Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof. Asnawi Abdullah mengumumkan keberhasilan pegawai BKPK yang telah mencapai tingkat partisipasi seratus persen pengisian pulse check budaya kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2026. Hal itu disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf) BKPK Kemenkes pada hari Kamis (2/7).
Rakorstaf diikuti oleh seluruh pegawai BKPK dan dikemas secara interaktif melalui pemaparan Pulse Check Budaya Kerja Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur efektivitas perubahan budaya kerja di lingkungan internal ASN Kemenkes. Survei berkala dilakukan untuk memetakan penerapan nilai BerAKHLAK, tingkat keterikatan pegawai (engagement), serta mengidentifikasi tantangan dan area perbaikan dalam organisasi. Selain pengenalan, acara Rakorstaf diisi juga dengan diskusi mengenai pengelolaan beban kerja (Navigating Your Workload), sesi berbagi inovasi dari CPNS Tahun 2025, hingga pelepasan dua pegawai yang memasuki masa purna bakti.
Kepala BKPK memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai dengan pencapaian luar biasa ini, pengisian pulse check bisa diselesaikan lebih awal pada tanggal 2 Juli 2026, mendahului tenggat waktu yang ditetapkan. Kepala BKPK menegaskan bahwa pelaksanaan survei ini bukan sekadar formalitas pengumpulan data belaka, melainkan instrumen krusial yang berfungsi sebagai baseline atau titik tolak untuk mengevaluasi sejauh mana seluruh elemen di BKPK telah mengadopsi transformasi budaya kerja yang baru.
Dalam upaya mewujudkan transformasi nyata, Kepala BKPK memaparkan sejumlah strategi dan evaluasi terkait harmonisasi kinerja. Salah satu poin utama yang disoroti adalah perbaikan sistem manajemen penugasan. Ia mengimbau dengan tegas agar seluruh jajaran pimpinan, termasuk tim Project Management Office (PMO), selalu memiliki langkah antisipasi, antara lain selalu menyiapkan bahan dukungan dan membaca bahan yang disiapkan sehingga senantiasa siap jika diberikan penugasan secara mendadak.
Selain antisipasi penugasan yang mendadak, kejelasan instruksi sebelum eksekusi menjadi pilar penting dalam meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Kepala BKPK mengamati sebuah fenomena di mana pegawai sering kali langsung menyatakan siap melaksanakan tugas tanpa benar-benar memahami detail pekerjaannya. Hal ini kerap berujung pada pengerjaan tugas yang hanya didasarkan pada asumsi, imajinasi pribadi, atau interpretasi yang bias, sehingga hasil akhirnya melenceng dari arahan awal dan membuang banyak waktu yang berharga. Terkait hal ini, Prof. Asnawi memberikan instruksi tegas, “Kalau belum clear jangan kerjakan dulu, tanyakan dulu supaya kita tidak membuang-buang waktu kita,” jelasnya.
Untuk menunjang produktivitas dan proses evaluasi kerja, setiap pegawai juga didorong untuk rajin mencatat pekerjaannya melalui kalender digital seperti Google Calendar. Dengan pencatatan yang detail dari pagi hingga malam hari, kumpulan data tersebut nantinya dapat diolah dengan lebih mudah. Kepala BKPK mencontohkan bahwa data kalender dapat diekstrak dan dianalisis menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk melihat aktivitas yang komprehensif, misalnya dalam satu tahun berapa banyak waktu yang digunakan untuk pekerjaan, keluarga dan urusan pribadi. Namun, ia mengingatkan bahwa proses analisis secanggih apa pun tidak akan bisa berjalan jika pegawai tidak disiplin dalam mencatat dari awal.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPK secara spesifik mengarahkan untuk mengisi logbook dan mencatat aktivitas kerja harian dengan lengkap. Logbook selain untuk menilai beban kerja setiap pegawai juga sekaligus instrumen untuk pemantauan, pembinaan dan evaluasi kinerja.
Lebih lanjut, Kepala BKPK memotivasi para pegawainya untuk selalu menanamkan pola pikir yang unggul demi kemajuan institusi.
“Kita harus selalu di atas rata-rata. Kalau kita mau maju, kita mau sukses, mau organisasi kita menjadi kebanggaan dari Kementerian Kesehatan, kita harus selalu di atas rata-rata,” tegasnya.
Melalui Rakorstaf ini, diharapkan semangat kebersamaan, komitmen, dan budaya kerja yang positif terus tumbuh di lingkungan organisasi sehingga mampu memperkuat peran BKPK sebagai lembaga penyusun kebijakan kesehatan yang adaptif, berbasis bukti, dan berdampak bagi pembangunan kesehatan nasional. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
