Jakarta– Di abad ke 21 ini perkembangan teknologi semakin maju, terbaru adalah perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau AI yang mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Penggunaan AI dalam pemerintahan membawa berbagai manfaat karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Humas pemerintah sebagai komunikator publik perlu beradaptasi dan menguasai penggunaan AI untuk semakin meningkatkan pelayanan pada publik.
“Praktik humas pemerintah di era globalisasi dan digitaliasasi sekarang ini memerlukan pendekatan yang canggih dan adaptif untuk mengelola komunikasi, membangun hubungan dengan publik, dan menangani krisis,” demikian disampaikan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Etik Retno Wiyati saat memberikan sambutan secara daring pada acara Forum Humas Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (14/8).
Dijelaskan Etik penguasaan teknologi informasi berbasis AI ini untuk meng-update kompetensi para humas BKPK di era yang maju dan serba cepat. Isu terkait BKPK dan Unit Utama Kemenkes perlu dikomunikasikan dengan baik oleh humas BKPK kepada masyarakat dan stakeholder yang heterogen, dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi serta usia yang berbeda. Penggunaan AI dalam penyampaian informasi oleh humas mungkin dapat lebih menjangkau dan menarik perhatian publik.
Humas dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugasnya seperti pembuatan konten di media sosial, desain visual dan kreatif, analisis sentimen ataupun manajemen krisis. Penulisan narasi atau artikel dapat dibantu dengan ChatGPT atau Canva sementara pembuatan desain visual bisa menggunakan Ideogram atau Artbreeder. Untuk memahami respons publik melalui analisis media sosial dan berita humas bisa menggunakan NoLimit atau Emotic sedangkan untuk mengidentifikasi isu dan memberikan rekomendasi cepat saat krisis humas juga dapat menggunakan NoLimit atau Signal AI. Dengan pemanfaatan AI, humas dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan dampak dari komunikasi mereka.
Ini seperti yang disampaikan Jojo S. Nugroho, Praktisi Humas Indonesia sekaligus pendiri IMOGEN Public Relations yang membawakan topik Pemanfaatan AI dalam Praktik Humas Pemerintah pada kegiatan ini. Dikatakan Jojo bahwa kompetensi humas bisa ditingkatkan dengan memahami penggunaan AI untuk pekerjaan kehumasan sehari-hari. Saat ini banyak tools AI baik yang gratis ataupun yang berbayar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu humas mengoptimalkan tugasnya dalam penyampaian informasi pada publik.
Dari sekian banyak tools yang ditawarkan AI, humas pemerintah minimal harus menguasai AI text to text dan AI text to image. Kedua tools tersebut bisa sangat berguna dalam membantu membuat konten dan visual yang lebih menarik, terkini dan sesuai minat pasar saat ini ,” ujar Jojo.
Selain mendapat ilmu tentang penggunaan AI, para humas juga diminta untuk praktik langsung dalam pembuatan konten dan desain visual menggunakan beberapa tools gratis AI seperti ChatGPT, IBing, Ideogram, Artbreeder dan Remaker. Setelah melakukan praktik langsung diharapkan humas BKPK dapat menggunakannya untuk mendukung output kinerja pranata humas.
Forum humas kesehatan merupakan pertemuan praktisi humas pemerintah atau pranata humas yang bergerak di sektor kesehatan. Humas kesehatan adalah bagian dari humas pemerintah yang tersebar pada berbagai instansi baik pusat maupun daerah diseluruh Indonesia. Kegiatan ini selain dihadiri pranata humas di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga dihadiri perwakilan pranata humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Anggota Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) sebagai organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas.
Dalam kegiatan ini diadakan pula sesi sharing session mengenai Peran dan Praktik Humas Pemerintah dalam Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan yang dibawakan oleh Ketua Tim Kerja Humas Data dan Informasi Sekretariat BKPK, Grace Lovita Tewu, Diseminasi Hasil Utama SKI 2023 dengan narasumber Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari, serta Informasi Penetapan Usulan Kebutuhan (Formasi) JFPH dan Fasilitasi Uji Kompetensi (UKOM) di Lingkungan Kemenkes dengan narasumber perwakilan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Sharing Session tersebut dimaksudkan agar para humas dari kementerian lain terpapar akan isu-isu yang ada di BKPK atau Unit Utama Kemenkes lainnya. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker HDI)
