Pleno Binwil Evaluasi CKG 2026, Perkuat Strategi Pelaksanaan CKG Tahun 2027

22

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Pleno Pembinaan Wilayah (Binwil) dengan tema Evaluasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tahun 2026 dan Persiapan Pelaksanaan CKG Tahun 2027, Rabu (18/11), secara daring.

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta praktik baik pelaksanaan CKG sepanjang 2026. Pertemuan ini juga menjadi wadah merumuskan langkah strategis guna meningkatkan cakupan sekaligus memastikan hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat ditindaklanjuti melalui pelayanan kesehatan yang tepat.

Kegiatan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono, Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah, jajaran pimpinan Kementerian Kesehatan, para koordinator wilayah, kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, serta narahubung pembinaan wilayah.

Dalam laporan kegiatan, Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah menyampaikan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) CKG melalui pembinaan wilayah telah berjalan di 38 koordinator wilayah selama Juni hingga Oktober 2026.

Sebanyak 13 koordinator wilayah atau 34 persen telah melaksanakan monitoring dan evaluasi CKG sebanyak empat kali atau lebih. Sementara itu, 25 koordinator wilayah lainnya atau 66 persen telah melaksanakan monev minimal dua kali dalam lima bulan terakhir.

“Binwil bukan ajang saling menilai, tetapi Binwil adalah cara Kemenkes hadir mendampingi daerah sebagai mitra kerja,” tegas Prof. Asnawi.

Lebih lanjut Prof. Asnawi mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan CKG, terutama terkait sistem informasi dan data, sumber daya manusia dan kapasitas, partisipasi masyarakat, serta bahan medis habis pakai (BMHP).

Di sisi lain, terdapat berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah. Sebanyak 32 provinsi telah memiliki surat edaran gubernur, 30 provinsi menerapkan pendekatan jemput bola, 27 provinsi membentuk tim input data dan bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta 24 provinsi telah mengintegrasikan CKG dengan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Baca Juga  Urgensi Perubahan Permenkes tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data

Untuk pelaksanaan CKG tahun 2027, Prof. Asnawi mendorong penguatan monitoring dan evaluasi secara rutin, idealnya setiap bulan, serta mendorong seluruh provinsi memiliki surat edaran kepala daerah. Selain itu, diperlukan pengawalan perencanaan mikro (micro planning), tindak lanjut hasil skrining hingga terapi atau rujukan, serta penguatan peran koordinator wilayah sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan unit teknis Kementerian Kesehatan.

Dalam keynote speech, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kader, dan pemerintah daerah atas kerja keras dalam menyukseskan pelaksanaan CKG di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data per 15 November 2026, sekitar 121 juta penduduk telah mengikuti CKG atau mencapai sekitar 92 persen dari target tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, terutama para tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.

Namun, Prof. Dante mengingatkan bahwa keberhasilan CKG tidak cukup hanya diukur dari jumlah masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat yang ditemukan memiliki risiko atau masalah kesehatan memperoleh tindak lanjut yang sesuai.

Ia menegaskan bahwa arah pelaksanaan CKG pada 2027 harus bergeser dari sekadar mengejar jumlah pemeriksaan menjadi memastikan dampak kesehatan yang dihasilkan.

“Ukuran keberhasilan kita bergeser dari berapa banyak yang kita periksa menjadi berapa banyak yang kita tangani,” ujar Prof. Dante

Untuk mewujudkannya, Prof. Dante menekankan empat hal penting, yaitu memastikan setiap hasil pemeriksaan yang tidak normal berujung pada edukasi, pengobatan, atau rujukan; memperkuat layanan kesehatan primer agar Puskesmas dan Posyandu tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga menangani dan memantau; data harus terintegrasi agar kondisi kesehatan warga dapat dipantau secara berkelanjutan; serta mempersiapkan SDM, logistik, obat-obatan, dan dukungan anggaran.

Baca Juga  Dukung BGSi, BKPK Dorong Penyelenggaraan Biobank Berstandar Internasional

Ia juga menitipkan tiga pekerjaan rumah bagi seluruh peserta pleno, yakni menyusun langkah percepatan bagi daerah dengan capaian rendah, menetapkan alur tindak lanjut beserta indikator yang jelas untuk 2027, serta memetakan kebutuhan dan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada sesi paparan, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Elvieda Sariwati menyampaikan evaluasi capaian CKG 2026 berdasarkan data nasional hingga 17 November 2026.

Hingga tanggal tersebut, sebanyak 121 juta penduduk atau sekitar 92,9 persen dari target 130 juta penduduk telah mengikuti CKG. Sementara itu, pelaksanaan CKG di sekolah telah mencapai 157,5 persen dari target 16 juta peserta.

“Hingga pertengahan November 2026, pemeriksaan gula darah telah dilakukan terhadap sekitar 66,7 juta orang. Dari jumlah tersebut ditemukan sekitar 1,3 juta kasus diabetes, tetapi baru sekitar 168 ribu orang atau 12,3 persen yang tercatat mendapatkan tata laksana,” ujar Elvida.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan CKG tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah masyarakat yang diperiksa, tetapi juga pada kelengkapan pemeriksaan, kualitas pencatatan data, serta tindak lanjut terhadap hasil skrining.

Elvieda juga memaparkan evaluasi kualitas data hasil pemeriksaan menggunakan Indeks Myers untuk melihat kecenderungan pencatatan angka oleh petugas, khususnya pada hasil pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Evaluasi ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa peningkatan cakupan CKG berjalan seiring dengan peningkatan kualitas data. Dalam persiapan tahun 2027, evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan petunjuk teknis pelaksanaan CKG.

Sesi diskusi dan pembahasan menghadirkan perwakilan unit teknis Kementerian Kesehatan, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Penyakit Tidak Menular, serta Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi.

Baca Juga  Rakerkesda Gorontalo: Momentum Akselerasi Pembangunan Kesehatan

Dalam rencana pelaksanaan CKG tahun 2027 terdapat tujuh agenda strategis pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2027, meliputi penyusunan microplanning berbasis wilayah, perluasan layanan dengan melibatkan FKTP lain dan mengintegrasikan CKG ke layanan rutin puskesmas, serta kampanye “hidup sehat, periksa lengkap, tindak lanjut tuntas” yang juga digencarkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan TOGA. Pemerintah juga menerapkan single entry dan integrasi data SIMPUS ke ASIK, termasuk CKG offline bagi daerah sulit sinyal, menjaga mutu layanan, memperkuat tindak lanjut hasil abnormal, dan menyempurnakan indikator kualitas dalam Juknis 2027 agar evaluasi mencakup kualitas, bukan sekadar kuantitas.

Forum pleno juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan pengalaman, inovasi, serta tantangan dalam pelaksanaan CKG.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Yosei Susanti menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG terus dipercepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kabupaten, seperti Bintan, Kepulauan Anambas, dan Lingga, telah mendekati target cakupan 46%.

Melalui forum ini, Kepulauan Riau meminta dukungan tim Binwil dan Pusdatin untuk mengatasi permasalahan aplikasi serta memastikan data hasil pemeriksaan dapat tercatat dengan baik.

Sementara itu,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang Otoluwa membagikan praktik baik yang telah dilakukan sehingga provinsinya menjadi salah satu daerah dengan capaian CKG terbaik.

Anang menjelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan adalah membangun kesadaran petugas Puskesmas bahwa CKG merupakan program strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran didorong untuk mencapai cakupan pemeriksaan setinggi mungkin.

Melalui pleno Binwil ini, berbagai capaian, tantangan, dan praktik baik pelaksanaan CKG 2026 menjadi bahan penting untuk menyusun strategi pelaksanaan tahun 2027. (Penulis: Ahdiyat Firmana, Editor: Timker HDI dan Timker MIK)