Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Gizi (Fornas Gizi) 2025 di Jakarta (8/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan gizi nasional guna mempercepat perbaikan status gizi masyarakat Indonesia.
Dalam sambutannya Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dan kompleks di bidang gizi yang dikenal sebagai triple burden of malnutrition, meliputi gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi zat gizi mikro.
“Stunting, wasting, dan underweight masih ditemukan pada anak-anak kita, sementara di sisi lain obesitas dan penyakit tidak menular terus meningkat,” ujar Asnawi. Ia menambahkan bahwa anemia pada ibu hamil dan remaja putri juga masih menjadi masalah serius.
Lebih lanjut Asnawi menjelaskan meskipun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI 2024), menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting, tantangan besar masih membayangi. Kesenjangan antar wilayah tetap tinggi, ada anak-anak yang tumbuh sehat di satu daerah, namun di daerah lain masih banyak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan.
“Ini menandakan bahwa upaya perbaikan gizi belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling rentan,” ujarnya.
Oleh karena itu Asnawi mengharapkan dengan dipertemukannya berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dalam forum ini maka dihasilkan pemetaan permasalahan gizi terkini, tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis, serta rancangan roadmap yang implementatif dan berkelanjutan.
“Persoalan gizi adalah persoalan bangsa, dan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen saya yakin Indonesia mampu melangkah menuju Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing global,” pungkas Asnawi.
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari dalam laporannya menyampaikan bahwa Fornas Gizi merupakan forum kedua yang diselenggarakan oleh BKPK setelah Fornas Reformasi Kebijakan. Forum nasional ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi dalam penajaman arah kebijakan nasional yang bersifat lintas sektor.
“Forum ini bersifat inklusif dan terbuka, kami mengundang para stakeholders termasuk pakar gizi, perwakilan kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, mitra pembangunan, organisasi profesi, peneliti, akademisi, praktisi dan pemerhati kesehatan, serta masyarakat untuk memberikan masukan, berdiskusi dan konsolidasi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia,” ujar Puspa.
Dalam pelaksanaan forum ini, pada sesi diskusi peserta yang hadir luring dan daring dibagi dalam 4 kelompok untuk membahas 4 topik utama yaitu 1) Optimalisasi gizi ibu hamil, anak, dan remaja dalam rangka membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif; 2) Gizi seimbang dan tepat sebagai intervensi kunci dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hidup, 3) Strategi pengendalian konsumsi dan ketahanan pangan di tengah dinamika perubahan global, dan 4) Penguatan tata kelola dan layanan gizi yang terintegrasi untuk penanggulangan masalah gizi.
Sebelum pelaksanaan forum hari ini, telah dilakukan tahapan pengumpulan masukkan melalui format daring dari semua pemangku kepentingan. Selanjutnya setelah forum ini Puspa menjelaskan bahwa masih ada tahap analisis dan tahap pasca forum. Tahap Analisis adalah tahapan dimana masukan yang telah diterima akan dianalisis secara komprehensif melalui konsultasi dengan internal Kementerian Kesehatan serta mitra eksternal. Sementara Tahap Pasca Forum adalah tahapan dimana ditarik kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan masukan yang ada di tahap sebelumnya.
“Kami menaruh harapan besar bahwa forum ini dapat menjadi ruang dialog yang membangun sekaligus menghasilkan rencana aksi nyata yang dapat di implementasikan dalam program perbaikan gizi masyarakat. Kami juga berharap forum ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan, serta memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh,” tutup Puspa.
Penyelenggaraan Fornas Gizi 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan dan program gizi nasional yang berkelanjutan. Melalui sinergi lintas sektor, kolaborasi multipihak, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, diharapkan hasil forum ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan responsif terhadap dinamika tantangan gizi di Indonesia. Dengan komitmen bersama, upaya perbaikan gizi masyarakat diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting dan anemia, tetapi juga membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (Penulis: Kurniatun Karomah Editor: Timker HDI)
