Jakarta– Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta WHO Perwakilan Indonesia mengadakan pertemuan Penyusunan Laporan Final Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 dari tanggal 19 hingga 22 Juli 2022 di Jakarta.
Pertemuan dihadiri WHO Perwakilan Indonesia, Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tim Analis Kebijakan BKPK, pejabat struktural di lingkungan BKPK dan Tim Administrasi Umum di lingkungan Pusat Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK
Perwakilan Tim Penelitian GATS 2021 Dwi Hapsari Tjandrarini dalam sambutannya mengatakan bahwa draft laporan dari hasil pertemuan ini sudah dapat memberi gambaran hasil penelitian GATS sehingga informasinya dapat digunakan pada bulan Agustus 2022 sebagai masukan pidato presiden dalam rangka 17 Agustus 2022.
Dalam kesempatan ini, dibahas penyusunan kebijakan yang menjadi ranah kerja BKPK. “Teman-teman tim peneliti sudah menginisiasi, sudah mulai membuka pokok-pokok yang harus dikerjakan sebagai perbandingan dengan laporan yang sudah dikerjakan oleh negara lain,” ucapnya lebih lanjut.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) adalah standar global untuk secara teratur memantau penggunaan tembakau (hisap dan kunyah) oleh orang dewasa berusia 15 tahun atau lebih.. Melacak ciri-ciri utama pengendalian tembakau.
Di Indonesia, GATS dijalankan pada tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021. GATS 2021 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI.
Pertemuan saat ini merupakan rangkaian dari pertemuan Workshop-FGD Analisis Kebijakan dan Perumusan Hasil GATS 2021 di Indonesia yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 24 sampai dengan 25 Mei 2022yang dilanjutkan dengan peluncuran Hasil GATS 2021 bersamaan dengan Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei 2022 di Jakarta.
Ketua Tim Penyusunan Laporan Penelitian GATS 2021 Rofingatul Mubasyiroh memaparkan gambaran tentang topik-topik yang ada di GATS 2021 dan standar penulisan dari CDC yang digunakan sebagai dasar penulisan laporan.
Dina Kania dari WHO Perwakilan Indonesia menyebutkan agar mengikuti template terbaru dari CDC sehingga dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain. “Penyusunan laporan ini tidak perlu lagi dilakukan dari awal karena sudah berproses dari tahun lalu. Begitu pula terkait kebijakannya karena beberapa bulan lalu telah dilakukan workshop analisis kebijakan. Hasil dari workshop tersebut bisa diadopsi dan kita pakai menjadi bagian dari buku laporan untuk bagian rekomendasi kebijakan, “tutur Dina.
Kolaborasi penyusunan laporan dengan membagi tugas yakni Tim Peneliti GATS 2021 dari BRIN melakukan penyusunan laporan seluruh topik yang dihasilkan dari data GATS tahun 2021. Tim BKPK melakukan penyusunan laporan beberapa topik perbandingan dari data GATS 2011 dengan 2021. masing-masing tim mengerjakan kemudian tahap selanjutnya dilakukan penggabungan dengan menambahkan komentar untuk keseluruhan laporan.
Direncanakan pada tanggal 26 Mei 2022 draft laporan hasil GATS 2021 tersebut akan disampaikan ke Anung Sugihantono selaku Ketua Tenaga Ahli BKPK sebelum disampaikan ke Presiden RI. (Penulis Andi Rahmawati/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melakukan persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Selama delapan hari kedepan, 18-25 Juli 2022, BKPK menyelenggarakan Workshop Pendamping Teknis Provinsi SSGI 2022. Workshop ini diikuti oleh pendamping teknis provinsi yang berjumlah 38 orang, wakil koordinator wilayah, dan tim pengajar.
Workshop pendamping teknis provinsi ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia. Dalam sambutannya, Rizka menuturkan SSGI merupakan survei skala nasional berbasis komunitas. Lebih lanjut Rizka menjelaskan SSGI dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan angka status gizi masyarakat Indonesia terutama balita untuk mendukung program prioritas pemerintah yaitu penurunan stunting.
“Stunting merupakan isu nasional yang sangat penting dan melibatkan lintas sektor. Stunting dan wasting juga masuk dalam 17 indikator sasaran pokok pembangunan kesehatan. Hasil SSGI diharapkan dapat menggambarkan capaian program khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak dalam memenuhi target RPJMN yaitu menurunkan angka stunting hingga 14 %.,” tutur Rizka.
Pada kesempatan ini Rizka menjelaskan workshop pendamping teknis provinsi atau MOT merupakan tingkatan pertama dari pelatihan berjenjang yang ada di SSGI 2022. Rizka berharap para peserta dapat menjalankan perannya sebagai pengajar di workshop pendamping teknis kabupaten/kota dengan maksimal dan survei ini menghasilkan data yang berkualitas.
“Data yang kita hasilkan bersama merupakan potret daerah. Data tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah terutama untuk penurunan angka stunting”, lanjut Rizka.
Menutup sambutannya, Rizka berpesan pelaksanaan SSGI 2022 tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia meminta untuk waspada dan mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Pertemuan dihadiri oleh para pemangku kebijakan, baik dari Kementerian Kesehatan dan dari berbagai lintas sektor, yaitu Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Poltekkes se-Indonesia. (Penulis Dian Widiati)
Jakarta– Minggu, 3 Juli 2022 di Jakarta dilaksanakan acara Workshop Instrumen Pendampingan Implementasi Integrasi Pelayanan Primer di 9 Lokus Terpilih. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan analisis dan formulasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan primer sesuai konsep transformasi sistem kesehatan.
Konsep integrasi pelayanan primer dikembangkan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan koordinasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes RI) melalui Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) sebagai pendamping dalam Uji Program (Pilot Project) Transformasi Layanan Kesehatan Primer Tahun 2022.
Acara di buka secara resmi oleh Kepala Pusat Pusjak UK Pretty Multihartina. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bisa merupakan tonggak sejarah terkait transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini untuk menyelesaikan atau memfinalkan instrumen monitoring evaluasi yang menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dalam implementasi Pilot Project integrasi pelayanan primer. “Kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi pendamping tentang instrumen yang digunakan dalam pendampingan”, ujar Pretty.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusjak UK menyatakan apresiasi dan menerima tugas yang diberikan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Tata Kelola Masyarakat untuk menyampaikan pembaharuan program transformasi layanan primer dan rencana pilot project. Tugas yang diberikan kepada BKPK akan menjadi satu rangkaian tahapan proyek untuk monitoring dan evaluasi. Hasilnya nanti memberikan satu masukan program ini bisa dituangkan atau di implementasikan di 34 provinsi, dan kemungkinan 37 provinsi. “Satu hal lagi yang menjadi tantangan buat kita semua,” tegas Pretty.
Acara dilakukan secara hybrid selama 4 hari dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2022. Acara dihadiri secara luring maupun daring oleh para pakar/profesional, dari unit eselon II Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Sekretariat, Direktorat Pendayagunaan, dan Direktorat Perencanaan), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, BKPK dan Balai/Loka Litbangkes.
Kegiatan ini adalah persamaan persepsi semua pendamping mengenai instrumen yang akan digunakan. Terkait dengan peran pendamping memang itu sangat kompleks, sebagai perencana, pengarah/leader, perancang instrumen, fasilitator, edukator, dan cukup dominan adalah sebagai observer.
Pendamping akan melakukan assesment awal, wawancara mendalam, FGD, dan mengumpulkan dokumen serta observasi kegiatan. Pendamping juga akan menilai pelaksanaan alur dari empat kluster yang dikembangkan, yaitu kluster Manajemen, kluster Ibu, anak dan Remaja, kluster Usia produktif dan lansia dan kluster Penanggulangan penularan penyakit.
Rima Damayanti dari Direktorat Tata Kelola Masyarakat selaku narasumber yang memaparkan materi dengan topik Integrasi Layanan Puskesmas dan Posyandu Prima mengungkapkan latar belakang kenapa harus ada penguatan pelayanan primer, karena sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah atau dicegah sebagian.
Selama ini terlihat untuk beban penyakit ini berbeda pada setiap usia. Pendekatan pelayanan pada setiap kelompok usia tidak bisa disamakan. Jadi harus berfokus pada penyebab kematian ataupun penyebab kesakitan terbesar pada setiap kelompok usia ini, dan pelayanannya juga harus difokuskan kepada pada siklus hidup dan tidak hanya berbasis kepada program. “Kita harus melihat bagaimana kebutuhan dari setiap siklus kehidupan ini,” tutur Rima.
Selain itu juga rerata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 sangat jauh dari 100%. Bisa dilihat bahwa untuk pelayanan paling tinggi cakupan hanya ada pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sementara pelayanan lain sangat rendah hampir dibawah 50%. Mungkin salah satunya adalah penyebab dari pandemi COVID-19 memberi dampak yang cukup signifikan terhadap cakupan. “Tetapi yang harus diperkuat adalah bagaimana pelayanan kesehatan primer ini dapat menyediakan pelayanan yang sesuai SPM bagi seluruh masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.
Kemudian latar belakang untuk struktur dan jejaring pelayanan primer belum sepenuhnya terintegrasi antara lain karena masih ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer itu sendiri, seperti SDM, sarana dan prasarana, peralatan dan BLHP. Program masih berjalan sendiri-sendiri. Sampai saat ini kadang-kadang masih belum terintegrasi serta belum adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Posyandu sebagai salah satu LKD yang ada di setiap desa,
Sebetulnya masyarakat bisa membentuk suatu posyandu sesuai kebutuhan masyarakat. Tetapi selain itu keberadaan posyandu cukup banyak dan bervariasi ada posyandu lansia, posyandu remaja, dan PTM. Kader yang berbeda, kapasitas dan pelatihan juga berbeda.
Jika hal ini tidak disatukan dalam hal pengawasan dan juga interaksi antara posyandu satu dengan yang lain tidak terlalu terlihat. Posyandu diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terintegrasi yang sesuai dengan siklus kehidupan. Jadi semuanya bisa terlayani, dan gambaran posyandu itu bukan hanya satu pelayanan saja.
Untuk Konsep Integrasi Layanan Primer salah satunya adalah transformasi layanan primer yakni adanya inovasi, yang jika semua terpenuhi ini dapat memberikan pelayanan primer yang prima dan diupayakan mencegah kesakitan, meningkatkan promotif dan preventif, sehingga nanti untuk penyakit-penyakit yang ada dihilir bisa lebih terminimalisir, karena kita memiliki primary health care yang kuat.
Pencegahan primer, salah satunya adanya imunisasi. Imunisasi ini akan menjadi 14 antigen dan mencakup seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder ada skrining 14 penyakit disetiap sasaran usia, dan skrining stunting dan juga antenatal care (ANC) yang baik. Pencegahan sekunder untuk skrining ini sedang diupayakan dapat dibiayai oleh JKN. Jika sudah masuk dalam JKN diharapkan cakupan skrining dapat meningkat, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan skrining atau medical chek up, sehingga hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM, obat–obatan, serta sarana dan prasarana. Untuk fokus dari transformasi dari pelayanan kesehatan primer ini adalah bahwa akan melihat siklus hidup itu sebagai platform atau fokus dari integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai penguatan promosi dan pencegahan.
Pendekatan layanan kesehatan melalui jaringan tingkat desa. Harapannya setiap desa ada akses terhadap fasilitas ataupun pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan menginformasikan ada sekitar 300.000 unit penyedia pelayanan kesehatan primer yang dapat dengan mudah di akses. Karena saat ini masih berfokus pada Puskesmas yang baru ada 10.292 untuk 270 jt penduduk Indonesia. Hal ini tidak bisa menjangkau masyarakat seluruhnya. Harus ada jaringan-jaringan pelayanan kesehatan di tingkat desa sampai tingkat dusun sehingga semua dapat terakomodir ataupun dapat memperluas akses pelayanan kesehatan.
Untuk memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), data akan dibuat secara digital. Jadi, ada pemantauan melalui dashboard untuk situasi kesehatan perdesa. Data kesehatan yang ada di wilayah puskesmas akan termonitor melalui dashboard PWS yang berguna untuk memberikan intervensi. Untuk langkah awal pilot ini, semua pelayanan akan terdata dan masuk melalui suatu sistem aplikasi yang terintegrasi, baik sistem yang di Puskesmas (dalam gedung), sistem yang ada di desa bahkan sampai di tingkat dusun, dan sampai ke kunjungan rumah (luar gedung). Semua data itu akan masuk, dan tercatat sebagai data dan akan dapat dilihat melalui dashboard sehingga itu mempermudahkan fungsi PWS di setiap wilayah. Harapannya status wilayah termonitor secara berkala.
Pembahasan materi instrumen dilaksanakan di hari kedua sampai dengan hari ketiga. Disela-sela paparan dan pembahasan materi instrumen, Trihono sebagai pakar sekaligus pembahas menyatakan transformasi yang sangat krusial adalah sistem informasi. Kalau sistem informasi sudah ada meskipun belum sempurna tidak apa-apa. Paling tidak yang prioritas itu sudah ada dan sangat membantu dalam pengelolaan. Kedua, kalau dilihat transformasinya secara makro jauh lebih biasanya, tapi skill masih kurang. “Untuk teman-teman daerah harus tahu betul, uji program ini seperti memperbaiki kapal yang sedang berlayar, memperbaiki hal-hal yang sudah ada dan berjalan,” ungkap Trihono.
Diakhir acara Chief Expert BKPK Anung Sugihantono memberikan arahan selama ini kerangka pikir Badan Litbangkes adalah hal yang benar, sebuah kerangka pikir yang scientific, yang semua pernyataan harus bisa dipertanggung jawabkan sampai dengan instrumen yang dibuat juga bisa dipertanggung jawabkan secara scientific, bukan sekedar aspek kebijakan.
Anung menjelaskan peran dari Provinsi ini akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang akan tertuang dalam sisi protokol pendampingan. Metode pendampingan adalah PAR maka semua tim harus mengerti dan mengetahui mulai dari konsep layanan yang ada mulai dari kluster 1 sampai 4 hingga posyandu prima yang ada di desa. Penting untuk mengetahui profil desa.
Tim harus satu suara, satu warna, saling mengisi, saling melengkapi jangan ada friksi di lapangan karena sekarang sudah menjadi satu kesatuan Kemenkes. (Penulis Yuliana)
Bogor — Setelah melewati beberapa rangkaian kegiatan dari mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) mengadakan Workshop Enumerator dalam rangka Uji Coba Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di Bogor (11-15 Juli 2022).
Pertemuan dibuka Sekretaris BKPK Nana Mulyana dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Kabupaten Serang, Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jakarta II, Kepala Jurusan Gizi Poltekkes Jakarta II, Koordinator Manajemen Koordinator Wilayah (Korwil) 3 dan 4, Tim Teknis, Tim Manajemen Data, Pendamping Teknis Kota Bogor dan Kabupaten Serang, Koordinator Operasional Kota Bogor dan Kabupaten Serang, serta para enumerator Kota Bogor dan Kabupaten Serang.
“Tujuan pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi instrumen yang digunakan pada SSGI Tahun 2022. Selain itu, kegiatan ini juga untuk melihat feasibilitas dari manajemen organisasi yang baru untuk dapat diaplikasikan di lapangan” ujar Tetra Fajarwati selaku tim teknis SSGI 2022. Pertemuan akan dilanjutkan dengan uji coba pengumpulan data di Kota Bogor dan Kabupaten Serang tambahnya.
Sekretaris BKPK, Nana Mulyana dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun proses transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) menjadi BKPK. Tugas utama BKPK adalah mengawal semua kebijakan pembangunan kesehatan di level Nasional, Provinsi bahkan Kab/Kota. BKPK melakukan kajian-kajian yang mendukung kebijakan.
Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan mendapat mandat dari Menteri Kesehatan untuk melakukan SSGI. “Tahun ini SSGI dilaksanakan bersama-sama secara aktif dengan Poltekkes, tim teknisnya adalah Poltekkes Prodi Gizi yang ada di setiap provinsi,” demikian disampaikan Nana Mulyana.
Uji coba dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Kota Bogor, Kab Bandung dan Kab. Serang, “Ini bukan uji coba instrumen tetapi uji coba operasional” tegas Nana. Nana berharap Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Kab Serang berkenan memfasilitasi uji coba. Apabila ada hal-hal yang mungkin akan menjadi kendala saat pengumpulan data bisa di antisipasi. Pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan Agustus serentak di 514 Kab/Kota pada 34 Provinsi di Indonesia .
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Robiah Mubarokah mewakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dalam sambutannya menyampaikan bahwa situasi Covid-19 saat ini di Kota Bogor cukup melandai, terkendali, dalam empat minggu terakhir. Walaupun terkendali, namun mulai terjadi peningkatan kasus sehingga perlu diwaspadai. Dengan adanya kegiatan di lapangan, kiranya tetap menjaga protokol kesehatan untuk keselamatan bersama.
“Terima kasih kepada BKPK yang telah menyelenggarakan kegiatan SSGI. Ini adalah yang dinanti-nanti oleh seluruh Kab/Kota, karena selalu menantikan berapa angka status gizi khususnya untuk stunting, karena stunting sekarang menjadi tren di Nasional dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia termasuk di Jawa Barat, Kota Bogor dan Kab Serang,” ujarnya.
Siti Robiah menambahkan stunting saat ini menjadi program prioritas Nasional. Semua Kab/Kota melaksanakan berbagai aksi konvergensi penurunan stunting. Aksi ketujuh konvergensi adalah pengukuran dan publikasi. “Untuk publikasi kita perlu data-data. Data yang bisa kita sampaikan bagaimana situasi status gizi saat ini dimasyarakat ? Berapa angka stunting setiap tahunnya? Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa menurunkan angka stunting di Jawa Barat dan datanya dapat diperoleh dari hasil SSGI” pungkas Siti.
Jakarta– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Rizka Andalucia melakukan peninjauan lapangan kegiatan pengumpulan data serosurvei di Kecamatan Setiabudi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (5/7).
Dalam sambutannya, Plt. Kepala BKPK menjelaskan kegiatan pengumpulan data serosurvei Covid-19 berbasis komunitas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di 34 provinsi dan 100 Kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel yang representatif seluruh Indonesia untuk menggambarkan kondisi antibodi atau imunitas dari masyarakat baik dari hasil vaksinasi maupun dari kekebalan alamiah yang didapat.
Menurut Rizka kegiatan ini sangat berarti dalam menyusun kebijakan di bidang kesehatan. Adanya partisipasi masyarakat, perangkat pemerintah daerah dari mulai kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi menunjukkan adanya kerjasama yang baik dalam mengatasi pandemi ini.
Jika diingat awal pandemi Covid-19, bila Kemenkes tidak didukung oleh perangkat pemerintah yang lain dari tingkat terendah di masyarakat hingga tertinggi tentunya penanganan pandemi ini tidak akan berhasil. “Termasuk kerjasama dengan TNI/Polri dan aparatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut turun tangan menangani pandemi ini, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi”, jelas Rizka
Pelaksanaan serosurvei merupakan salah satu rangkaian program penanganan pandemi Covid-19. Hasil yang diperoleh berupa status kekebalan atau antibodi masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala BKPK mengatakan pelaksanaan serosurvei ini ketiga dilakukan. “Harapannya dari hasil serosurvei ini dapat diketahui kekebalan penduduk Indonesia masih tinggi”, ujar Rizka.
Hadir dalam acara ini Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK) BKPK Kemenkes RI Wirabrata, Lurah Karet Kuningan Istambul Afrikana, Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Kepala Puskesmas Kelurahan Karet Kuningan, perwakilan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dan Tim Teknis serosurvei dari Pusjak SKK dan SDK BKPK Kemenkes.
Dalam laporannya, Wirabrata mengungkapkan pengumpulan data serosurvei dilakukan secara serentak dalam waktu kurang lebih 2 minggu. “Masing-masing responden di kabupaten/kota kurang lebih ada 100 responden”, jelasnya.
Menurut Wirabrata diharapkan di awal Agustus sampel data responden terkumpul sebanyak 20.501 responden di seluruh Indonesia. Serosurvei ini juga melibatkan 8 jejaring laboratorium Pusjak SKK dan SDK BKPK Kemenkes. Jika data responden selesai diperiksa, akan kelihatan titer antibodi masyarakat Indonesia. “Selanjutnya, akan dirumuskan kebijakan apa yang paling tepat untuk status pandemi berikutnya”, ungkap Wirabrata.
Lurah Karet Kuningan Istambul Afrikana berterimakasih warganya dipilih menjadi responden.. “Kami dari Kelurahan Karet Kuningan siap selalu membantu, mendukung dan mengajak warga untuk hadir dan berkontribusi untuk menjadikan Indonesia sehat”, tegasnya.
Serosurvei ini dilakukan untuk mengetahui perubahan status imunitas masyarakat terhadap virus SARS-CoV2. Saat ini, Kemenkes bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melakukan serosurvei antibodi SARS-CoV2 yang ketiga. Serosurvei ini akan digunakan Kemenkes sebagai dasar penanggulangan COVID-19 dan program vaksinasi booster selanjutnya. (Penulis Fachrudin Ali/Editor Nelly Puspandari)
Jakarta– Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (BKPK Kemenkes RI) Nana Mulyana melantik 26 pejabat fungsional di lingkungan BKPK pada Selasa, 5 Juli 2022.
Nana menyampaikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS harus menjalankan pelantikan jabatan fungsional dan pengambilan sumpah.
Adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi BKPK menjadikan perlu dilakukannya perubahan yang mendasar, yaitu perubahan pada pola pikir. “BKPK tidak lagi menghasilkan produk data dan informasi melalui riset namun lembaga yang memanfaatkan produk hasil riset atau kajian lembaga lain untuk formulasi kebijakan,” ujar Nana.
Lebih lanjut Nana menjelaskan kedepannya tugas BKPK lebih mengawal berbagai kebijakan kesehatan di level pusat, provinsi bahkan kabupaten/kota. “BKPK juga mempunyai tugas lain yaitu mengawal tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada di Pusat Kebijakan (Pusjak) Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan serta mengawal kerjasama global yang ada di Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan,” jelasnya.
Bersamaan dengan pemetaan organisasi, BKPK juga mendapat penugasan pimpinan untuk melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dengan koordinator Pusjak Upaya Kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu melaksanakan Serosurvei Antibodi COVID-19 yang hasilnya sangat ditunggu untuk bahan kebijakan secara nasional.
Nana menaruh harapan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik untuk lebih berperan pada tugas dan fungsinya. “Berikanlah yang terbaik untuk organisasi dalam memperkuat tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP)”, tegas Nana.
Daftar nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah yaitu:
Afrida Hayati Ritonga sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
Ni Kadek Ayu Krisma Agneswari sebagai Pustakawan Terampil pada Sekretariat BKPK
Heri Dwi Prasetiyo sebagai Perencana Ahli Pertama pada Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu (B2P2TOOT)
Yunan Singgih Pramula sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama pada Balai Litbangkes Banjarnegara
Herianti, sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Indri Dwi Astuti, sebagai Perencana Ahli Pertama pada Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Putri Novianti, sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Ahmad Khumaidi Annaja, sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Dani Ramdhani Budiman sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Fraschiska Rizky Restuningtyas sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Ilma Dewayani sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Kristiana Yunitaningtyas sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Muhammad Arif Mustofa sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Afifah Nasyahta Dila sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
Ana Farida sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
Rahmi Amelia sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
Aprilia Safrida Putry sebagai Perencana Ahli Pertama pada Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Willy Kurniadi sebagai Pranata Komputer Terampil pada Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
Elfys Ferdynan sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
Ely Hujjatul Fikriyah sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
Raras Anasi sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
Dwi Fitrianingtyas sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Balai Litbangkes Kelas II Baturaja
Arvina Silalahi sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
Gita Ratnasari sebagai Perencana Ahli Pertama pada Balai Litbangkes Kelas II Papua
Hestrika Novia Cahyaningsih Sukandar, S.IP sebagai Perencana Ahli Muda pada Pusjak Upaya Kesehatan
Ramla Dawali sebagai Perencana Ahli Muda pada Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. (Penulis Nisa Fitriyani/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta— Mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi melakukan kunjungan studi banding ke Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes), Jum’at (1/7). Penerimaan studi banding mahasiswa ini pertamakali dilakukan BKPK Kemenkes setelah bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes).
Mahasiswa yang berkunjung sebanyak kurang lebih 40 orang terdiri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Manajemen Rumah Sakit dan Kesehatan Reproduksi. Asal mahasiswa antara lain dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas serta Dinas Kesehatan TNI.
Neila Sulung selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat mengharapkan agar para mahasiswa mampu mengidentifikasikan isu-isu kebijakan, melakukan kajian masalah kesehatan dan mutu layanan kesehatan. Selain itu, dapat menyusun strategi pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. “Mengembangkan, merencanakan atau mengaplikasikan perencanaan kebijakan serta mengidentifikasi berbagai macam budaya dalam menerapkan kebijakan yang ada”, tuturnya lebih lanjut.
Dalam pengantarnya, Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BKPK Cahaya Indriaty mengatakan pertemuan ini menjadi awal berkomunikasi untuk berdiskusi dan berkordinasi antara BKPK Kemenkes dan Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Harapannya, keberadaan Universitas bisa memberikan kontribusi untuk mengkaji, menelaah dan memperdalam sehingga memperoleh output yang bermanfaat untuk program di daerah.
Studi banding diawali dengan sambutan dan paparan profil lembaga oleh tim kerja Hukum dan Humas Sekretariat BKPK di ruang Rajawali. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan melakukan kunjungan ke Perpustakaan, dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK Kemenkes. Mahasiswa juga sempat melihat ruang Theatre dan melihat beberapa film seputar profil dan aktifitas kelembagaan. Dalam kesempatan tersebut, Neila Sulung berpesan kepada mahasiswa untuk menggali dan mencari ilmu untuk mendapatkan hal yang luar biasa di sela kesibukan menyelesaikan studi. “Tidak ada yang tidak bisa kecuali kita mampu mengelola lebih baik’, jelasnya. (Penulis Utami Dyah Respati/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta– Anung Sugihantono, Chief of Expert Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam Rapat Koordinasi Teknis Survei Status Gizi Indonesia(SSGI) Tahun 2022 yang digelar secara virtual pada Kamis, 30 Juni 2022 mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui BKPK akan melakukan SSGI tahun 2022.
SSGI adalah bagian dari sistem manajemen pembangunan nasional bidang kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), data stunting harus tersedia setiap tahun sebagai bahan evaluasi, bahan perbaikan kinerja, bahan penyempurnaan program dan kegiatan, sekaligus bahan penentu kebijakan pada tahun berikutnya.
Lebih lanjut Anung menerangkan Kementerian Kesehatan mendapat tugas dari Wakil Presiden untuk menyediakan data tahunan status gizi di Indonesia. Data ini akan digunakan sebagai data evaluasi yang merepresentasikan sampai level Kabupaten/Kota.
Anung menekankan pentingnya komunikasi pihak-pihak terkait dalam studi ini, yaitu Kementerian Kesehatan dalam hal ini BKPK, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes). Untuk mendukung koordinasi tingkat nasional akan disiapkan pusat komunikasi atau helpdesk.
Anung berpesan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Para Direktur Poltekkes untuk dapat mengomunikasikan aspek teknis dan manajerial kepada pihak terkait di Kabupaten/Kota. “Para Kepala Dinas Kesehatan dan Para Direktur Poltekkes dapat berkomunikasi lebih intens untuk mendapatkan data yang akurat, data yang sesungguhnya di lapangan yang hasilnya dapat dimanfaatkan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional,” tutur Anung.
Pada kesempatan ini Sekretaris BKPK, Nana Mulyana selaku Penanggung Jawab SSGI 2022 menyampaikan SSGI akan dilakukan di semua kabupaten/kota. “Ada 34.500 blok sensus dan 345.000 rumah tangga yang menjadi sampel. SSGI juga akan melibatkan banyak pengumpul data, yakni sebanyak 3.872 enumerator yang tersebar di 514 kabupaten/kota,” ujar Nana.
Berperan sebagai Ketua Pelaksana SSGI 2022, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Pretty Multihartina. Dalam kesempatan tersebut, Pretty Multihartina menerangkan tujuan dilaksanakannya SSGI adalah untuk mengetahui gambaran status gizi balita dan determinannya. Secara khusus studi ini akan menghasilkan data prevalensi stunting, wasting, underweight, dan overweight. Selain itu juga akan diperoleh informasi capaian indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta, – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) akan mengadakan serosurvei antibodi Covid-19 untuk ketiga kalinya pada Juli 2022. Hasil survei akan menjadi dasar kebijakan pemerintah khususnya dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKKSDK) Kementerian Kesehatan RI Wirabrata pada Training Centre (TC) Wilayah Timur Sero Survei Antibodi Covid-19 Berbasis Komunitas di 34 Provinsi pada Kamis (30/06) secara virtual meeting.
Dalam sambutannya Wira mengatakan TC ini merupakan serial pelatihan atau penyamaan persepsi tim pusat dan daerah baik terkait substansi maupun administratif. Sehingga serosurvei dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan prosedur dan standar di seluruh lokus kegiatan serosurvei. “Selama kegaitan TC ini, diharapkan peserta mendapatkan gambaran utuh pelaksanaan pengumpulan data, proses manajemen data, hinga kelengkapan administrasi,” ujar Wira.
Ketua Pelaksana Nelly Puspandari menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran profil kekebalan komunitas SARS-CoV2 pada penduduk di 34 provinsi di Indonesia. “Secara khusus, untuk mengetahui perubahan kadar antibodi serta perubahan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS-CoV2,” jelasnya.
Pengumpulan data akan dilakukan selama dua minggu, yaitu pada 4 hingga 15 Juli 2022. “Setelah pengumpulan data, dua minggu berikutnya diharapkan data sudah dapat kita selesaikan untuk dilanjutkan pemeriksaan. Sehingga hasil ini sudah bisa diberikan kepada Menteri Kesehatan pada Agustus,” harap Nelly.
Survei ini melibatkan 20.501 responden yang sama dengan responden serosurvei pertama yang dilakukan pada November-Desember 2021. Menurut Nelly, daftar responden yang ada bertujuan untuk surveilans dengan desain kohort, yaitu memantau perubahan antibodi dari responden yang sama sehingga tidak disediakan responden cadangan.
Farid Tim Pakar dari UI mengatakan pada awal pandemi, vaksinasi belum banyak. Tujuan serosurvei yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar populasi yang telah terinfeksi. Survei pertama dilakukan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan seberapa tinggi proporsi penduduk yang memiliki antibodi Covid-19.
Sedangkan saat ini, cakupan vaksinasi sudah besar. Menurut Farid, tidak dapat dibedakan antibodi yang dimiliki diperoleh dari yang terinfeksi atau sudah vaksinasi serta yang terinfeksi dan sudah tervaksinasi apakah sudah memiliki antibodi atau tidak. Untuk melihatnya perlu dianalisis kadar antibodi penduduk Indonesia.
“Untuk meyakinkan kita dengan melihat responden yang sama apakah ada perubahan setelah di vaksin booster atau belum, apakah terinfeksi atau tidak. Itu kenapa sampel yang sama kita ulang kembali untuk meyakinkan bila ada perubahan di orang yang sama,” ungkap Farid. Kegiatan ini turut dihadiri oleh tim pakar dari UI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Operasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Teknis Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Administrasi dan Logistik Kabupaten/Kota, serta Enumerator. (Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta– Executive Director of The Global Fund (GF) Peter Sands melakukan peninjauan implementasi Whole Genome Sequencing (WGS) dan Biobank yang dilaksanakan di Laboratorium Nasional Prof. Sri Oemiyati Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), Kamis (23 Juni 2022).
Kedatangan Peter Sands disambut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK sekaligus Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Plt Kepala BKPK dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada GF atas bantuannya yang berharga. Kunta berharap kemitraan antara Indonesia dan Global Fund akan terus berlanjut.
Kunta menjelaskan laboratorium Prof dr. Sri Oemijati memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan nasional untuk jaringan laboratorium diagnostik penyakit menular yang baru muncul dan yang muncul kembali. Laboratorium ini mendukung serta melakukan surveilans nasional, memfasilitasi kerjasama penelitian nasional dan internasional, serta memberikan peningkatan kapasitas bagi staf dan petugas laboratorium
Sekjen Kunta mengatakan seperti yang telah menjadi perhatian Kementerian Kesehatan RI, saat ini lebih penting untuk meningkatkan dan mendistribusikan kapasitas nasional terkait sequencing dan analisis data untuk memastikan respons kesehatan masyarakat yang tepat waktu dan sesuai.
Ia menilai upaya tersebut tidak akan mungkin terwujud jika tidak dilakukan melalui kerjasama antara universitas, rumah sakit, dan pemerintah daerah, swasta, dan mitra internasional. “Upaya kolaborasi ini telah meningkatkan kapasitas negara setidaknya 3 kali lebih tinggi,”katanya.
Hibah yang diberikan oleh Global Fund memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas laboratorium rujukan nasional serta memberdayakan lebih banyak laboratorium untuk melakukan sequencing.
Global Fund juga membantu menyediakan peralatan Lab lainnya, peralatan habis pakai, dan pelatihan untuk petugas laboratorium. Selama tahun 2022 Global Fund telah mendukung 17 laboratorium di 13 provinsi di Indonesia. Dukungan tersebut dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.
Executive Director of The Global Fund (GF) Peter Sands mengatakan dari sudut pandang global fund ini adalah rencana program yang didukung untuk melakukan pengawasan penyakit.
Pengawasan ini dapat mengetahui masalah kesehatan apa yang sedang terjadi, tidak hanya pandemi COVID-19 tetapi masalah kesehatan lainnya.
“Ini adalah upaya yang sangat baik, setelah melihat masalah dan tantangannya ada begitu banyak peluang untuk melakukan sesuatu,” katanya.
Lebih lanjut Sekjen Kunta mengatakan Kemenkes berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi sequencing tidak hanya untuk deteksi dan respons COVID-19, tetapi juga penyakit lain seperti TB, HIV, malaria dan penyakit lainnya. (Penulis Fachrudin Ali)
