Bambang Setiaji, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes RI
Dalam satu dekade terakhir, perhatian dunia mulai tertuju pada mikroplastik sebagai ancaman baru bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm yang berasal dari degradasi plastik maupun bahan sintetik konsumen. Penelitian internasional menjelaskan bahwa paparan manusia terhadap mikroplastik terjadi melalui tiga rute utama, yaitu ingestasi, inhalasi, dan kontak dermal (Nawab, 2024). Fenomena ini tidak lagi hanya menyangkut pencemaran lingkungan pesisir, tetapi telah bergeser menjadi isu kesehatan masyarakat (public health issue).
Permasalahan mikroplastik saat ini telah menimbulkan kekhawatiran publik dan membutuhkan respon kolaboratif lintas sektor, karena risiko paparan meningkat seiring volume konsumsi plastik masyarakat dan rendahnya kontrol sumber pencemar di lingkungan.
Di Indonesia, persoalan ini memiliki urgensi tinggi karena volume sampah plastik nasional sangat besar, konsumsi plastik sekali pakai masih tinggi, dan sistem pengelolaan limbah padat serta limbah cair belum optimal. Kondisi ini menjadikan mikroplastik sebagai risiko kesehatan yang nyata, terutama di wilayah pesisir, kota besar, sumber air minum, dan rantai pangan laut.
Mengapa Mikroplastik Menjadi Ancaman Kesehatan Publik?
Penelitian ilmiah global menunjukkan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam darah, plasenta, paru-paru, dan jaringan tubuh manusia lainnya (Pelch, 2023). Temuan tersebut menjadi bukti bahwa paparan mikroplastik dapat mencapai kedalaman sistem biologis yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Secara medis, Osman et al. (2023) melaporkan bahwa paparan mikroplastik dapat menyebabkan stres oksidatif, inflamasi kronis, gangguan metabolik, dan disfungsi seluler. Hal yang sama ditegaskan bahwa partikel mikroplastik mampu mengganggu sistem imun, mengubah mikrobiota usus, dan meningkatkan risiko penyakit kronis (Lee et al., 2023). Dengan kata lain, efeknya dapat bersifat molekular, seluler, jaringan, bahkan sistemik. Ancaman ini bersifat unseen dan chronic, tidak terlihat, tetapi mengakumulasi seiring waktu.
Situasi Indonesia: Beban Pajanan Semakin Nyata
Kajian nasional memperlihatkan tren peningkatan paparan pada pangan dan lingkungan. Masyarakat di wilayah pesisir, perkotaan padat, dan kawasan industri memiliki risiko paparan yang lebih tinggi melalui air, udara, dan makanan.
Dalam studi di Indonesia, Sawalman & Zamani (2021) menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam kerang konsumsi masyarakat dengan potensi pajanan jangka panjang. ECOTON (2024) melaporkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman mikroplastik serius dan membutuhkan baku mutu pengendalian nasional. Studi Universitas Diponegoro (2022) menegaskan bahwa sedimen dan biota laut di perairan Indonesia menunjukkan konsentrasi mikroplastik yang mengkhawatirkan.
Sumber paparan mikroplastik di Indonesia antara lain berasal dari industri tekstil, limbah domestik, air sungai perkotaan, polusi udara kendaraan, plastik sekali pakai, dan air minum galon sekali pakai. Karena itu, urgensi pengendalian di Indonesia adalah isu kesehatan publik dan lingkungan sekaligus.
Jalur Pajanan Mikroplastik dalam Kehidupan Sehari-hari
Nawab (2024) menjelaskan bahwa manusia terpajan mikroplastik melalui konsumsi makanan dan air, masuk ke paru melalui udara, dan menempel pada kulit dari produk konsumen tertentu.
Jalur Ingestasi, melalui sayuran terkontaminasi irigasi, air minum kemasan, seafood, garam dapur, buah-buahan terpapar air limbah. Jalur Inhalasi, dari: debu rumah, gesekan ban kendaraan, serat tekstil sintetis, polusi udara perkotaan. Jalur Dermal, melalui mikroplastik primer dari kosmetik, scrub, atau pasta gigi (Prata et al., 2021).
Dampak Kesehatan Mikroplastik
Secara Ilmiah, mikroplastik menunjukkan risiko terhadap: a) Sistem pencernaan, mengganggu mikrobiota, memicu inflamasi (Li et al., 2023), b) Sistem pernapasan, masuk ke alveoli, memicu fibrosis dan kanker paru (Osman et al., 2023), c) Sistem Imun, menurunkan respon imun adaptif (Lee et al., 2023), d) Sistem reproduksi, penurunan kualitas sperma, inflamasi endometrium (Hoang et al., 2025), e) Perkembangan janin, ditemukan dalam plasenta (Pelch, 2023)
Pendekatan Pengendalian
Pengendalian pajanan mikroplastik memerlukan edukasi masyarakat, penguatan kebijakan dan regulasi, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kualitas lingkungan. Perlunya kebijakan nasional berbasis bukti untuk melaksanakan upaya pengendalian mikroplastik sebagai bagian dari kesehatan lingkungan.
Rekomendasi Kebijakan yang Dibutuhkan Indonesia
Rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan antara lain: 1) Penyusunan Baku Mutu Mikroplastik Nasional, meliputi standar air minum, air sungai, udara ambien. pangan laut; 2) Integrasi Mikroplastik Dalam Sistem Kesehatan, melalu indikator RPJMN, Renstra Kemenkes, Standar laboratorium lingkungan; 3) Surveilans Pajanan Mikroplastik Nasional mencakup lingkungan, makanan, tubuh manusia (biomonitoring); 4) Reformasi Sistem Limbah Nasional, meliputi: penyaringan mikroplastik di IPAL kota, manajemen sampah berbasis ekonomi sirkular, pembatasan plastik sekali pakai; 5) Edukasi Publik Skala Nasional, fokus pesan kepada risiko kesehatan, cara pengurangan pajanan dan perubahan perilaku; 6) Kemitraan Riset antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), akademisi, laboratorium lingkungan dan pemerintah pemerintah daerah.
Peran Strategis
Diperlukan peran institusi untuk memperkuat kebijakan, advokasi, dan riset mikroplastik untuk perlindungan masyarakat. Karena itu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memiliki posisi strategis untuk menyusun kebijakan, menyusun pedoman teknis, advokasi lintas kementerian, edukasi publik, koordinasi penelitian nasional, dan mendorong standardisasi.
Kesimpulan
- Mikroplastik telah menjadi ancaman kesehatan masayarakat di Indonesia. Bukti ilmiah menunjukkan potensi dampak biologis signifikan, mulai dari inflamasi hingga gangguan sistemik. Solusi penanganan mikroplastik tidak bisa ditunda. Pengendalian pajanan mikroplastik harus dilakukan mulai dari rumah tangga hingga kebijakan nasional.
