Harmonisasi Kinerja Individu Kunci Organisasi BKPK yang Responsif
Jakarta– Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Etik Retno Wiyati, meminta tiga pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan BKPK untuk segera merumuskan pola kerja dan indikator kinerja individu (IKI) yang selaras dengan tujuan organisasi. Permintaan ini disampaikan Etik dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari Senin (1/12/2025) secara luring di Jakarta.
Tiga pejabat yang dilantik adalah Linda Nilawati dari Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan sebagai Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, Shanty Aru Rahmawati dari Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global sebagai Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia, dan Siswo Puput Pamungkas dari Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global sebagai Penata Laksana Barang Terampil.
Sekretaris BKPK dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan pelantikan ini bukan hanya sebuah proses administratif, namun merupakan momentum penting dalam upaya memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur di lingkungan BKPK. Transformasi birokrasi yang sedang berjalan menuntut BKPK untuk memiliki aparatur yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Jabatan fungsional adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berbasis pada keahlian dan kinerja.
Etik berpesan kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik, amanah ini adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. “Jabatan fungsional menuntut Saudara untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat etos kerja, dan menghasilkan output yang memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun sektor kesehatan secara nasional,” jelasnya.
Etik mengatakan seiring dengan perkembangan organisasi, setiap individu ke depan akan memiliki indikator kinerja yang diturunkan atau di-cascading dari organisasi. Oleh karena itu, kegiatan pelantikan ini harus digunakan untuk membangun bagaimana kinerja ke depan.
“Kami mengharapkan momen pelantikan kali ini tentu menjadi momen teman-teman untuk merubah atau membuat pola kerja baru, mumpung saat ini menjadi jabatan fungsional baru,” tutur Etik.
Ia menekankan bahwa IKI yang jelas akan memastikan setiap individu memiliki kontribusi yang terukur. Indikator kinerja individu harus benar-benar mencerminkan indikator kinerja dari organisasi dan mendukung kinerja organisasi,” tegasnya.
Selain IKI, Etik juga mengingatkan pentingnya pengembangan kompetensi. Kompetensi tidak hanya menjadi bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga merupakan kebutuhan individu yang harus dirancang. Ia menyebut, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi merupakan aset penting bagi organisasi.
Mengakhiri sambutannya, Etik berpesan agar para pejabat baru selalu meningkatkan jejaring (network) dan koordinasi dengan tim agar BKPK menjadi organisasi yang solid, dinamis, dan responsif terhadap agenda-agenda Pembangunan. (Penulis Fachrudin Ali&Dwi Ari, Editor Timker OSDM&Timker HDI)
PENGENDALIAN PAJANAN MIKROPLASTIK: Agenda Strategis untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia
Bambang Setiaji, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes RI
Dalam satu dekade terakhir, perhatian dunia mulai tertuju pada mikroplastik sebagai ancaman baru bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm yang berasal dari degradasi plastik maupun bahan sintetik konsumen. Penelitian internasional menjelaskan bahwa paparan manusia terhadap mikroplastik terjadi melalui tiga rute utama, yaitu ingestasi, inhalasi, dan kontak dermal (Nawab, 2024). Fenomena ini tidak lagi hanya menyangkut pencemaran lingkungan pesisir, tetapi telah bergeser menjadi isu kesehatan masyarakat (public health issue).
Permasalahan mikroplastik saat ini telah menimbulkan kekhawatiran publik dan membutuhkan respon kolaboratif lintas sektor, karena risiko paparan meningkat seiring volume konsumsi plastik masyarakat dan rendahnya kontrol sumber pencemar di lingkungan.
Di Indonesia, persoalan ini memiliki urgensi tinggi karena volume sampah plastik nasional sangat besar, konsumsi plastik sekali pakai masih tinggi, dan sistem pengelolaan limbah padat serta limbah cair belum optimal. Kondisi ini menjadikan mikroplastik sebagai risiko kesehatan yang nyata, terutama di wilayah pesisir, kota besar, sumber air minum, dan rantai pangan laut.
Mengapa Mikroplastik Menjadi Ancaman Kesehatan Publik?
Penelitian ilmiah global menunjukkan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam darah, plasenta, paru-paru, dan jaringan tubuh manusia lainnya (Pelch, 2023). Temuan tersebut menjadi bukti bahwa paparan mikroplastik dapat mencapai kedalaman sistem biologis yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Secara medis, Osman et al. (2023) melaporkan bahwa paparan mikroplastik dapat menyebabkan stres oksidatif, inflamasi kronis, gangguan metabolik, dan disfungsi seluler. Hal yang sama ditegaskan bahwa partikel mikroplastik mampu mengganggu sistem imun, mengubah mikrobiota usus, dan meningkatkan risiko penyakit kronis (Lee et al., 2023). Dengan kata lain, efeknya dapat bersifat molekular, seluler, jaringan, bahkan sistemik. Ancaman ini bersifat unseen dan chronic, tidak terlihat, tetapi mengakumulasi seiring waktu.
Situasi Indonesia: Beban Pajanan Semakin Nyata
Kajian nasional memperlihatkan tren peningkatan paparan pada pangan dan lingkungan. Masyarakat di wilayah pesisir, perkotaan padat, dan kawasan industri memiliki risiko paparan yang lebih tinggi melalui air, udara, dan makanan.
Dalam studi di Indonesia, Sawalman & Zamani (2021) menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan dalam kerang konsumsi masyarakat dengan potensi pajanan jangka panjang. ECOTON (2024) melaporkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman mikroplastik serius dan membutuhkan baku mutu pengendalian nasional. Studi Universitas Diponegoro (2022) menegaskan bahwa sedimen dan biota laut di perairan Indonesia menunjukkan konsentrasi mikroplastik yang mengkhawatirkan.
Sumber paparan mikroplastik di Indonesia antara lain berasal dari industri tekstil, limbah domestik, air sungai perkotaan, polusi udara kendaraan, plastik sekali pakai, dan air minum galon sekali pakai. Karena itu, urgensi pengendalian di Indonesia adalah isu kesehatan publik dan lingkungan sekaligus.
Jalur Pajanan Mikroplastik dalam Kehidupan Sehari-hari
Nawab (2024) menjelaskan bahwa manusia terpajan mikroplastik melalui konsumsi makanan dan air, masuk ke paru melalui udara, dan menempel pada kulit dari produk konsumen tertentu.
Jalur Ingestasi, melalui sayuran terkontaminasi irigasi, air minum kemasan, seafood, garam dapur, buah-buahan terpapar air limbah. Jalur Inhalasi, dari: debu rumah, gesekan ban kendaraan, serat tekstil sintetis, polusi udara perkotaan. Jalur Dermal, melalui mikroplastik primer dari kosmetik, scrub, atau pasta gigi (Prata et al., 2021).
Dampak Kesehatan Mikroplastik
Secara Ilmiah, mikroplastik menunjukkan risiko terhadap: a) Sistem pencernaan, mengganggu mikrobiota, memicu inflamasi (Li et al., 2023), b) Sistem pernapasan, masuk ke alveoli, memicu fibrosis dan kanker paru (Osman et al., 2023), c) Sistem Imun, menurunkan respon imun adaptif (Lee et al., 2023), d) Sistem reproduksi, penurunan kualitas sperma, inflamasi endometrium (Hoang et al., 2025), e) Perkembangan janin, ditemukan dalam plasenta (Pelch, 2023)
Pendekatan Pengendalian
Pengendalian pajanan mikroplastik memerlukan edukasi masyarakat, penguatan kebijakan dan regulasi, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kualitas lingkungan. Perlunya kebijakan nasional berbasis bukti untuk melaksanakan upaya pengendalian mikroplastik sebagai bagian dari kesehatan lingkungan.
Rekomendasi Kebijakan yang Dibutuhkan Indonesia
Rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan antara lain: 1) Penyusunan Baku Mutu Mikroplastik Nasional, meliputi standar air minum, air sungai, udara ambien. pangan laut; 2) Integrasi Mikroplastik Dalam Sistem Kesehatan, melalu indikator RPJMN, Renstra Kemenkes, Standar laboratorium lingkungan; 3) Surveilans Pajanan Mikroplastik Nasional mencakup lingkungan, makanan, tubuh manusia (biomonitoring); 4) Reformasi Sistem Limbah Nasional, meliputi: penyaringan mikroplastik di IPAL kota, manajemen sampah berbasis ekonomi sirkular, pembatasan plastik sekali pakai; 5) Edukasi Publik Skala Nasional, fokus pesan kepada risiko kesehatan, cara pengurangan pajanan dan perubahan perilaku; 6) Kemitraan Riset antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), akademisi, laboratorium lingkungan dan pemerintah pemerintah daerah.
Peran Strategis
Diperlukan peran institusi untuk memperkuat kebijakan, advokasi, dan riset mikroplastik untuk perlindungan masyarakat. Karena itu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memiliki posisi strategis untuk menyusun kebijakan, menyusun pedoman teknis, advokasi lintas kementerian, edukasi publik, koordinasi penelitian nasional, dan mendorong standardisasi.
Kesimpulan
- Mikroplastik telah menjadi ancaman kesehatan masayarakat di Indonesia. Bukti ilmiah menunjukkan potensi dampak biologis signifikan, mulai dari inflamasi hingga gangguan sistemik. Solusi penanganan mikroplastik tidak bisa ditunda. Pengendalian pajanan mikroplastik harus dilakukan mulai dari rumah tangga hingga kebijakan nasional.
Filosofi Kehidupan Modern Diulas Dalam Ajang Literasi Bibliobattle BKPK
Jakarta-Sebuah ajang adu presentasi buku bertajuk BIBLIOBATTLE “Dari Buku menjadi Aksi Kebijakan Untuk Generasi Sehat” diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK) (28/11). Acara menampilkan sepuluh peserta yang berbagi intisari buku-buku pilihan disampaikan di hadapan pembahas dan penonton pegawai BKPK.
Bibliobattle merupakan sebuah ruang dialog, ruang belajar, dan ruang inspirasi untuk memperkuat literasi dan intelektualitas pegawai BKPK. Acara ini menjadi panggung literasi yang memicu semangat membaca dan refleksi diri di tengah kehidupan yang dinamis, sekaligus menyediakan kerangka berpikir strategis untuk menyelesaikan pekerjaan yang kerap dikejar deadline.
Ajang ini juga bukan mementingkan siapa yang menang namun untuk memperkuat engagement dengan mempertemukan pegawai dari semua unit kerja BKPK dalam ruang yang tidak formal namun produktif. Diskusi buku mencairkan sekat dan membuka dialog lintas perspektif.
Kompetisi diikuti oleh masing-masing 2 orang dari unit kerja di lingkungan BKPK Kemenkes. Ada 10 peserta yang ikut yakni Henny Lestari (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan), Siti Rahayu (Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global), Hendrik Rudiansyah (Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan), Adilah Hulwani (Sekretariat BKPK), Djunaedi (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan), Dinda Sarah Faradila Sri (Sekretariat BKPK), Dhamas Pratista (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan), Rika Rianty (Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan), Bunga Ramadani (Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global) dan Tri Auri Putri Ayuningtyas (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan).
Peserta ditantang untuk mempresentasikan ulasan singkat, padat, jelas, dan menarik dari buku pilihan mereka selama maksimal lima menit. Dua peserta, Tri Auri Putri Ayuningtyas dan Dhamas Pratista, memimpin perolehan suara secara sengit dalam perebutan gelar juara.
Tri Auri Putri Ayuningtyas dari (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, menarik perhatian dengan ulasannya tentang buku klasik Dale Carnegie, “How to Make Friends and Live with People”. Buku terbitan tahun 1936 ini ditekankan relevansinya hingga kini karena berfokus pada kekuatan hubungan antar manusia untuk mencapai kesuksesan profesional. Ia menyoroti tiga prinsip kunci, termasuk pentingnya tersenyum dan mengingat nama orang, mengakui kesalahan dan kekurangan diri terlebih dahulu, serta membuat orang lain merasa penting (always make the other person feel important).
Sementara itu, Dhamas Pratista mengulas buku “Atomic Habits” karya James Clear yang menekankan pada konsistensi, semangat, dan disiplin dalam hidup. Dhamas menyoroti bahwa sistem lebih penting daripada motivasi karena motivasi dianggap hanya seperti kembang api. Indah, tapi sesaat lalu hilang. Sistemlah yang akan membentuk kebiasaan dan mengantar pada tujuan yang diinginkan. Prinsip “buatlah jelas, kemudian buatlah menarik, buatlah mudah, buatlah memuaskan” dari buku ini bahkan dinilai dapat diterapkan saat membuat policy brief agar mudah dimengerti oleh policy maker.
Kompetisi ini juga menjadi medium bagi peserta lain untuk membagikan wawasan yang penting bagi transformasi pribadi dan institusi. Sebagaimana disampaikan Adila Hulwani melalui buku “The Alchemist” yang dibacanya, ketika seseorang benar-benar ingin mewujudkan mimpinya, maka semesta akan mendukung.
Di akhir sesi, dipilih Champion Book melalui live voting oleh penonton yang hadir luring maupun daring. Setelah terjadi persaingan yang sangat ketat muncul Tri Auri Putri Ayuningtyas sebagai pemenang. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
Townhall BKPK 2025: Budaya Sehat dan Curiosity Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Sekretariat
Jakarta – Dengan mengusung tema “Budaya Sehat untuk Kinerja Hebat”, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar Townhall di Jakarta (28/11). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pegawai terhadap gaya hidup sehat, meningkatkan kinerja, serta mempererat komunikasi dan kolaborasi di lingkungan Sekretariat BKPK.
Dalam sambutannya, Etik Retno Wiyati, Sekretaris BKPK, menekankan pentingnya peran individu dalam kepemimpinan dan pertumbuhan pribadi. “Menjadi pemimpin itu gak ada sekolahnya,” ujar Etik. Ia melanjutkan bahwa seorang pemimpin tidak harus memimpin organisasi, tetapi yang terpenting adalah menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Etik berharap seluruh tim Sekretariat dapat tumbuh secara maksimal dan menjadi “yang terbaik untuk versi masing-masing” dalam peran mereka sebagai pekerja, ibu, maupun ayah.
Sementara itu, Kepala BKPK, Asnawi Abdullah, memberikan arahan mengenai skill yang perlu dimiliki pegawai BKPK, yaitu membangun rasa ingin tahu (curiosity). “Rasa ingin tahu itu akan melahirkan kompetensi,” lanjut Asnawi.
Asnawi menjelaskan bahwa keberadaan BKPK yang berfungsi ganda, yaitu sebagai birokrat sekaligus pemikir (head policy institute), menjadikannya berbeda dari unit utama lain. Ia juga menegaskan kembali peran krusial Sekretariat BKPK. “Baik buruknya BKPK ini sangat tergantung pada dapur Sekretariat. [Dapur] harus memberikan contoh dan menularkan yang positif,” ujarnya.
Sesi Townhall dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber. Sesi pertama diisi oleh Mury Kuswari, Dosen Program Studi Gizi Universitas Esa Unggul, dengan materi Healthy Habit di Tempat Kerja.
Mury menyoroti data kesehatan terkini, di mana tren kematian akibat obesitas di Indonesia terus meningkat, bahkan tidak mengalami penurunan selama 20 tahun terakhir. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, sebanyak 23,4% penduduk dewasa Indonesia (>18 tahun) telah mengalami obesitas.
Mury menekankan bahwa penerapan gaya hidup sehat meliputi aktivitas fisik teratur, nutrisi seimbang, dan pengurangan waktu duduk (sedentary) dapat secara signifikan menurunkan risiko kardiometabolik dan meningkatkan produktivitas. Kunci utama dalam program penurunan berat badan adalah defisit kalori, disertai dengan pembangunan massa otot melalui latihan beban untuk mengoptimalkan pembakaran lemak.
Narasumber kedua, Zuly Husni Tampo, seorang Konsultan Senior, membawakan materi tentang Work Life Balance. Ia menekankan filosofi utama dalam mencapai keseimbangan hidup. Zuly Husni menekankan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh pengaruh dari luar, tetapi dari keputusan yang kita ambil sendiri.
Ia mendorong peserta untuk meningkatkan self-awareness dan memahami bahwa mood adalah gabungan dari kondisi fisik dan mental. Dalam menghadapi tekanan, ia menyarankan agar fokus diarahkan pada hal-hal yang berada dalam kendali diri, seperti pikiran, kata-kata, perilaku, dan respons. Zuly juga mengajak pegawai untuk mengadopsi pola pikir solusi dengan mengubah pertanyaan “Mengapa ini terjadi?” menjadi “Apa solusinya?” ketika menghadapi masalah, sehingga setiap tantangan dapat dihadapi dengan perspektif belajar.
Townhall Sekretariat BKPK ditutup dengan harapan besar bahwa komitmen untuk mendorong budaya healthy lifestyle dan pengembangan diri ini akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung kinerja organisasi menuju pencapaian program kesehatan nasional. (Penulis: Evi Suryani, Editor Timker HDI)
Komunikasi Kesehatan Berbasis Data Dalam Psikologi Publik
Sri Wahyuni (Pranata Humas Ahli Madya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
Hardini Kusumadewi (Pranata Humas Ahli Muda, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
Komunikasi publik di bidang kesehatan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membentuk persepsi dan mempengaruhi perilaku (Holroyd et al., 2020). Di era digital saat ini, dengan informasi yang melimpah dan misinformasi yang merajalela, strategi komunikasi yang efektif harus mampu memicu kesadaran, mengubah norma, dan mendorong tindakan. Di sinilah psikologi publik dan strategi berbasis data menjadi sangat penting.
Sebagai bagian dari profesi Humas Kementerian Kesehatan yang sehari-hari mengelola data beban penyakit di Indonesia, kami menyadari adanya sinergi yang kuat antara wawasan psikologis dan penceritaan data. Data yang kuat saja tidak menjamin dampak yang besar, kecuali jika disajikan dalam narasi yang menarik, berempati, dan dapat dipercaya.
Artikel ini mengeksplorasi bagaimana psikologi publik dan data beban penyakit dapat diintegrasikan ke dalam strategi komunikasi kesehatan yang berdampak, khususnya untuk penyakit-penyakit katastropik, seperti kanker, jantung, stroke, dan penyakit ginjal.
Psikologi Publik
Psikologi publik membantu menjelaskan bagaimana seseorang melihat risiko kesehatan dan bagaimana pesan dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku. Model dasar yang digunakan adalah model keyakinan kesehatan (health belief model), yang menekankan bahwa orang lebih cenderung mengambil tindakan pencegahan ketika mereka menganggap ancaman kesehatan sebagai sesuatu yang serius (Rosenstock, 1974).
Komunikasi kesehatan yang efektif bergantung pada berbagai strategi psikologis yang dirancang untuk beresonansi dengan audiens dan menginspirasi perubahan yang bermakna. Salah satu pendekatan tersebut adalah pembingkaian pesan positif (positive message framing), yang berfokus pada penyorotan manfaat dan imbalan dari penerapan perilaku yang lebih sehat.
Penelitian menunjukkan bahwa menyoroti manfaat lebih efektif daripada pesan berbasis rasa takut (Liu et al., 2025; Gallagher & Updegraff, 2012). Dengan menekankan hasil positif, individu merasa lebih termotivasi dan berdaya untuk bertindak. Misalnya, mengatakan “80% stroke dapat dicegah dengan gaya hidup sehat” lebih persuasif daripada “10.000 orang meninggal karena stroke.”Teknik ampuh lainnya melibatkan penceritaan pribadi (personal storytelling), berbagi kisah autentik dan relevan yang membangkitkan respons emosional. Studi menunjukkan bahwa orang lebih merespon secara emosional terhadap cerita-cerita individual daripada statistik (Shata & Seelig, 2025; Small et al., 2013).
Kisah seorang ayah berusia 45 tahun yang lumpuh setelah terkena stroke lebih mengena daripada data abstrak. Narasi ini menciptakan hubungan antara audiens dan pesan, membuat informasi lebih berkesan dan berdampak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip strategi psikologi publik, profesi Humas dapat mengubah pesan kesehatan menjadi kampanye yang dapat mengubah perilaku.
Data Beban Penyakit
Studi Beban Penyakit Global (GBD) yang dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menyoroti tantangan kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tahun 2021, stroke tercatat sebagai penyumbang terbesar beban penyakit di Indonesia, karena banyak orang kehilangan kesehatan dan produktivitas akibat kondisi ini (IHME, 2021), yang berdampak pada individu di semua kelompok usia, termasuk populasi usia kerja. Hal ini menyoroti implikasi sosial dan ekonomi yang mendalam, karena banyak penderita stroke berada di usia puncak produktivitas mereka.
Sementara itu, peningkatan diabetes di kalangan muda Indonesia menghadirkan tren mengkhawatirkan lainnya. Hal ini bisa mengancam tenaga kerja masa depan dan meningkatkan beban perawatan kesehatan. Selain itu, kanker seperti kanker serviks dan payudara terus memengaruhi perempuan usia subur secara signifikan.
Namun, data saja tidak cukup. Data tersebut harus diterjemahkan ke dalam narasi yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari (Haapanen et al., 2023). Misalnya, “satu dari empat kematian akibat stroke terjadi pada individu di bawah usia 60 tahun”. Contoh lainnya, “setiap dua jam, seorang wanita di Indonesia meninggal karena kanker serviks.” Pesan-pesan seperti ini dapat memanusiakan data dan membuat beban kesehatan terasa mendesak dan mudah dipahami.
Strategi Komunikasi Berbasis Data
Data kesehatan sejatinya bukan sekadar angka. Ia adalah wajah-wajah yang kita jumpai setiap hari, cerita keluarga yang kehilangan, atau harapan yang masih bisa diselamatkan. Tugas Humas adalah menjembatani jarak antara angka dan rasa.
Ada tiga jalan yang bisa ditempuh. Pertama, menyulap data menjadi cerita. Angka bisa berubah jadi peta, infografis, atau kisah nyata penyintas yang membuat publik tergerak. Data yang kaku pun menjelma menjadi kisah yang menyentuh hati. Kedua, mendengar sebelum bicara.
Setiap audiens punya bahasa sendiri. Anak muda lebih dekat lewat pesan singkat di TikTok; pekerja produktif tersentuh saat bicara tentang biaya dan kehilangan penghasilan; sementara tokoh masyarakat lebih paham jika narasi dibalut nilai moral dan sosial.
Ketiga, menitipkan pesan lewat komunitas. Data global akan terasa lebih hidup jika dikaitkan dengan kisah lokal. Pesan sederhana yang disampaikan lewat forum desa, khutbah di masjid, atau bahkan kode QR di Puskesmas bisa menjadi jembatan pengetahuan sekaligus kepercayaan.
Seperti dikatakan Badan Kesehatan Dunia komunikasi yang menghidupkan partisipasi masyarakat bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya (WHO, 2020). Pada akhirnya, Humas kesehatan adalah tentang menjadikan data sebagai cerita, dan cerita sebagai gerakan bersama untuk hidup yang lebih sehat.
Rekomendasi Dari Data ke Aksi
Tantangan yang kita hadapi hari ini, mulai dari meningkatnya penyakit katastropik hingga derasnya arus misinformasi, membutuhkan pendekatan baru yang lebih manusiawi dan berbasis bukti. Di sinilah peran Humas kesehatan menemukan relevansinya. Humas kesehatan adalah jembatan antara data dan masyarakat. Di tangan Humas, data berubah menjadi bahasa yang mudah dipahami, membangun empati, dan menggerakkan aksi nyata.
Sebagai contoh praktik nyata, pengalaman studi banding secara daring dari Inggris, Korea Selatan, Singapura, dan Australia semakin membuka mata bahwa komunikasi berbasis beban penyakit adalah jalan yang tak bisa ditawar. Di Inggris, keterbukaan data beban penyakit membangun kepercayaan publik.
Di Korea, teknologi digital menjadikan data hidup dan mudah dijangkau masyarakat. Singapura menunjukkan bagaimana koordinasi lintas lembaga membuat pesan kesehatan lebih solid, sementara Australia menekankan pentingnya pendekatan komunitas agar pesan terasa dekat. Dari perjalanan itu kami belajar, data beban penyakit bukan sekadar laporan statistik, melainkan fondasi untuk merancang narasi kesehatan yang jernih, membumi, dan bisa menggerakkan orang untuk berubah. Dari proses studi banding itu, ada lima pelajaran penting yang kami jadikan pegangan. Pertama, data beban penyakit harus ditempatkan di pusat komunikasi, bukan sekadar lampiran laporan, melainkan inti dari pesan publik. Kedua, setiap angka harus dibungkus dengan empati, sebab di balik statistik selalu ada wajah dan cerita manusia.
Ketiga, pesan yang kita sampaikan perlu menyesuaikan diri dengan siapa yang mendengarnya: anak muda, pekerja produktif, atau tokoh masyarakat, masing-masing punya bahasa yang berbeda. Keempat, kekuatan komunikasi terletak pada kolaborasi dengan melibatkan komunitas dan tokoh tepercaya membuat pesan lebih dekat dan dipercaya. Kelima, komunikasi tidak boleh berhenti di satu titik, ia harus terus dievaluasi dan disempurnakan, dengan menjadikan data beban penyakit sebagai kompas untuk menyesuaikan arah.
Pelajaran-pelajaran inilah yang menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh data yang kita miliki, tetapi oleh kemampuan Humas kesehatan untuk mengubah data menjadi narasi yang mudah dipahami, dipercaya, dan relevan dengan konteks lokal serta menjadikannya kisah yang bermakna.
Pengalaman studi banding beban penyakit memperlihatkan betapa pentingnya peran Humas dalam membangun jembatan antara teknokrasi dan publik. Di titik inilah kami percaya, Humas kesehatan memiliki misi mulia, yaitu memastikan setiap informasi berbasis data dapat menggerakkan perubahan, menumbuhkan kepercayaan, dan menjadi warisan bagi kesehatan bangsa di masa depan.
Memaknai HKN ke-61: BKPK Dorong Transformasi Hidup Sehat Untuk Kualitas Hidup Lebih Baik
Jakarta – Untuk ketiga kalinya di tahun ini Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas), sebuah wadah berbagi ilmu dan pengalaman yang disertai diskusi dan penyampaian aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Bertempat di Auditorium Leimena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa (25/11), Fornas kali ini mengusung tema “Transformasi Hidup Sehat”.
Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Kemenkes untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seruan yang disampaikan dalam moment ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku menuju budaya hidup sehat.
Ia menambahkan bahwa tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan strategi dan kebijakan efektif sebagai bagian integral dari transformasi hidup sehat. Sebelumnya BKPK telah melakukan survei secara online pada tahap persiapan untuk memotret pendapat masyarakat tentang hidup sehat. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat mengaitkan hidup sehat dengan olahraga, pola makan, dan kesehatan mental.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berkesempatan hadir dan memberikan Keynote Speech pada acara ini menyampaikan bahwa diperlukan strategi kebijakan untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat pada seluruh siklus hidup. Dengan adanya pergeseran tren penyebab kematian di Indonesia yang didominasi oleh Penyakit Tidak Menular (PTM) menurutnya langkah pencegahan penyakit lebih tepat dibanding mengobati orang sakit. Ini karena PTM dapat dicegah dengan penerapan pola hidup sehat.
Dijelaskan Menkes Budi untuk menjadikan masyarakat Indonesia berusia panjang namun tetap sehat bebas dari penyakit caranya ada dua, yaitu dengan perubahan gaya hidup dan cek kesehatan. Perubahan gaya hidup dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat, berolahraga dan meminimalisir stress. Sementara cek kesehatan dapat dilakukan masyarakat dengan berpartisipasi dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah diluncurkan Kemenkes mulai tahun ini.
“Kita harus bisa mendorong masyarakat untuk rajin berolahraga. Ciptakan pola pikir bahwa olahraga itu keren dan kalau tidak olahraga itu FOMO atau ketinggalan tren,” ujar Menkes Budi.
Dijelaskannya budaya hidup sehat harus mulai dari diri sendiri. Setiap orang harus menanamkan dalam dirinya bisa berumur panjang dengan tetap bugar dan terhindar dari penyakit. Beliau mencontohkan dirinya yang meski sudah berusia 61 tahun tapi tetap rutin berolahraga, menjaga pola makan bahkan terlibat dalam kegiatan lomba lari di beberapa kesempatan.
“Kita bebas memilih olahraga apa saja, baik itu lari, bersepeda ataupun berenang yang penting dilakukan minimal 30 menit selama 5 kali dalam seminggu,” jelasnya.
Sementara itu Fitness Influencer Sally Tanudjaja mendefinisikan sehat bukan sekedar tidak sakit namun bugar, yang bermakna fit dan produktif. Menurutnya banyak orang merasa sehat, tapi cepat lelah, kurang energi, dan susah fokus.
“Banyak yang belum peduli tentang kesehatan karena masih merasa sehat. Padahal sehat itu bukan sekadar tidak sakit tapi bugar. Bugar itu kita bisa melakukan aktivitas dengan penuh energi tanpa cepat lelah,” jelas Sally.
Lebih lanjut dijelaskan Sally untuk mencapai bugar syarat nomor satunya adalah dengan rutin berolahraga. Dengan disiplin berolahraga, tidak makan sembarangan, begadang dan mengelola stress dengan baik kita akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.
“Saya harap Bapak/Ibu tidak menunda lagi untuk memulai pola hidup sehat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai olahraga dan menjaga kesehatan. Jangan langsung olahraga berat tapi lakukan secara bertahap dan disiplin. Kita pasti bisa terlihat lebih muda, fit dan produktif,” ujarnya.
Mendukung pernyataan Sally, dokter spesialis kedokteran olahraga Sophia Hage juga menyatakan bahwa olahraga secara teratur dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memori, meningkatkan produktivitas kerja 12 hingga 15% serta menurunkan risiko depresi hingga 30%.
Dipaparkan Sophia bahwa hidup sehat bukan hanya tentang mencegah penyakit, tapi juga tentang membangun kapasitas bangsa untuk berpikir lebih baik, bergerak lebih kuat, berkarya lebih produktif, dan berprestasi lebih tinggi.
Ada yang menarik dalam penyelenggaraan Fornas kali ini yaitu dengan dihadirkannya narasumber berusia 85 tahun yang masih bugar dan aktif bahkan masih terlibat dalam kompetisi. Beliau adalah perenang wanita tertua dan terbaik tahun 2025 Versi Wirawati Cup, Kartini Sapardjiman.
Kartini menyampaikan bahwa kunci hidup sehat dan panjang umurnya adalah dengan disiplin berolahraga sedari muda, membatasi makan, dan selalu berusaha berpikir positif. Beliau juga memberikan tip bagaimana mencegah kepikunan dengan melakukan senam otak secara rutin. Menurutnya kepikunan jangan dianggap sebuah normalisasi atas usia yang menua, kepikunan dapat diatasi dengan rajin melakukan senam otak dan rutin berolahraga.
Seperti sebelumnya Fornas ini dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu Persiapan (survei dan diskusi dengan fasilitator expert dan pengelola program), Pelaksanaan (diskusi mendalam da masukan publik), Analisis (analisis hasil diskusi dan masukan publik serta konsultasi), dan Pasca Forum Nasional (pemaparan hasil analisis atas masukan expert dan publik.). Sesi inti kegiatan ini mencakup presentasi role model inspiratif dari berbagai usia, dilanjutkan dengan diskusi mendalam 6 topik breakout room yang meliputi Pola Makan Sehat, Aktivitas Fisik, Stop Adiksi rokok dan zat adiktif, Kesehatan Mental-Sosial, Deteksi Dini Penyakit, serta Personal Hygiene, Sanitasi, dan Lingkungan Sehat. (Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Pusjak SKK)
Navigasi Gesit Kebijakan Pembangunan Kesehatan: Dari Mandat ke Aksi Terukur
Don Cansalony Tambunan (Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ketahanan Kesehatan, BKPK Kemenkes RI)
Momentum percepatan pembangunan kesehatan nasional mendapatkan penegasan baru melalui arahan Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran di Bekasi, 17 November 2025, yang menekankan bahwa rakyat membutuhkan hasil cepat dan birokrasi tidak boleh terjebak dalam retorika kosong atau “omon-omon”.
Bagi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), arahan ini bukan sekadar tantangan, melainkan validasi atas misi utama organisasi di mana “hasil cepat” bermakna harfiah antara lain pada penyelamatan nyawa, penurunan angka stunting, hingga penguraian antrean fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, mandat ini memunculkan pertanyaan fundamental bagi para ASN analisis kebijakan (analis kebijakan dan administrator kesehatan), bagaimana menyeimbangkan kecepatan dengan ketepatan atau robustness tanpa mengesampingkan pendekatan yang berpusat pada manusia (people-centred) demi efisiensi.
Tesis utama yang diusung adalah analisis kebijakan profesional bukanlah bentuk “omon-omon”, melainkan antitesisnya. Sebuah alat vital untuk mengubah wacana menjadi opsi aksi terukur, mentransformasi proses analisis menjadi lebih gesit, relevan, dan berorientasi hasil nyata.
Sebagai argumen pertama, BKPK memosisikan diri sebagai “Pemandu Kebijakan” atau Policy Guide yang menolak pengambilan keputusan tanpa navigasi data. Jika “omon-omon” diibaratkan sebagai perdebatan di persimpangan jalan tanpa peta, maka peran pemandu adalah menyajikan GPS real-time berbasis bukti untuk menunjukkan rute teraman dan tercepat.
Untuk mewujudkan ketangkasan ini, BKPK mendayagunakan tiga alat sintesis bukti, yaitu Rapid Evidence Assessment (REA) yang mampu menyajikan bukti ilmiah dalam hitungan minggu sebagai alternatif survei cepat yang kredibel, serta Umbrella Review atau tinjauan payung yang memangkas waktu riset dengan meninjau berbagai tinjauan yang sudah ada untuk topik yang padat riset.
Sinergi kedua alat sains tersebut dilengkapi dengan Matriks Benchmarking, sebuah metode praktis untuk membandingkan kinerja pembangunan kesehatan dengan praktik terbaik global, sehingga Indonesia tidak perlu “menciptakan ulang roda” namun dapat langsung mengadaptasi solusi yang terbukti berhasil menurunkan indikator krusial seperti angka kematian ibu di negara lain.
Selanjutnya, penerapan prinsip people-centred dalam kerangka kerja yang gesit diterjemahkan melalui pemanfaatan data sebagai bentuk partisipasi publik yang paling jujur dan masif. Proses mendengarkan suara rakyat tidak lagi terbatas pada diskusi konvensional yang memakan waktu, melainkan melalui analisis data penanganan keluhan dan pemetaan disparitas upaya kesehatan sebagai wujud partisipasi yang responsif. Meskipun tidak sepenuhnya menggantikan Focus Group Discussion (FGD), BKPK mengadopsi pendekatan Partisipasi Gesit atau Agile Participation dengan pemangku kepentingan diundang bukan sekadar untuk memberikan masukan umum, melainkan untuk memvalidasi hipotesis yang telah diolah dari data, menghasilkan pertemuan yang lebih singkat namun dengan ketajaman hasil yang jauh lebih tinggi.
Lebih jauh, untuk menjawab kebutuhan akan aksi nyata dan menghentikan perdebatan asumsi, BKPK berperan dalam ekosistem Regulatory Sandbox atau “Kotak Pasir Regulasi”. Meskipun Sandbox Kesehatan (https://sandbox.kemkes.go.id) telah tersedia sebagai mesin uji coba inovasi mulai dari validasi konsep hingga integrasi sistem, kecepatan inovasi teknologi ini mutlak memerlukan mekanisme kontrol yang presisi.
Di sinilah BKPK hadir mengisi peran vital sebagai “Pengawal Kebijakan” atau Policy Guardian, yang bertugas memastikan bahwa setiap inovasi tidak hanya cepat tetapi juga selamat. Peran ini menuntut BKPK untuk bertindak sebagai auditor bukti real-time yang mengawal implementasi, menjamin kepatuhan mutlak terhadap pagar pelindung regulasi (guardrails) khususnya terkait perlindungan pasien dan keamanan data, sehingga setiap lampu hijau yang diberikan adalah keputusan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan identitas ini, BKPK dapat menyatakan kepada pimpinan negara:
“Kami bukan sekadar pembuat makalah kebijakan (hasil analisis), makalah pembekalan kebijakan (policy brief) dan dokumen rekomendasi kebijakan lainnya. Kami adalah unit teknokratik yang gesit menyediakan peta jalan berbasis bukti saat Indonesia ingin berlari cepat, dan lincah mencarikan solusi terobosan saat regulasi menemui jalan buntu. Dokumen perbandingan global yang kami hasilkan dan metode sintesis cepat yang kami gunakan adalah jaminan bahwa ‘hasil cepat’ yang Bapak minta akan tepat sasaran dan aman bagi rakyat.”
Kesimpulan, mandat Presiden menjadi momentum strategis bagi BKPK untuk mengukuhkan posisinya sebagai unit birokrasi teknokratik yang gesit dan lincah, sebagai “Lokomotif Kebijakan” atau Policy Locomotive yang proaktif menarik gerbong inovasi dari ranah wacana ke ranah aksi nyata. Dengan menyatukan fungsi sebagai pemandu yang memberikan arah berbasis bukti dan pengawal yang menjamin keamanan implementasi, BKPK siap menjadi akselerator cerdas dalam transformasi kesehatan Indonesia. Pendekatan gesit ini menjamin bahwa setiap “hasil cepat” yang diciptakan bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan hasil yang tepat, berdampak luas, dan benar-benar berpusat pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Optimalisasi Pembiayaan JKN Menuju FKTP Berkualitas
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan terus mengupayakan sinkronisasi antara kebijakan pembiayaan dan program kesehatan agar setiap fasilitas mampu mengelola dana jaminan kesehatan secara efektif. Hal itu disampaikannya dalam acara Kegiatan Koordinasi Pembinaan Wilayah Seri 8 yang diselenggarakan BKPK (24/11) secara hybrid. Topik yang dibahas yakni Optimalisasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Fokus pembahasan hari ini adalah meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), terutama di fasilitas kesehatan primer non BLUD. Optimalisasi dana non kapitasi ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan,” ujar Prof. Asnawi dalam sambutannya.
Dalam laporan panitia, Sekretaris BKPK Etίk Retno Wiyati menggarisbawahi urgensi penyelarasan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan optimalisasi dana non kapitasi. Menurutnya, selama ini banyak wilayah yang meminta audiensi karena belum memahami implementasi kebijakan tersebut.
“Kalau sosialisasi kebijakan ini bisa dilaksanakan secara merata oleh bapak ibu di daerah, maka audiensi tidak lagi membahas hal dasar tetapi tinggal mengecek bagaimana keberhasilan program di lapangan,” katanya.
Etίk menjelaskan bahwa evaluasi terakhir di forum Koordinasi Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menunjukkan masih banyak FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis BLUD, dan belum memahami pemanfaatan dana non-kapitasi secara optimal.
Ia berharap kegiatan pembinaan wilayah dapat menjembatani kesenjangan informasi tersebut. “Kami mohon perhatian pemerintah daerah untuk bersama-sama memastikan optimalisasi dana non-kapitasi,” ujarnya.
Tiga narasumber hadir dan menguraikan akan pentingnya optimalisasi dana kapitasi dan nonkapitasi untuk menjaga keberlanjutan mutu layanan JKN.
Rahma Anindita dari BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa perluasan cakupan jaminan kesehatan telah signifikan, namun optimalisasi pemanfaatan dana masih menjadi pekerjaan besar.
“Sampai Oktober 2025 sudah 283 juta jiwa terdaftar dalam JKN atau 99,34 persen penduduk. Tetapi tantangannya bukan hanya kepesertaan, melainkan bagaimana dana layanan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan layanan meningkat hingga 673,9 juta pemanfaatan per tahun, menunjukkan kebutuhan pengelolaan pembiayaan yang efisien dan merata di seluruh fasilitas kesehatan.
Dari sisi regulasi pemanfaatan dana, Ratu Martiningsihdari Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes menekankan bahwa model pembayaran kapitasi dan non kapitasi harus dipahami jelas oleh setiap FKTP agar tidak terjadi salah kelola.
“BPJS hanya mentransfer dana ke fasilitas kesehatan, tetapi setelah dana diterima, FKTP harus mengetahui secara tepat pemanfaatannya. Setiap layanan yang menjadi kompetensi FKTP wajib tuntas di FKTP,” jelas Ratu.
Ratu menjelaskan bahwa kapitasi dibayarkan di muka dan berpotensi menimbulkan undertreatment bila tidak dikelola dengan standar kinerja, sementara non-kapitasi bersifat fee for service bagi layanan yang membutuhkan sumber daya lebih besar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty menyoroti bahwa keberhasilan tata kelola pembiayaan sangat dipengaruhi kesiapan daerah meningkatkan status kelembagaan fasilitas. Kabupaten Bogor telah menerapkan mekanisme BLUD di sebagian besar Puskesmas.
“Dari 101 puskesmas, 91 sudah BLUD dan 10 masih non-BLUD. Target kami, pada 2026 semuanya BLUD agar perjalanan dana lebih singkat dan langsung dapat dimanfaatkan puskesmas,” ujarnya.
Ia menguraikan alokasi dana kapitasi khusus untuk puskesmas non-BLUD sebesar 70 persen untuk jasa pelayanan kesehatan dan 30 persen untuk operasional, sebagaimana diatur dalam SK Bupati. Namun sejumlah kendala masih ditemukan, seperti klaim yang tidak optimal dan keterbatasan SDM keuangan.
“Karena banyak tenaga kesehatan merangkap pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM harus terus dilakukan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perlu dilakukan berkesinambungan,” tambahnya. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
Indonesia Menggelar Pertemuan Konsultatif ASEAN untuk Penyusunan Daftar Patogen Prioritas Regional
Yogyakarta — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan pertemuan ASEAN Consultative Meeting and Workshop on the Development of an ASEAN Priority Pathogen List di Yogyakarta pada 17-19 November 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action (OH JPA).
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dalam kapasitasnya sebagai Lead Country untuk ASEAN One Health Initiative dan sebagai tuan rumah ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) for Detection and Risk Assessment (DRA).
Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam mendorong adanya sharing informasi dan data serta memfokuskan upaya kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan terhadap penyakit infeksi baru maupun yang kembali muncul dan berpotensi menimbulkan pandemi.
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan (Pusjak SKK) Anas Ma’ruf menekankan bahwa kawasan Asia Tenggara masih menghadapi ancaman penyakit lintas batas seperti flu burung, rabies, dan Mpox. Penyakit-penyakit tersebut menunjukkan bagaimana ancaman infeksi dapat dengan cepat menyebar serta berdampak pada kesehatan masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, dan lingkungan.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi ancaman ini secara sendiri. Melalui pertemuan ini, ASEAN mengambil langkah awal untuk menyusun Daftar Patogen Prioritas yang inklusif, mencerminkan risiko yang dihadapi bersama oleh sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dengan pendekatan One Health, kita dapat lebih memahami ancaman regional dan mengarahkan investasi masa depan dalam surveilans, penelitian, dan kesiapsiagaan,” ujar Anas pada Senin (17/11).
Pertemuan dihadiri delegasi dari seluruh 11 negara anggota ASEAN, serta perwakilan dari Asia-Pacific Quadripartite Secretariat, World Health Organization (WHO), US CDC, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Institut Pasteur du Cambodge, Institut Pasteur du Laos, UK-Health Security Partnership (UK-HSP) Programme, serta berbagai entitas ASEAN, seperti ASEAN One Health Network (AOHN), ACPHEED, dan ASEAN Biological Threats Surveillance Centre (ABVC).
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat dialog kawasan dan menghasilkan Terms of Reference (TOR) untuk penyusunan Daftar Patogen Prioritas ASEAN yang kegiatannya akan dimulai penyelenggaraannya pada awal tahun 2026. Penyusunan daftar patogen prioritas ini akan dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti, penilaian ahli, dan konsultasi untuk menghasilkan persetujuan negara anggota ASEAN.
Dengan dukungan berkelanjutan dari negara-negara anggota ASEAN dan mitra internasional, pertemuan ini akan mempercepat kesiapan operasional ACPHEED sebagai pusat unggulan keamanan kesehatan regional dan menandai tonggak penting menuju terbentuknya sistem kesehatan ASEAN yang lebih terintegrasi, adaptif, dan tangguh. (Penulis: Rika Ratna Puri, Editor: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)
