Bekasi, Diseminasi Kajian Daerah dan Evaluasi Pembinaan Wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dilaksanakan 30 Oktober – 2 November. Pembukaan secara resmi oleh Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diseminasi, pemantapan, dan koordinasi dengan berbagai stakeholders di Kementerian Kesehatan sangat penting bagi unit utama Kementerian Kesehatan. “Aktivitas kajian yang dilakukan di daerah akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan sinergi program dan kualitas kebijakan kesehatan” ujar Etik pada (30/10).
Etik juga menekankan bahwa peran mekanisme pembinaan wilayah menjadi krusial dalam memastikan sinergi antara pusat dan daerah. Salah satu metodenya melalui kajian yang menilai apakah kabupaten/kota memiliki kebijakan sesuai indikator wajib yang ditetapkan pusat. Kajian ini juga memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator di daerah dan sejauh mana kebijakan lokal sejalan dengan pusat.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kajian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan wilayah di lima provinsi binaan BKPK, yaitu Jambi, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat Daya. Pelaksana kajian adalah akademisi dari Poltekkes Kemenkes setempat dan pegawai dari dinas kesehatan provinsi. Selain pemaparan hasil kajian, kegiatan ini juga menggali tantangan dan harapan dalam implementasi transformasi kesehatan, praktik terbaik daerah yang dapat dicontoh daerah lain, serta rencana kajian tahun 2024 yang dapat dilakukan oleh Politeknik Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes).
Mengakhiri sambutan, Etik menyampaikan harapan “Semoga kajian ini menjadi lebih strategis sehingga hasil yang sudah diperoleh tahun ini perlu dikembangkan agar lebih efektif dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak program yang dijalankan di daerah” tutup Etik.
Tahun 2024 BKPK melaksanakan kajian di berbagai area substansi prioritas, seperti analisis pola gizi ibu hamil untuk pencegahan stunting di Sorong, pengendalian rabies di NTT dengan pendekatan One-Health, implementasi layanan primer di Puskesmas Kalimantan Selatan, keterampilan kader posyandu di Provinsi Gorontalo, dan implementasi e-PPGBM di Provinsi Jambi. Kajian implementasi ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah mengatasi masalah kesehatan dengan solusi berbasis riset implementasi, bukan pada pengembangan produk kesehatan baru.
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya BKPK Nirmala Ahmad Ma’ruf menyampaikan paparan mengenai konsep binwil yang dijalankan oleh BKPK tahun 2023-2024. Program ini bertujuan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam melaksanakan transformasi kesehatan, yang berfokus pada enam pilar utama.
“Untuk pengelolaan dan pelaporan, BKPK menggunakan Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI) sebagai platform monitoring dan evaluasi daerah binaan. Progres laporan mengenai kendala dari masing-masing daerah dicatat di SIBIWI dan ditindaklanjuti oleh unit kerja program terkait di Kementerian Kesehatan, serta memastikan komunikasi antara pusat dan daerah tetap efektif” ungkap Ma’ruf.
Metode pertemuan ini meliputi presentasi hasil kajian, diskusi kelompok yang dipimpin oleh masing-masing koordinator wilayah, serta paparan hasil diskusi kelompok. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, koordinator wilayah bertanggung jawab menjembatani unit kerja untuk intervensi kendala daerah, serta tim kajian menyerahkan hasil kajian dalam bentuk policy brief dan laporan lengkap. Pertemuan ini dihadiri oleh sekretaris dinas kesehatan provinsi dan jajarannya, tim kajian Poltekkes Kemenkes, narasumber dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III dari Kementerian Dalam Negeri, pembahas dari unit kerja program terkait topik kajian, narahubung koordinator wilayah, serta sekretariat binwil Kemenkes.
(Penulis : Yuliana)
