Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali mengadakan kegiatan BKPK Mengajar tahun ini. Kegiatan BKPK Mengajar kali ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-62 di SMAN 117 Jakarta. Sejumlah 80 siswa kelas X dan XI dikumpulkan di Aula Lantai 5 Gedung SMAN 117 untuk mendapatkan edukasi mengenai kesehatan secara umum dari BKPK.

Dua narasumber dari Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan (Pusjak SKK), Tri Maharani dan Ira Cyndira Tresna dihadirkan untuk memberikan materi mengenai Pertolongan Pertama dalam Menangani Gigitan Ular serta Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Situasi Darurat. Selain mendengarkan materi paparan, para siswa juga diajak melakukan praktik langsung bagaimana imobilisasi dan cuci luka gigitan ular serta simulasi evakuasi bencana.

Tri Maharani dalam paparannya menjelaskan bahwa untuk melakukan pertolongan akibat gigitan ular, langkah pertama adalah mengidentifikasi ular. Namun karena orang awam umumnya tidak bisa, maka Maha menyarankan untuk men-download aplikasi  virtual voice receiver atau bergabung dalam WA Group yang dirinya buat.

“Dokter di UKS boleh bergabung dalam WA Grup, nanti bisa kita pandu untuk identifikasinya. Untuk imobilisasinya caranya bagaimana? Yaitu dengan membidai bagian yang tergigit oleh ular,” ujar Maha.

Selanjutnya Ira Cyndira Tresna dalam paparannya menjelaskan bahwa sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, para siswa harus menyiapkan satu tas berisi barang-barang berharga seperti masker, senter, peluit, korek api, obat-obatan, makanan yang tahan lama serta air mineral secukupnya.

“Untuk upaya penyelamatan diri, adik-adik harus menyesuaikan dengan jenis bencananya, misalkan kalau terjadi gempa maka harus merunduk dan berlindung di bawah meja, kalau terjadi kebakaran harus segera evakuasi melalui tangga darurat bukan melalui lift, dan kalau terjadi banjir atau tsunami maka harus mencari dan berlindung di tempat paling tinggi,” jelas Ira.

Dalam sambutannya Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi (Timker HDI) Grace Lovita Tewu mengatakan bahwa BKPK ingin membekali para siswa pengetahuan kesehatan yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskannya bahwa permasalahan kesehatan sangat luas, bukan hanya mengenai penyakit menular dan tidak menular, ada juga permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh keracunan dan bencana. Penanganan keracunan dari hewan berbisa serta penanganan saat terjadi bencana adalah pengetahuan praktis yang bisa  diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari.

“Bencana dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, karena itu edukasi mengenai hal ini sangat penting agar adik-adik tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pembekalan pengetahuan ini adik-adik diharapkan dapat menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan orang sekitar,” ujar Vita.

Hal senada disampaikan Kepala Pusjak SKK, Dwi Puspasari yang menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Dijelaskannya bahwa wilayah Jakarta mempunyai potensi bencana seperti gempa dan tsunami sehingga kesiapsiagaan perlu dilakukan.

“Adik-adik merupakan calon pemimpin masa depan, dengan pembekalan pengetahuan yang luas diharapkan dapat membantu menyelamatkan sesama dan lingkungan serta dapat mengajak keluarga dan sekitarnya untuk lebih memperhatikan kesehatan,” ujar Dwi.

Menutup sambutannya Dwi mengajak para siswa dan para guru agar dapat mengunjungi Perpustakaan dan Galeri Kesehatan BKPK di lain kesempatan. Perpustakaan dan Galeri Kesehatan mempunyai koleksi berbagai buku serta menawarkan banyak informasi yang sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan para siswa.

Kegiatan BKPK Mengajar dikemas secara fun dan interaktif, baik dengan penyampaian materi dan praktik langsung maupun dengan games serta senam gerakan ringan dan lucu untuk menciptakan suasana yang tidak membosankan. Melalui kegiatan BKPK Mengajar, para siswa SMAN 117 Jakarta membawa bekal pengetahuan berharga yang siap diterapkan demi keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Sinergi edukasi yang interaktif ini diharapkan dapat terus berlanjut. Guru dan siswa pun didorong untuk memanfaatkan fasilitas Perpustakaan dan Galeri Kesehatan BKPK di kemudian hari guna memperluas wawasan kesehatan demi mencetak generasi muda yang tangguh, tanggap, dan siap menghadapi tantangan kesehatan serta kebencanaan di masa depan. (Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Tim Ker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar kegiatan Koordinasi Pembinaan Wilayah bertajuk “Integrasi ASIK ke SIMPUS: Solusi Single Entry CKG” secara luring dan daring pada Kamis (8/10). Langkah strategis ini diambil guna menyederhanakan sistem informasi pada pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah memasuki tahun kedua.

Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati, saat menyampaikan laporan panitia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan daerah untuk mengatasi permasalahan pencatatan data.

“Pada kesempatan ini, kami mengundang seluruh provinsi, seluruh kabupaten/kota beserta jajarannya, seluruh korwil, dan juga seluruh narahubung Kementerian Kesehatan untuk melakukan koordinasi bagaimana mengatasi permasalahan sistem informasi, terutama single entry dalam program CKG,” ujarnya.

Dalam arahan sekaigus membuka acara, Kepala BKPK, Asnawi Abdullah, mengusung semangat “Catat Sekali, Manfaatkan Berkali-kali”. Ia menekankan bahwa integrasi ASIK ke SIMPUS merupakan solusi single entry agar tenaga kesehatan tidak terbebani pencatatan ganda, sekaligus menghasilkan sumber data yang akurat, lengkap, dan konsisten.

“Untuk itu saya memintakan tiga hal. Pertama, satu standar data. Pastikan integrasi berjalan konsisten di seluruh daerah tanpa perbedaan format dan tanpa ada duplikasi. Kedua, siapkan dukungannya, jaringan perangkat, pelatihan-pelatihan petugas harus cukup, harus memadai agar sistem dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, kita kawal melalui pembinaan wilayah. Kita samakan persepsi, kita pantau kendala bila ada di lapangan dan kita selesaikan bersama-sama dengan cepat,” jelas Asnawi.

Menindaklanjuti permasalahan di lapangan, Sigit Wibowo, Ketua Tim Kerja Kesehatan Primer, Komunikasi, dan Penanggulangan Penyakit, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes memaparkan strategi single entry melalui SIMPUS guna memangkas beban administratif tenaga kesehatan. Sigit menjelaskan strategi simplifikasi pencatatan melalui dua pendekatan utama yaitu konsep robotik/scraping untuk pelayanan umum di Puskesmas dan penguatan sistem ASIK untuk pelayanan sekolah. Pusdatin juga sedang menyusun standar input sebagai panduan pengembang SIMPUS.

Dalam paparannya, Sigit menekankan pentingnya standarisasi data agar satu sumber data yang sama dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelaporan, sehingga dapat menekan beban administrasi tenaga kesehatan dengan menghindari duplikasi input data.

“Satu data yang sama harus bisa saling dimanfaatkan bersama. Jadi artinya, ketika ada satu inputan data, itu harus bisa digunakan di laporan lain atau di indikator lain supaya tidak lagi duplicate entry,” paparnya.

Konsep dan strategi digitalisasi dari pusat ini selaras dengan penerapan di tingkat daerah. Pengalaman sukses penerapan single entry disajikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Magetan, Renny Kurniawati. Saat ini, sebanyak 22 Puskesmas di Kabupaten Magetan telah 100% menerapkan sistem terintegrasi termasuk konektivitas SIMPUS dengan alat USG dan Satu Sehat RME sehingga terbukti meningkatkan efisiensi kerja nakes dan meminimalkan kesalahan input data.

Renny menyampaikan apresiasi terhadap penerapan sistem single entry dalam program CKG. Beliau menegaskan bahwa inovasi ini merupakan solusi yang sangat dinantikan oleh tenaga kesehatan untuk meringankan beban administrasi yang selama ini menuntut pencatatan data berulang kali.

“Single entry data ini seperti halnya salah satu doa dari para nakes yang ada di lapangan yang terkabul. Jadi sinkronisasi data ini merupakan harapan dari kami sejak diluncurkannya program CKG ini yang mana memang sangat menyita waktu kita. Selain memberi pelayanan, kita juga harus entry data berkali-kali,” ujar Renny.

Melalui integrasi sistem informasi ini, pemerintah berharap tenaga kesehatan di garis terdepan dapat kembali fokus memberikan pelayanan medis yang optimal tanpa terbebani tugas administratif ganda. Data yang akurat, konsisten, dan terintegrasi secara real-time ini pada akhirnya menjadi pijakan kokoh bagi lahirnya kebijakan kesehatan yang tepat sasaran, serta membawa dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, BKPK akan terus memperkuat koordinasi dan pembinaan wilayah bersama pemerintah daerah serta unit terkait di Kementerian Kesehatan untuk mengawal implementasi integrasi ASIK ke SIMPUS. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penerapan sistem single entry secara konsisten di seluruh daerah, sehingga pencatatan data CKG menjadi lebih efektif, akurat, dan terintegrasi. Dengan semangat “Catat Sekali, Manfaatkan Berkali-kali”, tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara data yang berkualitas menjadi dasar bagi perumusan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran. (Penulis: Nisa Fitriyani, Editor: Timker HDI dan Timker MIK)

Jakarta – Kebijakan tidak lahir dari ruang kosong. Dalam perumusan dan implementasinya, ada banyak sisi yang harus ditimbang, mulai dari kepentingan masyarakat, pemanfaatan data hingga bukti yang harus dianalisis. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Nelly Puspandari.

“Kebijakan bukan sekadar satu inspirasi yang muncul tiba-tiba,” ucap Nelly saat menyambut kunjungan dari mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) angkatan 2026 di Kantor BKPK, Senin (5/10).

Kunjungan mahasiswa FISIP UI yang merupakan bagian dari kegiatan Organisational and Academic Training (OAT) 2026 ini bertujuan untuk mengenalkan secara langsung proses perumusan dan tata kelola kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy).

Lebih lanjut Nelly menjelaskan bahwa BKPK berperan dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari agenda setting (pemetaan masalah), perumusan bersama unit program, implemetasi, hingga evaluasi. Sebagai bentuk konkret partisipasi publik, pada hari yang sama BKPK juga menggelar public hearing terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 guna menampung masukan dan aspirasi dari masyarakat.

Analis Kebijakan Ahli Utama BKPK, Wiendra Waworuntu, menambahkan bahwa keberadaan bukti ilmiah mutlak diperlukan agar kebijakan kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu evidence-based. Hal ini membantu menentukan prioritas masalah, memastikan kebijakan lebih efektif, mengurangi risiko kegagalan implementasi, serta meningkatkan efisiensi sumber daya,” tutur Wiendra.

Dalam pemaparannya, Wiendra juga menyampaikan sejumlah agenda prioritas pembangunan kesehatan nasional, seperti penuntasan tuberkulosis (TBC), penguatan ketahanan kesehatan nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat berpartisipasi aktif mendorong generasi muda untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Politik FISIP UI, Muhammad Imam, mengapresiasi penerimaan terbuka dari BKPK Kemenkes. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan isu strategis yang erat kaitannya dengan kebijakan publik dan politik.

“Kami sangat senang dengan kegiatan hari ini karena mahasiswa mendapat kesempatan langsung belajar ke institusi yang menangani prioritas negara. Kami berharap kesempatan ini menjadi awal kerja sama yang lebih konkret, baik dalam penelitian bersama maupun program magang mahasiswa di BKPK,” ungkap Imam.

Selain berdiskusi mengenai transformasi sistem kesehatan dan penyusunan regulasi, para mahasiswa FISIP UI juga memperluas wawasan mereka mengenai struktur organisasi Kemenkes, budaya kerja baru delayering, digitalisasi layanan birokrasi, serta peluang karier dan pengembangan kapasitas SDM. Materi tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Giri Inayah.

Kunjungan mahasiswa FISIP UI diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, foto bersama, serta kunjungan ke perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK. Rangkaian kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat lebih dekat lingkungan kerja dan sumber informasi kebijakan yang tersedia di BKPK. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor Timker HDI)

Kuala Lumpur, Malaysia – Indonesia kembali memperkuat perannya dalam kerja sama kesehatan kawasan melalui berbagai capaian strategis dalam rangkaian The 17^th ASEAN Health Ministers’ Meeting (17^th AHMM) and Related Meetings. Rangkaian pertemuan yang diselenggarakan pada 7–11 September 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia diawali dengan Preparatory Senior Officials’ Meeting on Health Development (PrepSOM). Pada pertemuan tersebut dihasilkan berbagai dokumen strategis yang akan menjadi arah baru kerja sama kesehatan ASEAN selama lima tahun ke depan sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan kawasan, tata kelola sektor kesehatan, serta kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan BPJS Kesehatan. Pertemuan ini mempertemukan para Menteri Kesehatan ASEAN beserta mitra dialog ASEAN, yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, para delegasi dan mitra membahas penguatan kerja sama kesehatan kawasan dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular dan tidak menular, kesiapsiagaan menghadapi pandemi, hingga penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam Sidang Pleno AHMM, Indonesia menegaskan bahwa tantangan kesehatan di kawasan tidak dapat dihadapi oleh satu kementerian maupun satu negara saja. Penguatan solidaritas dan aksi bersama menjadi kunci untuk mewujudkan sistem kesehatan ASEAN yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

“Tidak ada satu kementerian atau satu negara pun yang dapat menanggung kesehatan 700 juta warga ASEAN sendirian. Kekuatan kita selama ini terletak pada apa yang kita lakukan bersama. Mari kita tutup pertemuan ini tidak hanya dengan deklarasi, tetapi juga dengan langkah-langkah nyata menuju ASEAN yang lebih sehat dan tangguh,” ujar Menkes Budi pada Kamis (10/9).

Membangun Arah Baru Kerja Sama Kesehatan ASEAN

Sebagai salah satu penggerak utama penyusunan berbagai agenda strategis kesehatan ASEAN, Indonesia berkontribusi aktif dalam proses pembahasan, negosiasi, hingga finalisasi berbagai dokumen yang diadopsi pada pertemuan tersebut. Kontribusi tersebut memperkuat peran Indonesia dalam mendorong agenda kesehatan ASEAN yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Salah satu capaian utama 17^th AHMM adalah diadopsinya ASEAN Strategic Health Agenda (ASHA) 2026–2030 yang menjadi kerangka strategis baru kerja sama kesehatan ASEAN selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengedepankan penguatan sistem kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan, kemitraan yang bermakna, serta tata kelola yang lebih efektif dan berbasis hasil.

Bersamaan dengan adopsi ASHA, pertemuan juga menyepakati Governance and Implementation Mechanism (GIM), Rules of Procedure (ROP) on ASEAN Health Sector Partnerships and Engagement with Entities, serta Terms of Reference (TOR) of ASEAN Health Clusters sebagai fondasi tata kelola baru yang memastikan implementasi agenda kesehatan ASEAN berlangsung secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), San Lwin, menyampaikan bahwa keberhasilan agenda kesehatan ASEAN akan sangat ditentukan oleh implementasi yang konsisten dan kemitraan yang kuat.

“Seiring langkah kita dalam pelaksanaan ASHA 2026–2030, kemitraan-kemitraan ini akan terus memberikan dukungan untuk mendorong inovasi, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, dan memperkuat kerja sama kesehatan regional,” ujar San Lwin.

Ia menambahkan bahwa nilai kerja sama kesehatan ASEAN tidak hanya terletak pada strategi yang disusun, tetapi pada dampak nyata yang dihasilkan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan.

Memperkuat Arsitektur Ketahanan Kesehatan Kawasan

Indonesia terus mendorong penguatan arsitektur ketahanan kesehatan ASEAN melalui percepatan operasionalisasi ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED). Dalam Special Session on ACPHEED, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian Establishment Agreement (EA) harus segera dituntaskan agar ACPHEED dapat beroperasi penuh dan memberikan manfaat nyata bagi kawasan. Indonesia juga mendorong agar penyelesaian aspek hukum berjalan beriringan dengan kesiapan operasional masing-masing pilar ACPHEED sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Pada sesi tersebut, negara-negara tuan rumah ACPHEED bersama seluruh negara anggota ASEAN berhasil menyepakati langkah-langkah percepatan penyelesaian EA, termasuk peta jalan menuju penandatanganannya yang ditargetkan dapat dilakukan pada 49^th ASEAN Summit. Indonesia turut mengusulkan penguatan tata kelola kemitraan dan operasionalisasi ACPHEED guna memastikan pusat tersebut mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga terus mendorong penguatan regional medical products security and self-reliance melalui pengembangan inisiatif ASEAN Diagnostics Security and Self-Reliance (ADxSSR) serta melengkapi inisiatif ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR) dan ASEAN Drug Security and Self-Reliance (ADSSR) sebagai upaya memperkuat kapasitas produksi dan ketahanan rantai pasok produk kesehatan di kawasan.

Memperluas Kemitraan Strategis ASEAN

Pertemuan ini juga menghasilkan enam Joint Statements yang memperkuat kerja sama kesehatan ASEAN dengan negara-negara mitra, yaitu 17^th ASEAN Health Ministers’ Meeting, 11^th ASEAN Plus Three Health Ministers’ Meeting, 10^th ASEAN-China Health Ministers’ Meeting, 3^rd ASEAN-Republic of Korea Health Ministers’ Meeting, 1^st ASEAN-United States Health Ministers’ Meeting serta 1^st ASEAN-Japan Health Ministers’ Meeting. Seluruh dokumen tersebut telah diselaraskan dengan prioritas ASHA 2026–2030 sebagai kerangka bersama pengembangan kerja sama kesehatan regional.

Dalam berbagai pertemuan dengan negara mitra, Indonesia secara konsisten mendorong penguatan kerja sama pada isu-isu prioritas, antara lain Universal Health Coverage (UHC), One Health, penguatan layanan kesehatan primer, kesehatan digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, kesiapsiagaan pandemi, penguatan laboratorium dan surveilans, serta peningkatan ketahanan regional melalui pengembangan vaksin, obat, dan diagnostik. Dukungan terhadap operasionalisasi ACPHEED dan penguatan kapasitas regional juga menjadi salah satu agenda penting yang tercermin dalam berbagai Joint Statements tersebut.

Indonesia Teguhkan Peran dalam Diplomasi Kesehatan Kawasan

Selain sidang utama, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai side events yang membahas penguatan kerja sama di bidang medical devices, integrated lung health, rare diseases, pengendalian tembakau, serta inovasi dalam penguatan sistem kesehatan. Berbagai forum tersebut dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi yang dapat mendukung implementasi ASHA 2026–2030.

Partisipasi aktif Indonesia pada 17^th AHMM and Related Meetings menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi kesehatan sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem kesehatan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Melalui kontribusi dalam penyusunan berbagai kebijakan, penguatan arsitektur ketahanan kesehatan kawasan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan negara-negara mitra, Indonesia terus berperan dalam mewujudkan visi “Healthy ASEAN: Together Towards Equitable, Future-Ready Health Systems”. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Timker HDI)

Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memimpin penyusunan fondasi teknis ASEAN One Health Priority Pathogen List melalui penyelenggaraan Expert Meeting pada 16–18 September 2026 di Jakarta. Pertemuan ini diselenggarakan dalam kapasitas Indonesia sebagai Lead Country ASEAN One Health Network (AOHN) sekaligus Host Country ACPHEED for Detection and Risk Assessment (DRA).

Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2023 serta implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action 2025-2030. Dua kesepakatan ini mengamanatkan penyusunan daftar ancaman kesehatan prioritas sebagai dasar penguatan investasi, penelitian, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons terhadap penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah maupun pandemi di kawasan.

Hadir dalam pertemuan para pakar dari United States Centers for Disease Control and Prevention (US CDC), Japan International Cooperation Agency (JICA), UK Health Security Agency (UKHSA), perwakilan WHO, FAO, WOAH, ASEAN Biological Threats Surveillance Centre (ABVC), perwakilan sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta mitra pembangunan lainnya.

Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global Kemenkes Harditya Suryawanto dalam kata sambutannya menegaskan bahwa penyusunan daftar patogen prioritas merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kesehatan kawasan melalui pendekatan One Health.

“ASEAN One Health Priority Pathogen List bukan sekadar daftar patogen, melainkan fondasi bagi ASEAN untuk menyusun kebijakan berbasis risiko, memperkuat kesiapsiagaan, dan mengarahkan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk memastikan proses penyusunannya kredibel, berbasis bukti ilmiah, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh kawasan ASEAN,” ujar Harditya pada Rabu (16/9).

Selama tiga hari pembahasan, para peserta berhasil menyepakati beberapa hal, di antaranya penyempurnaan Terms of Reference (ToR) yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, kriteria, mekanisme pengambilan keputusan, serta tahapan penyusunan ASEAN One Health Priority Pathogen List. Selain itu juga pembentukan Ad Hoc Prioritization Task Force yang akan memimpin proses teknis penyusunan daftar patogen prioritas ASEAN dengan melibatkan para pakar dan penentu kebijakan dari negara anggota ASEAN serta organisasi mitra.

Pertemuan ini juga menyepakati ruang lingkup patogen prioritas, yaitu patogen yang berdampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, termasuk patogen zoonotik yang pernah menyebabkan wabah maupun berpotensi menimbulkan pandemi serta memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health. Sebagai dasar metodologi, para peserta juga menyepakati adaptasi One Health Zoonotic Disease Prioritization (OHZDP) agar sesuai dengan karakteristik epidemiologi dan kebutuhan kawasan ASEAN.

Public Health Advisor One Health Office US CDC, Grace Goryoka, menjelaskan bahwa metodologi One Health Zoonotic Disease Prioritization telah menyediakan pendekatan yang praktis dan berbasis bukti yang dapat diadaptasi sesuai konteks kawasan ASEAN. “Setelah daftar patogen prioritas disusun, ASEAN dapat melanjutkan proses ini dengan mengembangkan associated diseases list sebagai acuan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan penguatan aksi kesehatan masyarakat di kawasan,” ujar Grace.

Ia menambahkan bahwa US CDC bersama JICA dan UKHSA siap mendukung tahapan implementasi penyusunan ASEAN One Health Priority Pathogen List, mulai dari penyusunan perangkat (tools) pengumpulan data, analisis hasil prioritisasi, pelatihan bagi para fasilitator, hingga bergabung dalam Ad Hoc Prioritization Task Force sebagai fasilitator dan penasihat (advisor).

Hasil pertemuan ini nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu pembentukan Ad Hoc Prioritization Task Force, penyusunan daftar awal patogen, proses penilaian berbasis bukti (evidence-based prioritization), lokakarya regional untuk pemeringkatan patogen pada tahun 2027, hingga konsultasi dan pengesahan di tingkat ASEAN One Health Network (AOHN) sebelum diadopsi sebagai daftar patogen prioritas beserta rencana aksi implementasinya.

Daftar patogen prioritas tersebut diharapkan menjadi acuan bersama bagi negara-negara ASEAN dalam memperkuat surveilans, penilaian risiko, kesiapsiagaan, dan respons terhadap ancaman kesehatan lintas batas. Selain itu, daftar ini juga akan memperkuat peran ACPHEED sebagai pusat kolaborasi regional dalam pencegahan, deteksi dini, dan respons terhadap penyakit menular baru maupun penyakit yang muncul kembali di kawasan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Timker HDI)