
Jakarta – Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bersama ReAct Asia Pacific menyelenggarakan High-Level Dialogue on the Future of AMR in the Asia-Pacific di Jakarta, Rabu (11/11). Pertemuan tingkat tinggi yang merupakan rangkaian lanjutan dari Asia Pacific Regional Conference on Antimicrobial Resistance 2026 (9–10 November 2026) ini mempertemukan para pengambil kebijakan dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik serta mitra pembangunan internasional untuk memperkuat tata kelola, pembiayaan berkelanjutan, dan akuntabilitas dalam pengendalian resistansi antimikroba (AMR) menuju UN High-Level Meeting on AMR tahun 2029.
Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa AMR adalah tantangan lintas batas yang membutuhkan kesatuan langkah seluruh negara di kawasan. Mengibaratkan kolaborasi regional seperti seikat sapu lidi, ia menekankan bahwa penetapan target global tidak akan cukup tanpa komitmen nyata dan konsistensi aksi di lapangan.
“Saya berharap penanggulangan AMR melalui pendekatan One Health mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi di setiap negara, agar seluruh sektor dapat bergerak bersama secara terpadu. Sehingga, pada tahun 2029, kita tidak hanya membawa rencana dan laporan, tetapi juga hasil nyata dan terukur dalam menurunkan angka kematian akibat AMR di negara masing-masing.,” ujar Wamenkes Dante.
Dalam sesi High-Level Roundtable I yang membahas penguatan tata kelola, pembiayaan, dan akuntabilitas, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D menyoroti pentingnya pelibatan kementerian keuangan serta integrasi pendanaan domestik agar implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) AMR dapat berjalan berkelanjutan.
“Komitmen global agar setidaknya 60 persen negara memiliki rencana aksi nasional AMR yang didanai pada tahun 2030 tidak akan mungkin tercapai tanpa melibatkan Kementerian Keuangan. Pengendalian AMR harus menjadi prioritas anggaran yang reguler, disertai tata kelola lintas sektor dan evaluasi eksternal sebagai fondasi akuntabilitas,” tegas Prof. Asnawi.
Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan dan kapasitas sistem kesehatan melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025–2029, serta Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan 2025–2029. Pada 2029, Indonesia menargetkan 80% rumah sakit menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dan 60% rumah sakit pemerintah mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik empiris. Saat ini, kapasitas diagnostik terus diperluas dengan 133 dari 514 kabupaten/kota telah memiliki kemampuan melakukan kultur dan uji kepekaan antibiotik, serta dukungan 8 regulasi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi PPRA di fasilitas pelayanan kesehatan.
Sementara itu, dalam sesi High-Level Roundtable II yang membahas penguatan kerja sama regional, Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global BKPK Kemenkes RI Harditya Suryawanto, S.H., LL.M menekankan bahwa ancaman resistansi kuman tidak mengenal batas negara karena dapat menyebar melalui pergerakan manusia, hewan, pangan, maupun perdagangan. Oleh karena itu, negara-negara Asia-Pasifik perlu menyatukan suara dan memanfaatkan mekanisme kerja sama kawasan yang sudah ada.

“Rencana Aksi Nasional adalah fondasi utama, tetapi kebijakan nasional saja tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang melintasi batas negara. Kita tidak perlu menciptakan mekanisme baru dari nol; ASEAN dan mitra strategis dapat menjadi platform bersama untuk berbagi pembelajaran, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengoordinasikan aksi regional yang terpadu dengan pendekatan One Health menuju 2029,” ungkap Harditya.
Forum yang dihadiri delegasi dari Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Timor-Leste, serta organisasi internasional seperti WHO menghasilkan rangkuman kesepahaman (Chair’s Summary and Way Forward). Dokumen tersebut merangkum prioritas bersama kawasan Asia-Pasifik, meliputi penguatan surveilans terpadu One Health, pengendalian penggunaan antimikroba pada rantai pasok pangan dan peternakan, pengawasan mutu obat, pengelolaan limbah lingkungan, serta penyelarasan posisi kawasan menjelang Pertemuan Tingkat Menteri Global ke-5 di Abuja dan UN High-Level Meeting 2029. (Tim Kerja Kebijakan Tata Kelola Transformasi Kesehatan-
Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)








