Makasar — Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan memperkuat mekanisme umpan balik kebijakan kesehatan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan nasional semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi implementasi di daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui Pertemuan Triwulanan Pemanfaatan Mekanisme Umpan Balik Kebijakan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026.
Kebijakan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan pada tahap penyusunan regulasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam membaca tantangan implementasi, mengidentifikasi kesenjangan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti dan pengalaman di lapangan.
Melalui mekanisme umpan balik kebijakan, BKPK mendorong terbentuknya siklus pembelajaran kebijakan yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. Mekanisme ini dirancang agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan dapat terdokumentasi, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi perbaikan kebijakan di tingkat nasional.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Poltekkes Kemenkes Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Gadjah Mada, serta Results for Development (R4D).
Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari BKPK Bambang Setiaji dan Tince Arniati Jovina sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya. Bambang Setiaji menyampaikan bahwa Kebijakan kesehatan tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi harus dipastikan dapat diterjemahkan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki berdasarkan kondisi nyata di lapangan. “Karena itu, pengalaman implementasi dari daerah harus menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan nasional,” ungkapya lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Tince Arniati menyampaikan bahwa mekanisme umpan balik kebijakan menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola kebijakan kesehatan berbasis bukti. “Setiap daerah memiliki karakteristik, kapasitas, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda,” jelasnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang sistematis agar pembelajaran dari tingkat kabupaten/kota dapat menjadi masukan yang terstruktur bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dalam mekanisme yang dikembangkan, pemerintah kabupaten/kota berperan dalam mengidentifikasi serta mencatat isu implementasi kebijakan kesehatan. Pemerintah provinsi kemudian melakukan analisis dan pembobotan terhadap berbagai masukan untuk menentukan prioritas rekomendasi, sedangkan BKPK bersama panel teknis dan pemangku kepentingan nasional melakukan telaah kebijakan untuk mendukung penyempurnaan kebijakan kesehatan secara berkelanjutan.
Pertemuan ini merupakan ruang penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan. Peserta memperoleh pemahaman mengenai tata laksana mekanisme umpan balik, penggunaan instrumen pemantauan kebijakan, penyelarasan indikator kualitas kebijakan, serta penyusunan rekomendasi berbasis data.
Dalam acara ini, dilakukan simulasi instrumen pemantauan kebijakan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Instrumen tersebut dikembangkan bukan sebagai alat evaluasi individu, melainkan sebagai pendekatan pembelajaran sistem untuk melihat aspek yang telah berjalan baik, tantangan implementasi, ketersediaan bukti, serta langkah perbaikan yang diperlukan.
Penguatan mekanisme umpan balik kebijakan menjadi bagian dari transformasi peran BKPK sebagai penghasil rekomendasi kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-informed health policy). Melalui pendekatan ini, BKPK berupaya memastikan bahwa kebijakan kesehatan nasional memiliki keterhubungan yang kuat dengan realitas implementasi di daerah.
“Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran,” ungkap Astara Amania Lubis dari Results for Development (R4D)
Melalui penguatan mekanisme ini, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam membangun sistem umpan balik kebijakan kesehatan yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan kesehatan sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Penulis Bambang Setiaji/Edit Timker HDI)
