Penulis: Dr.Syahrul Aminullah.,S.K.M., M.Si. (Analis Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan/Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta Periode 2025–2030)
Berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini dengan tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, kita tidak hanya merayakan usia kemerdekaan bangsa, tetapi juga fase penting dari salah satu produk legislatif transformatif di sektor kesehatan. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2023, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Tidak terasa, pada hari ini UU yang lahir dari rahim reformasi sistem kesehatan nasional tersebut genap berusia tiga tahun sebuah analogi “usia balita” yang sedang lincah-lincahnya melangkah, mulai mengeksplorasi dunia, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan signifikan. Ketika pertama kali disahkan pada pertengahan 2023, regulasi ini memicu diskursus hukum dan sosial yang luar biasa luas. Mengusung konsep omnibus law, UU Kesehatan mencabut belasan undang-undang sektoral lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan tantangan zaman, fragmentasi layanan, serta disparitas akses kesehatan yang masih tinggi di bumi Nusantara.
Kini, memasuki usia tiga tahun, fokus utama kita bukan lagi pada perdebatan normatif pasal-pasal perumusannya, melainkan pada aspek paling krusial: bagaimana implementasi pelaksanaannya di lapangan? Apakah si “balita” hukum ini sudah mampu berlari menjawab kebutuhan rakyat, ataukah ia masih tersandung batu-batu birokrasi dan resistensi transisional? Momen 17 Agustus ini menjadi refleksi objektif sekaligus evaluasi kritis atas perjalanan transformasi kesehatan nasional kita.
“Balita Sakti” yang Progresif dan Responsif
Menggambarkan UU No. 17 Tahun 2023 sebagai balita yang “sakti” bukan berarti undang-undang ini memiliki kesaktian magis, melainkan karena ia dibekali instrumen hukum yang progresif dan responsif terhadap keadilan restoratif serta keadilan distributif pelayanan publik. Dalam tiga tahun perjalanannya, implementasi regulasi ini memperlihatkan beberapa lompatan besar yang membedakannya dari rezim hukum kesehatan sebelumnya.
Pertama, Transformasi Layanan Primer dan Rujukan. UU Kesehatan menempatkan pencegahan sebagai panglima. Implementasi aturan turunan dari UU ini berhasil mengonsolidasikan jejaring pelayanan kesehatan di tingkat paling bawah melalui Posyandu dan Puskesmas. Pendekatan siklus hidup—mulai dari ibu hamil, balita, usia produktif, hingga lansia—kini memiliki basis legal yang kuat untuk dieksekusi secara terintegrasi lintas sektor, mengubah paradigma dari curative (mengobati yang sakit) menjadi preventive (mencegah sebelum sakit).
Kedua, Kepastian Hukum dan Perlindungan Tenaga Medis.Salah satu perdebatan paling sengit saat pembentukan UU ini adalah perlindungan hukum bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam praktik implementasinya selama tiga tahun terakhir, UU No. 17 Tahun 2023 terbukti memberikan kepastian melalui mekanisme penyelesaian sengketa medis yang lebih objektif, transparan, dan mengutamakan mediasi sebelum melangkah ke ranah pidana. Hal ini menurunkan kecemasan defensif di kalangan tenaga medis, sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan rasa aman, tanpa mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan keadilan.
Ketiga, Kemudahan Akses dan Standardisasi Kompetensi Global. Kehadiran UU ini berupaya mendobrak hambatan birokrasi dalam pendayagunaan tenaga medis spesialis, termasuk dokter warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan dokter asing dengan kualifikasi tertentu untuk transfer ilmu pengetahuan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, pemerintah memberikan ruang bagi tenaga medis spesialis dan subspesialis warga negara asing untuk berpraktik di Indonesia guna kepentingan transfer ilmu pengetahuan dan mengatasi kekurangan tenaga kesehatan. Walaupun demikian, implementasi kebijakan ini di daerah 3T masih menghadapi tantangan akibat disparitas infrastruktur yang ekstrem.
Kendati demikian, sebagai anak usia tiga tahun, “balita” ini tentu masih sering jatuh. Tantangan implementasi di daerah otonom kerap terbentur oleh harmonisasi regulasi daerah, kesiapan infrastruktur digital kesehatan, serta literasi hukum tenaga kesehatan di tingkat akar rumput yang belum merata.
Harapan ke Depan Menuju Indonesia Emas 2045
Melihat rekam jejak tiga tahun pertama implementasi UU No. 17 Tahun 2023, optimisme harus terus dipupuk. Namun, optimisme tanpa mitigasi risiko adalah sebuah ilusi. Menatap masa depan menuju visi besar Indonesia Emas 2045, terdapat tiga agenda strategis hukum kesehatan yang harus dikawal secara konsisten:
Pertama, Penguatan ekosistem regulasi turunan yang adaptif.Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa seluruh peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, terus diselaraskan dengan dinamika teknologi kesehatan, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) dalam diagnosis medis dan tata kelola big data kesehatan. Hukum kesehatan tidak boleh menjadi instrumen yang ketinggalan zaman di tengah lompatan teknologi yang eksponensial.
Kedua, Kolaborasi lintas sektor dan penegakan hukum yang berkeadilan. Transformasi kesehatan tidak bisa dikerjakan sendirian oleh Kementerian Kesehatan. Penegakan hukum yang berperspektif kesehatan masyarakat (public health perspective) harus dipahami secara holistik oleh aparat penegak hukum lain. Koordinasi antara Kemenkes, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), organisasi profesi, dan lembaga penegak hukum harus terus dirawat demi menciptakan ekosistem pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada pasien.
Ketiga, Penguatan literasi hukum kesehatan bagi masyarakat. Undang-undang yang hebat tidak akan berdampak jika subjek hukumnya, dalam hal ini masyarakat luas, tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Edukasi publik mengenai hak atas layanan kesehatan yang bermutu, transparan, dan bebas dari maladministrasi harus masif hingga ke pelosok desa.
Tiga tahun usia UU No. 17 Tahun 2023 adalah momentum penguatan fondasi. Sebagaimana balita yang sedang belajar melangkah, setiap goresan luka atau benturan di masa awal penegakannya adalah proses pendewasaan sistemik. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita kuatkan komitmen bersama dalam mengawal implementasi UU Kesehatan dengan integritas, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, berdaulat, dan bermartabat. Salam Merdeka!
