Jakarta– Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Plt. Kapusjak UK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes) Dwi Puspasari dalam Sesi Panel Kick Off Meeting Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 (20/8) mengatakan data yang akan dikumpulkan dalam SSGI 2024 dapat digunakan untuk mengevaluasi tercapainya beberapa sasaran intervensi spesifik dan sensitif untuk menurunkan angka stunting. Sesi ini dipandu Iing Mursalin Lead Program Manager Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden RI

Menurut Puspa, SSGI 2024 dilaksanakan untuk mengimplementasikan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Untuk mengetahui status gizi balita. “Baik prevalensi stunting, wasting, underweight, overweight,” ungkapnya. Selain itu mengukur 5 Indikator sasaran intervensi spesifik dan 6 indkator sensitif, serta faktor determinan stunting.

Puspa menjelaskan survei ini menggunakan desain potong lintang yang secara metodologi dan sampling ditentukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup 38 provinsi yang tersebar di 416 Kabupaten dan 98 Kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dan pengukuran antropometri (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas) terhadap balita dan ibu balita.

Untuk menjamin mutu survei, Puspa mengatakan akan memanfaatkan sistem digital. Yakni, pengumpulan data secara elektronik, dashboard progress pengumpulan data secara real time, kemudian program entri dirancang untuk mengunci jawaban outlier, penggunaan geotagging pada saat pengumpulan data serta log book kalibrasi alat antropometri.

Selain itu akan dilakukan validasi data harian, supervisi dan monev berkala serta validasi oleh validator eksternal. “Dilakukan verifikasi data harian, wawancara ulang ke rumah tangga dengan instrumen validasi penilaian konsistensi pengukuran antara enumerator dengan validator,” jelas Puspa lebih lanjut.

Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Kadarmanto menyebutkan SSGI 2024 dirancang untuk menghasilkan estimasi level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Target populasi dari survei ini adalah balita dan rumah tangga balita. Selain itu, indikator pokok yang dijadikan dasar dalam penentuan desain sampling adalah stunting, underweight, dan wasting.

Menurut Kadarmanto unit sampling tahap pertama adalah blok sensus, sedangkan unit sampling tahap kedua adalah rumah tangga balita. Pengumpulan data dilakukan terhadap semua balita yang ada pada rumah tangga balita terpilih. Jumlah sampel SSGI 2024 sebesar 34.500 Blok Sensus atau 345.000 rumah tangga balita. Dengan menggunakan jumlah sampel tersebut, diperkirakan pada pelaksanaan SSGI 2024 akan menghasilkan estimasi rata-rata relative standar error indikator stunting sebesar 8,55%.

Sementara itu, Ketua Tim pakar Iwan Ariawan menyampaikan pentingnya menjaga kualitas data SSGI 2024. Hal ini dapat diupayakan melalui teknik pengukuran yang terstandarisasi, elatih, pegawas dan enumerator yang terlatih dan diawasi dengan baik, peralatan yang dikalibrasi dan dirawat, entri data elektronik dilakukan segera setelah wawancara dan pengukuran, dokumentasi foto wawancara dan pengukuran setiap balita. Selain itu lakukan cek dan pembersihan data secara setiap hari, pemeriksaan kelayakan berat badan, tinggi badan terhadap umur dan berat badan terhadap tinggi badan (dibandingkan standar WHO) serta penilaian keandalan antar-pengamat, dan dokumentasi menyeluruh tentang prosedur dan setiap penyimpangan.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, TB. Chaerul Dwi Sapta menyampaikan agar seluruh jajaran pemerintah daerah membantu mengawal pelaksanaan SSGI 2024, sehingga data yang dihasilkan tepat dan akurat serta dapat digunakan bersama.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wahyu Pudji Nugraheni mengemukakan bahwa BRIN akan memberikan dukungan sumber daya periset serta sarana prasarana pendukung dalam penyiapan protokol, instrumen, pelatihan serta menjaga kualitas data melalui supervisi berkala (Penulis Fachrudin Ali & Eva S/Edit Timker HDI)

Jakarta—Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono meluncurkan secara resmi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 pada Selasa (20/8) dalam acara Kick Off Meeting SSGI 2024. Dalam sambutannya, Wamenkes Dante mengatakan di tahun 2024 ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.

Teknis pelaksanaan SSGI di tahun 2024, Kementerian Kesehatan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lembaga survei swasta. “Hal ini adalah terobosan baru setelah sebelumnya seluruh survei kesehatan dikelola Kementerian Kesehatan,” Ungkap Dante.

Wamenkes Dante selanjutnya mengemukakan, melalui kick-off meeting ini diharapkan semua pemangku kebijakan dapat memahami mekanisme pelaksanaan SSGI 2024 dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan survei ini sesuai pedoman. Harapannya, para Kepala Daerah, dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat mengawal pelaksanaan survei ini dan memastikan prosesnya berjalan lancar, serta data yang dikumpulkan akurat.

Menurut Wamenkes Dante berbicara tentang gizi tentunya tidak terlepas dari empat indikator status gizi balita, yaitu stunting, wasting, underweight, dan obesitas. Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan dengan terus mengoptimalkan program intervensi spesifik dan sensitif.

Pelaksanaan survei-survei yang dilakukan adalah menyediakan data yang akurat tentang gizi balita. “Dengan survei ini, kita bisa melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia terus menurun hingga menjadi 21,5% di tahun 2023 (SKI 2023),” jelasnya lebih lanjut.

Wamenkes Dante menekankan survei yang akan kita laksanakan bukan sekadar tugas, melainkan tanggung jawab besar yang kita emban untuk masa depan bangsa. Status gizi masyarakat adalah cerminan kesehatan dan kualitas hidup bangsa. Oleh karena itu, hasil dari survei ini akan menjadi dasar bagi kebijakan dan program-program yang akan dijalankan ke depannya.

Dalam kesempatan itu, Wamenkes Dante juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen dan keterlibatan seluruh pihak dalam mendukung SSGI ini. “Marilah kita semua terus bekerja dengan hati, dengan semangat, dan dengan dedikasi yang tinggi. Karena setiap data yang kita kumpulkan adalah cerita dari jutaan anak-anak, ibu, dan keluarga di seluruh pelosok negeri. Mereka bergantung pada ketelitian, ketekunan, dan kejujuran kita dalam menjalankan survei ini,” harapnya. “Dengan kebersamaan dan kerja keras kita, saya yakin kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi kesehatan bangsa ini untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2024”, pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira mengemukakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilaksanakan di 514 kab/kota dan 38 provinsi. “BKPK telah berproses sejak awal tahun 2024, untuk menyiapkan pelaksanaan SSGI mulai penyusunan metodologi, protokol, instrumen, materi ajar, maupun manajemen lapangan,” terang Liza saat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Untuk penguatan pengelolaan manajemen lapangan di tiap provinsi dan kab/kota, menggandeng pihak profesional atau lembaga survei swasta yg terpilih melalui proses tender yaitu konsorsium PT. Sucofindo, PT. Surveyor Indonesia, dan PT. Lembaga Survey Independen Nusantara.

Liza menyatakan melalui SSGI, kita dapat memotret gambaran status gizi balita yaitu Stunting, Wasting, Underweight dan Overweight hingga tingkat kab/kota. Selain itu SSGI juga akan mengumpulkan data mengenai faktor determinan dari status gizi yaitu antara lain ASI/Makanan Pendamping ASI, imunisasi, penyakit infeksi pada balita, akses pelayanan kesehatan, riwayat kehamilan dan persalinan, kesehatan lingkungan, pendampingan keluarga balita dan pemberian makanan tambahan, pengetahuan dan sikap terkait stunting, dan status gizi ibu.

Dalam laporannya, Liza menyebutkan kegiatan Kick Off Meeting ini mengundang para stakeholder pusat secara luring baik dari kementerian/lembaga, organisasi profesi dan juga mitra pembangunan terkait. Selain itu secara daring mengundang para Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta seluruh direktur Poltekkes seluruh Indonesia.

Tujuan pertemuan ini sebagai sosialiasi dilaksanakannya SSGI 2024 dan mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen mendukung pelaksanaannya agar dapat menghasilkan data yang valid dan reliable sehingga data SSGI 2024 dapat menjadi rujukan dalam kebijakan penanggulangan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak UK/Timker HDI)

Jakarta-–Upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan mengusung tema ” Nusantara Baru, Indonesia Maju” diadakan di lapangan upacara Kemenkes, Sabtu, (17/8/2023). Rangkaian acara sakral tersebut berlangsung lancar dan khidmat.

Upacara dipimpin langsung Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Tampak hadir pula Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono.

Turut menghadiri jajaran pimpinan tinggi madya diantaranya Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Inspektur Jenderal, Murti Utami, Kepala BKPK, Syarifah Liza Munira, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi.

Selain itu hadir pula jajaran pimpinan tinggi pratama BKPK yaitu Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati, Kepala Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Ahmad Irsan Moeis, Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, I Gede Made Wirabrata dan plt. Kepala Pusjak Upaya Kesehatan, Dwi Puspasari.

Petugas pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilaksanakan oleh para Paskibraka dan tim Paduan Suara dari Poltekkes Jakarta III. Sang Saka Merah Putih tampak gagah berkibar di halaman Kantor Kementerian Kesehatan.

Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan menyerahkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya Presiden RI kepada perwakilan pegawai Kemenkes yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun. (Penulis Ahdiyat/Edit Timker HDI)

Jakarta, – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke 79. Tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa persaudaraan. Demikian disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat BKPK Joni Pahridi saat memberikan laporan kegiatan BKPK Gelar Lomba Indonesia Merdeka (BKPK Gembira) 2024 pada Kamis, (15/8) di lapangan Kantor BKPK.

Menurut Joni selaku Ketua Panita BKPK Gembira, merayakan kegiatan perlombaan jelang hari kemerdekaan Indonesia sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. “Mungkin selama ini, kita jarang berkumpul seperti ini. Sibuk di meja kerja kita masing-masing. Setahun sekali dalam suasana kemerdekaan, kita kumpulkan di tempat ini. Kita sama-sama menikmati dan merasakan kemerdekaan kita,” ungkap Joni.

Lebih lanjut, Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati dalam sambutannya, menyampaikan acara BKPK Gembira sebagai wujud meresapi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, gairah mengikuti lomba dan berjuang untuk menang dapat diimplementasikan berjuang dalam menjalankan pekerjaan. Ia menambahkan menjalin kekompakan dalam perlombaan dapat diimplementasikan dalam mencapai kinerja.

“Siapa pun pemenangnya itu yang terbaik, karena intinya bukan siapa yang menang, tapi bagaimana teman-teman akan berjuang dengan kelompoknya menjalin kekompakan yang nanti dilombakan. Dan itu yang akan diimplementasikan dalam bagaimana bersama-sama memperjuangkan kinerjanya,” kata Etik memberikan semangat pada peserta lomba.

Selanjutnya Etik pun mengajak  untuk memulai aktifitas dengan doa bersama. “Semoga lancar, tidak ada hambatan, jaga kesehatan, jangan terlalu emosi dalam meraih mimpi dan meraih kejuaraan. Yang penting adalah kebersamaannya,” harapnya.

Peresmian BKPK Gembira ditandai dengan pelepasan 17 balon merah putih ke udara, yang menandakan 5 perlombaan akan dimulai. Lomba-lomba tersebut yaitu balap karung, menyendok uang, estafet sarung, tarik tambang, dan tumpeng. Peserta lomba diikuti oleh perwakilan dati tiap unit eselon 2 di BKPK. Yaitu, Sekretariat BKPK, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK), Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK), Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK), dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK).

Berikut para pemenang BKPK Gembira 2024:

Juara Lomba Balap Karung Putra:

1. Sekretariat BKPK
2. Pusjak SKK dan SDK
3. Pusjak UK

Juara Lomba Balap Karung Putri:

1. Pusjak PDK
2. Pusjak SKK dan SDK
3. Sekretariat BKPK

Juara Lomba Menyendok Uang:

1. Pusjak PDK
2. Pusjak UK
3. Sekretariat BKPK

Juara Lomba Estafet Sarung Putra:

1. Sekretariat BKPK
2. Pusjak KGTK
3. Pusjak PDK

Juara Lomba Estafet Sarung Putri:

1. Pusjak PDK
2. Sekretariat BKPK
3. Pusjak KGTK

Juara Lomba Tarik Tambang Putra:

1. Pusjak PDK
2. Pusjak UK
3. Pusjak SKK dan SDK

Juara Lomba Tarik Tambang Putri:

1. Pusjak KGTK
2. Pusjak PDK
3. Pusjak SKK dan SDK

Juara Lomba Tumpeng:

1. Pusjak UK
2. Sekretariat BKPK
3. Pusjak KGTK

Selamat kepada para pemenang lomba BKPK Gembira. (Penulis Faza Wulandari/Edit Timker HDI)

Jakarta– Di abad ke 21 ini perkembangan teknologi semakin maju, terbaru adalah perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau AI yang mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Penggunaan AI dalam pemerintahan membawa berbagai manfaat karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Humas pemerintah sebagai komunikator publik perlu beradaptasi dan menguasai penggunaan AI untuk semakin meningkatkan pelayanan pada publik.

“Praktik humas pemerintah di era globalisasi dan digitaliasasi sekarang ini memerlukan pendekatan yang canggih dan adaptif untuk mengelola komunikasi, membangun hubungan dengan publik, dan menangani krisis,” demikian disampaikan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Etik Retno Wiyati saat memberikan sambutan secara daring pada acara Forum Humas Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (14/8).

Dijelaskan Etik penguasaan teknologi informasi berbasis AI ini untuk meng-update kompetensi para humas BKPK di era yang maju dan serba cepat.  Isu terkait BKPK dan Unit Utama Kemenkes perlu dikomunikasikan dengan baik oleh humas BKPK kepada masyarakat dan stakeholder yang heterogen, dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi serta usia yang berbeda. Penggunaan AI dalam penyampaian informasi oleh humas mungkin dapat lebih menjangkau dan menarik perhatian publik.

Humas dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugasnya seperti pembuatan konten di media sosial, desain visual dan kreatif, analisis sentimen ataupun manajemen krisis. Penulisan narasi atau artikel dapat dibantu dengan ChatGPT atau Canva sementara pembuatan desain visual bisa menggunakan Ideogram atau Artbreeder. Untuk memahami respons publik melalui analisis media sosial dan berita humas bisa menggunakan NoLimit atau Emotic sedangkan untuk mengidentifikasi isu dan memberikan rekomendasi cepat saat krisis humas juga dapat menggunakan NoLimit atau Signal AI. Dengan pemanfaatan AI, humas dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan dampak dari komunikasi mereka.

Ini seperti yang disampaikan Jojo S. Nugroho, Praktisi Humas Indonesia sekaligus pendiri IMOGEN Public Relations yang membawakan topik Pemanfaatan AI dalam Praktik Humas Pemerintah pada kegiatan ini. Dikatakan Jojo bahwa kompetensi humas bisa ditingkatkan dengan memahami penggunaan AI untuk pekerjaan kehumasan sehari-hari. Saat ini banyak tools AI baik yang gratis ataupun yang berbayar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu humas mengoptimalkan tugasnya dalam penyampaian informasi pada publik.

Dari sekian banyak tools yang ditawarkan AI, humas pemerintah minimal harus menguasai AI text to text dan AI text to image. Kedua tools tersebut bisa sangat berguna dalam membantu membuat konten dan visual yang lebih menarik, terkini dan sesuai minat pasar saat ini ,” ujar Jojo.

Selain mendapat ilmu tentang penggunaan AI, para humas juga diminta untuk praktik langsung dalam pembuatan konten dan desain visual menggunakan beberapa tools gratis AI seperti ChatGPT, IBing, Ideogram, Artbreeder dan Remaker. Setelah melakukan praktik langsung diharapkan humas BKPK dapat menggunakannya untuk mendukung output kinerja pranata humas.

Forum humas kesehatan merupakan pertemuan praktisi humas pemerintah atau pranata humas yang bergerak di sektor kesehatan. Humas kesehatan adalah bagian dari humas pemerintah yang tersebar pada berbagai instansi baik pusat maupun daerah diseluruh Indonesia. Kegiatan ini selain dihadiri pranata humas di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga dihadiri perwakilan pranata humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Anggota Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) sebagai organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Dalam kegiatan ini diadakan pula sesi sharing session mengenai Peran dan Praktik Humas Pemerintah dalam Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan yang dibawakan oleh Ketua Tim Kerja Humas Data dan Informasi Sekretariat BKPK, Grace Lovita Tewu, Diseminasi Hasil Utama SKI 2023 dengan narasumber Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari, serta Informasi Penetapan Usulan Kebutuhan (Formasi) JFPH dan Fasilitasi Uji Kompetensi (UKOM) di Lingkungan Kemenkes dengan narasumber perwakilan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Sharing Session tersebut dimaksudkan agar para humas dari kementerian lain terpapar akan isu-isu yang ada di BKPK atau Unit Utama Kemenkes lainnya. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker HDI)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bersama dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) terhadap pelaksanaan Riset Implementasi Kebijakan pada Senin (12/8) di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh seluruh Kepala Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK bersama dengan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kepala BKPK, serta Sekretaris BKPK dan Sekretaris Ditjen Nakes.

Kemenkes telah melakukan beberapa langkah strategis penguatan Riset Implementasi untuk meningkatkan partisipasi Poltekkes. Pertama, BKPK membuat komitmen bersama dengan Ditjen Nakes untuk mendukung pelaksanaan riset implementasi. Selanjutnya, sesuai arahan Menteri Kesehatan, Ditjen Nakes menunjuk satu unit kerja khusus sebagai koordinator riset implementasi yang akan bekerja sama dengan BKPK. Selain itu, Kemenkes juga akan mendayagunakan semua profesor di Poltekkes dalam pelaksanaan riset implementasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

“Sebagai bagian dari Tansformasi Kesehatan, BKPK diberikan amanah dalam pelaksanaan Riset Implementasi dengan melibatkan semua stakeholder baik swasta maupun pemerintah. Atas arahan Menkes, program Kemenkes yang sudah berjalan dilihat pelaksanaannya di lapangan, apa hambatan dan tantangan yang dihadapi serta identifikasi apa yang bisa diperbaiki secara teknis maupun regulasi,” ujar Kepala BKPK Syarifah Liza Munira pada saat memberikan sambutan.

Dijelaskan Liza sebanyak 5 topik Riset Implementasi yang melibatkan 6 Poltekkes sudah dimulai di tahun 2023, yaitu Antropometri, USG, PMT lokal, Imunisasi, dan Bahan Baku Obat. Meskipun telah dilakukan sejak tahun lalu, menurut Liza masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang riset ini.

Untuk itu, BKPK mengadakan Sosialisasi Riset Implementasi yang mengundang 38 Poltekkes di seluruh Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan antara BKPK dengan Ditjen Nakes selaku pembina Poltekkes merupakan langkah awal koordinasi pelaksanaan riset implementasi.

“Sosialisasi ini merupakan momen yang baik untuk mengoordinasikan kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat pusat dan daerah khususnya di Poltekkes. Kita butuh komitmen dalam pelaksanaannya sehingga hari ini kita melakukan penandatanganan untuk menguatkan sinergitas antar pihak yang terlibat,” ujar Liza.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati. Menurutnya forum ini untuk menguatkan program Transformasi Kesehatan. Dijelaskan Etik bahwa baik BKPK, Poltekkes ataupun Unit Utama lain di Kemenkes perlu menguatkan implementasi dari kebijakan kunci program-program prioritas sektor kesehatan.

“Salah satu fungsi Poltekkes adalah melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kami menyadari Poltekkes sudah melakukan riset, begitupun di Pusat. Oleh karena itu kesempatan kali ini dapat digunakan untuk berkoordinasi dalam hal kegiatan riset. Menkes mengamanahkan riset implementasi yang inklusif, melibatkan perguruan tinggi, poltekkes maupun swasta agar terbiasa berkolaborasi antar perguruan tinggi dan regulator,” jelas Etik.

Tahun ini BKPK sudah mengidentifikasi 15 topik riset implementasi kebijakan yang melibatkan Poltekkes dan Universitas. 15 topik tersebut yaitu Integrasi Layanan Primer (ILP), Satu Sehat, Program TB, Uji Klinis Vaksin TB, Kesehatan jiwa komunitas, Jejaring RS untuk empat penyakit dengan beban biaya tertinggi Kanker Jantung Stroke dan Uronefrologi (KJSU), Substitusi obat dan alat kesehatan impor, Wolbachia, RAN kanker serviks, Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Integrasi peningkatan kualitas layanan antenatal dengan USG di Puskesmas, Pemberian makanan tambahan lokal, Antropometri, Bahan baku obat, dan Biomedical Genome Science Initiative (BGSi).

Topik riset implementasi tersebut telah ditentukan bersama dengan unit utama pengampu program. Kemungkinan akan ada penambahan topik-topik baru sesuai kebutuhan dari Kemenkes. Saat ini baru 21 Poltekkes yang terlibat, harapannya seluruh 38 Poltekkes yang ada di Indonesia juga terlibat dalam pelaksanaan riset implementasi.

“15 topik tersebut adalah permulaan. Nantinya kita ingin semua program Kemenkes juga dilakukan riset implementasi. Kita akan identifikasi lagi untuk penambahan 15 riset implementasi ini dan mungkin akan dilakukan call for proposal serta penguatan kompetensi pelaksana implementasi risetnya,” terang Liza.

Mengakhiri sambutannya Liza mengharapkan agar koordinasi dengan Poltekkes terkait riset implementasi kebijakan semakin meningkat dan dapat tersusun roadmap pelaksanaan riset implementasi kebijakan bersama Poltekkes. Sosialisasi Riset Implementasi dihadiri oleh 38 Poltekkes yang terdiri dari Direktur Poltekkes dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Acara ini berlangsung di Jakarta pada 11-13 Agustus 2024 (Penulis Kurniatun K/Timker HDI)

Cibinong – Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri didampingi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membuka Indonesia Research and Inovation Expo (InaRI Expo 2024). Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Teknologi Nasional ke-29 yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2024 bertempat di kawasan kantor BRIN, Cibinong.

“InaRI Expo 2024 merupakan agenda tahunan yang sudah berjalan selama tiga kali,” terang Handoko dalam sambutannya pada Kamis (8/8). Menurut Ia InaRI Expo kali ini merupakan yang terbesar dan termegah dibandingkan yang sebelumnya.

Pameran riset tahun ini, kata Handoko, juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA yang baru terbentuk. “BRIDA ikut meramaikan dan karyanya dipamerkan pada gelaran ini,” tambah Handoko.

InaRI Expo 2024 juga menghadirkan sejumlah event besar seperti Indonesia Electric Motor Show (IEMS), pameran Perusahaan Pemula Berbasis Riset, UMKM, Indonesia Research and Innovation Fair (IRI Fair), dan Indonesia Inovator Lecture (IIL).

Pada kesempatan ini, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut meramaikan InaRI Expo 2024. BKPK menampilkan 7 tema laporan tematik hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Materi tersebut yaitu data penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, prevalensi stunting, prevalensi hipertensi dan diabetes mellitus, cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, depresi pada anak muda (15-24 tahun), pelayanan kesehatan ibu dan neonatus, serta data kesehatan gigi dan mulut.

Untuk memeriahkan, booth BKPK mengadakan kuis interaktif “Seberapa BKPK Kamu”. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seputar profil BKPK dan hasil SKI 2023. Selain itu tersedia buku terbitan LPB (Lembaga Penerbit BKPK) yang pengunjung dapat miliki.

Hingga Minggu (11/8) tercatat jumlah pengunjung booth BKPK mencapai Kurang lebih 400 orang. Pengunjung dari berbagai profesi yaitu peneliti, mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat, inventor dan lain-lain. Salah satu pengunjung Peneliti Ahli Utama  BRIN Irmansyah, menilai positif informasi yang disampaikan di booth BKPK serta dapat menginspirasi peneliti.

“Data-data kesehatan lengkap disini, booth ini ditampilkan dengan informatif tentunya membuat pemerhati kesehatan dan peneliti, saya sebagai peneliti kesehatan mudah-mudahan hal ini menginspirasi kita semua untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga health based on evidence based menjadi nomor satu di negara kita,” ujar Irmansyah (11/8).

Hal serupa disampaikan oleh Peneliti Pusat Riset Kedokteran Pra Klinis dan Klinis BRIN Ika Saptarini. Ia menyampaikan booth BKPK memberikan informasi terkait kesehatan dan hasil survey yang sudah dilakukan oleh BKPK.

“Booth BKPK sangat informatif terutama terkait kesehatan dan khususnya apa yang sudah dilakukan oleh BKPK, dan petugas pelayanan di booth sangat ramah sehingga dapat membantu kami dalam mendapatkan informasi” ungkap Ika.

Pengunjung lainnya, Mahasiswa Universitas Malang Riski Firmansyah mengatakan salah satu daya tarik booth BKPK adanya permainan kuis. Firman mengatakan booth BKPK memberikan informasi yang menarik dan mudah diingat dengan cara permainan kuis.

“Daya tarik booth BKPK adalah permainan kuis yang berisi informasi sekitar hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan hadiahnya yang bagus, sehingga membuat saya mengetahui angka stunting, prevalensi diabetes dan data yang lainya., meskipun memerlukan effort agar bisa menang dalam permainan kuis ini” tutur Riski usai meraih keberhasilan menjawab pertanyaan kuis. (Irwan/Yuli, edit Humas BKPK)

Bandung– Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prastuti Soewondo mengatakan tenaga koder di Fasilitas Kesehatan Rujukan TIngkat Lanjut (FKRTL) berperan penting agar pengkodingan diagnosis dan tindakan menghasilkan grup kode INA-CBG yang tepat dan besaran tarif yang sesuai. “Pengajuan klaim INA-CBG menuntut adanya pengkodingan diagnosis dan tindakan yang benar, sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan’” jelasnya lebih lanjut.

Hal itu disampaikannya dalam acara Penutupan Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 3 Angkatan 9, 10, 11, dan 12 (10/8/2024).

Prastuti menyebutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial agar masyarakat Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Program JKN telah diselenggarakan sejak tahun 2014 oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan pembiayaan kapitasi dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan pembiayaan INA-CBG yang diklaim ke BPJS Kesehatan sebagai pengelola dana jaminan sosial.

Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan kepada rumah sakit dan tenaga koder yang terlibat pada pelatihan ini dan para tenaga koder dapat menjadi agent of change serta berkontribusi pada keberlangsungan Program JKN. “Dengan mengikuti pelatihan ini, tenaga koder diharapkan dapat melakukan pengkodean diagnosis dan tindakan dengan benar dan tepat sesuai aturan yang ada,” jelas Prastuti.

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Agus Purwono Kartiko dalam sambutan penutupan (10/8) menjelaskan semua peserta yang dinyatakan lulus berarti peserta telah memiliki kompetensi sesuai tujuan pelatihan yaitu melakukan analisis kelengkapan rekam medis sebagai dasar klaim JKN, melakukan kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya sesuai ICD 10 tahun 2010. Juga memiliki kodifikasi Tindakan atau prosedur sesuai dengan ICD 9 CM tahun 2010, melakukan input data dan troubleshooting pada aplikasi e-klaim serta melakukan analisis data klaim.

Menurut Agus, target tenaga yang dilatih saat ini dirasa kurang sehingga diharapkan peserta pelatihan bisa melakukan sosialisasi ke tenaga kesehatan lain agar dapat juga memahami kodifikasi diagnosis dan Tindakan berdasarkan ICD 10 tahun 2010 dan ICD 9 CM tahun 2010.

Agus berpesan agar para peserta mampu bangun dan kembangkan jejaring lintas program dan lintas sektor, Hal ini dilakukan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam melaksanakan tugas di instansi masing-masing sehingga capaian kegiatan bisa lebih maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Perubahan Tarif dan CBG dalam Program JKN Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes Riris Dian Hardiani mengemukakan peserta sebanyak 119 orang dari total 120 peserta dinyatakan lulus.

Peserta berasal dari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di 22 provinsi di Indonesia. Total peserta sebanyak 120 orang dengan jumlah peserta tiap angkatan sebanyak 30 orang

“Pelatihan pengkodean diagnosis dan Tindakan bagi tenaga koder di FKRTL dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang berpedoman pada kurikulum yang telah terakreditasi telah diselenggarakan pada 6-11 Agustus 2024 dengan metode blended, 2 hari online dan 4 hari luring di Bandung,” terang Riris (Penulis Fachrudin Ali & Annisa Clarasinta/Edit Pusjak PDK/Timker HDI)

Bali– ASEAN Field Epidemiology Training Network (FETN) Plus Three menyelenggarakan kegiatan The Strengthening Field Epidemiologist: Bridging Gaps in Rapid Response Terms Workshop di Bali. Acara ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2024. ASEAN FETN merupakan jejaring epidemiolog lapangan tingkat regional sebagai forum berbagi informasi dan membantu negara anggota ASEAN dalam meningkatkan kapasitas para epidemiolog lapangan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari The kick-off meeting FETN yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 September 2023, di Vientiane, RDR Laos, dimana diperoleh kesepakatan untuk meningkatkan Kapasitas Tanggap Darurat Tanggap Cepat dari Jaringan Pelatihan Epidemiologi Lapangan (FETN).

Peserta workshop ini adalah para epidemiolog lapangan negara-negara anggota ASEAN dan Plus Three yaitu Jepang, Korea, dan China. Kementerian Kesehatan Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan mengirimkan perwakilan dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Dalam sambutannya Direktur Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Kamboja Dr. Ly Sovann, selaku Ketua Komite ASEAN FETN, menyampaikan terima kasihnya pada Indonesia yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop ini. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan RI yang telah menyediakan lokasi untuk penyelenggaraan workshop ini,” ujar Ly pada Selasa (6/8).

Disampaikan Ly bahwa untuk mengidentifikasi pelajaran penting yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 serta mengevaluasi hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh ahli epidemiolog lapangan diperlukan peningkatan kapasitas para ahli epidemiolog lapangan melalui latihan simulasi untuk memastikan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang efektif.

“Untuk meningkatkan kapasitas berarti kita harus membangun, merespons segala bahaya yang mengancam dan tidak membiarkan wabah semakin parah. Kita harus pastikan memiliki kapasitas respons, jika tidak memiliki kapasitas respon untuk mengatasi wabah yang sedang melanda maka jangan berharap kita dapat menanggulangi kedaruratan yang tiba-tiba terjadi,” ujar Ly.

Workshop ini merupakan kolaborasi antara FETN dengan Training Programs in Epidemiology and Public Health Intervention Network (TEPHINET), dan jejaring Epidemiologi Lapangan tingkat internasional serta Thailand selaku panitia penyelenggara.

Workshop yang dilakukan di Hotel Sheraton Bali ini mengintegrasikan pembelajaran dengan modul yang sebelumnya telah didistribusikan via email kepada peserta untuk mendapatkan instruksi dan teori dan selanjutnya latihan simulasi yang dilakukan secara luring untuk mendapatkan pengalaman praktis. Kurikulum yang digunakan sebagai kerangka kerja percontohan merupakan hasil kolaborasi dari TEPHINET, CDC, dan WHO.

Melalui pelatihan ini Ly mengharapkan para peserta dapat mencapai hasil dan kompetensi yang terintegrasi, yaitu melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat (Public Health Situation Analysis/PHSA) , merencanakan dan melakukan penilaian kebutuhan Kesehatan secara cepat (Rapid Health Assesment/RHA), mengembangkan peringatan dini dan respons (EWAR system), membuat Situation Report (Sitrep) serta dapat melakukan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat (RCCE).

“Saya berharap setelah menyelesaikan pelatihan ini ahli epidemiologi lapangan semakin terasah skill-nya dalam hal mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menilai situasi kesehatan masyarakat; melakukan penilaian risiko, analisis data, logistik, dan keterampilan komunikasi yang kuat sesuai dengan kepekaan budaya; memantau indikator kesehatan, mendeteksi anomali, memahami sistem peringatan, dan mengoordinasikan respons cepat; serta melakukan strategi komunikasi risiko untuk melibatkan masyarakat, memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap keadaan darurat kesehatan,” pungkas Ly.

Fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari beberapa institusi dan negara yaitu Dr. Panithee Thammawijaya dari Kementerian Kesehatan Thailand, Dr. Pantila Taweewigyakarn dari Pusat Pengembangan Pengoperasian Kedaruratan Kementerian Kesehatan Thailand, Dr. Phanthanee Thitichai dari FETP Thailand, Dr. Charatdao Bunthi dari Thailand and US CDC Collaboration (TUC), Holly Zanoni dan Peter Williams dari TEPHINET, Nabil Tabbal dari (World Health Organization) WHO, serta Mays Shamout dan Lana O’Son dari US Center for Disease Control (CDC).

Evaluasi akan dilaksanakan satu bulan setelah workshop ini melalui pertemuan online, untuk membahas kesesuaian modul dan potensi integrasi ke dalam kurikulum Program Pelatihan Epidemiologi Lapangan (FETP). (Penulis Kurniatun K/Edit Ditjen P2P)