Jakarta– Pembangunan kesehatan tidak akan berjalan jika dilakukan oleh pemerintah saja.  “Dukungan pentahelix sudah kita dengar, itu akan mendorong laju pembangunan kesehatan di negara kita  khususnya  dalam  mendorong transformasi kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan,” ungkap Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Etik Retno Wiyati dalam acara pembukaan penilaian presentasi Policy Brief  Kompetisi SiBijaks Awards 2024 pada hari Senin (30/7).

Etik mengucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mencapai hingga babak ini, Acara ini juga merupakan forum silaturahmi sehubungan para juri merupakan para guru besar, pakar kesehatan dan kebijakan publik serta pemegang program di Kementerian Kesehatan.

Tema yang diangkat dalam kompetisi ini adalah pemanfaatan data SKI 2023 untuk rekomendasi kebijakan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Etik, tujuan akhir bukan memenangkan kompetisi. Tujuan dari perlombaan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data survei yang dimiliki Kemenkes. Selain itu mengajak stakeholders bersama-sama mengkaji data-data tersebut dan nanti akan dihasilkan rekomendasi kebijakan yang akan bermanfaat bagi Kemenkes, dan juga bermanfaat untuk kolaborasi antara pemerintah, antara akademisi, dan stakeholders yang lain dalam bidang pembangunan kesehatan baik di pusat maupun daerah.

Etik selanjutnya menjelaskan dengan tagline Data Akurat Kebijakan Tepat, maka lomba ini sebagai salah satu media yang mendukung untuk memanfaatkan data-data sebagai suatu kebijakan yang implementatif dan dapat kita evaluasi serta susun bersama.

Bentuk rekomendasi kebijakan dalam kompetisi ini berupa Risalah Kebijakan (Policy brief) berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

SiBijaKs Awards 2024 dilakukan melalui 3 tahap. Tahap I adalah penilaian abstrak, Tahap II penilaian naskah policy brief dan Tahap III penilaian presentasi. Saat ini kompetisi Sibijaks Awards 2024 sudah mengumumkan 21 policy brief yang lolos ke tahap III (penilaian presentasi policy brief). Penilaian tahap I dan II dilakukan dengan blind review untuk menjamin keadilan.

“Ada 21 naskah yang sudah terdistribusi sesuai pengelompokan kategori,” terang etik. Dari 21 naskah, 7 naskah berasal dari Mahasiswa, 11 naskah dari kelompok umum dan 3 naskah khusus yang memang diangkat sesuai dengan semangat pemerataan pembangunan kesehatan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)

Tasikmalaya– Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Pusjak PDK BKPK) mengadakan pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan Promotif Preventif dan JKN Kepada Daerah pada hari Sabtu (28/9) di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan melibatkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Narasumber yang dihadirkan salah satunya Nurhayati Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Nurhayati dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Kegiatan promotif dan preventif di Indonesia ini harus menekan angka orang yang sakit dan menurunkan beban biaya kesehatan jangka panjang. Hal ini untuk menurunkan beban keluarga dan pemerintah.  “Penyakit tidak menular di Indonesia ini seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia,” jelasnya lebih lanjut.

Menurut Nurhayati karena masyarakat Indonesia senang makan gula yang banyak, semakin manis semakin senang dikonsumsi. Makanya, Komisi IX di DPR RI sedang membahas tentang batasan gula, garam dan lemak.

Nurhayati menghimbau peserta untuk berolahraga jalan kaki yang dilakukan minimal 30 menit. Itu menjadi salah satu cara masyarakat untuk hidup sehat dengan cara pencegahan supaya tidak sakit. “Penyakit ini dapat dicegah dengan gaya hidup dan intervensi dini untuk mengurangi beban Sistem Kesehatan Nasional,” terang Nurhayati.

Komisi IX DPR RI mendukung program kesehatan promotif dan preventif dengan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk program preventif dan promotif. Sosialisasi harus diperbanyak. Melakukan edukasi kepada masyarakat hingga mereka mengetahui apa saja yang harus dicegah dan apa saja yang harus dilakukan untuk hidup sehat.

Selain itu, memperkuat peran Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer. Ini dilakukan agar masyarakat mudah berobat. Saat ini penambahannya sudah cukup tinggi. Pemerintah berkomitmen menambah fasilitas Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya. Kemudian mengadvokasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas. Libatkan masyarakat secara langsung dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan dan melakukan deteksi dini penyakit dan mempromosikan pola hidup sehat.

Dalam kesempatan itu, Nurhayati mengemukakan Jaminan Kesehatan Nasisnal (JKN) telah menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Namun program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi pembiayaan dan efektifitas layanan,” ungkapnya.

DPR terus mendorong agar ada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.  Kedua, perbaikan sistem pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar peserta JKN dapat menerima layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Ketiga, perluasan cakupan layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

Menurut Nurhayati tidak ada program kesehatan yang gratis yang berhasil tanpa adanya kolaborasi kebijakan pembiayaan kesehatan promotif preventif dan JKN. Ini juga membutuhkan kerjasama antar lintas sektor dan menginginkan bisa menciptakan sistem kesehatan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Riati Anggriani, Analis Kebijakan Ahli Utama dari Pusjak PDK BKPK mengemukakan prinsip pelaksanaan JKN/KIS adalah gotong royong, kepersertaan wajib, membayar iuran sesuai kemampuan, dikelola secara nirlaba karena sifatnya asuransi sosial kemudian adanya kesetaraan. “Peserta dikenakan kewajiban membayar iuran sesuaipendapatannya, bagi yang tidak mampu dibayar iurannya oleh pemerintah/daerah atau mendapatkan subsidi,” tegas Riati.

Menurut Riati JKN diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat promotif dan  preventif  perorangan meliputi pemberian pelayanan  penyuluhan kesehatan perorangan,  imunisasi rutin,  keluarga berencana, skrining riwayat kesehatan dan pelayanan  penapisan atau skrining kesehatan tertentu, dan peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis.

Skrining yang dilakukan di FKTP dilakukan untuk penapisan penyakit diabetes mellitus,  hipertensi,  ischaemic heart disease, stroke, kanker leher Rahim,  kanker payudara, anemia remaja putri,  tuberculosis, hepatitis,  paru obstruktif kronis, talasemia,  kanker usus,  kanker paru dan  hipotiroid kongenital sesuai ketentuan.

Dalam acara advokasi ini, Yati Nurhayati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan peserta JKN/KIS dapat berobat dimana saja. Baik di Puskesmas maupun di rumah sakit di luar wilayah. Misalkan, di luar kabupaten dan di luar kota. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya disarankan memiliki kepesertaan JKN, baik yang dibayarkan mandiri maupun dibayarkan pemerintah.

Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya terbagi dua. Yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020.  Cakupan kepesertaan JKN baru 81,92% sehingga ada selisih yang belum memiliki JKN. Berdasarkan itu, Pemda mengadakan program JKD yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu namun secara darurat membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat dibiayai pemerintah melalui dinas sosial.

Dalam acara tersebut juga hadir Asep Supriyadi dari BPJS Kesehatan Tasikmalaya yang mendukung saat pelaksanaan diskusi dan pejabat lainnya yang terkait. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Timker HDI)

Jakarta– Puskesmas Tebet mendapat kunjungan Menteri Kesehatan (Menkes) Maladewa Abdulla Khaleel dan Asisten Menteri Kesehatan Hassan Mohamed pada Selasa (24/9). Kunjungan Menkes Maladewa dilakukan disela kegiatannya menghadiri The 5^th Ministerial Meeting (MM) and 12^th High Level Official Meetings (HLOM) of the Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment (APRFHE) yang diselenggarakan di Jakarta.

Disampaikan Menkes Khaleel maksud kunjungannya ke dua fasilitas kesehatan di Indonesia ini dalam upaya Maladewa untuk meningkatkan layanan kesehatan di negaranya. Menurutnya pengamatan langsung terhadap pengalaman Indonesia akan dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi inisiatif Maladewa.

Menkes Khaleel juga mengatakan dirinya berkeinginan untuk melihat berbagai fasilitas yang tersedia khususnya layanan kesehatan primer, kesehatan lansia, sistem informasi kesehatan dan alat digital yang digunakan dalam layanan kesehatan. Dijelaskannya bahwa kunjungannya ke fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan adanya kolaborasi potensial antar kedua negara.

Menyambut kedatangan delegasi di Puskesmas Tebet, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, dan Plt. Kepala Puskesmas Tebet langsung memandu delegasi untuk melihat sejumlah layanan yang ada. Layanan yang dikunjungi diantaranya adalah layanan ruang tunggu, registrasi, elderly care, laboratorium, poli gigi, dan system digital health tools yang terletak di lantai 1 hingga 3 Puskesmas Tebet.

Sembari menjelaskan fasilitas yang tersedia di Puskesmas Tebet, Maria juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan tengah melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar, dengan pilar pertama adalah Transformasi Layanan Kesehatan Primer. Dikatakan Maria hal tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan berkualitas tinggi melalui edukasi, pencegahan, dan peningkatan kapasitas layanan.

“Layanan kesehatan primer adalah layanan yang paling dekat dengan masyarakat, dengan fokus untuk menjaga masyarakat tetap sehat dan bukan hanya mengobati orang sakit. Masyarakat yang lebih sehat akan menghasilkan kualitas hidup dan produktivitas yang lebih baik. Salah satu strategi utamanya adalah Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP),” ujar Maria.

Dijelaskan oleh Maria bahwa Puskesmas Tebet telah mengimplementasikan ILP dengan penataan organisasi dan sumber daya puskesmas yang berbasis klaster. Puskesmas Tebet telah mengadopsi sistem klaster yang terdiri dari 4 klaster. Klaster 1 mengkoordinasikan manajemen dan administrasi. Klaster 2 dan 3 menyediakan layanan komprehensif (promosi, pencegahan, kuratif, rehabilitasi, paliatif). Sementara Klaster 4 berfokus pada pencegahan penularan penyakit melalui surveilans dan pemantauan kualitas lingkungan. Selain 4 Klaster tersebut adapula Klaster Silang yaitu klaster yang mendukung klaster-klaster lain.

Menkes Khaleel memuji fasilitas yang dimiliki Puskesmas Tebet dan memuji Indonesia yang telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan transformasi layanan kesehatan primer. Dikatakannya Maladewa berkeinginan untuk mengadopsi konsep tersebut.

“Sebenarnya kami memiliki konsep serupa yang ingin kami coba kembangkan, mengadopsi apa yang telah dilakukan Indonesia adalah motif kami. Kami berkeinginan untuk mengirim staf teknis kami kesini untuk mempelajari apa yang telah kalian lakukan kemudian menirunya,” ujar Menkes Khaleel.

Selain itu Menkes Khaleel juga menyebutkan tentang aplikasi Satu Sehat yang digagas Indonesia. Menurutnya platform tersebut sangat bagus karena memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengelola data kesehatan mereka dengan melalui handphone. Menkes Khaleel menyebutkan bahwa dirinya juga berkeinginan untuk meniru konsep Satu Sehat.

“Anda memiliki aplikasi Satu Sehat di handphone dan anda dapat mengecek status kesehatan anda setiap hari. Ini suatu hal yang sangat penting bagi negara, mengumpulkan data rekam medis masyarakat di satu platform dan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Kami juga berencana untuk mengimplementasikan sesuatu yang serupa Satu Sehat. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari sistem kesehatan Indonesia,” pungkas Menkes Khaleel. (Penulis Kurniatun K/Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan dan Organisasi Riset Kesehatan (ORK) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) resmi menjalin kerja sama untuk pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) BKPK Dwi Puspasari dan Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi (PR Kesmaszi) ORK BRIN Wahyu Pudji Nugraheni di Jakarta, Kamis (19/9). Penandatanganan perjanjian kerja sama disaksikan oleh Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati.

Perjanjian ini dilakukan untuk mendorong kolaborasi antara BKPK dengan BRIN dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Selain itu untuk penguatan kebijakan kesehatan berbasis bukti melalui SSGI tahun 2024.

Dalam sambutannya Etik menekankan pentingnya kualitas data yang dihasilkan dari SSGI. “Sebagaimana tagline kita, data akurat kebijakan tepat,” tegasnya.

Senada dengan hal itu, Kepala PR Kesmaszi Wahyu juga berharap SSGI 2024 dapat menghasilkan data yang akurat. Sehingga BKPK dan BRIN bersama-sama mengawal dan mengontrol pelaksanaan baik dari sisi teknis maupun lapangan. “Kedua hal tersebut berperan penting untuk menghasilkan data yang akurat,” harapnya.

Pelaksanaan SSGI tahun 2024 ini menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah perubahan dalam pelaksanaan survei yang tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh BKPK. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dan koordinasi yang lebih intensif antara berbagai pihak yang terlibat.

Menurut Plt. Kepala Pusjak UK BKPK Dwi Puspasari, dalam pelaksanaan SSGI, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. “Semua setara dan saling bahu membahu, agar hasil SSGI tahun 2024 dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,” ucapnya.

SSGI merupakan survei berbasis komunitas yang dilakukan rutin tiap tahun. SSGI dilakukan untuk mendapatkan gambaran status gizi balita. Data yang diperoleh dari survei ini sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program-program intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah status gizi balita. (Penulis: Evi Suryani/Edit Timker HDI)

Jakarta – Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 telah sampai pada tahap Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Provinsi. Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Dwi Puspasari hadir dan membuka Rakornis Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (11/9).

Dalam sambutannya Puspa menyampaikan bahwa SSGI tahun 2024 adalah yang kelima yang hasilnya menjadi salah satu indikator capaian penanganan stunting di Indonesia. Menurut Puspa rakornis provinsi ini adalah pertemuan kedua dalam rangka pelaksanaan SSGI setelah dilaksanakannya kick-off meeting pada 20 Agustus lalu. “SSGI tahun 2024 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini selain berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga melibatkan Konsorsium Sucofindo yang terdiri dari PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan Lembaga Survei Independen Nusantara,” katanya.

Lebih lanjut Puspa mengungkap selaku manajer lapangan pihak konsorsium berperan dalam perekrutan personal, pelatihan, dan pengumpulan data. Keterlibatan konsorsium ini diharapkan berdampak pada perbaikan pelaksanaan SSGI menjadi lebih baik, lancar, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Meskipun manajer lapangan dilakukan oleh Konsorsium Sucofindo, Kementerian Kesehatan khususnya BKPK tetap akan melakukan pendampingan bersama BPS, BRIN, dan Kementerian/Lembaga lain yang terlibat dalam upaya penanganan stunting,” tutur Puspa.

Hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Bimdal Data dan Infokes Sija Tiku menyambut baik pelaksanaan SSGI 2024. Sija mengungkap prevalensi angka stunting selama tiga tahun terakhir sebesar 30,2% (SSGI 2021), 27,6% (SSGI 2022), dan 30% (SKI 2023). “Provinsi Sulawesi Tenggara masih harus bekerja keras dalam penanganan stunting dengan berupaya menurunkan prevalensi stunting sebesar rata-rata 2,6% per tahun,“ ujarnya.

Rakornis Provinsi Sulawesi Tenggara dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Operasional Samsul Bahri, Penanggung Jawab Wilayah dari Konsorsium Sucofindo Febriyanto, dan Penanggungjawab Teknis Provinsi. Pihak Konsorsium Sucofindo menerangkan rencana pengorganisasian lapangan pelaksanaan SSGI 2024.

Rakornis Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan Rakornis Provinsi SSGI 2024 pertama. Selanjutnya koordinasi akan terus dilakukan agar SSGI dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa hambatan yang berarti. Pada hari yang sama dilaksanakan Rakornis Provinsi di Sumatera Utara, Jambi, Banten, Jawa Tengah, dan Gorontalo. (Penulis Pusjak UK)