Jakarta– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen melakukan transformasi kesehatan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini untuk mewujudkan salah satu core values ASN BerAKHLAK yakni memiliki kompetensi. Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan Mc. Kinsey Company menyelenggarakan Capacity Building Ability to Execute (A2E) Essentials bagi pegawai di lingkungan kantor pusat.

“Salah satu yang ingin kita jangkau adalah bentuk-bentuk kompetensi yang mengenai tugas-tugas sehari-hari. Oleh karena itu, kami ingin percepatan untuk pelatihan A2E yang memang sudah direncanakan untuk seluruh pegawai Kemenkes,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) Kemenkes Trisa Wahjuni Putri saat membuka kegiatan melalui daring pada Kamis, (8/9/2022).

Lebih lanjut, Trisa mengungkapkan amanah untuk menjalankan pelatihan minimal dua puluh jam pelajaran setiap tahun bisa terus diimplementasikan. “Mudah-mudahan tahun depan kita sudah lebih terstruktur dengan adanya corporate university yang telah dipersiapkan,” harap Trisa.

Pelatihan ini menggunakan sembilan modul dari Mc. Kinsey Academy yang akan sangat membantu pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Modul yang diberikan adalah keterampilan esensial yang harus dimiliki yakni memprioritaskan hal besar, mencetuskan ide baru, pahami masalah, melakukan pre-mortem, menjalankan rapat secara efektif, dan berkomunikasi dengan jelas. Selain itu, ASN harus memiliki keterampilan mengelola energi, memberi feedback secara efektif dan coaching orang lain untuk bertumbuh.

Kegiatan ini menargetkan berlangsung sampai Desember 2022 yang akan diikuti hingga lima ribu pegawai Kemenkes. Pelatihan diberikan secara berjenjang kepada eselon satu hingga staf.

Pelatihan selama dua hari ini dilakukan di empat lokasi terpisah di kantor Kemenkes di Jakarta yaitu Ruang Leimena, Ruang Adhyatma, Ruang Rajawali, dan Ruang Arslonga. Pada batch 9-12 ini diikuti sebanyak 106 peserta, sementara peserta dari Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK) sebanyak 36 orang.

Pada Ruang Arslonga, hadir Widyaiswara Utama Rarit Gempari sebagai narasumber pertama. Rarit mengatakan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memecahkan masalah. Menurut Rarit, pelatihan ini menggunakan modul yang simpel dan penting untuk diketahui semua. Metode pembelajaran yang dilakukan dengan slight, tools, dan membagi kelompok.

Pada modul pertama, Rarit mengajak peserta untuk mengenali pekerjaan yang sedang dilakukan sehari-hari oleh peserta. Selanjutnya, peserta diminta untuk memilih prioritas pekerjaan, dengan mengurut hal yang penting, urgen, tidak penting, ataupun bukan kewenangan peserta. Kemudian melakukan evaluasi pekerjaan mana saja yang selesai dan mana yang tidak selesai.

Rarit menekankan agar para peserta dapat mengatur pekerjaan mana yang prioritas, mana yang besar, sedang, dan kecil. Prioritas utama dan kurang penting, serta bagaimana mengatasi pekerjaan tersebut. “Artinya pekerjaan kalau kita selesaikan yang kecil-kecil dulu akhirnya pekerjaan yang besar akan terbengkalai. Pekerjaan yang penting dan prioritas. Yang merupakan bukan pekerjaan kita, pekerjaan tambahan. Pikirkan pekerjaan yang penting dulu, yang harus segera dilaksanakan, bila tidak akan terlambat,” jelas Rarit.

Lebih lanjut, Rarit menjelaskan dalam membagi prioritas pekerjaan dengan membuat matriks. Matriks terbagi menjadi empat, sangat penting dan sangat mendesak, sangat penting dan kurang mendesak, kurang penting namun mendesak, dan kurang penting dan kurang mendesak. Menurut Rarit dengan membagi skala prioritas dapat menentukan sikap mana yang bisa dikerjakan dan mana yang bisa didelegasikan. (Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali).

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI saat ini diposisikan sebagai policy agency sekaligus think tank untuk pembangunan kesehatan. Hal ini diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia dalam Workshop Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Rizka menjelaskan BKPK bertugas melakukan analisis; menyediakan rekomendasi; merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan; melakukan evaluasi kebijakan serta integrasi dan sinergi capaian sasaran pembangunan kesehatan.

Rizka pun menegaskan tugas BKPK ini sangat penting dan strategis karena nantinya wajahnya Kementerian Kesehatan akan ada di BKPK.

“BKPK yang meramu atau merumuskan bagaimana saat ini kondisi Kementerian Kesehatan dan bagaimana ke depan Kementerian Kesehatan harus melangkah,” tutur Rizka secara daring.

Lebih lanjut, Rizka menjelaskan saat ini Kementerian Kesehatan telah menyusun agenda transformasi kesehatan yang terdiri dari enam pilar. Dalam melaksanakan agenda transformasi ini peran BKPK sangat penting, yakni menyediakan kebijakan berbasis bukti.

Menurutnya, semua pilar transformasi membutuhkan perbaikan atau pembaruan di bidang kebijakan dan regulasi yang saat ini ada untuk disesuaikan dengan agenda transformasi sesuai dengan target dan capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang disusun dan berbasis bukti untuk menjawab semua masalah kesehatan, baik di tataran pemerintah pusat maupun daerah.

Rizka mengatakan kebijakan yang baik harus memiliki landasan yang kuat dan berbasis bukti. Landasan ini bisa berasal dari survei, data rutin, laporan atau sumber-sumber lain. Di situlah peran BKPK untuk merumuskan, memberikan rekomendasi berdasarkan evidence based (bukti) yang ada menjadi suatu kebijakan.

Untuk mewujudkan hal itu, BKPK perlu bekerja sama dengan semua unit utama eselon satu di Kementerian Kesehatan. “Jadi, BKPK tidak bisa berjalan sendiri. Kita akan selaras dengan program-program transformasi di setiap unit eselon satu di Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Dalam mengawal pembangunan kesehatan, Rizka menyebutkan BKPK melakukan penyediaan pemanduan formulasi dan perumusan kebijakan; menyusun rekomendasi kebijakan melalui analisis kebijakan bersama dengan unit utama dan stakeholder lainnya; mengevaluasi produk kebijakan dan meningkatkan kualitasnya; serta meningkatkan adopsi kebijakan Kementerian Kesehatan di daerah.

“Dari pengawalan ini maka setiap agenda kebijakan dan perumusan kebijakan perlu dilakukan clearance melalui BKPK,” tegas Rizka.

Rizka pun berharap dari pertemuan ini dihasilkan rumusan bagaimana BKPK melangkah ke depan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Selain itu memiliki data yang kuat untuk melaksanakan semua agenda-agenda transformasi di setiap pilar yang dilakukan oleh unit utama eselon satu di Kementerian Kesehatan. (Penulis Ripsidasiona/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha secara resmi melantik dan mengambil sumpah 111 pejabat fungsional di lingkungan Kemenkes RI, pada Kamis (1/9/2022). Sejumlah 110 orang diantaranya berasal dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan 1 orang dari Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal.

Kunta berharap para pejabat yang baru saja dilantik dapat menjadikan pengukuhan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Sebagai ASN (Aparatur Sipil negara) dapat melaksanakan pekerjaan dengan selalu berorientasi pada core value (nilai dasar) ASN BerAKHLAK.

“Tunjukkanlah diri saudara-sudara sebagai ASN yang berAKHLAK dan bangga melayani bangsa yang selalu berorientasi terhadap Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” pesan Kunta secara daring.

Lebih lanjut, Kunta mengingatkan agar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai uang rakyat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan anggaran juga agar menerapkan konsep value for money sehingga anggaran yang dibelanjakan bermanfaat bagi masyarakat.

“Setiap satu rupiah uang rakyat akan kita kembalikan kepada rakyat juga,” ungkap Kunta.

Kunta juga menyampaikan para pejabat yang dilantik untuk dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran. Hal itu dilakukan dengan memelihara integritas demi menjaga kehormatan negara, Kemenkes, serta martabat sebagai ASN.

Terkait transformasi kesehatan yang tengah dilakukan Kemenkes, Kunta ingin agar semua melakukan penyesuaian diri, termasuk para pejabat fungsional di BKPK. Adaptasi dilakukan dengan menyusun langkah konkret dan menciptakan inovasi dalam menjalankan transformasi kesehatan sesuai bidang masing-masing.

Adanya transformasi internal kelembagaan juga menuntut perubahan struktur organisasi, termasuk di dalamnya pengalihan jabatan peneliti di BKPK menjadi pejabat fungsional lain.

Menurut Kunta, perubahan struktur dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan organisasi yang agile, fleksibel, dan profesional. BKPK juga harus bertransformasi dan merubah mindset untuk menjadi think tank dari Kemenkes yang mampu memberikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan bukti.

“Ini yang kita tunggu sampai saat ini. Bagaimana semua kebijakan itu didasarkan pada analisa dan data yang kuat,” tutur Kunta.

Untuk menghadapi tantangan kerja ke depan yang semakin berat, Kunta meminta para pejabat fungsional dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Meski mengumpulkan angka kredit untuk mengembangkan karir penting, tetapi menurutnya bekerja dengan hati dan memberikan ketulusan dari setiap pekerjaan juga tak kalah penting.

Dari 111 pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 37 orang memegang jabatan epidemiolog kesehatan. Jabatan lainnya terdiri dari 2 apoteker; 14 dokter; 14 entomolog kesehatan; 1 nutrisionis; 1 pembimbing kesehatan kerja; 6 penyuluh kesehatan masyarakat; 33 pranata laboratorium kesehatan; 2 sanitarian; dan 1 administrator kesehatan.

Berikut nama-nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah:

Jakarta– Pertemuan kelima G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) Meeting diselenggarakan Kementerian Kesehatan secara hybrid di Jakarta, pada 30-31 Agustus 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha berkesempatan menyampaikan sambutan kepada para delegasi yang hadir.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Joint Finance and Health Ministers Meeting (JFHMM) pada bulan Juni 2022 dan pertemuan Menteri Keuangan pada Juli 2022. Pada dua pertemuan tersebut Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan menyepakati 2 fokus utama, yaitu Financial Intermediary Fund (FIF) dan pengembangan pengaturan kooordinasi yang ditingkatkan antara bidang keuangan dan kesehatan.

Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan telah memberikan panduan strategis memajukan pendirian FIF dan pengembangan pengaturan kooordinasi antara keuangan dan kesehatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi.

“Progres yang signifikan telah dilakukan di dua area ini dalam beberapa bulan terakhir. Namun masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk meyakinkan bahwa kita telah memenuhi amanat pada November nanti. Kita hanya memiliki 1 kali pertemuan lagi setelah ini sebelum pertemuan gabungan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di November nanti,” ungkap Sekjen Kunta Wibawa.

Ada 4 agenda yang dibahas dalam pertemuan JFHTF kali ini. Pertama, update dari pemilihan Executive Head Secretariat JFHTF. Terpilih Laura Raimondo dari Italia untuk menggantikan Jakob von Weizsacker yang mengundurkan diri.

Kedua, diskusi lebih lanjut untuk mengembangkan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi. Diskusi ini difasilitasi oleh WHO yang memberikan presentasi atas versi terbaru dari opsi pengembangan pengaturan koordinasi tersebut.

Ketiga, update dari FIF untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi yang disampaikan oleh Interim Secretariat FIF, termasuk di dalamnya isu-isu yang berkaitan dengan peran kooordinasi pusat WHO, tautan ke G20, inklusivitas dan pengaturan operasinya.

Agenda keempat adalah update dari G20 Health Working Group (HWG) serta rekomendasi untuk penggunaan pendanaan FIF.

Diskusi lebih lanjut atas pengembangan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan dan langkah selanjutnya dari FIF akan dilakukan pada pertemuan JFHTF selanjutnya.

JFHTF atau satuan tugas bidang keuangan dan kesehatan dibentuk G20 bersama dengan komunike gabungan dalam pertemuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan G20 pada 29 Oktober 2021. JFHTF diketuai bersama oleh Presidensi G20 2021 dan 2022 yakni Italia dan Indonesia.

JFHTF antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dibawah G20 membentuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon atas pandemi, membentuk sekretariat JFHTF, membentuk FIF, dan kolaborasi antar negara dalam akses vaksin, protokol kesehatan dan pendanaannya.

Pertemuan JFHTF diselenggarakan secara bergantian oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Pertemuan JFHTF pertama diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada 20 Desember 2021, dan pertemuan kedua diselenggarkan oleh Kementerian Keuangan pada 26 Januari 2022. Pertemuan ketiga oleh Kementerian Keuangan pada 21 Maret 2022, sementara pertemuan keempat diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada 18 Mei 2022. (Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Rapat Kerja Tim Penelaah Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi dan/atau Data (Material Tansfer Agreement/MTA) pada Selasa 30 Agustus 2022 di Jakarta.

Ketua Tim Penelaah Prof. Herkutanto mengatakan rapat kerja ini membahas beberapa hal, yaitu penguatan pengawasan material di pintu masuk negara, pengembangan sentra MTA di luar Jakarta, pengembangan SOP pengalihan material, dan revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data.

Pada kesempatan ini, Prof. Herkutanto menyampaikan bahwa pengalihan material atau data dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai syarat dan tata cara dengan dasar kajian yang komprehensif. Menurutnya, Tim Penelaah juga membantu Menteri Kesehatan untuk memberikan advokasi mengenai aspek hukum yang terkait dengan pengalihan dan penggunaan material atau data, serta memberikan rekomendasi terkait dengan pembagian keuntungan yang tertuang dalam perjanjian.“Pinsip kita adalah dengan senang hati mentransaksikan material asalkan Indonesia mendapatkan manfaat yang setara dan fair,” ujar Prof. Herkutanto.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalusia yang turut hadir secara daring menyampaikan pengalihan material atau data adalah hal yang tidak bisa dihindari pada masa kemajuan teknologi bidang kedokteran dan kefarmasian yang sangat pesat saat ini. Hal ini adalah upaya untuk mendukung penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan agar memiliki interkonektivitas lintas lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Pengalihan material atau pun data ini harus dilakukan secara optimal, tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial, namun juga mendapatkan benefit non finansial. Pengalihan material ini harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kerugian, baik bagi institusi maupun bagi negara kita,” ujar Rizka.

Menurut Rizka pengalihan material keluar negeri ini hanya dapat dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pemeriksaan di Indonesia atau pertimbangan lain terkait tujuan penelitian. Selain itu saat ini di Indonesia telah memiliki laboratorium-laboratorium yang telah terstandar internasional sehingga sangat memungkinkan dilakukan pemeriksaan di dalam negeri.

Rizka menekankan pada pentingnya peran Tim Penelaah MTA dalam proses pengalihan material atau data seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data. Tim Penelaah memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan permohonan pengalihan material atau data ini.

Menutup sambutannya, Rizka menyampaikan perlunya dilakukan sosialisasi terhadap para pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan pengalihan material ini agar terjadi kesamaan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, keterbukaan informasi harus dikedepankan sehingga pengaju pemohon memahami apabila ada pengajuan permohonan pengalihan material atau data yang mungkin tidak disetujui.

Rapat Kerja ini dihadiri oleh seluruh tim penelaah serta pemangku kepentingan terkait antara lain Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type C Soekarno Hatta. (Penulis Dian Widiati/Editor Eka S)

Jakarta– Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan baku obat (BBO) agar dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Volume produksi obat di Indonesia yang besar membuat pemerintah berusaha mewujudkan kemandirian industri obat dan alat kesehatan di Indonesia.

“Memang fokusnya pada Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam produksi obat,” ujar I Gede Made Wirabrata, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Hal tersebut diungkapnya dalam Dialog Kerjasama Membangun Jejaring Informasi Dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Jumat (26/8) di Jakarta.

Lebih lanjut Wira menerangkan saat ini sektor farmasi di Indonesia masih bergantung pada produk maupun bahan baku impor. Lebih dari 90% bahan baku obat merupakan produk impor dengan nilai mencapai 30-35% dari total nilai bisnis farmasi nasional.

Ke depan, produksi obat di Indonesia akan diprioritaskan pada sepuluh bahan baku obat molekul obat terbesar (by value) produksi dalam negeri. “Memang sudah dihitung ini dari Direktoral Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan bahwa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sikapi dan kita kembangkan ke depannya,” terang Wira.

Jika dilihat rumusan masalahnya, Wira menjelaskan hal itu lebih kepada kesiapan dan daya saing industri dalam negeri. Langkah tersebut untuk mendukungan pemerintah dalam melakukan transformasi menuju sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dengan menciptakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan.

Namun, Wira mengingatkan untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan dan masukan dari lintas sektor. Diantaranya berupa regulasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan sepuluh molekul obat produk dalam negeri. Termasuk dukungan dalam hal jaminan pasar dan roadmap penggunaan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Regulasi memang tidak hanya di Kementerian Kesehatan, ada regulasi di Badan POM tentunya. Ada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di Kementerian Perindustrian,” ujar Wira.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Industri Farmasi dan Obat Tradisional Kementerian Perindustrian Arni Yusnita menyebutkan ada dua dasar pembinaan industri farmasi di Kementerian Perindustrian. Pertama, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Dalam PP disebutkan industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan termasuk jenis industri prioritas yang akan difokuskan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian.

Dasar hukum kedua mengacu pada PP No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. “Kalau ini kita sedang reviu kembali untuk RPJM periode berikutnya, dimana industri farmasi ini termasuk dalam proyek prioritas strategis atau major project 4.0,” ungkap Arni.

Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN Aditya Dhanwantara memberikan masukan agar kebijakan atau instrumen pemerintah dapat berlaku dalam periode yang lebih panjang.

“Akan lebih baik kalau BBO ini untuk suatu periode yang lebih panjang, misalnya untuk sepuluh tahun. Karena di situ kita butuh kepastian untuk kegiatan pembangunan maupun feasibility pabriknya,” tutur Aditya.

Aditya juga mengusulkan agar pemerintah dapat mendukung BBO kimia dalam negeri. Dari sisi hilir adanya kepastian pasar domestik dan perlindungan pasar domestik. Sedangkan dari sisi hulu dilakukan mitigasi risiko investasi bagi BUMN.

Untuk sementara waktu pemerintah memberikan penugasan untuk pemenuhan bahan baku di dalam negeri sehingga Indonesia memang menjadi kuat. “Karena kalau kita lihat di dunia ini yang menguasai untuk bahan baku hanya dua negara, yaitu China dan India. Dan mereka dari sisi supporting (dukungan) ekosistem kelengkapan industrinya sangat baik dan ini yang sedang kita kejar,” tambah Aditya. (Penulis Ripsidasiona/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ((BKPK Kemenkes RI)) mempunyai tugas dan fungsi menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan di level pusat dan daerah. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris BKPK Nana Mulyana saat membuka acara Dialog Kerjasama dengan tema “Membangun Jejaring Informasi dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan”, Kamis (25/8).

Nana mengatakan tugas BKPK mengintegrasikan dan menyinergikan kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan kesehatan. Lebih lanjut, Nana mengatakan forum ini untuk mendapatkan masukan lintas sektor, pakar, dan akademisi. “Sehingga kebijakan kesehatan dapat memberikan hasil yang baik dan dapat diimplementasikan,” harapnya.

Pretty Multihartina Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK (Pusjak UK) menyebutkan bicara kesehatan tidak hanya bisa dari sektor kesehatan namun butuh lintas sektor. “Butuh penguatan terhadap analisis dan mengusung isu kesehatan ke depan,” ujarnya. Dalam paparannya, Pretty mengungkap sejumlah masalah kesehatan di Indonesia yang masih persisten.

Pretty mengatakan usia harapan hidup orang Indonesia 71 tahun, angka kematian maternal masih 305 perseratus ribu kelahiran hidup, angka kematian bayi 22 perseribu kelahiran hidup, dan 28 persen mengalami stunting. Selain itu, kasus tuberkulosis kedua tertinggi di dunia, sebanyak 73 persen jumlah kematian yang disebabkan penyakit tidak menular, dan 39 persen usia di atas lima belas tahun merokok.

Kendati demikian, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan perbaikan kesehatan dengan melakukan transformasi sistem kesehatan. Yaitu, melalui enam pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Empat pilar pada layanan primer dan dua pilar pada layanan rujukan dan sistem kesehatan. “Peran layanan primer yang kuat sangat dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat,” kata Pretty.

Pada transformasi layanan primer terdapat tiga kegiatan prioritas. Pertama, penguatan upaya promotif dan preventif. Kedua, pemenuhan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan. Ketiga, penguatan tata kelola manajemen, pelayanan esensial, dan rujukan. Perluasan deteksi dini di layanan primer pada stunting dan wasting serta kematian ibu turut menjadi prioritas kesehatan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, Prof. Budi Wiweko Ketua Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) memberikan masukan terkait konsep pendekatan siklus kehidupan. Pada kejadian stunting, penting untuk merencanakan kehamilan dengan baik. Perencanaan kehamilan baik secara mental, sosial, vaksinasi, gizi, imunisasi, penting dipersiapkan oleh calon ibu dan calon bapak.

Ketua POGI yang biasa disapa Prof. Iko turut menyampaikan pentingnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memeriksakan kehamilan pada trisemester pertama. Implementasi kualitas layanan pemeriksaan tidak hanya IVA namun juga nutri mikro dalam menurunkan mortalitas selama kehamilan termasuk menurunkan stunting.

Selain itu Prof. Iko menekankan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelatihan kepada seluruh dokter. “Pelatihan online sangat penting untuk mendidik human resource secara besar, masif, dan dilakukan secara terukur,” ujarnya.

Prof. Iko turut menambahkan pentingnya menata infrastruktur di pelayanan kesehatan serta adanya kesiapan jalur interconnect antar tenaga kesehatan dalam mencegah kematian saat persalinan. (Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)