Batam– Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di beberapa blok sensus di kota Batam sudah memasuki tahap pengumpulan data. Salah satunya di Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) Rizka Andalucia melakukan supervisi untuk memantau langsung pengumpulan data SSGI 2022, pengukuran balita serta berinteraksi langsung dengan para kader yang menjadi pendamping enumerator saat pelaksanaan SSGI di Kota Batam, Kamis 22 September 2022.

Apresiasi tinggi disampaikan kepada para kader yang telah membantu Kemenkes RI meningkatkan kesehatan di masyarakat khususnya dalam pelaksanaan SSGI 2022. “Untuk SSGI ini, kita ingin benar-benar potretnya agar status kesehatan di daerah bisa kita petakan sehingga  kita bisa melihat mana yang kita perlu perbaiki. Peran ibu kader sangat besar sebagai ujung tombak Kementerian Kesehatan” ujar Rizka.

Plt Kepala BKPK lebih lanjut mengungkapkan bahwa kader sangat berjasa untuk membantu masyarakat membangun generasi bangsa agar tidak kekurangan gizi  serta berharap posyandu yang dikelola oleh kader menjadi tempat pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan ibu hamil dan balita.

Dalam kesempatan berikutnya, enumerator melanjutkan pengumpulan data di Pulau Kebam Kelurahan Bulang Lintang. Dari kota Batam pulau ini bisa ditempuh 30 menit menggunakan pompong atau boat kecil tradisional.

Tantangan pengumpulan data di wilayah ini adalah faktor cuaca. Walau waktu tempuh tidak begitu lama namun jika cuaca buruk penyeberangan ke pulau tidak bisa dilakukan. Kondisi Batam saat pengumpulan data menunjukkan adanya curah hujan dengan intensitas cukup tinggi.

Kerjasama yang terjadi saat pengumpulan data ini di kedua lokasi ini memperlihatkan sinergitas yang baik antara dinas kesehatan, Tim SSGI serta kader. Hal ini memberi andil besar untuk mendapatkan data yang valid di lapangan. Tim enumerator yang didampingi kader, menjadikan masyarakat merasa nyaman membantu memberikan data serta menjawab pertanyaan dari enumerator.

(Penulis Nowo S/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen melakukan transformasi kesehatan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini untuk mewujudkan salah satu core values ASN BerAKHLAK yakni memiliki kompetensi. Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan Mc. Kinsey Company menyelenggarakan Capacity Building Ability to Execute (A2E) Essentials bagi pegawai di lingkungan kantor pusat.

“Salah satu yang ingin kita jangkau adalah bentuk-bentuk kompetensi yang mengenai tugas-tugas sehari-hari. Oleh karena itu, kami ingin percepatan untuk pelatihan A2E yang memang sudah direncanakan untuk seluruh pegawai Kemenkes,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) Kemenkes Trisa Wahjuni Putri saat membuka kegiatan melalui daring pada Kamis, (8/9/2022).

Lebih lanjut, Trisa mengungkapkan amanah untuk menjalankan pelatihan minimal dua puluh jam pelajaran setiap tahun bisa terus diimplementasikan. “Mudah-mudahan tahun depan kita sudah lebih terstruktur dengan adanya corporate university yang telah dipersiapkan,” harap Trisa.

Pelatihan ini menggunakan sembilan modul dari Mc. Kinsey Academy yang akan sangat membantu pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Modul yang diberikan adalah keterampilan esensial yang harus dimiliki yakni memprioritaskan hal besar, mencetuskan ide baru, pahami masalah, melakukan pre-mortem, menjalankan rapat secara efektif, dan berkomunikasi dengan jelas. Selain itu, ASN harus memiliki keterampilan mengelola energi, memberi feedback secara efektif dan coaching orang lain untuk bertumbuh.

Kegiatan ini menargetkan berlangsung sampai Desember 2022 yang akan diikuti hingga lima ribu pegawai Kemenkes. Pelatihan diberikan secara berjenjang kepada eselon satu hingga staf.

Pelatihan selama dua hari ini dilakukan di empat lokasi terpisah di kantor Kemenkes di Jakarta yaitu Ruang Leimena, Ruang Adhyatma, Ruang Rajawali, dan Ruang Arslonga. Pada batch 9-12 ini diikuti sebanyak 106 peserta, sementara peserta dari Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK) sebanyak 36 orang.

Pada Ruang Arslonga, hadir Widyaiswara Utama Rarit Gempari sebagai narasumber pertama. Rarit mengatakan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memecahkan masalah. Menurut Rarit, pelatihan ini menggunakan modul yang simpel dan penting untuk diketahui semua. Metode pembelajaran yang dilakukan dengan slight, tools, dan membagi kelompok.

Pada modul pertama, Rarit mengajak peserta untuk mengenali pekerjaan yang sedang dilakukan sehari-hari oleh peserta. Selanjutnya, peserta diminta untuk memilih prioritas pekerjaan, dengan mengurut hal yang penting, urgen, tidak penting, ataupun bukan kewenangan peserta. Kemudian melakukan evaluasi pekerjaan mana saja yang selesai dan mana yang tidak selesai.

Rarit menekankan agar para peserta dapat mengatur pekerjaan mana yang prioritas, mana yang besar, sedang, dan kecil. Prioritas utama dan kurang penting, serta bagaimana mengatasi pekerjaan tersebut. “Artinya pekerjaan kalau kita selesaikan yang kecil-kecil dulu akhirnya pekerjaan yang besar akan terbengkalai. Pekerjaan yang penting dan prioritas. Yang merupakan bukan pekerjaan kita, pekerjaan tambahan. Pikirkan pekerjaan yang penting dulu, yang harus segera dilaksanakan, bila tidak akan terlambat,” jelas Rarit.

Lebih lanjut, Rarit menjelaskan dalam membagi prioritas pekerjaan dengan membuat matriks. Matriks terbagi menjadi empat, sangat penting dan sangat mendesak, sangat penting dan kurang mendesak, kurang penting namun mendesak, dan kurang penting dan kurang mendesak. Menurut Rarit dengan membagi skala prioritas dapat menentukan sikap mana yang bisa dikerjakan dan mana yang bisa didelegasikan. (Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali).

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI saat ini diposisikan sebagai policy agency sekaligus think tank untuk pembangunan kesehatan. Hal ini diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia dalam Workshop Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Rizka menjelaskan BKPK bertugas melakukan analisis; menyediakan rekomendasi; merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan; melakukan evaluasi kebijakan serta integrasi dan sinergi capaian sasaran pembangunan kesehatan.

Rizka pun menegaskan tugas BKPK ini sangat penting dan strategis karena nantinya wajahnya Kementerian Kesehatan akan ada di BKPK.

“BKPK yang meramu atau merumuskan bagaimana saat ini kondisi Kementerian Kesehatan dan bagaimana ke depan Kementerian Kesehatan harus melangkah,” tutur Rizka secara daring.

Lebih lanjut, Rizka menjelaskan saat ini Kementerian Kesehatan telah menyusun agenda transformasi kesehatan yang terdiri dari enam pilar. Dalam melaksanakan agenda transformasi ini peran BKPK sangat penting, yakni menyediakan kebijakan berbasis bukti.

Menurutnya, semua pilar transformasi membutuhkan perbaikan atau pembaruan di bidang kebijakan dan regulasi yang saat ini ada untuk disesuaikan dengan agenda transformasi sesuai dengan target dan capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang disusun dan berbasis bukti untuk menjawab semua masalah kesehatan, baik di tataran pemerintah pusat maupun daerah.

Rizka mengatakan kebijakan yang baik harus memiliki landasan yang kuat dan berbasis bukti. Landasan ini bisa berasal dari survei, data rutin, laporan atau sumber-sumber lain. Di situlah peran BKPK untuk merumuskan, memberikan rekomendasi berdasarkan evidence based (bukti) yang ada menjadi suatu kebijakan.

Untuk mewujudkan hal itu, BKPK perlu bekerja sama dengan semua unit utama eselon satu di Kementerian Kesehatan. “Jadi, BKPK tidak bisa berjalan sendiri. Kita akan selaras dengan program-program transformasi di setiap unit eselon satu di Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Dalam mengawal pembangunan kesehatan, Rizka menyebutkan BKPK melakukan penyediaan pemanduan formulasi dan perumusan kebijakan; menyusun rekomendasi kebijakan melalui analisis kebijakan bersama dengan unit utama dan stakeholder lainnya; mengevaluasi produk kebijakan dan meningkatkan kualitasnya; serta meningkatkan adopsi kebijakan Kementerian Kesehatan di daerah.

“Dari pengawalan ini maka setiap agenda kebijakan dan perumusan kebijakan perlu dilakukan clearance melalui BKPK,” tegas Rizka.

Rizka pun berharap dari pertemuan ini dihasilkan rumusan bagaimana BKPK melangkah ke depan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Selain itu memiliki data yang kuat untuk melaksanakan semua agenda-agenda transformasi di setiap pilar yang dilakukan oleh unit utama eselon satu di Kementerian Kesehatan. (Penulis Ripsidasiona/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha secara resmi melantik dan mengambil sumpah 111 pejabat fungsional di lingkungan Kemenkes RI, pada Kamis (1/9/2022). Sejumlah 110 orang diantaranya berasal dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan 1 orang dari Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal.

Kunta berharap para pejabat yang baru saja dilantik dapat menjadikan pengukuhan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Sebagai ASN (Aparatur Sipil negara) dapat melaksanakan pekerjaan dengan selalu berorientasi pada core value (nilai dasar) ASN BerAKHLAK.

“Tunjukkanlah diri saudara-sudara sebagai ASN yang berAKHLAK dan bangga melayani bangsa yang selalu berorientasi terhadap Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” pesan Kunta secara daring.

Lebih lanjut, Kunta mengingatkan agar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai uang rakyat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran juga agar menerapkan konsep value for money sehingga anggaran yang dibelanjakan bermanfaat bagi masyarakat.

“Setiap satu rupiah uang rakyat akan kita kembalikan kepada rakyat juga,” ungkap Kunta.

Kunta juga menyampaikan para pejabat yang dilantik untuk dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran. Hal itu dilakukan dengan memelihara integritas demi menjaga kehormatan negara, Kemenkes, serta martabat sebagai ASN.

Terkait transformasi kesehatan yang tengah dilakukan Kemenkes, Kunta ingin agar semua melakukan penyesuaian diri, termasuk para pejabat fungsional di BKPK. Adaptasi dilakukan dengan menyusun langkah konkret dan menciptakan inovasi dalam menjalankan transformasi kesehatan sesuai bidang masing-masing.

Adanya transformasi internal kelembagaan juga menuntut perubahan struktur organisasi, termasuk di dalamnya pengalihan jabatan peneliti di BKPK menjadi pejabat fungsional lain.

Menurut Kunta, perubahan struktur dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan organisasi yang agile, fleksibel, dan profesional. BKPK juga harus bertransformasi dan merubah mindset untuk menjadi think tank dari Kemenkes yang mampu memberikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan bukti.

“Ini yang kita tunggu sampai saat ini. Bagaimana semua kebijakan itu didasarkan pada analisa dan data yang kuat,” tutur Kunta.

Untuk menghadapi tantangan kerja ke depan yang semakin berat, Kunta meminta para pejabat fungsional dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Meski mengumpulkan angka kredit untuk mengembangkan karir penting, tetapi menurutnya bekerja dengan hati dan memberikan ketulusan dari setiap pekerjaan juga tak kalah penting.

Dari 111 pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 37 orang memegang jabatan epidemiolog kesehatan. Jabatan lainnya terdiri dari 2 apoteker; 14 dokter; 14 entomolog kesehatan; 1 nutrisionis; 1 pembimbing kesehatan kerja; 6 penyuluh kesehatan masyarakat; 33 pranata laboratorium kesehatan; 2 sanitarian; dan 1 administrator kesehatan.

Berikut nama-nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah:

Jakarta– Pertemuan kelima G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) Meeting diselenggarakan Kementerian Kesehatan secara hybrid di Jakarta, pada 30-31 Agustus 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha berkesempatan menyampaikan sambutan kepada para delegasi yang hadir.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Joint Finance and Health Ministers Meeting (JFHMM) pada bulan Juni 2022 dan pertemuan Menteri Keuangan pada Juli 2022. Pada dua pertemuan tersebut Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan menyepakati 2 fokus utama, yaitu Financial Intermediary Fund (FIF) dan pengembangan pengaturan kooordinasi yang ditingkatkan antara bidang keuangan dan kesehatan.

Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan telah memberikan panduan strategis memajukan pendirian FIF dan pengembangan pengaturan kooordinasi antara keuangan dan kesehatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi.

“Progres yang signifikan telah dilakukan di dua area ini dalam beberapa bulan terakhir. Namun masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk meyakinkan bahwa kita telah memenuhi amanat pada November nanti. Kita hanya memiliki 1 kali pertemuan lagi setelah ini sebelum pertemuan gabungan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di November nanti,” ungkap Sekjen Kunta Wibawa.

Ada 4 agenda yang dibahas dalam pertemuan JFHTF kali ini. Pertama, update dari pemilihan Executive Head Secretariat JFHTF. Terpilih Laura Raimondo dari Italia untuk menggantikan Jakob von Weizsacker yang mengundurkan diri.

Kedua, diskusi lebih lanjut untuk mengembangkan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi. Diskusi ini difasilitasi oleh WHO yang memberikan presentasi atas versi terbaru dari opsi pengembangan pengaturan koordinasi tersebut.

Ketiga, update dari FIF untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi yang disampaikan oleh Interim Secretariat FIF, termasuk di dalamnya isu-isu yang berkaitan dengan peran kooordinasi pusat WHO, tautan ke G20, inklusivitas dan pengaturan operasinya.

Agenda keempat adalah update dari G20 Health Working Group (HWG) serta rekomendasi untuk penggunaan pendanaan FIF.

Diskusi lebih lanjut atas pengembangan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan dan langkah selanjutnya dari FIF akan dilakukan pada pertemuan JFHTF selanjutnya.

JFHTF atau satuan tugas bidang keuangan dan kesehatan dibentuk G20 bersama dengan komunike gabungan dalam pertemuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan G20 pada 29 Oktober 2021. JFHTF diketuai bersama oleh Presidensi G20 2021 dan 2022 yakni Italia dan Indonesia.

JFHTF antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dibawah G20 membentuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi, membentuk sekretariat JFHTF, membentuk FIF, dan kolaborasi antar negara dalam akses vaksin, protokol kesehatan dan pendanaannya.

Pertemuan JFHTF diselenggarakan secara bergantian oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Pertemuan JFHTF pertama diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada 20 Desember 2021, dan pertemuan kedua diselenggarkan oleh Kementerian Keuangan pada 26 Januari 2022. Pertemuan ketiga oleh Kementerian Keuangan pada 21 Maret 2022, sementara pertemuan keempat diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada 18 Mei 2022. (Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)