Penulis: Sri Mardikani Nugraha (Adminkes Ahli Madya Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Kemenkes)

Saat kita menelusuri aplikasi pesan-antar makanan di layar ponsel atau menatap papan menu bercahaya di restoran cepat saji, pandangan kita dibanjiri oleh foto-foto hidangan yang menggugah selera dan penawaran promo yang memikat. Namun, di balik kemudahan dan daya tarik visual tersebut, tersembunyi sebuah realitas epidemiologis yang mengkhawatirkan yaitu lonjakan tajam Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas yang bermuara pada perubahan gaya hidup, khususnya tingginya konsumsi makanan dan minuman yang tinggi kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL). 

Jika makanan kemasan yang dijual di swalayan wajib mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING), kondisi berbeda sering ditemukan pada makanan dan minuman siap saji. Banyak konsumen tidak mengetahui berapa banyak gula dalam segelas kopi susu kekinian, atau berapa kadar garam dan lemak jenuh dalam seporsi ayam goreng krispi yang mereka pesan. Akibatnya, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi gizi yang memadai.

Tantangan ini menjadi semakin besar karena keputusan membeli makanan di restoran, gerai cepat saji, atau aplikasi pesan antar biasanya dilakukan dengan cepat, sering kali saat seseorang sedang lapar atau terburu-buru. Dalam situasi seperti ini, informasi gizi yang mudah dilihat dan dipahami menjadi sangat penting untuk membantu konsumen membuat pilihan yang lebih sehat.

Di sinilah nutri-level berperan. Melalui sistem pelabelan yang sederhana dan mudah dipahami, informasi gizi ditampilkan langsung pada saat konsumen memilih makanan atau minuman. Tujuannya bukan membuat masyarakat harus menghitung kalori atau memahami perhitungan gizi yang rumit. Sebaliknya, nutri-level menyederhanakan informasi tersebut menjadi panduan visual yang cepat dan mudah dipahami.

Misalnya, sebuah menu dapat diberi penanda warna atau kategori tertentu yang menunjukkan kualitas gizinya. Dengan cara ini, konsumen dapat segera mengenali pilihan yang lebih sehat tanpa harus membaca tabel gizi yang panjang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyajian informasi gizi yang sederhana dan mudah dipahami dapat membantu konsumen memilih makanan yang lebih sehat dan mengurangi konsumsi kalori berlebih.

Kebijakan Nutri-Level di Indonesia

Di Indonesia, penerapan nutri-level dilakukan melalui dua jalur regulasi yang saling melengkapi dengan pembagian kewenangan yang jelas. Untuk pangan olahan kemasan, pengaturannya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab mengatur pangan olahan siap saji, yaitu makanan dan minuman yang disiapkan dan langsung disajikan kepada konsumen, seperti yang dijual di restoran, kafe, gerai minuman, food court, maupun melalui platform pesan antar.

Langkah penting dalam upaya ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 pada 14 April 2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Siap Saji. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur pengendalian konsumsi GGL melalui penyediaan informasi gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji.

Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kandungan gizi makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah membantu masyarakat mengurangi konsumsi GGL secara berlebihan sehingga dapat menurunkan risiko obesitas, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, serta diabetes tipe 2.

Sistem Empat Level: Sederhana, Ilmiah, Tidak Bisa Dimanipulasi

Sistem nutri-level dirancang sejalan dengan berbagai model pelabelan gizi yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti Nutri-Grade di Singapura dan Nutri-Score di sejumlah negara Eropa. Nutri-level membagi kandungan GGL pada makanan/minuman ke dalam empat tingkatan, yaitu A, B, C, dan D, yang ditampilkan dengan kode warna sederhana agar mudah dikenali masyarakat. Level A berwarna hijau tua menunjukkan kandungan GGL paling rendah, diikuti Level B berwarna hijau muda, Level C berwarna kuning, dan Level D berwarna merah yang menandakan kandungan GGL paling tinggi. Pencantuman nutri-level disertai dengan informasi jumlah GGL yang persentase kandungannya paling tinggi.

Pada kemasan atau pada menu, konsumen akan melihat salah satu huruf (A, B, C, atau D) yang ditonjolkan. Huruf tersebut mencerminkan kandungan gula total (tidak termasuk laktosa), garam (dihitung dari kandungan natriumnya), dan lemak jenuh yang persentasenya paling tinggi dalam produk tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui tingkat kesehatan suatu minuman hanya dalam beberapa detik tanpa perlu membaca informasi gizi yang lebih rinci.

Sebagai panduan, setiap level memiliki makna yang berbeda. Minuman dengan Level A merupakan pilihan yang lebih sehat, sedangkan Level B masih tergolong cukup sehat untuk dikonsumsi. Sementara itu, produk dengan Level C perlu dikonsumsi secara lebih bijak, dan produk dengan Level D sebaiknya dibatasi karena mengandung gula, garam, atau lemak jenuh dalam jumlah yang lebih tinggi. Melalui informasi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, nutri-level diharapkan dapat membantu masyarakat membuat pilihan minuman yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Nutri-Level: Hak Konsumen atas Informasi Gizi

Penerapan nutri-level di restoran, kafe, dan layanan pesan-antar makanan pada dasarnya adalah upaya memberikan hak yang sama kepada semua konsumen untuk memperoleh informasi kesehatan. Selama ini, informasi rinci mengenai kandungan gizi makanan sering kali hanya diketahui oleh produsen atau pelaku usaha. Akibatnya, konsumen harus mengambil keputusan dengan informasi yang terbatas.

Padahal, pola makan masyarakat telah banyak berubah. Makan di luar rumah atau memesan makanan secara online kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan. Dalam situasi yang serba cepat tersebut, konsumen membutuhkan informasi yang praktis dan mudah dipahami. Dengan adanya nutri-level pada menu, masyarakat dapat lebih mudah membandingkan pilihan makanan sebelum membeli. Seorang pekerja yang sedang terburu-buru, misalnya, tetap dapat memperoleh petunjuk sederhana untuk memilih menu yang lebih sehat. 

Penelitian menunjukkan bahwa pelabelan gizi pada menu dapat memengaruhi pilihan konsumen ke arah yang lebih baik dan mendorong pola konsumsi yang lebih sehat. Selain memberikan manfaat bagi individu, langkah ini juga berpotensi mengurangi beban penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Dari sudut pandang kebijakan publik, upaya pencegahan semacam ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus menanggung biaya pengobatan komplikasi penyakit di masa depan.

Bukti Sains: Bagaimana Nutri-Level Melindungi Kita?

Apakah menempelkan label sederhana ini benar-benar efektif meredam diabetes dan hipertensi? Bukti empiris dari berbagai literatur bereputasi internasional menjawab: ya.

Pertama, nutri-level memicu perubahan perilaku instan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa label gizi di bagian depan kemasan membantu konsumen dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi memahami kualitas gizi suatu produk dengan lebih cepat dibandingkan label informasi nilai gizi konvensional. Saat memilih produk, label ini juga menimbulkan kecenderungan konsumen untuk menghindari produk yang mendapat penilaian gizi kurang baik (fenomena yang dikenal sebagai loss aversion) dan beralih ke pilihan yang lebih sehat.

Kedua, kebijakan ini mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk.  Berbagai studi menunjukkan bahwa pelabelan gizi di bagian depan kemasan tidak hanya membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat, tetapi juga mendorong produsen untuk memperbaiki kandungan gizi produknya agar lebih kompetitif di pasar. Produsen makanan tidak ingin produk mereka dicap “tidak sehat” di rak swalayan. Dampaknya, sebelum aturan ini berlaku sepenuhnya, banyak perusahaan telah memperbaiki formulasi produknya dengan mengurangi kandungan gula dan garam agar mendapatkan nilai Nutri-Level yang lebih baik.

Mendorong Inovasi Industri 

Sebagian pelaku usaha mungkin khawatir bahwa pelabelan gizi akan menambah beban operasional atau mengurangi minat konsumen terhadap produk mereka. Namun pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa transparansi informasi justru dapat menjadi pendorong inovasi. Sebuah studi di Meksiko yang mengamati kebijakan pelabelan di bagian depan kemasan (front-of-pack labeling) menemukan adanya penurunan signifikan pada penjualan produk tinggi GGL dan kalori. Lebih dari itu, kebijakan ini mendorong reformulasi produk, yang ditandai dengan peningkatan penjualan minimal 5% pada makanan yang telah direformulasi menjadi lebih sehat. Pola keberhasilan serupa terekam jelas di Singapura, penjualan minuman grade A dan B melonjak dari 37% menjadi 71% dari total penjualan minuman.

Ketika konsumen mulai memperhatikan kandungan gizi makanan, pelaku usaha akan terdorong untuk menghadirkan produk yang lebih sehat tanpa mengurangi cita rasa. Kafe dapat menawarkan minuman dengan kadar gula yang lebih seimbang. Restoran dapat mengembangkan pilihan menu yang lebih kaya serat, lebih rendah garam, atau menggunakan bahan baku yang lebih sehat.

Dengan demikian, persaingan tidak lagi hanya berfokus pada rasa, ukuran porsi, atau promosi harga, tetapi juga pada kualitas gizi produk yang ditawarkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai bahwa penyediaan informasi gizi yang jelas kepada konsumen merupakan salah satu strategi penting untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat dan mendukung pencegahan penyakit tidak menular.

Menjaga Kesehatan Masyarakat dan Mendukung Dunia Usaha

Kesehatan masyarakat dan pertumbuhan industri makanan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan. Nutri-level membantu konsumen memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang lebih baik, sekaligus mendorong industri untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang lebih sehat.

Pada akhirnya, masyarakat yang lebih sehat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan daya beli yang lebih kuat. Kondisi ini juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi dunia usaha. Karena itu, Nutri-level bukan sekadar label pada menu, melainkan investasi bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sistem pangan yang lebih berkualitas.

Penulis: Nagiot Cansalony Tambunan dan Bambang Setiaji (Analis Kebijakan BKPK Kemenkes dan Anggota INAKI)

Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah memaklumatkan transformasi yang secara fundamental mengajak ekosistem riset di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Menkes menegaskan bahwa riset kesehatan tidak boleh lagi terjebak menjadi ritual akademis klasik demi berburu angka kredit atau berakhir sebagai tumpukan kertas. Poltekkes Kemenkes, dengan kedekatan strategisnya terhadap pelayanan kesehatan primer dan pemerintah daerah, ditantang untuk memutar haluan riset menuju penghasil dampak nyata yang berwibawa. Tantangan kesehatan nasional yang kian dinamis menuntut kita untuk tidak lagi sekadar bertanya apakah sebuah program memiliki hubungan di atas kertas, melainkan harus mampu membuktikan secara empiris apakah intervensi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan, siapa kelompok yang paling diuntungkan, dan bagaimana bukti tersebut dapat ditranslasikan menjadi kebijakan publik yang unggul (Hernán & Robins, 2020; WHO, 2022). Inilah momentum krusial bagi institusi riset negara untuk bergerak melampaui tradisi statistik klasik demi melahirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas melalui kebijakan yang jauh lebih efektif.

Naskah ini sejatinya lahir dari refleksi kritis dan perenungan mendalam atas pengalaman riil kami berdua saat dipercaya menjadi Pereviu Proposal Penelitian Poltekkes Kemenkes Tahun 2027. Ketika membedah beragam usulan dari berbagai klaster riset–mulai dari klaster Pemula hingga Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi–kami menyaksikan sendiri adanya jurang pemisah yang lebar antara visi besar kementerian dengan metodologi yang diajukan oleh para peneliti kita. Mayoritas proposal penelitian ternyata masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang klasik, yang sekadar meneliti kecocokan data di permukaan tanpa menyentuh akar masalah. Pendekatan klasik tersebut mengasumsikan dunia berjalan sangat sederhana dan steril, padahal realitas pembangunan kesehatan di lapangan bersifat sangat dinamis dan kompleks. Di era ketika Indonesia sudah memulai transformasi digital sektor kesehatan dengan ekosistem data besar berskala raksasa seperti platform SATUSEHAT dan data klaim Jaminan Kesehatan Nasional, cara-cara lama ini terbukti kurang akseleratif, belum optimal dalam mengintegrasikan tren kecerdasan buatan, serta menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan analisis kebijakan strategis.

Kelemahan riset gaya tradisional/klasik yang kami temukan saat proses reviu tersebut terlihat kian vulgar saat kita membedah konvergensi dua program prioritas nasional, yaitu penanganan stunting dan Makanan Bergizi Gratis. Riset konvensional tersebut umumnya hanya fokus menguji hubungan sederhana antara pemberian makanan tambahan dengan kenaikan berat badan anak, sebuah analisis yang masih memiliki keterbatasan sudut pandang makro terhadap berbagai faktor pengganggu tingkat tinggi. Mereka mengabaikan variabel krusial seperti infeksi cacing berulang, buruknya akses air bersih, hingga profil kemiskinan keluarga yang terekam dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Dampak kausalnya, intervensi masif ini bisa berakhir sia-sia jika salah sasaran serta mengabaikan batas usia kritis seribu hari pertama kehidupan yang telah diamanatkan secara rigid oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Intervensi bernilai fiskal tinggi dengan risiko akuntabilitas besar semacam ini sebaiknya tidak digantungkan pada aturan sementara setingkat peraturan presiden, melainkan wajib dikunci melalui perencanaan lintas sektor yang matang, kokoh, dan terintegrasi demi menjamin keberlanjutan pasokan nutrisi dalam jangka panjang (Coile dkk, 2021).

Anatomi masalah yang sama juga menjangkiti target ambisius penurunan kasus TBC sebesar lima puluh persen dan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis. Riset gaya lama cenderung menyederhanakan tingginya angka putus obat pasien hanya sebagai masalah perilaku individu melalui kuesioner deskriptif, tanpa sensitivitas untuk menangkap hambatan pasokan struktural di fasilitas pelayanan kesehatan (Haber dkk, 2021). Kebijakan tersebut sering kali berjalan timpang di daerah bukan karena pasien malas, melainkan akibat pesawat sinar-X bantuan pusat dari awal tidak bisa digunakan gara-gara masalah kapasitas listrik puskesmas setempat yang tidak memadai. Begitu pula dalam inovasi teknologi promotif-preventif, Poltekkes sering kali terjebak hanya membuat aplikasi skrining kesehatan statis. Padahal, transformasi sistem kesehatan membutuhkan sentuhan algoritma cerdas yang mampu memprediksi risiko penyakit berat secara personal dengan mengeksploitasi data rekam medis elektronik raksasa. Tanpa lompatan metodologi ini, upaya pencegahan yang diharapkan pemerintah akan kehilangan taji prediktifnya, dan negara akan terus kebobolan anggaran akibat besarnya biaya pengobatan kuratif di rumah sakit (Fuady dkk, 2024).

Untuk mendobrak kebuntuan yang kami saksikan sepanjang mereviu tersebut, ekosistem riset Kementerian Kesehatan wajib bermigrasi menggunakan analisis data modern dan inferensi kausal. Kehadiran platform SATUSEHAT yang mengintegrasikan data kesehatan nasional berskala petabita memberikan peluang emas yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, gudang data yang melimpah tidak akan otomatis melahirkan kebijakan yang baik jika diolah dengan metode yang gagap terhadap masa depan. Kita harus menyadari bahwa mengekstrak kesimpulan dari data raksasa tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan instan algoritma, melainkan menuntut proses berpikir yang mendalam, matang, dan terstruktur agar penentuan arah kebijakan tidak keliru (Da Silva, 2024). Melalui analisis data modern, data administratif rutin tersebut harus ditranslasikan menjadi ekosistem bukti melalui pembuktian kondisi pengandaian yang presisi (Babarczy dkk, 2024; WHO, 2022). Rumpun teknologi sains data ini mampu menyisir ribuan variabel pengganggu secara otomatis dan fleksibel, sehingga pembuat kebijakan dapat mengetahui secara ilmiah di wilayah mana sebuah program pusat bekerja dengan optimal dan di daerah mana intervensi tersebut mandul akibat kendala lokal (Athey & Wager, 2021; Shah & Kreif, 2025). Pendekatan ini menjadi senjata strategis yang sangat andal untuk mengestimasi ketimpangan dampak nyata kebijakan pada berbagai subpopulasi masyarakat Indonesia yang asimetris (Shah & Kreif, 2025).

Operasionalisasi revolusi metodologi ini di lingkungan Kemenkes dapat berjalan mulus tanpa memicu kebingungan birokrasi dengan menerapkan pembagian peran yang tegas dalam ekosistem hibrida. Kita harus menyadari secara bijak bahwa kompetensi akademisi riset tidak boleh disamaratakan dengan praktisi kebijakan. Para periset di Poltekkes Kemenkes wajib diposisikan sebagai produsen bukti ilmiah yang sahih, yang dibekali kurikulum matrikulasi analisis data modern dan inferensi kausal untuk mahir memetakan asumsi sebab-akibat secara valid sebelum penelitian dimulai. Sebaliknya, bagi para praktisi di kementerian yang bertindak sebagai policy adviser–mulai dari analis kebijakan, administrator kesehatan, perencana, hingga analis hukum–beban teknis riset atau pemrograman data harus sepenuhnya ditiadakan. Kompetensi utama mereka adalah penerjemahan pengetahuan. Mereka dilatih memiliki literasi kausalitas tingkat tinggi agar mampu menyaring laporan riset dari bias, kemudian mengubah angka koefisien dampak tersebut menjadi draf regulasi yang siap dieksekusi. Policy adviser inilah yang menjadi makelar pengetahuan untuk mengidentifikasi fragmentasi mandat hukum, tumpang tindih aturan, serta menjembatani celah struktural antara desain kebijakan pusat dan realitas anggaran di tingkat daerah (Fuady dkk, 2024).

Memutar kompas riset Poltekkes Kemenkes dari sekadar hitungan angka di atas kertas menuju pembuktian sebab-akibat yang kokoh memang bukan perkara instan, melainkan sebuah jalan mutlak demi menjaga integritas ilmiah dan efisiensi pembangunan nasional. Kita tidak boleh lagi membiarkan keputusan strategis yang menyangkut nyawa manusia dan anggaran ratusan triliun rupiah diambil berdasarkan kesimpulan semu yang menyesatkan. Sudah saatnya penguasaan analisis data modern dan inferensi kausal dijadikan prasyarat utama dalam setiap pendanaan hibah riset kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hanya dengan mengawinkan ketajaman sains data modern dan presisi translasi kebijakan dan hukum, riset Poltekkes dapat benar-benar berkontribusi nyata dalam membangun fondasi manusia Indonesia yang unggul menuju visi besar Indonesia Emas 2045.