Jakarta – Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Etik Retno Wiyati berharap Workshop Strategi Komunikasi Reaktif yang digelar Rabu (26/8) dapat menambah kuantitas sekaligus kualitas produk komunikasi yang dihasilkan tim kehumasan di lingkungan BKPK Kemenkes. Harapan itu disampaikan Etik saat membuka acara tersebut yang berlangsung selama dua hari, yang diikuti kurang lebih 40 peserta terdiri dari fungsional Pranata Humas, Analis kebijakan, Administrasi Kesehatan, Analis Kepegawaian, Pustakawan dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BKPK dan Biro Komunikasi Publik dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kemenkes, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Sekretariat DPRD Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Etik mengapresiasi tim kehumasan dan pengelola komunikasi BKPK yang dinilainya aktif menyelenggarakan kegiatan berbagi pengetahuan lintas kementerian dan lembaga. Ia menyebut kegiatan semacam ini perlu terus dilakukan mengingat dinamika komunikasi publik saat ini bergerak sangat cepat. “Semoga dengan adanya workshop ini menambah kuantitas dan juga kualitas dari produk-produk komunikasi yang akan dihasilkan,” kata Etik dalam sambutannya.
“Kita memahami bahwa saat ini dinamika komunikasi publik ini bergerak sangat cepat. Masyarakat mudah mengakses informasi dan tingkat literasi masyarakat juga masih beragam,” ujarnya. Menurut Etik, perbedaan tingkat literasi itu membuat informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya mudah tersebar di berbagai platform digital dan media sosial. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut corong komunikasi pemerintah bergerak cepat untuk menyeimbangkan arus informasi yang berkembang di masyarakat.
Ia menambahkan, sektor kesehatan termasuk yang paling banyak diterpa isu dibanding kementerian maupun pemerintah daerah lain, sehingga peran pejabat pengelola komunikasi dan tenaga humas dituntut semakin efektif.
“Tantangan komunikasi pemerintah ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tapi paham persoalannya, membaca dinamika isu, kemudian mengenali bagaimana persepsi publik terhadap suatu isu, merumuskan pesan dengan tepat dan kanal yang sesuai,” ujar Etik.
Etik mengingatkan, respons yang tidak tepat terhadap suatu isu berpotensi memicu gelombang reaksi publik yang lebih besar. Karena itu, ia berharap peserta dapat mempraktikkan langsung materi analisis isu berbasis media monitoring selama workshop berlangsung.
Materi Analisis Isu dalam workshop tersebut dibawakan Jojo S. Nugroho, praktisi komunikasi yang dikenal dengan sebutan “Om Jojo”. Ia tercatat pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) periode 2017–2024, selain sebagai pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Imogen PR.
Jojo memaparkan materi bertajuk sentimen, tonalitas, dan pembingkaian pemberitaan sebagai tahap yang perlu dilalui sebelum menyusun strategi komunikasi publik. Ia menjelaskan bahwa pembacaan isu publik idealnya melalui rangkaian proses mulai dari pengumpulan sinyal pemberitaan, pemahaman fakta, identifikasi konteks, penilaian dampak terhadap pemangku kepentingan, hingga perumusan rekomendasi respons komunikasi.
Dalam paparannya, Jojo turut mengingatkan bahwa sentimen media dan sentimen publik di ruang digital kerap berada pada dua lapisan berbeda, sehingga organisasi tidak cukup hanya memantau pemberitaan media tanpa membaca percakapan publik di media sosial.
Ia mencontohkan sejumlah kasus nyata di sektor kesehatan sebagai bahan latihan analisis, termasuk pemberitaan mengenai dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut, dugaan keracunan pangan pada program Makan Bergizi Gratis, serta viralnya komentar tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Dari kasus-kasus tersebut, Jojo menekankan pentingnya membaca keseluruhan isi pemberitaan, bukan hanya judul, sebelum menetapkan klasifikasi sentimen maupun tingkat risiko sebuah isu.
Materi selanjutnya mengenai penyusunan strategi komunikasi reaktif disampaikan Fachrudin Ali, Pranata Humas Ahli Madya BKPK Kemenkes yang juga menjabat Ketua Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas). Fachrudin menegaskan bahwa organisasi pemerintah perlu bergeser dari pendekatan komunikasi yang semata membangun reputasi menuju pendekatan yang sanggup melindungi reputasi saat isu bergulir cepat. “Kecepatan adalah mata uang utama dalam manajemen krisis,” kata Fachrudin.
Ia menjelaskan, jika pendekatan proaktif bersifat seperti maraton dengan analisis organisasi yang terjadwal dan lintas sektoral, pendekatan reaktif justru menuntut karakter sprint yang diukur dalam hitungan menit hingga jam, dengan analisis awal berupa pembentukan tim kelola isu publik ketimbang kajian SWOT yang memakan waktu lama. Menurut Fachrudin, peran dalam tim tersebut mesti disusun berdasarkan fungsi, bukan jabatan struktural, agar protokol tetap berjalan meski terjadi rotasi pegawai.
Ia juga menekankan pentingnya mengisi kekosongan informasi pada jam-jam kritis agar narasi tidak diambil alih pihak lain. “Ruang informasi yang dibiarkan kosong akan diisi pihak lain dan itu bisa saja disinformasi (hoaks),” jelas Fachrudin. (FAA)
