Perkuat Perencanaan di 514 Kab/Kota, Kemenkes dan CISDI kembangkan Dashboard Beban Penyakit

65

Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penyusunan Cetak Biru (Blueprint) dan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan serta Pemanfaatan Dashboard Beban Penyakit (Burden of Disease Dashboard). Penandatanganan strategis ini berlangsung dalam rangkaian pertemuan pemangku kepentingan (Stakeholders Meeting) bersama Global Burden of Disease Independent Advisory Committee (GBD IAC) dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Universitas Washington pada Senin, 9 November 2026 di Hotel The Westin, Jakarta.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja kolaboratif dalam menyusun rancangan arsitektur, panduan tata kelola, dan rekomendasi kebijakan pemanfaatan dashboard beban penyakit terintegrasi. Platform ini disiapkan sebagai instrumen analitik rujukan nasional guna memetakan morbiditas, mortalitas, dan faktor risiko kesehatan di tingkat nasional maupun 38 provinsi, sehingga mendukung alokasi sumber daya dan perencanaan kesehatan yang lebih presisi, efisien, dan berkeadilan.

Seremoni penandatanganan PKS dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof. Asnawi Abdullah dan Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) CISDI Diah S. Saminarsih. Penandatanganan dokumen kerja sama strategis ini secara resmi disaksikan oleh Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Ibu Etik Retno Wiyati.

Turut hadir dan menyaksikan rangkaian pertemuan ini Ketua GBD IAC Prof. Peter Piot beserta jajaran sekretariat, Direktur IHME Prof. Christopher Murray, Prof. Enis Barış, Prof. Rob Aldridge, serta perwakilan dari Bill & Melinda Gates Foundation, Dr. David Blazes dan Dr. Georgina Murphy. Dari kalangan akademisi regional turut hadir perwakilan National University of Singapore (NUS) Prof. Marie Ng dan Prof. Piya Hanvoravongchai, bersama pimpinan kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk Bappenas, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), ADINKES, serta perwakilan fakultas kesehatan masyarakat dan lembaga riset nasional.

Ruang Lingkup Kemitraan Strategis

Lingkup kerja sama yang disepakati antara BKPK Kemenkes dan CISDI mencakup sejumlah agenda prioritas, antara lain:

  • Penyusunan Cetak Biru (Blueprint) Dashboard Beban Penyakit: Perumusan panduan arsitektur data komprehensif, desain antarmuka pengguna berbasis peran (role-based user journeys), dan standardisasi indikator epidemiologis nasional.
  • Interoperabilitas Ekosistem Data Kesehatan: Pengintegrasian data Rekam Medis Elektronik (RME) melalui ekosistem SATUSEHAT Kemenkes, data klaim BPJS Kesehatan, survei kesehatan nasional, dan data kependudukan BPS untuk menghasilkan estimasi morbiditas serta Years Lived with Disability (YLD) secara rutin.
  • Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Subnasional: Penerjemahan metrik Disability-Adjusted Life Years (DALY) ke dalam dokumen perencanaan formal daerah (RPJMD/RKPD) serta perumusan bobot beban penyakit dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
  • Tata Kelola Data dan Peningkatan Kapasitas: Penetapan hak akses, privasi data kesehatan individu, serta pelatihan bagi tenaga epidemiolog dan perencana anggaran dinas kesehatan daerah.
  • Keterbukaan Informasi dan Integrasi Aksi Nasional: Penyelarasan pengembangan dashboard dengan komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2026–2027.
Baca Juga  Lantik 2 Pejabat Fungsional, BKPK Dorong Kontribusi Bagi Kemajuan Sistem Kesehatan Indonesia

Rangkaian Susunan Acara Stakeholders Meeting

Pertemuan tingkat tinggi ini terselenggara melalui penyesuaian susunan agenda yang runtut dan berfokus pada pendalaman substansi:

  1. Presentasi Rancangan Cetak Biru Dashboard BoD oleh CISDI: Pemaparan hasil studi kajian blueprint dashboard beban penyakit Indonesia oleh Founder dan CEO CISDI Diah S. Saminarsih sebagai bagian dari komitmen keterbukaan data dan transparansi kesehatan.
  2. Sesi Panel Ahli dipimpin Prof. Peter Piot: Diskusi panel mendalam yang dipandu oleh Ketua GBD IAC Prof. Peter Piot, menghadirkan paparan dari Prof. Christopher Murray (IHME), Dr. Siswanto (IAKMI), dan Prof. Dr. Budi Aji (Universitas Jenderal Soedirman). Pada sesi ini, agenda disesuaikan dengan tidak menghadirkan sesi komunikasi lintas lembaga sehubungan dengan berhalangannya Dr. Emilia Bassar.
  3. Penandatanganan PKS Kemenkes dengan CISDI: Prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah dan CEO CISDI Diah S. Saminarsih, yang disaksikan secara resmi oleh Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati.
  4. Keynote Speech Kepala BKPK Kemenkes RI: Arahan strategis dari Prof. Asnawi Abdullah bertajuk ‘Collaborative Perspectives: The Collaboration and Utilization of GBD Data in Indonesia‘ mengenai pemanfaatan data beban penyakit untuk mempercepat transformasi kesehatan nasional. Sebagai penutup, Prof. Asnawi menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra internasional, lintas kementerian/lembaga, dan akademisi, serta penegasan komitmen kolaborasi jangka panjang.
Baca Juga  BKPK Kawal Kebijakan Berbasis Bukti Untuk Transformasi Penanggulangan Tuberkulosis Nasional

Paparan dan Pernyataan Founder & CEO CISDI

Dalam sesi pemaparan rancangan cetak biru, Founder dan CEO CISDI Diah S. Saminarsih menggarisbawahi tantangan mendasar yang masih dihadapi Indonesia terkait ketersediaan instrumen data beban penyakit yang komprehensif dan terstandardisasi.

“Saat ini, Indonesia belum memiliki sebuah dashboard beban penyakit nasional komprehensif yang dikembangkan sebagai rujukan resmi dengan metodologi transparan, tata kelola yang jelas, serta mekanisme pembaruan berkala,” tegas Diah.

Diah memaparkan bahwa lompatan digitalisasi kesehatan melalui SATUSEHAT dan Rekam Medis Elektronik (RME) memberikan peluang emas, namun tetap memerlukan orkestrasi analitik agar data faskes tidak menjadi beban administratif semata.

“Integrasi dan pengumpulan data tidak secara otomatis membuat data tersebut mudah dimanfaatkan oleh pihak yang menghasilkannya. Selama ini beban input data di fasilitas layanan kesehatan sangat berat, namun akses balik terhadap analitik atau informasi teragregasi untuk memahami tren wilayah masih terbatas. Di sisi lain, indikator kasus atau kunjungan yang tercatat di faskes tidak serta-merta mencerminkan beban penyakit yang sesungguhnya di populasi,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah menerangkan bahwa cetak biru yang dikembangkan memegang lima prinsip utama: aksesibilitas bertingkat (layered accessibility), wawasan yang dapat ditindaklanjuti (actionable insights), lokalisasi dan granularitas (granularity & localization), kepercayaan metodologis (methodological trust), serta inklusif dan representatif.

“Dashboard ini dirancang agar data tidak berhenti sebagai angka statistik. Keberhasilannya tidak diukur semata-mata dari seberapa sering tautan diakses, melainkan seberapa jauh bukti beban penyakit ini benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan resmi, alokasi anggaran, dan keputusan kebijakan konkret yang menjawab kesenjangan layanan di daerah,” tambahnya.

Arahan Kebijakan Kepala BKPK Kemenkes RI

Dalam pidato kuncinya, Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam transisi epidemiologis nyata, di mana empat dari lima penyebab utama kematian adalah penyakit tidak menular (PTM), dengan stroke menduduki peringkat pertama penyebab hilangnya DALY dan kematian mortalitas.

Baca Juga  Audit Komunikasi untuk Tingkatkan Efektivitas Komunikasi

“Beban penyakit bukan sekadar barisan angka, melainkan kompas strategis untuk mentransformasi sistem kesehatan nasional. Di negara kepulauan dengan lebih dari 280 juta penduduk di 38 provinsi, angka rata-rata nasional sering kali mengaburkan ketimpangan nyata antardaerah. Pendekatan presisi berbasis beban penyakit memungkinkan kita mengalokasikan anggaran, memperkuat sarana penanganan stroke, dan mendistribusikan tenaga medis secara jauh lebih tepat sasaran,” tutur Prof. Asnawi.

Sorotan Sesi Panel: Bukti Global untuk Dampak Kebijakan Lokal

Sesi diskusi panel yang dimoderatori oleh Prof. Peter Piot memperkaya pertemuan dengan perspektif empiris komparatif:

  • Prof. Christopher Murray (Direktur IHME): Memaparkan evolusi tiga dekade pemanfaatan data GBD di Indonesia, capaian GBD 2023, serta pemodelan skenario ancaman kesehatan abad ke-21. Prof. Murray menekankan bahwa obesitas, ketimpangan pendapatan, dan resistensi antimikroba (AMR) merupakan ancaman terbesar yang dapat dicegah (amenable threats), dengan AMR menyumbang porsi empat kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata global di Indonesia.
  • Dr. Siswanto (IAKMI): Mempresentasikan hasil riset ‘Stroke Team Workforce Maldistribution in Indonesia: A Burden-Based Policy Analysis‘ yang dipublikasikan di Health Policy OPEN. Dr. Siswanto mengusulkan indikator Burden-to-Workforce Ratio (BWR) untuk melengkapi standar berbasis populasi murni, guna memetakan provinsi-provinsi dengan tekanan beban layanan tinggi yang mengalami kekosongan dokter spesialis saraf dan bedah saraf.
  • Prof. Dr. Budi Aji (Universitas Jenderal Soedirman): Menguraikan cetak biru ‘Sub-national Precision Health Planning‘. Prof. Budi Aji merekomendasikan peta jalan 4 langkah adopsi regional guna mengintegrasikan metrik DALY dan HALE ke dalam dokumen RPJMD/RKPD, serta memanfaatkan proporsi beban DALY sebagai formula pembobotan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik bagi pemerintah daerah.

Rangkaian acara ditutup dengan komitmen bersama antara Kemenkes, CISDI, IHME, dan GBD IAC untuk melanjutkan pendampingan teknis dan uji coba penerapan dashboard beban penyakit di tingkat daerah. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pencapaian target pembangunan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Penulis: Adinda Desyana Putri, Editor: Timker HDI)