Magelang– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes melaksanakan persiapan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang telah memasuki tahap ujicoba pengumpulan data (puldat) oleh enumerator lapangan di Blok Sensus (BS) terpilih di Kota Cimahi, Jawa Barat dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (8-13 Juli 2024).

Ujicoba puldat ini bertujuan untuk melihat visibilitas pengorganisasian lapangan, instrumen, kuesioner dan program entri yang telah disusun oleh BKPK, BRIN dan BPS. Proses ujicoba ini akan menjadi masukan bagi BKPK dan pihak penyedia yang akan melaksanakan kegiatan lapangan.

Counthessha Nicola, salah satu enumerator yang bertugas memberikan masukan dari pengalaman yang ditemukan saat ujicoba.

“Sebagai enumerator, masukannya kita harus bisa kreatif memprobing dan menggali responden, juga harus banyak belajar dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan baik bidan desa dan TPG (Tenaga Pelaksana Gizi) di wilayah tersebut tentang riwayat imunisasi atau program kesehatan apa yang sedang berjalan” ujar Tessha saat evaluasi kegiatan (13/7).

Sejurus dengan itu, enumerator lain, Anggi Wulandari juga belajar tentang pentingnya mempelajari karakteristik masyarakat dan berkoordinasi dengan petugas di wilayah.

“Ini pengalaman pertama untuk turun langsung, banyak tantangan bagaimana menghadapi berbagai macam karakteristik masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, puskesmas maupun kepala desa” ucapnya (13/7).

Pada tahap ujicoba puldat ini menurunkan enumerator yang telah dilatih ke 4 BS terpilih dari hasil updating (pemukhtahiran) data rumah tangga (ruta) Balita yang telah dilacak sebelumnya di Kota Cimahi antara lain di Kel. Utama, Cimahi Selatan, Kel. Cipageran, Cimahi Utara, Kel. Setiamanah, Cimahi Selatan, dan Kel. Melong, Cimahi Selatan. Sementara di Kabupaten Magelang 4 BS terpilih terdapat di 2 kelurahan yakni Kel. Ketawang, Grabag dan Kel. Sumberrejo, Mertoyudan.

Enumerator bertugas mendatangi ruta terpilih, melakukan wawancara kuesioner kepada anggota ruta dan melakukan pengukuran panjang/tinggi badan, berat badan dan lingkar lengan atas pada Balita dan pengukuran tinggi badan dan berat badan pada ibu dari balita.

Berbagai hambatan yang ditemukan saat ujicoba diharapkan menjadi masukan bagi pemantapan langkah pada pelaksanaan pengumpulan data SSGI 2024 yang sebenarnya. (Penulis: Ahdiyat, Edit: Bunga/Pusjak UK)

Makasar– Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Ahmad Irsan A. Moeis secara resmi menutup acara Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan Bagi Tenaga Koder di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 2 Angkatan 5,6,7, dan 8 secara daring pada Sabtu (13/7). Pelatihan berlangsung dari tanggal 8 hingga 14 Juli 2024 diikuti 120 peserta.

Irsan mengucapkan selamat kepada peserta koder yang lulus dalam pelatihan dan memiliki nilai yang bagus dengan nilai di atas 80. Khususnya, kepada para peserta terbaik di tiap angkatan.

“Harapan kami adalah ini semua menjadi motivasi bapak ibu untuk terus meningkatkan kualitas pengkodean di rumah sakit tempat bapak ibu masing-masing sehingga nanti makin akurat,” ungkap Irsan. Menurut Irsan peserta adalah garda terdepan yang menjaga jaminan sosial dan pembiayaan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) rumah sakit.

Selanjutnya Irsan menjelaskan ada dua hal yang menarik dan perlu diperbaiki berdasarkan masukan peserta. Pertama, mengenai jaringan internet. Saat melakukan pelatihan, pastikan hotel yang menjadi lokasi penyelenggaraan dapat memberikan bandwith yang besar untuk ruangan pelatihan.

Kedua, kebutuhan diskusi yang lebih banyak. Ini menandakan peserta pelatihan punya antusiasme yang tinggi yang perlu direspon. Untuk kurikulum, kedepannya beri ruang sesi diskusi yang lebih panjang.

“Kita bisa buatkan forum sehingga teman-teman paska pelatihan tetap bisa terkoneksi satu sama lain sesama koder, terkoneksi dengan para fasilitator, antar fasilitator juga terkoneksi serta juga dengan pusjak PDK,” tutur Irsan.

Forum tersebut juga bermanfaat untuk saling berbagi pengetahuan. Irsan mengatakan forum ini segera saja diwujudkan sebagai kanal yang dapat dipergunakan bersama.

Pelatihan ini tidak hanya selesai setelah kegiatan. Kepala Pusjak PDK mengingatkan yang terpenting kualitas pekerjaan dapat menjadi ukuran untuk menilai keberhasilan pelatihan.

Kapusjak PDK berpesan agar para peserta bisa menyampaikan kembali ke rekan-rekan kerjanya di RS sehingga terjadi ketok tular dan semua koder di RS akan memiliki standar pengetahuan yang sama. 

Pusjak PDK juga akan terus melakukan evaluasi. Salah satunya, melalui pelatihan ini dapat meningkatkan akurasi, dan kecepatan penanganan koding. Kemudian, adanya standar yang sama yang dipahami bersama dalam melakukan diagnosis.

Dalam kesempatan yang sama, Siti Nur Anisah, Panitia Penyelenggara dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang dalam laporannya menjelaskan pelatihan pengkodean ini yang diselenggarakan secara blended dapat diselesaikan dengan baik. Seluruh peserta dinyatakan lulus dan menyelesaikan pelatihan hingga selesai. Materi pelatihan juga telah disampaikan para pelatih/fasilitator dengan sangat baik. (Penulis Fachrudin Ali & Riris Dian H/Edit Timker HDI)

Bogor – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar Workshop Pengembangan Kompetensi Manajerial Sosial dan Kultural di lingkungan Sekretariat BKPK yang dilaksanakan pada 11-13 Juli dan dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan sekretariat BKPK. Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Melyana Lumbantoruan mewakili Kepala BKPK  membuka secara resmi pada Kamis (11/7). “Kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diri, yang terdiri dari kompetensi teknis sesuai dengan jabatan fungsionalnya, dan kompetensi manajerial sosial kultural yang dapat dilakukan secara bersama-sama seperti kegiatan ini”. tutur Mely dalam sambutannya.

Selanjutnya Ketua Tim Kerja OSDM, Mely juga menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah berdasarkan adanya perubahan budaya kerja dilingkungan Kemenkes seperti, pemenuhan kewajiban pegawai untuk terus melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JPL), dan berkelanjutan dalam satu tahun. Kegiatan ini pada dasarnya adalah pelatihan yang menggunakan Patform Learning Management System (LMS) Kemenkes.

Dalam sharing session Kepala BKPK Syarifah Liza Munirah menceritakan pengalaman beliau dari awal berkarir sampai dengan saat ini, salah satu contohnya adalah beliau mempelajari penyebab majunya suatu negara, itu bukan karena negaranya atau sumber dayanya, namun kuncinya adalah sistem yang baik. Seiring dengan adanya Transformasi Kesehatan “peran BKPK sangat strategis bagi sektor kesehatan, BKPK menjadi jantungnya kebijakan”. ungkap Liza

Kemudian Kepala BKPK juga menekankan peran BKPK harus bersatu dan punya misi yang sama, termasuk Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK. Sedangkan peran Sekretariat BKPK berperan amat sangat penting, dan harus menjadi satelit bagi BKPK. Tugas BKPK berkait dengan kebijakan sektor kesehatan yang mengurusi kemaslahatan masyarakat banyak, untuk memastikan masyarakat sehat, produktif dan sukses karena sehebat apapun seseorang jika tidak sehat, maka percuma saja jika tidak sehat maka tidak dapat berproduksi dan berperan.

Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh pembicara Damar Susilaradeya mengenai what’s your boss expect from your presentation. Kepala BKPK menyatakan bahwa pointnya adalah tahu peran dari tugas yang diberikan bukan bagaimana ekpektasi pimpinan, ketika kerja sama tim tidak ada yang salah, namun yang salah adalah jika tidak adanya komunikasi dan berbagi pendapat “can rely you, you can rely on me, dalam kerja tim itu harus saling mengandalkan satu sama lain”. tutur Liza

Kesempatan yang sama Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati mengajak semua pegawai untuk siap menjalankan Perubahan Budaya Kerja, “semua siapkan diri mengikuti perubahan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kesehatan, yakinlah perubahan itu untuk menuju kebaikan dan kesuksesan kita bersama demi Kemenkes hebat Indonesia sehat”. ujar Etik

Beberapa materi kegiatan yaitu mengenai gerakan perubahan budaya kerja oleh pembicara Dora Ketua Tim Kerja Perubahan Manajemen Budaya dan Berakhlak, Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemenkes. Kemudian pembicara Ruddy Gobel memberikan materi mengenai eksekusi efektif. Untuk materi cara kerja baru dan pelayanan unggul disampaikan oleh pembicara Erik Hadi Saputra.

Kegiatan workshop pengembangan kompetensi manajerial sosial dan kultural bukan hanya mendengarkan materi di dalam ruangan, namun ada beberapa kegiatan di luar ruangan seperti rafting, pottery dan paintball yang mengharuskan peserta menyiapkan fisik dan mental. (Penulis:Yuliana/Edit Timker HDI)

Gorontalo– Tim Pembinaan Wilayah (binwil) Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan kunjungan ke Puskesmas Kabila di Kabupaten Bone Bolango dalam rangka pembinaan wilayah di Provinsi Gorontalo. Puskesmas Kabila adalah salah satu Puskesmas yang telah mengimplementasikan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungan ini Pusjak PDK juga didampingi perwakilan dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) selaku inisiator ILP.

Kepala Puskesmas Kabila, Felmi Sudo Kude menyambut kedatangan rombongan didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Gorontalo Anang Otoluwa serta jajarannya. Felmi memandu tim binwil untuk melihat layanan kesehatan yang tersedia, bagaimana alur pelayanannya dan menunjukkan ruangan dan fasilitas yang dimiliki Puskesmas Kabila.

Dijelaskan Felmi bahwa Puskesmas Kabila telah mengadopsi sistem Klaster yang diperkenalkan oleh Ditjen Kesmas. Klaster 1 merupakan tempat pendaftaran dimana pasien melakukan pendaftaran dengan mengambil nomor antrian dan petugas melakukan penginputan data pasien. Klaster 2 berupa layanan skrining pemeriksaan, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta Kesehatan Ibu, Anak dan usia produktif. Klaster 3 terdiri dari layanan telemedicine, konsultasi calon pengantin, pemasangan implan dan konsultasi KB. Sementara klaster 4 berupa layanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti pemberian OAT pada pasien penyakit TB. Ada pula layanan lintas klaster seperti pemeriksaan gigi dan mulut, layanan rawat inap persalinan, layanan UGD, layanan kefarmasian apotik, dan layanan laboratorium.

Ketua Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah, Bondan Wicaksono yang mewakili Kepala Pusjak PDK dalam kunjungan ini menyampaikan sukacitanya dapat mengunjungi Puskesmas Kabila ditengah bencana banjir dan longsor yang sedang melanda provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan ini Bondan juga menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang terjadi. Dikatakan Bondan bahwa kedatangan tim binwil mungkin disaat yang kurang tepat namun tim memiliki niat baik untuk melakukan pembinaan.

Diungkapkan Bondan bahwa dalam pembinaan wilayah kali ini Pusjak PDK mencoba pendekatan berbeda. Pusjak PDK akan memfokuskan pada hal-hal yang diprioritaskan serta berupaya menghasilkan wujud konkret. Selain itu Pusjak PDK juga menggandeng Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat yang merupakan inisiator ILP untuk melihat langsung implementasi ILP di daerah. Ini sesuai amanat Kepala Pusjak PDK yang mengatakan apabila daerah binaan belum mengalami kemajuan berarti perlu dibenahi caranya dalam melakukan pembinaaan wilayah.

“Kami ingin melihat kesiapan daerah dalam implementasi ILP. Karena menurut laporan yang kami terima implementasi ILP di daerah baru sebatas ruangan, pelayanan belum dilaksanakan. Secara umum masih bermasalah terkait tenaga atau SDM,  BMHP, dsb. Kita ingin menangkap isunya, apa sih kendala di masing-masing Puskesmas dalam implementasi ILP,” ujar Bondan.

Dijelaskan Bondan bahwa Menteri Kesehatan menargetkan 4.000 atau 40% puskesmas sudah mengimplementasikan ILP di akhir tahun ini. Karena itu Ditjen Kesmas bekerjasama dengan berbagai unit mendorong agar ILP dapat berjalan.

Kepala Dinkes Provinsi Gorontalo, Anang Otoluwa berterima kasih atas kedatangan tim binwil ke provinsi Gorontalo khususnya ke Puskesmas Kabila. Diungkapkannya bahwa konsep ILP sudah bagus tinggal melakukan perubahan-perubahan terkait manajemen, sedikit pendanaan yang ditimbulkan dan gaya kerja yang menurut Anang terlalu terpusat pada Puskesmas sehingga Pustu dan Posyandu sedikit terabaikan. Disebutkan Anang bahwa sebenarnya sudah ada Puskesdes dan Polindes yang dibangun di desa dan kelurahan. Jika kedua fasilitas itu dipisahkan dengan Pustu menurut Anang akan menjadi pekerjaan berat bagi Kemenkes. Karena itu harapan Anang agar kedepannya Puskesdes dan Polindes bisa bertransformasi menjadi Pustu.

Sementara itu kepada tim binwil Felmi menjelaskan strategi Puskesmas Kabila melakukan persiapan dalam pengimplementasian ILP dan menjabarkan hambatan yang dihadapi. Untuk tahap persiapan Puskesmas Kabila telah melakukan penyelenggaraan workshop ILP tingkat provinsi, sosialisasi ILP di puskesmas Kabila, sosialisasi ILP lintas sektor wilayah kerja puskesmas Kabila serta sosialisasi ILP di masyarakat.

Sedangkan hambatan yang dihadapi puskesmas Kabila dalam pengimplementasian ILP diantaranya adalah antrian online yang belum bridging dengan aplikasi RME dan antrian online BPJS, gedung puskesmas yang kecil dengan kapasitas dan kondisi pasien yang banyak, tenaga dokter yang kurang, jaringan yang kurang stabil pada saat pelayanan yang menyebabkan pasien menunggu. Selain itu ada 6 desa dan 5 kelurahan yang belum mempunyai Pustu.

Disisi lain Puskesmas Kabila telah berhasil membuat inovasi dalam bidang telemedicine bernama Mohindu Dokter atau yang disingkat Mondok. Mohindu adalah bahasa Gorontalo untuk Tanya Dokter. Mondok merupakan layanan konsultasi medis online yang digagas puskesmas Kabila. Dengan tajuk ‘Solusi Berobat dari Rumah’ sistem ini menawarkan layanan kesehatan melalui telpon, whatsapp, maupun videocall langsung dengan dokter di puskesmas Kabila.

Inovasi Mondok ini memberikan manfaat besar bagi pasien diantaranya yaitu meminimalkan antrian. Dengan sistem ini pasien tidak perlu menunggu lama untuk mengikuti alur antrian di puskesmas. Kemudian kenyamanan yang didapatkan pasien karena dengan sistem ini pasien bisa konsultasi dari rumah tanpa harus datang ke puskesmas. Keterjangkauan, melalui sistem ini pasien tidak perlu jauh-jauh datang ke puskesmas, cukup melakukannya lewat online, dan terakhir inovasi layanan ini memproritaskan kesehatan dan kesejahteraan pasien. (Penulis Kurniatun/Edit Pusjak PDK)

Gorontalo– Transformasi kesehatan perlu diwujudkan sampai ke daerah agar layanan kesehatan nyata dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Transformasi pembiayaan kesehatan di daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan pembiayaan efektif dan efisien menuju layanan kesehatan yang berkualitas.  

Demikian disampaikan  Ahmad Irsan Moeis ketika memberikan sambutan pada acara Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan di Provinsi Gorontalo pada Rabu (10/7). Kegiatan yang bertempat di Aston Gorontalo mengundang sejumlah instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RS Hasri Ainun Habibie, RSUD dr. Aloei Saboe dan lintas sektor terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Keuangan Provinsi.

Dalam sambutannya Irsan juga menyampaikan bahwa diperlukan terobosan strategi serta pendampingan dari pusat ke daerah agar implementasi transformasi pembiayaan kesehatan dapat sejalan dengan tujuan kebijakan nasional. Oleh karena itu pemerintah pusat melaksanakan pendampingan dan pembinaan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan dan pemerataan program kesehatan di daerah.

“Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi diantara pemerintah daerah, jajaran kesehatan maupun lintas sektor terkait di level provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Irsan.

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai koordinator wilayah di Provinsi Gorontalo dijelaskan Irsan bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah (binwil) serta mengidenfikasi kendala yang ada di provinsi Gorontalo.

“Pertama kita coba selaraskan apa yang menjadi tugas-tugas program kerja di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya di provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo. Kemudian kita coba sama-sama identifikasi masalah-masalah yang dihadapi teman-teman di provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota terkait pemenuhan layanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Irsan.

Dijelaskan Irsan melalui pertemuan koordinasi binwil BKPK bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan jajarannya yang dilaksanakan pada bulan Mei lalu, telah diidentifikasi permasalahan bidang kesehatan yang utama di Provinsi Gorontalo. Diantara permasalahannya yaitu implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang belum optimal serta kurangnya kajian implementasi program kesehatan di daerah. Irsan juga menyoroti pentingnya pendampingan Province Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA) untuk menghasilkan gambaran belanja daerah yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi pendanaan kesehatan di daerah.

Irsan mengajak seluruh jajaran kesehatan bersama dengan lintas sektor terkait untuk berkolaborasi dan merumuskan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Irsan selama ini mungkin yang dibutuhkan adalah sinergi dan koordinasi yang erat antar instansi di pemerintah Gorontalo baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi yang baik menjadi kunci agar semua melihat pada ultimate goal yang sama yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapat standar layanan kesehatan yang terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah.

“Kita coba sama-sama rumuskan, sepakati apa yang bisa kita lakukan, terobosan-terobosan yang pada intinya kita ingin masyarakat Gorontalo segera mendapatkan layanan kesehatan terbaik, tercepat dan termurah,” pungkasnya.

Senada dengan Irsan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Afriyani Katili yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengatakan ada tiga isu yang akan dibahas pada kegiatan ini yaitu ILP, PHA dan DHA serta pelaksanaan kajian masalah kesehatan oleh perguruan tinggi kesehatan.

“Pada pertemuan ini ada 3 isu yang akan kita bahas, yang pertama terkait ILP, kemudian terkait PHA dan DHA. Itu lokusnya adalah kota Gorontalo, kemudian yang terakhir adalah kajian yang akan dilaksanakan nantinya oleh Politeknik Kesehatan Gorontalo,” kata Afriyani.

Untuk Integrasi Layanan Primer, diungkapkan Afriyani akan dilakukan kunjungan lapangan ke salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango yang rencananya akan dilakukan pada Kamis (11/7).

Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Melalui Permenkes ini diharapkan permasalahan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam pencapaian SPM Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota di Gorontalo dapat menjadi perhatian bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Penulis Kurniatun/Edit Pusjak PDK)

Banda Aceh– Mustanir, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan, Universitas Syiah Kuala (USK) menyambut baik kehadiran Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) di Universitas Syiah Kuala. Kehadiran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentu memiliki makna tersendiri bagi civitas USK untuk memantik semangat USK dalam untuk upaya menghasilkan lulusan dan talenta yang berkualitas. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Kemenkes Goes to Campus (KGTC) di USK, Aceh pada Selasa (9/7).

Kementerian Kesehatan mengadakan program KGTC di 18 Universitas terbaik di Indonesia, salah satunya di USK. Kegiatan ini menyasar fresh graduate dan mahasiswa yang akan lulus. Bertujuan mencari talenta talenta muda untuk berkiprah di Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Mustanir mengatakan kegiatan KGTC di USK dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan bangsa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat kemitraan antara USK dan Kemenkes seperti program magang untuk mahasiswa dan program akademik lainnya. “Kami mengajak para alumni dan mahasiswa USK untuk mengambil peran dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, salah satunya dengan mengikuti rekruitmen CPNS di Kemenkes,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Syarifah Liza Munira, Kepala BKPK menyampaikan bahwa talenta muda USK sangat mungkin bergabung bersama Kemenkes. Talenta muda dapat memberikan aspirasi pandangannya di tingkat global serta dapat bekerja sehat karena Kemenkes harus menjadi role model dalam Gerakan Hidup Sehat. Selain itu, untuk mendukung enam Pilar Transformasi Kesehatan, Kemenkes juga membutuhkan talenta muda yang kreatif.

Dalam paparannya, Liza menyebutkan ketika menjadi bagian talenta Kemenkes, pilihan karier sangat bervariasi. Karier Kemenkes terbuka untuk jabatan strategis. Selain itu, dapat berkarier hingga kancah internasional yaitu Internship di Lembaga Internasional seperti di WHO, UNICEF, Global Fund. Kesempatan berkarier dalam meningkatkan pengetahuan dalam short course dalam dan luar negeri dan beasiswa.

Selanjutnya, Ia mengatakan Kemenkes mencari berbagai ahli tidak hanya dibidang kesehatan, namun dari berbagai latar belakang ilmu seperti Data Analyst, Public Relations, Software Data Engineering, Project Manager hingga Auditor. “Kesempatan ini terbuka lebar bagi mahasiswa USK yang memiliki keahlian dan semangat untuk berkontribusi dalam sektor kesehatan Indonesia,” ucap Liza.

Saat ini Kemenkes akan membuka 8607 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Liza mengajak para mahasiswa untuk bergabung dengan Kemenkes. “Saya ingin tentunya mengajak adik-adik semua untuk meraih impiannya dan berkontribusi untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Ada satu tagline Talenta Hebat Raih Sukses ya di Kemenkes,” ajaknya

Kepala BKPK turut didampingi oleh Staf Ahli Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kepala Balai Kekarantinaan Kelas 1 Banda Aceh, Direktur Politeknik Kesehatan Aceh, Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh serta para champhion Kemenkes dan talent dari pegawai BKPK.

Menutup acara, para pendamping turut menyampaikan pesan pada para mahasiswa. Dwi A Himiyah, talenta BKPK mengatakan banyaknya kesempatan untuk berkembang di Kemenkes. “We grow a lot di Kemenkes, dan kita tumbuh bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk institusi Kemenkes, masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat dunia,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Khoiri Jinan, talenta dari BKPK mengajak para mahasiswa untuk tidak ragu bergabung dengan Kemenkes. “Di Kemenkes tidak hanya bekerja, tapi juga mengembangkan diri, karier, dan potensi untuk terus melaju sangat terbuka. Tidak hanya dilevel nasional tapi juga internasional. Jadi tunggu apalagi jangan ragu untuk bergabung di Kemenkes,” tutupnya. 
(Humas BKPK)

Jakarta– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. Ishaq Iskandar secara resmi membuka acara Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan Bagi Tenaga Koder di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Tahun 2024 secara daring pada Senin (8/7). Pelatihan Gelombang 2 Angkatan 5,6,7, dan 8 dilaksanakan secara daring/online pada tanggal 8-10 Juli 2024, dilanjutkan secara luring di Makasar pada tanggal 11-14 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Ishaq Iskandar mengatakan bahwa rekam medis bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberi kepastian hukum, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta mewujudkan rekam medis yang berbasis digital.

Ishaq Iskandar menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis secara elektronik.

Rekam medis merupakan dokumen yang berisi data identitas kesehatan pasien, pemeriksaan dan pengobatan, tindakan dan lain-lain yang diberikan kepada pasien sedangkan Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud, berupa serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan dan mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menertibkan serta mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Sistem pengkodean yang disebut dengan koding rekam medis elektronik merupakan proses mengubah informasi medis yang ada dalam catatan kesehatan pasien menjadi kode-kode yang distandardisasi. Koding RME memungkinkan pengelolaan rekam medis lebih efisien, akurat, dan dapat diakses dengan mudah untuk berbagai keperluan dalam sistem kesehatan

Selanjutnya, Ishaq Iskandar menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mempermudah proses pendokumentasian, pelacakan, pelaporan dan analisis data medis sehingga menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik,” harap Kadinkes Sulsel ini lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Siti Nur Anisah, Panitia Penyelenggara dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kerja sama Bapelkes Cikarang dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI.

“Total peserta pelatihan kali ini 120 orang,” jelas Anisah. Peserta pelatihan merupakan tenaga koder dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan dan diutamakan lulusan rekam medis, yang melakukan pengkodean diagnosis dan tindakan untuk klaim JKN di FKRTL, baik PNS di RS Pemerintah maupun pegawai tetap di RS Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Menurut Anisah, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD-10 Tahun 2010 dan ICD 9-CM Tahun 2010. “Mereka mampu melakukan dengan benar,” ujar Anisah.

Selain itu, Anisah menjelaskan bahwa peserta juga diharapkan mampu melakukan analisis data klaim hasil kodifikasi penyakit dan tindakan tersebut. (Penulis Fachrudin Ali & Riris Dian H/Edit Timker HDI)

Cimahi– Sebagai persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan ujicoba lapangan yang berlangsung dari 30 Juni hingga 12 Juli 2024. SSGI adalah survei berskala nasional untuk mengetahui gambaran status gizi balita Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini BKPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ujicoba lapangan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pelatihan, updating, dan pengumpulan data. Pelatihan untuk petugas updating dilakukan secara daring pada 30 Juni 2024 dilanjutkan dengan kegiatan updating pada 1-5 Juli 2024 serta pengumpulan data yang rencananya akan dilakukan pada 8-12 Juli 2024. Kabupaten Magelang dan Kota Cimahi dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan updating dan pengumpulan data.

Tim Teknis SSGI 2024, Nirmala Ahmad Ma’ruf mengatakan bahwa ujicoba ini bertujuan untuk melihat fisibilitas pengorganisasian lapangan dan instrumen yang telah disusun oleh BKPK, BPS, dan BRIN. Proses ujicoba ini disebutkan Ma’ruf akan menjadi masukan bagi BKPK dan pihak penyedia yang akan melaksanakan kegiatan lapangan.

“Dalam pengukuran SSGI data-data yang dikumpulkan harus mempunyai kualitas yang sangat baik, karena kalau data salah pasti dalam penanganannya nanti menjadi masalah. Tahapan-tahapan untuk menjaga kualitas data itu sangat ketat, karenanya dalam setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan ujicoba dulu sehingga pada waktu pelaksanaan pengambilan data kualitasnya bagus,” ujar Ma’ruf kepada para petugas updating sebelum pelaksanaan kegiatan di Cimahi pada Selasa (2/7).

Setelah mendapat pelatihan para petugas langsung melakukan proses updating di dua wilayah yang dipilih. Kegiatan updating merupakan kegiatan memperbarui data/listing rumah tangga (ruta), terutama rumah tangga yang mempunyai balita di Blok Sensus (BS) terpilih. Listing rumah tangga diperoleh dari BPS berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020.

Dijelaskan Ma’ruf bahwa kegiatan updating sangat penting karena dari hasilnya ini akan dilakukan wawancara dan pengukuran pada tahap selanjutnya. Kegiatan updating perlu dilakukan karena adanya kemungkinan terjadi perubahan jumlah rumah tangga di setiap BS.

“Proses updating ini sangat penting, inilah yang akan menjadi bahan kunjungan berikutnya, karena itu kami harapkan keseriusan dan ketepatan dalam proses updating ini,” ujar Ma’ruf.

Hal serupa dikatakan oleh Ikhsan, Statistisi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS.

“Sebagai agen pengumpul data harus komprehensif. Data itu sangat mahal. Satu kesalahan menyebabkan kesalahan secara keseluruhan. Walaupun ini ujicoba anggaplah latihan itu sebagai perang, ujicoba ini kita gali dengan serius sehingga pada hari pelaksanaanya kita sudah siap,” tuturnya.

Dalam kegiatan updating petugas mendatangi setiap rumah yang berada pada peta BS terpilih untuk melakukan update data mengenai jumlah anggota rumah tangga dan balita yang ada di rumah tersebut. Satu BS kurang lebih terdiri dari 150 hingga 200 ruta.

Proses updating menggunakan aplikasi manajemen survei yang dirancang BPS yaitu Flexible Authentically Survey in Harmony (Fasih). Data hasil updating kemudian dikirim ke tim manajemen data pusat untuk selanjutnya dilakukan sampling 10 ruta balita terpilih dan 3 ruta balita cadangan di setiap BS.

Angsoka Dewi statistisi lain dari BPS mengatakan bahwa ujicoba ini diperlukan untuk memastikan penggunaan aplikasi fasih untuk kegiatan updating ruta sebelum dilaksanakannya pengumpulan data SSGI 2024.

“Diperlukan ujicoba untuk memastikan penggunaan aplikasi dapat diterapkan,” ujarnya.

Menurut Dewi dari hasil pengamatannya petugas telah mampu menggunakan aplikasi dengan baik meskipun diperlukan penguatan praktek dalam pelatihan sebelum pelaksanaannya di lapangan.

Setelah kegiatan updating selesai dilakukan, tim teknis SSGI 2024 kemudian memilih masing-masing 4 BS di 2 wilayah ujicoba.

4 BS yang terpilih untuk kota Cimahi adalah Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan.

Sementara di Kabupaten Magelang 4 BS yang terpilih adalah Kelurahan Ketawang Kecamatan Grabag dan Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)