Oleh: Bambang Setiaji (Ketua INAKI Komisariat Kemkes RI) dan Syahrul Aminullah² (Analis Kebijakan Ahli Madya, BKPK Kemkes RI, Anggota Dewan Pakar INAKI Komisariat Kemkes RI dan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Lemhannas DKI Jakarta).
Bayangkan seorang anak yang lahir di sebuah desa terpencil di Indonesia hari ini. Kelak, ia mungkin bercita-cita menjadi tenaga kesehatan, insinyur, peneliti, petani modern atau pengusaha. Namun, nasib dan kapasitas produktivitasnya kelak tidak ditentukan saat ia memasuki ruang kelas atau mendaftar pekerjaan. Fondasi utamanya telah dipertaruhkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya melalui kecukupan gizi, keselamatan persalinan, pengasuhan yang tepat, lingkungan yang bersih, serta pendidikan dasar yang berkualitas.
Selama ini, kita terbiasa mengukur kemajuan bangsa melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sering diartikan pada angka pencapaian fisik dan pencapaian sesaat meliputi berapa lama anak bersekolah atau berapa rata-rata harapan hidup masyarakat. Namun, Bappenas bersama Bank Dunia meluncurkan instrumen baru yang lebih progresif yaitu Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index.
Perubahan paradigma ini sangat mendasar. Jika IPM memosisikan manusia sebagai objek pembangunan, IMM menempatkan manusia sebagai subjek utama. IMM berorientasi ke masa depan (life-cycle approach) untuk menghitung seberapa produktif generasi mendatang dibanding potensi optimalnya. Dengan angka IMM Indonesia 2025 yang berada di level 0,562, artinya anak-anak kita diperkirakan hanya akan mencapai 56,2 persen dari kapasitas produktivitas maksimal mereka. Ini bukan sekadar angka matematis, melainkan wujud nyata dari ancaman kesenjangan dan kehilangan potensi bangsa di masa depan.
Kesehatan dan Pendidikan: Dua Sisi Mata Uang
Mengapa kesehatan menjadi investasi paling krusial dalam modal manusia? Data IMM 2025 memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Dimensi kelangsungan hidup berada pada angka 0,984 dan dimensi kesehatan 0,938. Namun, dimensi pendidikan merosot pada angka 0,609. Pesan implisitnya sangat jelas, anak-anak kita mungkin berhasil bertahan hidup, tetapi mereka tidak dibekali kapasitas fisik dan kognitif yang memadai untuk belajar serta bersaing secara global.
Seorang anak yang menderita stunting, anemia, atau infeksi berulang akan mengalami hambatan perkembangan otak yang permanen. Prevalensi stunting kita yang masih berada di angka 19,8 persen (2024) adalah alarm keras. Menjaga anak tetap bersekolah tanpa memastikan kecukupan gizi dan kesehatannya adalah upaya yang sia-sia. Anak yang sakit atau kurang gizi tidak akan mampu menyerap pelajaran literasi dan numerasi dasar dengan baik.
Kajian Bank Dunia menegaskan bahwa perbedaan kualitas modal manusia menyumbang hingga dua pertiga variasi PDB per kapita antarnegara. Kesehatan dan pendidikan bukan dua sektor yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Investasi kesehatan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), kehamilan yang aman, serta pemeriksaan kesehatan berkala saat anak bersekolah merupakan prasyarat mutlak sebelum kita berbicara tentang kualitas pendidikan dan keterampilan kerja.
Menutup Kesenjangan dan Reformasi Kebijakan
Tantangan terkrusial IMM Indonesia bukan hanya angka rata-rata nasional, melainkan kesenjangan antardaerah yang amat mengkhawatirkan. IMM 2025 mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta meraih skor tertinggi sebesar 0,705, sementara Papua Pegunungan berada di titik terendah sebesar 0,366. Fakta bahwa 29 dari 38 provinsi di Indonesia berada di bawah rata-rata nasional membuktikan bahwa pemerataan pembangunan manusia masih menjadi tantangan berat kita Bersama.
Guna mengejar target IMM 0,730 pada tahun 2045, kita membutuhkan langkah terobosan lintas sektor yang berbasis bukti (evidence-based policy). Pertama, intervensi kesehatan ibu dan anak harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Program pemeriksaan kesehatan dan penanganan gizi tidak boleh dihitung sekadar dari tingkat kehadiran atau jumlah kunjungan, melainkan dari penurunan nyata angka stunting dan kematian ibu-anak.
Kedua, program deteksi dini, seperti Cek Kesehatan Gratis harus dipastikan memiliki alur rujukan dan pengobatan yang tuntas. Ketiga, penguatan sarana pelayanan kesehatan primer (Puskesmas dan Posyandu) harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas guru di daerah tertinggal. Pemerintah daerah tidak boleh lagi menjadikan IMM sebagai ajang pemeringkatan politik semata, melainkan sebagai alat diagnosis untuk mengalokasikan anggaran pada sektor yang paling tertinggal.
Menuju Dampak Nyata
Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terwujud hanya dengan meramu narasi dan angka-angka indeks di atas kertas. Impian menjadi negara maju dibentuk dari tindakan nyata melalui ibu hamil yang terbebas dari anemia, bayi yang lahir selamat dan tumbuh optimal, anak-anak sekolah yang bernalar kritis, serta angkatan kerja yang sehat dan fleksibel menghadapi perubahan zaman.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bersama seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah dapat berkontribusi dalam proses perumusan berbagai kebijakan kesehatan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak sosial yang nyata. Menjaga kesehatan masyarakat sejak sebelum kelahiran adalah bentuk investasi tertinggi suatu bangsa. Membangun modal manusia bukan lagi opsi program, melainkan jaminan bagi kelangsungan hidup dan kejayaan Indonesia di masa depan.
