Jakarta – Penyakit tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Untuk mendukung percepatan Eliminasi TB 2030, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bersama dengan PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan Forum Nasional TB 2026 pada Selasa (7/7) di Jakarta. Forum bertema “End-to-End Tuberculosis Environment (Innovation, Business & Collaboration)” ini menjadi wadah berbagi praktik baik, inovasi, dan strategi penanggulangan TB sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan guna memperkuat upaya eliminasi TB di Indonesia.
Kepala BKPK Asnawi Abdullah menyatakan bahwa penanggulangan TB tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga isu pembangunan nasional. “Forum ini hadir dari kesadaran bersama bahwa TB bukan sekadar masalah medis, melainkan isu strategis yang menyentuh produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan tentu kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.
Menurut Asnawi, berbagai upaya penanggulangan TB selama periode 2020-2025, menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari peningkatan notifikasi kasus menjadi 31 persen, peningkatan jumlah kasus TB yang diobati menjadi 27 persen, serta peningkatan success rate pengobatan sebesar 13 persen.
Dalam mengoptimalkan program penanggulanan TB, BKPK terus melakukan berbagai kajian untuk membangun kebijakan yang lebih berbasis bukti agar seluruh inovasi program memberikan dampak yang optimal dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. BKPK telah melakukan riset implentasi perluasan pemanfaatan X-Ray di Puskesmas, kajian optimalisasi layanan TB di fasilitas kesehatan swasta, dan Cost Effectiveness Analysis (CEA) One Stop Service (OSS) TB.
Asnawi menjelaskan bahwa kajian CEA terhadap metode skrining TB menunjukkan hasil yang lebih efektif. “Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma screening dengan rontgen ditambah dengan pemeriksaan gejala itu terbukti lebih cost effective dibandingkan dengan hanya pemeriksaan rontgen tanpa memperhatikan ada tidak adanya gejala,” ungkapnya.
Hasil kajian tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan penanggulangan TB yang lebih efektif dan efisien. BKPK juga akan mengawal pelaksanaan Survei Prevalensi TB pada 2027–2030. Selain itu, mendukung pemanfaatan teknologi inovatif, seperti X-Ray berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Near Point of Care Testing (N-POCT) untuk mempercepat deteksi kasus dan meningkatkan akses layanan diagnosis TB.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Kesehatan II Benjamin Paulus Octavianus dalam sambutannya menegaskan, “Penanggulangan TB merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah dengan target menurunkan kasus TB sebesar 50 persen dalam lima tahun.”
Menurut Beny, Indonesia masih menghadapi beban TB yang sangat tinggi sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penanggulangan TB harus bergeser dari pendekatan pasif menjadi aktif melalui strategi “mancing di kolam ikan”, yakni menemukan sebanyak mungkin penderita melalui pelacakan kontak erat (contact tracing) yang diintegrasikan dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Tracing-nya harus 100 persen, kalau mau sukses. Nanti dari tracing baru tambahin screening, tapi tracing dulu beres,” tegasnya. Pada 2026, ia berharap Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan di seluruh Indonesia dapat mewujudkan contact tracing secara menyeluruh. Pelaksanaannya telah dipetakan pada 53.335 lokus di 514 kab/kota di 38 provinsi.
Selain itu, Beny menegaskan bahwa fokus penanggulangan TB tidak hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga menemukan individu lain yang berisiko melalui peningkatan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), terutama pada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB.
Wamenkes juga menekankan pentingnya membangun kemandirian nasional dalam pengembangan alat diagnostik dan vaksin TB, sekaligus memastikan dukungan anggaran sebagai prioritas pemerintah untuk mencapai eliminasi TB.
Pada saat yang sama, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Rizka Andalucia menjelaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan TB pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan logistik seiring meningkatnya penemuan kasus TB.
“Tantangan kedepannya adalah memastikan bahwa tidak ada pasien yang tertunda terapi, serta tidak ada kendala dalam hal ketersediaan obat, distribusi, apapun pembiayaannya. Jadi ini sudah menjadi sasaran kita itu untuk penyediaan obat TB,” jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan stok obat secara real-time melalui platform Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan secara Elektronik (SMILE) yang terintegrasi dengan SATUSEHAT.
Rizka menambahkan, pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan penanggulangan TB di lapangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 314. Selain itu, pemerintah terus mendorong pengembangan inovasi melalui berbagai riset yang sedang berjalan, termasuk pengembangan vaksin TB, obat TB Resisten Obat (RO), dan suplementasi Multiple Micronutrient Supplements (MMS).
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Andi Saguni, memaparkan bahwa implementasi program akan difokuskan pada 18 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 86 persen dari estimasi kasus TB nasional. Strategi tersebut didukung oleh digitalisasi pelaporan, perluasan pelacakan kontak erat di 514 kabupaten/kota, serta pengembangan layanan One Stop Service (OSS) agar proses skrining, diagnosis, dan pengobatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
Forum Nasional TB 2026 yang diselenggarakan oleh BKPK Kementerian Kesehatan dan didukung PT Kimia Farma Tbk, menegaskan komitmen akan pentingnya kolaborasi untuk penguatan kebijakan berbasis bukti. Sinergi antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor industri diharapkan mampu mempercepat terwujudnya target Eliminasi TB Tahun 2030 melalui inovasi, penguatan layanan, serta implementasi kebijakan yang berkelanjutan. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Timker HDI)
