Bali– Pertemuan Kedua Menteri Kesehatan Negara G20 (G20 the 2nd HMM) resmi ditutup. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam penutupannya mengatakan terlepas dari perbedaan, negara-negara G20 telah bersatu dan berbicara dalam bahasa yang sama yaitu bahasa kemanusiaan yang tidak mengenal batas dalam memperkuat arsitektur kesehatan global (Jumat, 28/10).

Terdapat 6 Aksi Kunci yang dihasilkan dalam pertemuan kedua para menteri kesehatan G20 yang dituangkan dalam dokumen teknis. Aksi kunci tersebut telah diterima oleh setiap negara G20 dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Hal ini menjadi bagian dari pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi di masa depan.

Aksi kunci pertama menghasilkan kesepakatan pembentukan dana kesiapsiagaan dan respon pandemi melalui Dana Perantara Keuangan (FIF). Ini merupakan pencapaian besar dan nyata dari G20 yang membutuhkan dukungan, kreativitas, dan koordinasi di seluruh negara.

“Kami menghargai kolaborasi yang kuat antara kesehatan dan keuangan. Kami senang dengan kesepakatan untuk melanjutkan upaya penguatan Ketahanan Kesehatan Global melalui JFHTF,” ucap Menkes Budi.

Aksi kunci kedua, pasca evaluasi Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) Initiative, negara-negara G20 bersepakat meneruskan dan memperkuat mekanisme ACT-A sebagai sebuah entitas formal untuk memperluas akses dan memobilisasi berbagai sumber daya dalam menghadapi pandemi selanjutnya. Termasuk membangun mekanisme untuk mengakses Dana Perantara Keuangan (FIF) bagi semua negara.

Aksi Ketiga, Presidensi G20 Indonesia membuka jalan untuk penguatan surveilens genomik sebagai bagian penting dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi. Semua laboratorium genomik di seluruh negara akan bekerja bersama membangun suatu sistem surveilans sebagai kewaspadaan dini menghadapi pandemi ke depan.

Aksi kunci keempat terkait sertifikat perjalanan dalam bentuk digital, yang berisikan informasi terkait vaksin dan hasil tes yang dapat dikembangkan pemanfaatannya lebih luas lagi.

Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong digitalisasi dokumen pelaku perjalanan menjadi bagian dalam International Health Regulation (IHR) yang akan disuarakan saat World Health Assembly.

Aksi kunci kelima, dilakukan analisa kesenjangan dan pemetaan kondisi saat ini terkait jejaring pusat penelitian dan manufaktur, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Presidensi yang akan dipimpin India.

Indonesia dan 6 negara anggota G20 terutama yang berada di kawasan selatan, telah menyepakati pembentukan jejaring pusat penelitian dan manufaktur untuk Vaksin, Terapi/Pengobatan dan Diagnostik (VDT).

Aksi kunci ke 6 yakni capaian nyata dari pertemuan side event dengan call for action peningkatan pembiayaan untuk penanggulangan Tuberkulosis, komitmen untuk mengimplementasikan inisiatif One Health, serta meningkatkan kapasitas, deteksi, dan respon AMR.

Sebanyak 80% penyakit yang menyebabkan pandemi merupakan penyakit yang bersumber hewan/zoonotik, sehingga diperlukan penguatan pengawasan inisiatif One Health sebagai bentuk kewaspadaan dalam merespons pandemi.

Dalam kesempatan ini Menkes Budi menyampaikan untuk melanjutkan upaya Indonesia, tongkat estafet Kepresidenan G20 diberikan ke India. “Kami berharap untuk terus berkolaborasi di bawah kepemimpinan India pada 2023. Dengan ini saya secara resmi menutup pertemuan kedua Menteri Kesehatan G20,” tutur Menkes.

Selanjutnya berbagai kesepakatan pada dokumen teknis ini akan dibawa pada pembahasan Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan serta diteruskan pada Konferensi Tingkat Tinggi pertemuan Kepala Negara G20 untuk menjadi kesepakatan bersama negara G20.

Penutupan gelaran the 2nd HMM bertepatan dengan perayaan Hari Lahir Sumpah Pemuda yang diperingati tiap tanggal 28 Oktober. (Penulis Faza & Ahdiyat F/Editor Fachrudin Ali)

Bogor– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan pertemuan Penguatan Jejaring Kebijakan Kesehatan di Bogor (26-28 Oktober 2022). Acara dibuka Sekretaris BKPK Nana Mulyana.

Dalam sambutannya Nana berharap pertemuan ini untuk memperkuat forum kemitraan dalam pengambilan kebijakan, khususnya para pengambil kebijakan dengan tim penyusun kebijakan.

BKPK punya peranan besar untuk menyinergikan dan mengintegrasikan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama lintas kementerian, lintas unit, bahkan melibatkan semua stakeholders baik di pusat maupun di daerah.

Bahkan BKPK juga diberikan mandatori untuk mengawal Kabupaten/Kota bisa mengadopsi transformasi kesehatan yang saat ini sedang digulirkan. “Hal ini tidak akan terwujud tanpa penguatan jejaring kebijakan,” pungkasnya.

Nirmala Ahmad Ma’ruf Project Management Office (PMO) BKPK sekaligus penyelenggara pada kegiatan ini memperkenalkan Indonesia Health Policy Network (IHPNet) yakni program Jejaring kebijakan berbasis kemitraan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dengan mengkoordinasikan berbagai aktor kebijakan.

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan tujuan diadakanya acara ini untuk membangun jejaring kebijakan kesehatan khususnya untuk menjembatani pengambil kebijakan serta analis kebijakan untuk membangun formulasi kebijakan yang berkualitas.

Dukungan penguatan jejaring kebijakan ini datang dari Koordinator Jaringan Kesehatan Indonesia Prof. dr. Laksono Trisnantoro,  BAPENAS, CISDI, WHO SEARO, WHO Representatif Indonesia serta dari BRIN yang terdiri dari berbagai kedeputian maupun dari organisasi riset (OR) khususnya OR Kesehatan.

“Ini baru awal mendiseminasikan peran dari BKPK, mensosialisasikan BKPK dan membangun komitmen kedepan untuk bekerjasama memformulasikan rekomendasi kebijakan yang baik melalui penguatan jejaring ini,” jelas Ma’ruf.

Acara yang di inisiasi PMO BKPK ini juga dihadiri secara daring oleh Bappenas, WHO Representatif Indonesia, WHO SEARO serta dihadiri secara luring Sri Nuryanti dari Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah (Dit. Krida BRIN). (Penulis Nowo/Editor Fachrudin Ali)

Bali– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan di acara Press Conference G20 2^nd Health Minister Meeting di Bali (27/10) mengemukakan ada lima luaran yang dihasilkan dari pertemuan G20 bidang kesehatan yakni membangun pendanaan untuk pandemi kedepan. “Dan kita telah sukses melakukannya, ungkap Menkes Budi.

Kemudian, membangun mekanisme dalam penggunaan pendanaan untuk memberikan akses ke vaksin, terapeutik, obat-obatan dan diagnostik (VTD) ke berbagai negara. Juga membangun jejaring kerjasama genome sequencing secara global sebagai early warning measure jika patogen muncul di suatu negara. Hal ini dapat dengan cepat mengidentifikasi, mendisain diagnosis, obat, dan vaksin untuk penyakit tersebut. Selain itu, menyepakati paspor kesehatan berstandar global yang dapat digunakan publik selama pandemi sehingga tetap dapat bepergian ke berbagai wilayah. Selain itu, mendistribusikan kembali kapasitas riset dan pengembangan untuk vaksin, terapeutik, dan diagnostik (VTD) di seluruh dunia

Menurut Menkes Budi untuk menghasilkan lima luaran tersebut, pertemuan G20 bidang kesehatan dibagi menjadi tiga grup pertemuan Kelompok Kerja Kesehatan (Health Working Group/HWG). Pertemuan HWG pertama membahas teknologi digital dalam harmonisasi standar protokol kesehatan global. Selanjutnya, pertemuan HWG kedua membahas luaran 1, 2 dan 3. Pertemuan HWG ketiga membahas upaya mendistribusikan kembali kapasitas riset dan pengembangan untuk vaksin, terapeutik, dan diagnostik (VTD).

Menkes Budi menyampaikan dalam pertemuan G20 bidang kesehatan, diadakan juga Side Events melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah untuk bersama-sama membahas permasalahan kesehatan global, yaitu tuberkulosis dipimpin oleh organisasi Stop TB. “Jumat besok kita harapkan dihasilkannya dokumen berisi upaya meningkatkan pendanaan untuk mengakhiri TB di 2030,” harap Menkes.

Side Event Kedua dengan topik One Health dipimpin empat organisasi internasional yaitu WHO, UNEF, FAO, dan WOAH. Menkes juga menyatakan setiap pandemi ditemukan penyakit biasanya berasal dari binatang yang menularkan ke manusia seperti halnya terjadi saat pandemi Covid-19 dengan adanya virus Avian Influenza, MERSCoV dan sebagainya. Adanya konsep One Health untuk mempersiapkan secara dini pandemi berikutnya.

Side Event Ketiga membahas Anti Microbial Resistance (AMR) dipimpin Fleming Fund untuk memastikan bahwa tidak adanya overused dalam menggunakan antibiotik (secara berlebihan/tidak sesuai aturan). Penggunaan Antibiotik yang tidak sesuai dapat membuat bakteri bermutasi sehingga antibiotik tersebut menjadi tidak efektif lagi.

“Kita mengharapkan konsensus dari negara-negara anggota G20 pada isu kesehatan global dan terciptanya ‘Plan of Action’ untuk mempersiapkan pandemi yang akan datang,” tegas Menkes. Menkes Budi optimis walau saat ini tensi geopolitik meningkat karena perang Rusia dan Ukraina, tapi tetap percaya bahwa kesehatan global lebih penting. “Dan kita harus fokus pada hal ini, ujarnya lebih lanjut. (Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)

Cibinong– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI turut berpartisipasi dalam pameran riset dan inovasi “Indonesia Research & Innovation Expo 2022” (InaRI Expo 2022) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pameran ini digelar di Gedung ICC, Cibinong Science Center, Jawa Barat, dari 27-30 Oktober 2022. 

InaRI Expo merupakan pameran yang digelar secara periodik dengan menampilkan berbagai hasil riset dan inovasi karya anak bangsa. Tema yang diusung tahun ini adalah “Digital Blue, & Green Economy: Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi.

Di bawah koordinasi BKPK, stand pameran Kementerian Kesehatan menampilkan berbagai produk inovasi dari unit eselon satu di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di antaranya aplikasi Pedulilindungi, aplikasi Perizinan Distribusi Alat Kesehatan, Alkes Mobile, Whole Genome Sequencing di Indonesia, Sero Survei, Biomedical And Genome Science Initiative (BGSI), hasil Global Adult Tobacco Control 2021 dan hasil Global Youth Tobacco Survey 2019.

Enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung Kementerian Kesehatan turut ditampilkan. Hal itu bertujuan untuk membumikan transformasi di bidang kesehatan yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan ke masyarakat luas.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan InaRI Expo 2022 diharapkan menjadi etalase kemajuan riset dan inovasi teknologi di Indonesia. “Melalui InaRI Expo 2022, BRIN juga mengajak seluruh periset dan innovator dari berbagai lembaga untuk berbagi kesuksesan yang menginspirasi para periset dan inovator generasi berikutnya”, ungkapnya.

Lebih lanjut Tri Handoko menyampaikan pergelaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi ajang pamer dari berbagai produk riset dan inovasi. Namun, juga sebagai platform agar seluruh pihak dapat berbagi, mengeksplorasi jejaring kemitraan baru, dan mendorong terjadinya kolaborasi dengan banyak pihak.

Diungkapkan Ketua Pelaksana InaRI Expo 2022 Irwadhi Marzuki, animo terhadap gelaran InaRI Expo 2022 sangat luar biasa. Ini dibuktikan dengan jumlah kepesertaan pameran yang mencapai 239 peserta.

Adapun dari kepesertaan tersebut terdiri dari perwakilan BUMN, perwakilan BUMD, ASIA-India Start Up Festival, perwakilan negara G20, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah setingkat SMP-SMA.

Sementara itu, tercatat sebanyak 151 orang pengunjung mendatangi stand Kementerian Kesehatan. Tak hanya mendapatkan pelayanan informasi, pengunjung juga mendapatkan buku terbitan LPB (Lembaga Penerbit BKPK) dan mengisi survei branding BKPK. (Penulis Ripsidasiona/Editing Fachrudin Ali)

Bali– Imran Pambudi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan tujuh bulan sejak delegasi G20 bertemu di acara 1st G20 Health Minister Meeting di Yogyakarta untuk mendiskusikan pendanaan untuk Tuberkulosis (TB) dan berlanjut di September lalu di New York, hasil diskusi menunjukkan perkembangan positif. Yakni, adanya dukungan dan perhatian dari negara-negara adidaya ataupun negara-negara berpendapatan menengah kebawah, organisasi internasional serta mitra. Hal itu disampaikan dalam acara Press Conference Progress of G20 Side Event Tubercolosis (TB) di Bali (27/10). Acara ini merupakan salah satu rangkaian pertemuan The 2nd G20 HMM.

Imran mengatakan satu luaran dari hasil diskusi adalah “Call to Action” yang menjelaskan kondisi terkini terkait TB serta investasi yang diperlukan untuk mengeliminasi TB. Perlu dukungan, keteguhan, penegasan kembali dari negara-negara anggota G20 untuk mengakhiri TB. “Call to action” untuk TB diangkat untuk memenuhi kesenjangan investasi yang belum sepenuhnya memadai untuk membiayai TB,” jelas Imran

Ada 13 Call to Action yang diperlukan untuk mengakhiri TB yaitu:

Pertama, mobilisasi sumber daya yang mencukupi dan memadai dan suplai yang berkesinambungan untuk mengakhiri kesenjangan pembiayaan. Kedua, integrasi TB Respond pada sistem pembiayaan domestik dan internasional.

Ketiga, mendukung dan memperkuat pemanfaatan platform pembiayaan dan pendanaan multilateral yang sudah berjalan untuk vaksin, obat dan diagnostik TB yang aman, efektif, terjangkau dan murah. Keempat, kolaborasi multinegara untuk melaksanakan penelitian TB.

Kelima, memperkuat keterlibatan komunitas untuk dapat bekerjasama dengan kemitraan public private (public private partnership) serta keenam, merekomendasikan transisi cepat terhadap data surveilans.

Lebih lanjut Imran mengatakan kolaborasi penanganan pandemi covid dapat ditiru untuk mengatasi TB dengan pendekatan masyarakat melalui penghilangan stigma atau prasangka lain utk mengatasi kebutuhan komunitas atau pelayanan tenaga kesehatan dengan berbasis kesetaraan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip kesetaraan gender.

 “Bagi kami dan seluruh komunitas TB di dunia, G20 dibawah kepemimpinan Indonesia sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, TB menjadi topik yang diangkat dan diprioritaskan dalam agenda G20. Saya sangat mengapresiasi Indonesia untuk hal ini,” ungkap Direktur Stop TB Partnership (UN-Based Stop TB Partnership) Suvanan Sahu dalam kesempatan yang sama.

Menurut Suvanan Sahu TB dapat dicegah, didiagnosis, dan diobati serta disembuhkan. Sudah tersedia berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah mendiagnosis, merawat dan mengobati TB.

Sementara itu, masih banyak yang sedang menanti dalam kerangka penelitian dan pengembangan. Namun dunia telah menjadikan TB sebagai pembunuh terbesar, bahkan sebagai penyakit menular kedua tertinggi setelah COVID-19 yang menyebabkan kematian.

Suvanan Sahu menjelaskan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi masalah ini.  Namun alasan utama kurangnya keberhasilan dalam eliminasi TB adalah permasalahan pendanaan, baik itu domestik ataupun internasional. Karena masalah pembiayaan ini, berbagai teknologi yang digunakan untuk memerangi TB tidak menjangkau para penderita yang membutuhkan dan teknologi baru tidak menjadi prioritas jalur cepat untuk keluar dari saluran penelitian dan pengembangan teknologi.

Pada Maret 2022 dalam side event yang digelar di HWG G20 telah dirumuskan ‘Call to Action’ dan disepakati dibuatnya pendanaan untuk TB Respond yang bekerjasama dengan WHO, Stop TB Partnership, Global Fund, USAID, serta beberapa mitra.

Dengan potensi yang besar untuk pendanaan maka dapat dikembangkan new tools dalam upaya eliminasi TB. “Kita perlu komitmen untuk memerangi TB dan bersama dengan mitra kita telah meluncurkan ‘Global Plan’ untuk mengakhiri TB 2030’” tutur Suvanan Sahu. Dokumen ini dibuat dengan begitu detail dengan harapan dapat sepenuhnya mengakhiri TB di tahun 2030.

Nurul Nadia Luntungan dari Yayasan Stop TB Indonesia menyebutkan  TB hanya dapat diakhiri dengan tercapainya kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor publik dan juga masyarakat.

Menurut Nurul di Indonesia upaya untuk eliminasi TB di 2030 baru mulai benar-benar berjalan tahun lalu. Saat ini dengan adanya kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari pemerintah maka optimisme untuk mengakhiri TB di 2020 semakin besar.

Nurul mengatakan dalam dokumen ‘Call to Action’ menekankan pentingnya pendanaan untuk upaya mengakhiri TB di 2030. “Call to Action” perlu dituangkan dalam sebuah aksi yang benar-benar meningkatkan investasi dalam mengatasi TB, untuk pelayanan, penelitian dan pengembangan. Dengan pendanaan yang cukup maka negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dapat bangkit lebih kuat untuk membangun TB Respond untuk menguatkan ketahanan sistem kesehatan dan juga mempeluas persiapan serta respon dalam menghadapi pandemi berikutnya dalam arsitektur global. (Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)

Bali– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar pertemuan Deputi Menteri Kesehatan Negara Anggota G20, Rabu (26/10) di Bali. Kegiatan ini mengawali Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Bidang Kesehatan (The 2nd Health Ministers Meeting) G20 yang dihelat selama dua hari (27-28 Oktober) di lokasi yang sama. Pertemuan ini dibuka Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Nugraha.

Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Bidang Kesehatan G20 adalah pertemuan terakhir dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia bidang kesehatan yang menargetkan kesepakatan dokumen outcome.

Juru Bicara G20 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan keseluruhan isi dalam dokumen outcome diharapkan bisa menjadi panduan dalam memperkuat arsitektur kesehatan global agar lebih siap dalam menghadapi pandemi saat ini dan di masa depan.

“Dari pertemuan kedua HMM ini, diharapkan menghasilkan keberhasilan Indonesia dan negara G20 di bidang kesehatan dalam hal penguatan arsitektur kesehatan untuk penguatan kesiapsiagaan serta respons pandemi yang lebih baik,” ujar Nadia.

Acara HMM Ke-2 dihadiri 190 delegasi dari negara anggota G20 dan negara maju lainnya seperti Singapura, Uni Emirates Arab, Swiss, Belanda, dan perwakilan dari beberapa negara mewakili regional seperti ASEAN, Pacific Island Forum, African Union, Caribbean Community, dan NEPAD.

Pertemuan ini juga mengundang organisasi internasional terkait seperti WHO, World Bank, GAVI, CEPI, Global Fund, OECD dan lainnya untuk memberikan masukan atau pengayaan terhadap isu prioritas G20 di bidang Kesehatan.

Pada hari ini dilakukan juga serangkaian pertemuan bilateral. Salah satunya antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Delegasi Jerman. Pertemuan selanjutnya dilakukan Kamis (27/10) dengan beberapa delegasi negara lain.

Menteri Kesehatan negara G20 yang hadir secara khusus akan disambut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (27/10). Selanjutnya diadakan pembahasan tiga isu prioritas yakni Pembangunan Ketahanan Sistem Kesehatan Global, Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global, dan Perluasan Pusat Jejaring Penelitian dan Manufaktur Global. Diharapkan Jumat (28/10) dapat disahkan outcome document berupa Aksi Menteri Kesehatan Negara G20 dalam Penguatan Arsitektur Kesehatan Global.

Adapun hal-hal substantif yang diajukan dalam outcome document tersebut meliputi :

Pertama, Penguatan dukungan atas pendirian Pendirian Financial Intermediary Fund (FIF) atau ‘Dana Perantara Keuangan’. Pada 1 Juli 2022, Dewan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pembentukan FIF dan telah resmi beroperasi sejak pertemuan 1st FIF Governing Board, 8-9 September 2022.

Pembentukan FIF adalah salah satu terobosan bersejarah Presidensi G20 Indonesia bidang kesehatan. FIF akan bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas global untuk pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang.

Kedua, adanya mekanisme yang terstruktur untuk memobilisasi sumber daya esensial kesehatan.

Ketiga, Penguatan genomic surveillance, serta penggunaan platform kerja sama berbagi data patogen untuk kesiapsiagaan dan penanganan pandemi yang lebih baik.

Keempat, penguatan dukungan adanya platform bersama dalam menghubungkan berbagai sistem digital sertifikasi dokumen kesehatan, termasuk vaksin dan hasil diagnostik guna memfasilitasi pergerakan orang dan barang.

Kelima, memperluas jejaring pusat penelitian dan manufaktur global. Perluasan ini diharapkan dapat membuat negara-negara khususnya negara low middle income memilki akses yang lebih baik terhadap vaksinasi, pengobatan, dan diagnostik. (Penulis Fachrudin Ali)

Bekasi — Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nana Mulyana menyebutkan terdapat beberapa hal penting untuk perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 85 tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data (Material Transfer Agreement).

Pertama, Nana mengatakan revisi diperlukan karena adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kemenkes. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kemenkes. Dilanjutkan dengan keluarnya Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes.

Hal itu mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam organisasi dan tata kelola (OTK) Kemenkes, khususnya dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) menjadi BKPK.

“Adanya perubahan OTK baru ini tentu perlu kita sesuaikan atau revisi yang mana tim MTA akan berada di bawah koordinasi BKPK,” kata Nana saat membuka pertemuan Pembahasan Revisi Permenkes Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data di Bekasi (Senin, 24/10).

Nana menjelaskan berdasarkan peraturan dalam PMK disebutkan salah satu komite atau lembaga ad hoc yang sangat berperan besar, antara lain MTA masih berada dalam koordinasi Kepala Badan Litbangkes.

Kedua, menurut Nana selama dua tahun terakhir banyak sekali regulasi yang berada di ranah tugas MTA sehingga perlu diakomodasi. “Apalagi selama dua tahun lebih kita memasuki masa yang cukup sulit menangani Covid-19, sehingga banyak tugas terkait MTA yang harus kita akomodir”, terang Nana.

Selanjutnya Nana menyebutkan Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan memberikan arahan bahwa perlu adanya penggabungan komite ataupun organisasi ad hoc yang ada di BKPK dalam satu payung besar. Ke depan, penetapan semua tim dan kelembagaannya akan berada di bawah payung hukum keputusan Menteri Kesehatan.

Di sisi lain, Nana menegaskan selain organisasi yang berubah, peran dan fungsi komite juga harus diperkuat dengan adanya regulasi-regulasi baru. Perlu pula dipertimbangkan apabila komite-komite bergabung dalam satu rumah besar di bawah BKPK, ada satu divisi yang khusus mengawal MTA dan komisi etik.

Menurut Nana, melalui forum ini diharapkan adanya masukan, kesimpulan, dan usulan untuk memerankan tim MTA di dalam langkah organisasi baru BKPK.

“Harapan pimpinan terutama pak wamen, MTA tetap harus berada di kerangka organisasi BKPK. Agar memperkuat semua kebijakan dalam pembangunan kesehatan yang akan dikawal oleh berbagai tim dari aspek MTA”, pungkas Nana. (Penulis Ripsidasiona/Editor Fachrudin Ali)

Bekasi – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyelenggarakan pertemuan Penguatan Sistem dan Mekanisme Kerja pada 20-22 Oktober 2022 di Bekasi. Pertemuan ini diikuti Para Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Analis Kebijakan Utama, Project Management Officer (PMO), Kepala Subbagian Administrasi Umum, Ketua Tim Kerja, dan Agent of Change di lingkungan BKPK.

Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris BKPK Nana Mulyana mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat terbentuknya sistem dan mekanisme kerja BKPK agar sesuai ekspektasi pimpinan. “Menkes mempunyai ekspektasi yang besar terhadap BKPK, sebagai think tank kebijakan kesehatan,” ujarnya.

Analis Kebijakan Ahli Utama, Oscar Primadi yang juga menjadi Ketua Kelompok Kerja Transformasi Budaya Kerja Kemenkes memberikan materi mengenai Implementasi Core Values ASN Berakhlak. Oscar mengatakan sudah ada peta jalan implementasi budaya kerja Kemenkes.

“Kita mulai dengan penguatan-penguatan nilai berakhlak. Diharapkan semua ASN terlibat dan mempunyai motivasi dalam membangun Kemenkes. Sesuatu yang ingin diubah bukan hanya apa pentingnya berakhlak. AoC dipilih untuk menjadi role model dalam perubahan mekanisme kerja,” tutur Oscar.

Pertemuan ini dihadiri oleh Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014-2016 yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris  Jenderal Palang Merah Indonesia. Sudirman Said memberikan materi bertajuk Membangun Budaya Organisasi dan Memperkuat Tim Kerja.

Menurut Sudirman mengelola organisasi sebenarnya mengelola tiga aspek, yaitu orang, struktur dan teknologi, serta culture. “Leader harus memberikan atensi penuh pada tiga aspek ini,” katanya.

Para PMO dan Ketua Tim Kerja juga mendapatkan pembekalan mengenai Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Disampaikan oleh Lukman Rahmadi, penyederhanaan birokrasi adalah arahan langsung dari presiden. Menurut Lukman ada tiga tahapan penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyempurnaan mekanisme kerja. Terkait dengan mekanisme kerja, pada pertemuan ini juga dilakukan pembahasan Tata Hubungan Kerja Baru BKPK. Nana Mulyana menerangkan perubahan struktur dari eselonisasi menjadi jabatan fungsional dilakukan untuk mencegah adanya silo atau sekat-sekat dalam tim kerja. Menurutnya, kedepan mekanisme kerja akan lebih fleksibel. Seorang ASN dapat melakukan tugas dan fungsi diluar butir kegiatan jabatan fungsional yang melekat. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)

Krangkeng – Prinsip asuransi sosial dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat sukarela dan gotong royong. Demikian disampaikan Yuli Farianti, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Sabtu, 22/10).

 “Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit. Artinya, uang yang disetor tidak dapat kembali. Alhamdulillah kita sudah membantu orang lain, pahala hanya di yaumil akhir nanti,” ujar Yuli.

Yuli menekankan perlunya dilakukan sosialisasi JKN secara massif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika dirinya merupakan peserta JKN, adanya ketakutan menjadi anggota JKN serta hal lainnya.

Masyarakat diimbau agar sedia payung sebelum hujan. Yakni, dengan mendaftar menjadi peserta JKN ketika masih dalam kondisi sehat sehingga apabila sakit dapat mengakses layanan tersebut. Karena layanan JKN baru akan aktif dua minggu setelah pendaftaran.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Netty Prasetyani menekankan bahwa warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Peserta BPJS sebagian ada yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) yang tergolong tidak mampu. Untuk pembayaran premi dilakukan oleh pemerintah.

Namun Netty menegaskan bahwa sehat tidak dapat ditukar dengan kamar rumah sakit yang paling besar sekalipun. Oleh karena itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Membangun kesadaran sejak awal dengan menjaga makanan dan asupan.

Hal senada juga disampaikan Yuli, agar lebih banyak beraktifitas fisik, menjaga asupan makanan, mengurangi konsumsi gula garam serta tidak merokok.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan sampai dengan September 2022 sebanyak 1.586.917 penduduk di Kabupaten Indramayu telah menjadi peserta jaminan kesehatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1.435.026 penduduk. Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan advokasi, dilakukan pula kegiatan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut sebagai upaya percepatan pencapaian cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Indramayu. (Penulis Evi Suryani/Editor Fachrudin Ali)