Jakarta– Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes) mengadakan kegiatan Diseminasi Hasil Sero Survei Antibodi Sars-Cov-2 berbasis Komunitas pada tanggal  26 Februari hingga 1 Maret 2023 di Jakarta.  

Kepala Pusjak SKK-SDK BKPK Kemenkes Made Wirabrata hadir langsung di tengah peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta telah berkolaborasi untuk melaksanakan sero survei ini. “Atas nama pimpinan dan juga Kementerian Kesehatan kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu (yang telah) bekerja sama pada serologi survei yang sudah ketiga kalinya kita lalui, dan ini yang paling cepat, 3 Minggu kita selesaikan, luar biasa” ungkapnya. Wira juga mengapresiasi tim laboratorium yang telah bekerja keras . 

Kegiatan Sero Survei ini merupakan hasil kerjasama antara BKPK Kemenkes dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Turut hadir dalam diseminasi ini Pakar dari FKM UI yakni Pandu Riono, Iwan Ariawan dan Muhammad N Farid.  

Pandu Riono mengatakan kegiatan Sero Survei 2023 merupakan prestasi dari BKPK Kemenkes dan dinas kesehatan karena bisa melakukan survei dengan sangat cepat. Dalam sebulan telah dilakukan persiapan, pengumpulan data dan analisis. “Kemudian didiseminasikan sesuai dengan harapan kita bersama,” ungkapnya lebih lanjut. 

Pandu Riono menjelaskan adanya diseminasi ini memperlihatkan kolaborasi yang sangat baik, sehingga para peserta lebih paham makna dari filosofi sero survei. Hasil sero survei secara nasional dan di tingkat kabupaten serta kota merefleksikan tingkat imunitas di wilayahnya masing-masing.  

Hasil serosurvei ini perlu disosialisasikan dan menjadi kebijakan setempat di tingkat kabupaten atau kota. “Memang (kebijakan) tidak bisa pada tingkat provinsi, tapi kita bisa melihat bahwa bisa dimanfaatkan,” harap Pandu Riono. 

Kedepannya, menurut Pandu Riono pelaksanan sero survei sangat tergantung dari tiga hal. Pertama, melihat adanya perubahan dinamika daripada mutasi virus. Kedua,  melihat kemungkinan adanya lonjakan kasus. Jika ada lonjakan kasus,  perlu dikhawatirkan tingkat imunitas penduduk mengalami penurunan atau tidak mampu lagi mengenali mutasi virus terbaru. Ketiga, melihat kebijakan program vaksinasinya. “Apakah perlu dilanjutkan dengan jenis vaksin yang bisa mengenali  virus yang terbaru,” jelas Pandu Riono. 

Pertemuan diseminasi ini merupakan rangkaian kegiatan gelombang kedua dari total 3 rangkaian kegiatan diseminasi hasil survei antibodi Covid-2 berbasis komunitas di Indonesia. Acara diseminasi di Jakarta dihadiri Kepala Dinas atau wakilnya dan Tim Sero Survei dari 11 provinsi untuk menyampaikan paparannya, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara Papua, Papua Barat, Bali, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.  

Turut hadir Analis Kebijakan Utama BKPK Kemenkes Wiendra Waworuntu, Ketua Tim Kerja Pembinaan Wilayah Sekretariat BKPK Nirmala Ma’ruf serta narasumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang memaparkan tentang program vaksinasi serta dari Ditjen Farmalkes menyampaikan ketersediaan vaksin yang ada di provinsi. (Penulis Nowo Setiyo/Editor Fachrudin Ali) 

Jakarta – Kementerian Kesehatan RI telah melakukan transformasi kesehatan melalui enam pilar, salah satunya adalah pilar transformasi sistem pembiayaan kesehatan yang menjadi leading sector dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Kepala BKPK Syarifah Liza Munira mengatakan pilar keempat dari transformasi kesehatan ini dilakukan guna memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif, dan efisien.  

“Transformasi sistem pembiayaan kesehatan dilakukan dari hulu ke hilir dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif,” terang Liza saat memaparkan transformasi pilar pembiayaan kesehatan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Jakarta, pada Kamis (23/2).

Liza menyampaikan Kementerian Kesehatan telah menetapkan empat program prioritas untuk mendukung transformasi pembiayaan kesehatan, yaitu National Health Account (NHA), Health Technology Assessment (HTA), Konsolidasi Pembiayaan Kesehatan, dan Annual Review Tariff.

Dari sisi hulu atau perencanaan, Kementerian Kesehatan mempercepat produksi NHA menjadi T-1 atau setahun sebelum pelaksanaan program dijalankan, dari yang sebelumnya T-2 atau dua tahun sebelum program dilaksanakan. Ini dilakukan untuk penajaman perencanaan belanja kesehatan dan meningkatkan efisiensi belanja kesehatan dengan menekankan upaya promotif dan preventif.

“T-1 sekarang sudah dilakukan dan untuk District Health Account (DHA) sudah dilakukan di 90 kabupaten/kota di 19 provinsi,” ungkap Liza.

Kemudian Liza menerangkan program yang dilakukan untuk tahapan alokasi adalah peningkatan Health Technology Assessment (HTA) untuk menjamin kendali mutu dan biaya. Dari program ini Kementerian Kesehatan telah merilis Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan di Indonesia dan terus melakukan monitoring pada implementasi rekomendasi HTA secara berkesinambungan.

Dari sisi realisasi, Kementerian Kesehatan melakukan program konsolidasi pembiayaan kesehatan antara pusat dan daerah. “Sejak tahun 2023, bersinergi bersama kementerian keuangan BOK Salur ini sudah bisa dilakukan dari Kementerian Keuangan langsung ke Puskesmas,” kata Liza.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan swasta dalam pemenuhan supply side dan mendorong komplementaritas belanja kesehatan dari berbagai sumber dana seperti pemanfaatan pajak rokok. “Kita juga mencarikan atau memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti dana bagi hasil cukai dan tembakau,” tutur Liza.

Saat ini program konsolidasi pembiayaan telah diimplementasikan melalui Permenkes No.27 Tahun 2022 tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) Non Infrastruktur Bidang Kesehatan di 238 kab/kota dan implementasi kebijakan insentif UKM di Puskesmas.

Selanjutnya dari sisi reviu ada program Annual Review Tariff untuk melihat sejumlah layanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbiaya tinggi dan berpotensi menimbulkan moral hazard (risiko moral). Reviu juga bertujuan untuk penyesuaian tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) yang fokus pada pemenuhan hak peserta dan harga layak (keekonomian). Terakhir, program ini juga melakukan reviu kapitasi BPJS pada level FKTP dengan menggunakan formulasi yang lebih efektif, efisien, dan berbasis kinerja.

Melalui program Annual Review Tariff, Kementerian Kesehatan telah merilis Ina Grouper rawat inap dengan grouper sesuai kondisi penyakit di Indonesia. Implementasinya juga telah dilakukan dengan penetapan Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2023 yang mengakomodasi penyesuaian besaran tarif dalam JKN. (Penulis Ripsidasiona)

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Jakarta pada Kamis (23/2). Kegiatan yang berlangsung pada 23-24 Februari 2023 ini diikuti 800 insan kesehatan pusat dan daerah secara luring maupun daring.

Menkes Budi memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan dua tugas dari Presiden Jokowi untuk Kementerian Kesehatan, yaitu vaksinasi dan mengatasi pandemi dalam waktu 1 tahun 6 bulan.

“Mustahil untuk saya pribadi dan kami di Kementerian Kesehatan bisa mencapai angka vaksinasi yang luar biasa. Itu bisa kita atasi karena kita bekerja bersama-sama,” ujar Budi.

Budi mengatakan lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengamanatkan kepadanya untuk melakukan transformasi di bidang kesehatan. “Presiden menyampaikan agar melakukan transformasi sebesar-besarnya di sistem kesehatan,” terang Budi.

Selanjutnya Budi menyampaikan dua akar filosofi transformasi kesehatan, pertama untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ke masyarakat. “Akses layanan ke masyarakat itu penting. Bukan ke Menteri Kesehatan, bukan ke Dekan Fakultas Kedokteran, bukan ke organisasi profesi, bukan juga ke elit politik, tapi ke masyarakatnya,” tegas Budi.

Filosofi kedua adalah menghadirkan negara dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Landasan filosofi ini sesuai dengan amanat UUD Pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kita harus memastikan let the government to govern. Tugasnya pemerintah adalah untuk memerintah,” ucap Budi.

Budi menerangkan jika kepemerintahan tidak efektif, artinya terdapat masalah dalam pemerintahan itu. Sama halnya bila peraturan yang diberlakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat tidak dapat dieksekusi, artinya terdapat masalah dengan tata kelolanya dan itu yang perlu diperbaiki melalui transformasi kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas terselenggaranya Rakerkesnas 2023 guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan di tanah air. “Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan,” terang Felly.

Felly menekankan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan sehingga setiap warga negara memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Maka pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan kongruen kategori wajib karena berkaitan langsung dengan pelayanan. Oleh karena itu, rapat kerja kesehatan hari ini antara Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah pusat dengan seluruh kepala dinas dari berbagai daerah menjadi sangat penting. Sebab dapat menciptakan terjadi sinkronisasi harmonisasi dan kesamaan langkah dalam pembangunan,” ungkap Felly.

Felly mengharapkan hal ini terus berlanjut dalam pembangunan kesehatan dan transformasi sistem kesehatan nasional. Felly menyebut kegiatan ini menjadi momentum penguatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ripsidasiona)

Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Syarifah Liza Munira mengatakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2023 istimewa karena merupakan Rakerkesnas yang pertama kalinya diadakan setelah pandemi Covid-19. Tema yang diangkat adalah “Harmoni Transformasi Kesehatan Pusat dan Daerah”. Akan ada beberapa agenda yaitu Best Practices dari Dinas Kesehatan Provinsi, Diskusi Tematik, dan Coaching Clinic. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada acara Pra Rakerkesnas yang berlangsung secara daring (16/2/2023).

Rakerkesnas direncanakan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2023 di Jakarta yang akan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia. Tujuan dari Rakerkesnas ini yakni mensosialisasikan kembali transformasi kesehatan, mendapatkan informasi perkembangan kesehatan khususnya 6 pilar kesehatan serta mengidentifikasi best practices dari tiap-tiap provinsi.

Transformasi Kesehatan yang diluncurkan Menteri Kesehatan merupakan program prioritas Kemenkes terdiri dari 6 pilar yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan koordinasi program prioritas nasional untuk mempercepat pencapaian indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi transformasi kesehatan,” ungkap Syarifah Liza Munira.

Kepala BKPK berharap peran aktif dari daerah dalam mengawal transformasi kesehatan di wilayah masing-masing. Suatu kerjasama dapat berjalan baik jika ada unsur informasi dan komunikasi. Akan sulit jika kedua unsur tersebut tidak ada. Adanya kerjasama dan harmonisasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, maka cita-cita luhur transformasi kesehatan dapat dicapai dalam waktu dekat.

Sejalan dengan Liza Munira, Sekretaris BKPK, Nana Mulyana juga mengharapkan peran daerah dalam mensukseskan transformasi kesehatan.

“Dalam kesempatan ini, kami ingin mensosialisasikan kembali transformasi kesehatan, mendapatkan informasi perkembangan kesehatan khususnya 6 pilar kesehatan dari daerah, dan mengidentifikasi praktek terbaik dari tiap-tiap provinsi terkait 6 pilar kesehatan tersebut,” ungkap Nana Mulyana.

Pertemuan Pra Rakerkesnas yang diadakan BKPK Kemenkes adalah persiapan sebelum penyelenggaraan Rakerkesnas. Pertemuan Pra Rakerkesnas ini mengundang para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di wilayah binaan BKPK Kemenkes yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Papua Barat Daya. Direktur Poltekkes dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di lima provinsi ini turut diundang dalam pertemuan. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Hasil Serosurvei Antibodi SARS-Cov-2 di bulan Januari 2023 menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kadar imunitas SARS-Cov-2 masih tinggi, yakni 99%. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan hasil Serosurvei bulan Juli tahun 2022 sebesar 98,5%. Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Syarifah Liza Munira pada awak media di kantor Kemenkes, Jumat (3/2).

Lebih lanjut Liza menuturkan kadar antibodi masyarakat mengalami peningkatan 1,5 kali lipat. “Pada Juli 2022 sebesar 2.095, di bulan Januari 2023 kita lihat ini meningkat menjadi 3.207, “ ujarnya.

Liza juga menerangkan hal menarik dari hasil serosurvei ini, yaitu kadar antibodi tertinggi dimiliki oleh penduduk yang telah mendapatkan vaksin booster. Selain itu, penduduk yang dalam 6 bulan terakhir telah melengkapi vaksin booster ini kadar antibodinya meningkat hampir 3 kali lipat.

“Jadi kita bisa lihat pentingnya melengkapi vaksinasi,” ungkapnya lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menjelaskan peningkatan kadar antibodi Covid-19 masyarakat Indonesia meningkat karena vaksinasi. Kadar antibodi juga meningkat karena infeksi penularan Covid-19 yang masih terjadi.

Iwan memaparkan lebih jauh, Serosurvei membandingkan jumlah kadar antibodi dari penduduk yang status vaksinasinya tetap dengan penduduk yang status vaksinasinya meningkat. Pada kelompok penduduk yang status vaksinasinya tetap, terjadi peningkatan kadar antobodi menjadi 1.555,7. Sedangkan penduduk yang status vaksinasinya meningkat kadar antibodinya jauh lebih tinggi, yakni 4.294,2.

“Penambahan vaksinasi meningkatkan kadar antibodi jauh lebih tinggi. Infeksi memang meningkatkan antibodi, tapi vaksinasi peningkatannya lebih tinggi,” jelas Iwan.

Melengkapi penuturan Iwan, Tim Pakar FKM UI Pandu Riono mengatakan Serosurvei Antibodi SARS-Cov-2 ini berguna dalam penetapan kebijakan, yaitu kebijakan tentang pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kebijakan vaksinasi.

Sangat penting untuk meningkatkan status vaksinasi. Yang sudah divaksinasi booster paling rendah risiko masuk rumah sakit dan paling rendah untuk mengalami kematian. Vaksinasi memberikan proteksi. “Dengan demikian maka kita mendorong supaya semua penduduk walaupun sudah punya antibodi untuk kita tingkatkan lagi karena virus masih ada dan terus bermutasi,” tutur Pandu. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)