebesar 48,2% menjadi 16,7 % (tahun 2022).

“Harapan Kami, melalui data-data ini Dinas Kesehatan dapat berdialog dengan Poltekes dan para pakar di daerah masing-masing untuk melihat bagaimana cara terbaik untuk bisa melakukan intervensi program di 2 fase pertama,” tutupnya. (Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memfokuskan 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting. Kesebelas program tersebut diarahkan pada 2 fase pertumbuhan. Yaitu, fase ibu hamil atau sebelum melahirkan dan fase sesudah melahirkan yang utamanya pada bayi usia 0-24 bulan.

“Kita mengejar kedua fase ini, karena fase ini yang determinan terhadap stunting paling tinggi. Penyebab tingginya stunting ada di fase-fase tersebut,” ucap Menkes Budi saat Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Jumat (3/2) secara virtual.

Menkes menjelaskan dari 11 program intervensi, salah satunya adalah program pendidikan, edukasi, dan promosi yang mencakup kedua fase pertumbuhan tersebut. Sementara 10 intervensi lainnya fokus pada masing-masing fase kehidupan yang paling tinggi determinannya terhadap stunting.

Menkes juga menerangkan 2 intervensi pada kelompok pertama yaitu fase sebelum bayi lahir. Pertama, intervensi difokuskan pada remaja putri di kelas 7 dan kelas 10. Intervensi yang dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah (TTD). Menurutnya remaja putri kalau bisa sebelum hamil jangan anemia.

Menkes menambahkan bahwa setiap intervensi ada pengukurannya, sehingga remaja putri akan diukur hemoglobin. “Jadi selain konsumsi tablet tambah darah, remaja putri di kelas 7-10 ada pengukurannya, di ukur dengan HB-nya,” ucapnya.

Program Aksi Bergizi ini dilakukan bersama Puskesmas yang akan rutin mengukur darah remaja putri.  Menkes mengatakan bila hasilnya di bawah 12, artinya putri tersebut anemia dan harus minum tablet tambah darah.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan program intervensi pada kelompok kedua yaitu ibu hamil. Pada kelompok ini, ibu hamil akan diberikan tablet tambah darah dan memastikan gizi cukup. Cara mengukurnya dengan pelayanan antenatal care (ANC) yang tujuannya untuk pemeriksaan selama kehamilan atau ANC. ANC ini dinaikkan menjadi 6 kali. Selain itu ada pemeriksaan USG untuk melihat pertumbuhan janin normal atau tidak.  “Pertumbuhan janin kalau ngga normal, gizinya kurang, kita perlu intervensi,” jelasnya.

Pada kelompok ketiga yaitu pada saat bayi sudah lahir. intervensi akan difokuskan pada bayi usia 0-24 bulan. Menurutnya karena pada bayi usia tersebut yang determinan stunting paling tinggi. Programnya adalah imunisasi, ASI eksklusif, dan bila bergejala diberikan protein hewani.

Program imunisasi diutamakan rotavirus dan pneumokokus, karena infeksi yang paling banyak pada bayi itu pneumonia atau pernafasan dan diare. “Jadi imunisasi itu penting untuk bayi-bayi,” tegas Menkes.

Menkes menyampaikan agar memastikan bayi yang baru lahir mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan program ketiga, bayi yang diidentifikasi beresiko stunting agar segera dicegah dengan memberikan protein hewani. Sementara bila sudah stunting harus dikirim ke rumah sakit daerah dan ditangani oleh dokter anak. itu

Menkes menganalogikan stunting itu seperti kanker yang ada stadiumnya. Bila sudah terjadi  stunting, hal itu sudah telat dan jika kanker sudah berada di stadium 4. Kemungkinan untuk sembuhnya susah sekali. Rata-rata kemungkinan hanya 5% yang dapat sembuh. Namun, kalau benar-benar dedikasi untuk mengurusi dan melakukan perawatan di rumah sakit, paling tinggi 20% yang dapat sembuh.

“Jadi kalo ada bayi stunting ada 4,4 juta dengan kerja super keras hanya 20% saja yang sembuh yang lainnya sudah pasti stunting, jadi sudah pasti telat. Yang harus dilakukan adalah mencegah jangan sampai stunting,” kata Budi.

Menkes mengatakan sebelum masuk stunting akan melewati 4 stadium. Stadium 1 yaitu weight faltering atau berat badan tidak naik. Stadium 2 yaitu underweight atau berat badan turun. Stadium tiga mall nutrition atau gizi kurang, dan stadium 4 gizi buruk. “Jangan biarkan anak-anak kita melewati stadium weight faltering dan underweight karena kalau sudah stunting akan susah sembuh,” ucap Budi.

Menkes menyarankan kepada para Kepala Dinas Kesehatan agar fokus pada underweight.  Ketika balita ditimbang tidak naik, langsung berikan protein hewani. Berdasarkan pengalaman pada program penurunan stunting, Menkes mengatakan hanya dua minggu balita yang diintervensi protein hewani, balita tersebut bisa kembali ke semula.

“Berbeda kalau dia sudah masuk ke stunting. Mahal, lama, dan harus masuk rumah sakit. Kalau masih masuk tahap underweight dikasih saja protein hewani, jangan di kasih yang lain. Kasih telur, ikan, ayam, dan susu dia bisa kembali semula,” pesan Menkes.

(Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)